Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses internet selama 4–6 jam per hari pada 2026. Kelompok ini mencapai 43,4% dari total responden dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei yang sama mencatat jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 33,6% responden mengaku mengakses internet selama 1–3 jam per hari. Sementara itu, 13,4% responden menggunakan internet selama 7–10 jam per hari, 4,3% selama lebih dari 10 jam per hari, dan 1,2% selama kurang dari satu jam per hari.

Dibandingkan dengan 2025, mayoritas responden atau 84,6% menyatakan durasi penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan. Adapun 12,1% responden mengaku waktu penggunaan internet meningkat, sedangkan 3,3% menyebut durasi penggunaan internet mereka menurun.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler operator untuk terhubung ke internet dengan porsi 64,6%. Meski demikian, penggunaan Wi-Fi rumah mencapai 32,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,4%.

Sementara itu, akses internet melalui Wi-Fi kantor, sekolah, atau kampus tercatat sebesar 1,5%, sedangkan penggunaan hotspot voucher di ruang publik dari operator internet mencapai 0,6%. Adapun akses melalui Wi-Fi publik sebesar 0,4% dan hotspot atau tethering dari ponsel teman maupun orang tua sebesar 0,3%.

Survei APJII juga menunjukkan bahwa smartphone atau handphone masih menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Sebanyak 84,31% responden menggunakan smartphone untuk terhubung ke internet.

Perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet meliputi laptop atau notebook sebesar 9,41%, smart TV atau konsol gim sebesar 3,02%, tablet sebesar 2,39%, serta desktop atau PC sebesar 0,85%. Sementara itu, perangkat lainnya hanya menyumbang 0,02%.

Berdasarkan kelompok generasi, penggunaan smartphone tertinggi tercatat pada kelompok Pre-Boomers sebesar 97,7%, diikuti Baby Boomers sebesar 93,8%, Generasi X sebesar 87,5%, Milenial sebesar 82,4%, dan Generasi Z sebesar 81,8%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, penggunaan smartphone mencapai 93,1% pada kelompok tidak tamat SD, 92,8% pada lulusan SD, 90,8% pada lulusan SMP, 82,2% pada lulusan SMA, dan 65,2% pada lulusan sarjana.

Selain memotret pola penggunaan internet, survei tersebut juga mencatat sejumlah kasus keamanan digital yang dialami pengguna. Penipuan online menjadi kasus yang paling banyak dialami dengan porsi 13,6%, diikuti pencurian data pribadi atau phishing sebesar 7,8%, serta perangkat terkena virus sebesar 7,4%.

Kemudian, sebanyak 4,2% responden mengaku tidak dapat mengakses akun pada aplikasi tertentu dan 3,6% mengalami kasus keamanan lainnya. Di sisi lain, 63,3% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami kasus keamanan saat mengakses internet.

Saat menghadapi masalah keamanan digital, 35,9% responden memilih meminta bantuan kepada teman, keluarga, atau saudara. Sebanyak 30,5% mencoba menyelesaikan masalah sendiri, 13,9% meminta bantuan profesional seperti penyedia layanan servis, dan 11,9% melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Adapun 7,8% responden mengaku tidak melakukan tindakan apa pun.

Dalam menjaga keamanan data saat berinternet, 25,9% responden menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit ditebak. Sebanyak 19,9% responden mengaku lebih waspada saat menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, sementara 19,0% rutin mengganti kata sandi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat 21,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak pernah melakukan upaya menjaga keamanan data saat mengakses internet. Selain itu, 9,6% responden hanya menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan 2,4% memasang perangkat lunak antivirus sebagai langkah perlindungan tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Akses Internet tambahan di kantor pemerintah desa menjadi penyambung koneksi yang sangat krusial bagi kelangsungan pelayanan publik dan percepatan digitalisasi birokrasi di Kampung Payung Payung Kabupaten Berau, terutama saat jaringan operator seluler mengalami kelumpuhan akibat lonjakan wisatawan di Maratua.

Langkah penyediaan titik interkoneksi alternatif ini diambil guna memastikan roda administrasi pemerintahan dan aktivitas komunikasi warga tetap berjalan tanpa hambatan teknis. Ketergantungan terhadap satu operator seluler tunggal di wilayah terluar dinilai berisiko tinggi terhadap efisiensi operasional pemerintahan dan stabilitas ekonomi masyarakat setempat.

Sekretaris Kampung Payung Payung, Rino menjelaskan Akses Internet sangat membantu masyarakat dan pemerintah kampung. Jaringan utama dari Telkomsel sering kali mengalami gangguan (down) ketika wisatawan membeludak di Maratua. Oleh karena itu, keberadaan Akses Internet tambahan di kantor kampung ini menjadi penyambung koneksi yang sangat krusial.

Penyediaan infrastruktur siber lokal ini berdampak langsung pada tata kelola internal aparatur desa. Sistem birokrasi yang sebelumnya berjalan konvensional kini bertransformasi menjadi lebih responsif berkat integrasi platform digital yang didukung oleh koneksi internet cadangan tersebut.

“Saat ini, hampir seluruh dari sekitar 782 jiwa penduduk di kampung kami (Kabupaten Berau) telah menggunakan gawai dan internet,” kata Rino, Jumat (12/6/2026).

Sekadar informasi, Akses Internet adalah program penyediaan konektivitas internet gratis via Wi-Fi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi. Hingga saat ini, BAKTI tercatat telah menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kecepatan per titik terus ditingkatkan dari awalnya 4 Mbps menjadi 20 Mbps, guna mendukung digitalisasi di wilayah terpencil.

Sejauh ini, untuk layanan publik, fasilitas internet baru dimanfaatkan oleh kantor pemerintah desa dan sekolah dasar (SD). Pelayanan publik yang lebih luas seperti administrasi kependudukan berupa cetak KTP belum tersedia di tingkat kampung. Otoritas di tingkat kabupaten baru memberikan wewenang tersebut kepada beberapa kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari ibu kota kabupaten.

Meskipun memiliki nilai manfaat yang tinggi terhadap sistem pelaporan dan keuangan desa, penyediaan titik internet gratis ini memicu konsekuensi sosiologis baru di lapangan. Saban malam, kawasan sekitar kantor desa dipadati oleh warga dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang berburu akses data siber.

Rino mengatakan kondisi tersebut membawa tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dan kebersihan kampung. Penumpukan massa memicu masalah kebersihan akibat sisa sampah yang ditinggalkan, sementara aktivitas anak sekolah yang berselancar hingga larut malam berpotensi menurunkan produktivitas belajar mereka. Penonaktifan jaringan secara sepihak juga dihindari karena berpotensi memicu polemik horizontal.

“Situasi keramaian ini biasanya melonjak tajam saat ada tayangan besar seperti Piala Dunia karena banyak warga berkumpul untuk melakukan streaming, yang kemudian berdampak pada melambatnya kecepatan jaringan,” kata Rino.

Untuk mengantisipasi potensi kegaduhan, pemerintah kampung bersama pemerintah kecamatan telah sepakat untuk mengadakan patroli atau ronda rutin secara acak pada malam-malam tertentu.

Pemerintah kampung juga berupaya mengalihkan antusiasme digital warga ke sektor ekonomi produktif. Kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan guna menggelar pelatihan digital, termasuk cara berjualan di marketplace. Sayangnya, tingkat penetrasi pasar digital ini masih rendah karena baru sebagian kecil warga yang memanfaatkan fasilitas internet ini sebagai media promosi bisnis mereka.

Hambatan utama yang dihadapi wilayah ini terletak pada kapasitas kecepatan internet yang masih tergolong standar, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pita lebar secara menyeluruh. Keterbatasan ini terus dikeluhkan mengingat Telkomsel saat ini masih menjadi satu-satunya operator seluler yang menjangkau wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, permohonan pembangunan menara (tower) telekomunikasi baru terus diajukan setiap tahun kepada pemerintah kabupaten maupun langsung ke pihak operator (provider). Pihak kampung bahkan sudah menyediakan dan mengalokasikan lahan siap bangun di area strategis agar pembangunan bisa segera dilakukan. Namun, meski usulan ini sudah diajukan secara rutin sejak sekitar 10 tahun lalu, hingga hari ini belum ada realisasi pembangunan menara baru di Kampung Payung Payung.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) untuk mempercepat transformasi digital pendidikan tinggi nasional melalui penyediaan akses internet terjangkau dan pengembangan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Senin (26/5/2026).

Kolaborasi ini mencakup ekosistem APTISI yang menaungi sekitar 4.095 perguruan tinggi swasta (PTS) di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning, hingga memperkuat tata kelola akademik berbasis data.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyambut positif kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, transformasi digital menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memperluas akses pendidikan nasional.

“Transformasi digital merupakan fondasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses, serta memperkuat relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional,” kata Brian dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APTISI Pusat Budi Djatmiko menilai penguatan infrastruktur digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi swasta.

Dia mengatakan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional tidak dapat dicapai tanpa memperkuat peran PTS yang tersebar di berbagai daerah.

“Kerja sama APTISI dan SURGE ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses, menekan kesenjangan digital, dan mempercepat pembelajaran berbasis teknologi,” ujar Budi.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Yune Marketatmo menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan mendukung percepatan transformasi digital nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, SURGE akan memperluas konektivitas digital dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pendidikan merupakan salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi strategis bersama APTISI, SURGE berkomitmen membuka akses konektivitas digital yang lebih luas dan mempercepat pemerataan pendidikan berbasis teknologi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, SURGE bersama APTISI akan menghadirkan sejumlah inisiatif strategis, mulai dari penyediaan akses internet bertahap bagi kampus, bundling layanan konektivitas dan akademik, pengembangan ekosistem pembelajaran digital berbasis AI, hingga perluasan jaringan konektivitas nasional.

Layanan konektivitas tersebut akan memanfaatkan solusi fixed broadband IRA berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) melalui anak usaha PT Telemedia Komunikasi Pratama serta layanan Starlite berbasis Fiber-To-The-Home (FTTH) melalui PT Integrasi Jaringan Ekosistem.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten infrastruktur digital PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama resmi meluncurkan layanan Internet Rakyat (IRA) di wilayah Regional-1 yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Peluncuran IRA pada Selasa (26/5/2026) menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mempercepat pemerataan akses internet fixed broadband di Indonesia melalui penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau.

Turut hadir dalam peluncuran IRA antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, politikus RI Fadel Muhammad, serta Chairman & Founder TEZ Capital Group
Arwin Rasyid.

Direktur Utama Telemedia sekaligus Direktur SURGE Shannedy Ong mengatakan layanan Internet Rakyat dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap konektivitas digital di tengah masih tingginya biaya internet fixed broadband di Indonesia.

“Internet Rakyat merupakan wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan internet fixed broadband berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan,” ujar Shannedy dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Melalui layanan tersebut, SURGE menawarkan internet fixed broadband dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan harga Rp100.000 per bulan.

Surge menilai kebutuhan layanan internet murah dan berkualitas masih sangat besar, terutama di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua yang memiliki populasi lebih dari 200 juta jiwa.

Sebagai bagian dari implementasi Regional-1, infrastruktur IRA saat ini telah didukung lebih dari 550 site aktif dan 3.189 radio units yang telah beroperasi di lebih dari 82 kota dan kabupaten hingga 26 Mei 2026.

Infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi dengan vendor teknologi, mitra implementasi lokal, kontraktor jaringan, hingga institusi pembiayaan.

“Keberhasilan peluncuran IRA – Internet Rakyat merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh ekosistem mitra kami,” kata Shannedy.

Menurutnya, perluasan akses internet menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dengan implementasi Internet Rakyat, masyarakat dapat menikmati layanan fixed broadband yang cepat, andal, dan terjangkau.

Untuk mendukung penetrasi pasar, Telemedia juga menggandeng TVRI dan platform digital FolaPlay menghadirkan program promosi grand launching.

Melalui program tersebut, pelanggan dapat menikmati layanan internet gratis selama tiga bulan serta akses menonton Piala Dunia melalui aplikasi FolaPlay dengan biaya Rp100.000 selama periode promosi 26 Mei—19 Juli 2026.

SURGE menyatakan IRA – Internet Rakyat dikembangkan menggunakan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) pada spektrum 1,4 GHz serta dukungan jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH).

Perseroan menargetkan layanan tersebut dapat menjadi solusi konektivitas yang lebih efisien dan scalable, termasuk untuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur kabel konvensional.

Sebagai bagian dari roadmap ekspansi 2026, SURGE dan Telemedia berencana memperluas cakupan layanan IRA ke lebih banyak kota dan kabupaten di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Penguatan kapasitas 4G dilakukan untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkualitas di wilayah perbatasan di Sulut,

Manado (ANTARA) - PT Telkomsel terus memperkuat komitmen dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

General Manager Network Region Operations and Productivity Telkomsel Sulawesi, Asep Hermawan melalui keterangan tertulis di Manado, Selasa menyatakan, Telkomsel memastikan kesiapan dan keandalan jaringan di Miangas agar dapat mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat.

"Penguatan kapasitas 4G dilakukan untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkualitas di wilayah perbatasan di Sulut," kata Asep.

Menurutnya, sejak 2018 Telkomsel bersama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses telekomunikasi dan internet melalui pembangunan BTS USO (Universal Service Obligation) 2G dan 4G di wilayah ini.

Infrastruktur BTS USO ini didukung teknologi satelit dan tenaga listrik berbasis panel surya sehingga tetap andal di wilayah terpencil.

Ia mengatakan, Telkomsel terus meningkatkan kualitas layanan di Miangas dengan memperkuat kapasitas jaringan 4G sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

"Kehadiran jaringan 4G ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati layanan digital yang lebih cepat dan stabil, mulai dari akses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan UMKM lokal," ujarnya.

Telkomsel juga menghadirkan kontribusi sosial berupa bantuan perangkat komunikasi sebanyak 50 unit smartphone bagi masyarakat di Pulau Miangas guna mendorong inklusi digital, seperti yang diungkapkan Presiden Prabowo dan Menteri Komdigi saat berkunjung ke Miangas Sabtu (9/5).

GM Consumer Business Telkomsel Region Sulawesi, Andrew Mamahit, menambahkan, penguatan jaringan 4G di Miangas, masyarakat bisa memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan digital yang tidak hanya mendukung komunikasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kehadiran jaringan yang lebih andal membuka peluang berkembangnya outlet dan bisnis digital, termasuk aktivitas jual-beli melalui platform digital.

Selain itu, penguatan ekosistem digital juga berperan dalam peningkatan literasi digital masyarakat, mulai dari akses pendidikan, promosi potensi daerah seperti pariwisata, hingga mendukung aktivitas ekonomi lokal seperti pemasaran hasil perikanan dan produk unggulan wilayah.

Sementara itu, Camat Miangas Olita Papalapu menyampaikan apresiasi dukungan Telkomsel dalam menghadirkan layanan telekomunikasi di Miangas.

"Kami berharap peningkatan kualitas jaringan dapat terus terjaga sehingga mendukung aktivitas masyarakat. Bantuan 50 unit smartphone akan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Telkomsel akan terus memperkuat ekosistem digital nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Hence Paat
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dinilai akan ditopang oleh program internet murah berbasis Internet Rakyat dan pengembangan sektor perumahan.

Prasasti Center for Policy Studies menilai akses internet yang terjangkau dan merata dapat menjadi penentu bagi perekonomian nasional, terutama dalam memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Board of Advisors Prasasti sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut saat ini biaya internet di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan, sehingga membatasi pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

“Biaya internet kita paling mahal di Asia Tenggara,” kata Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hashim menuturkan program Internet Rakyat yang mendorong akses internet murah dengan kecepatan tinggi akan membuka potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan aktivitas usaha kecil.

Berdasarkan berbagai studi internasional, peningkatan penetrasi internet memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan penetrasi sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,7% hingga 1,3%.

Namun demikian, lanjutnya, pemanfaatan internet di Indonesia dinilai masih jauh dari optimal. Dari potensi pengguna yang mencapai sekitar 80% populasi, tingkat penggunaan riil baru berada di kisaran 15%.

“Yang benar-benar menggunakan internet secara produktif masih sekitar 15%, padahal potensinya jauh lebih besar,” ujarnya dalam Prasasti Luncheon Talk.

Saat ini program Internet Rakyat sudah masuk dalam tahap implementasi dengan dua operator yakni PT Solusi Sinergi Digital Tbk. dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic). Program ini akan memperluas akses internet ke seluruh Indonesia dengan biaya langganan mulai dari Rp100.000 per bulan.

Selain mendorong digitalisasi, Hashim juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara.

Pengalaman negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa sektor properti dapat menjadi penggerak utama ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut perhitungannya, pembangunan 1 hingga 3 juta unit rumah per tahun berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1% hingga 1,5%.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Eka Mas Republik (MyRepublic), entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), mencatat minat masyarakat terhadap layanan internet dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps melalui MyRepublic Air cukup positif.

Minat ini terutama datang dari wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan fixed broadband, khususnya fiber to the home (FTTH) milik perusahaan.

Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Iman Syahrizal mengatakan, berdasarkan data pra-registrasi dalam kurang lebih dua bulan terakhir, pihaknya mencatat puluhan ribu calon pelanggan yang menunjukkan minat terhadap layanan MyRepublic Air.

“Angka ini mencerminkan potensi demand yang cukup besar, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani jaringan fiber,” kata Iman kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Iman menambahkan, minat tersebut diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan ekspansi jangkauan layanan serta edukasi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, jumlah pelanggan saat ini masih dalam tahap awal karena layanan baru diluncurkan secara terbatas di beberapa kota, seperti Makassar, Bali, Bandar Lampung, dan Pekanbaru.

Ke depan, seiring dengan kesiapan dan perluasan infrastruktur, perusahaan optimistis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus mendorong pemerataan akses digital di Indonesia.

Lebih lanjut, Iman mengatakan perusahaan memahami setiap segmen masyarakat memiliki kebutuhan dan pertimbangan berbeda dalam memilih layanan internet. Kehadiran paket Rp100.000-an dengan semangat #AksesInternetRakyat menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan terjangkau.

Menurutnya, produk ini tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum memiliki pilihan layanan fixed broadband yang andal.

“Kami percaya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan digital masyarakat dan perluasan jangkauan layanan, nilai dari produk ini akan semakin dirasakan dan relevan bagi lebih banyak segmen pengguna,” kata Iman.

Sebelumnya, Iman mengungkapkan ekspansi layanan MyRepublic Air ke hingga 180 kota tidak mensyaratkan batas minimum jumlah pelanggan sebelum memasuki suatu wilayah. Layanan ini ditawarkan dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.

Dia menegaskan fokus perusahaan adalah memperluas akses internet secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan serta potensi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Saat ini layanan sudah komersial di Bali, Lampung, Pekanbaru, dan Makassar,” kata Iman kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).

Layanan tersebut akan diperluas secara bertahap ke Region II yang mencakup Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Region III yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahap awal, perusahaan menargetkan ekspansi ke total 180 kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 kota telah dipersiapkan dari sisi infrastruktur dan akan segera memasuki tahap komersialisasi (go commercial) secara bertahap.

Dalam implementasinya, perusahaan mengedepankan perencanaan berbasis permintaan (demand) dan kualitas layanan (quality of service/QoS), sehingga setiap ekspansi dapat memastikan pengalaman internet yang optimal bagi pelanggan sejak awal.

Dari sisi bisnis dan kesiapan jaringan, pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara percepatan ekspansi dan kualitas layanan. Dengan teknologi yang digunakan pada MyRepublic Air, perusahaan juga dapat lebih fleksibel menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terlayani optimal oleh jaringan FTTH.

“Tanpa harus menunggu skala pelanggan yang besar terlebih dahulu,” katanya.

Sebagai informasi, MyRepublic memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025. Perusahaan memperoleh wilayah Regional II dengan nilai penawaran Rp300,8 miliar serta Regional III senilai Rp100 miliar.

Terbaru, MyRepublic meluncurkan layanan fixed wireless access (FWA) bertajuk MyRepublic Air dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps. Iman menyebut peluncuran ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan digital di Indonesia.

“Melalui MyRepublic Air, kami ingin memastikan lebih banyak masyarakat Indonesia dapat terhubung, berkembang, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa batasan lokasi,” kata Iman dalam keterangan resminya pada Selasa (14/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerataan akses komunikasi dan internet di kawasan timur Indonesia masih menyisakan tantangan besar di tengah percepatan transformasi digital nasional. Infrastruktur konektivitas berbasis satelit masih menjadi salah satu opsi yang mengambil peran penting dalam menyelesaikan masalah ini.

Kondisi geografis yang didominasi pegunungan, hutan lebat, serta gugusan pulau yang tersebar menjadi faktor utama penghambat perluasan infrastruktur fisik di wilayah tersebut.

Keterbatasan infrastruktur terestrial, seperti jaringan serat optik maupun menara pemancar (BTS), memicu munculnya titik-titik blank spot. Kondisi ini berimplikasi langsung pada terbatasnya akses masyarakat terhadap arus informasi, layanan publik, hingga partisipasi dalam aktivitas ekonomi digital yang kini menjadi motor pertumbuhan nasional.

Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, berpendapat akses internet bukan sekadar fasilitas komunikasi, melainkan pembuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Hal ini mencakup percepatan digitalisasi UMKM daerah serta perluasan akses terhadap pasar yang lebih luas.

Langkah penguatan konektivitas di wilayah Indonesia Timur dipandang sangat penting agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan agenda pemerintah untuk membangun dari pinggiran, sinergi antara teknologi satelit dan komitmen investasi infrastruktur diharapkan mampu mengikis kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) secara jangka panjang.

“Ke depan, pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas di wilayah strategis Indonesia, khususnya kawasan timur, perlu terus diperkuat sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Andri dikutip, Minggu (19/4/2026).

Teknologi satelit dinilai sebagai solusi paling strategis guna menjangkau wilayah yang tidak mampu dilayani secara optimal oleh infrastruktur kabel atau seluler konvensional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan moda konektivitas yang fleksibel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembangunan fisik darat yang kompleks.

Satelit memainkan peran vital sebagai tulang punggung (backbone) komunikasi di pelosok. Kehadirannya memberikan dukungan nyata bagi berbagai pilar strategis. Pada sektor pendidikan misalnya, konektivitas satelit membantu membuka gerbang pembelajaran digital bagi sekolah-sekolah di pedalaman yang sebelumnya terisolasi.

Di sektor kesehatan, teknologi ini menopang layanan telemedicine yang memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota besar. Sementara bagi pemerintah daerah, jaringan yang andal memperkuat implementasi layanan publik berbasis digital agar lebih transparan dan efisien.

Merujuk data terbaru dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, angka penetrasi internet nasional memang telah menyentuh 80,66%. Namun, statistik tersebut belum mencerminkan pemerataan secara regional. Di kawasan Maluku dan Papua, tingkat penetrasi baru berada di level 69,26%.

Disparitas ini memperlihatkan kesenjangan digital masih menjadi pekerjaan rumah krusial bagi pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi. Terutama bagi wilayah dengan karakteristik medan yang menantang, pembangunan kabel darat sering kali tidak efisien secara waktu maupun biaya.