Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatat lonjakan signifikan penggelaran jaringan 5G sepanjang 2025, dari sekitar 975 unit base transceiver station (BTS) atau pemancar perangkat pemancar internet menjadi sekitar 5.300 unit BTS. Artinya, dalam setahun jumlah BTS 5G Telkomsel naik hampir 5 kali lipat.

Transformasi strategi dari cakupan titik (spot coverage) ke continuous coverage melalui kampanye ‘Hyper 5G’ diklaim semakin memperkuat kualitas pengalaman pelanggan.

Di tengah agresivitas ekspansi 5G sejumlah operator lain, termasuk Indosat yang mengoperasikan 6.872 BTS 5G pada 2025, Telkomsel memilih pendekatan bertahap dan terukur dengan fokus pada kualitas layanan dan kesiapan ekosistem.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menekankan, strategi bertahap tersebut membuat Telkomsel dapat mengoptimalkan pemanfaatan spektrum yang tersedia sekaligus menjaga kesehatan investasi.

“Dengan ketersediaan spektrum yang berlaku saat ini, kami terus mengoptimalkan adopsi 5G,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (5/3/2026).

Fahmi menambahkan perusahaan juga memastikan teknologi ini memberikan pengalaman yang konsisten terbaik bagi pelanggan, di tengah kondisi makroekonomi yang menantang serta ekosistem perangkat yang masih terus berkembang.

Sepanjang 2025, lanjut dia, Telkomsel telah memperluas cakupan 5G menjadi continuous coverage melalui kampanye Hyper 5G. Telkomsel juga diakui jutaan pengguna sebagai penyedia layanan 5G terbaik dalam 11 metrik jaringan yang dianalisis Opensignal per Desember 2025.

“Kami berkomitmen melanjutkan tren positif ini melalui kolaborasi multi-stakeholder agar manfaat 5G dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” tambahnya.

Persaingan penggelaran jaringan 5G berjalan lebih agresif pada 2025 dibandingkan dengan 2024. PT Indosat Tbk. (ISAT) mencatatkan lompatan penggelaran 5G yang signifikan, bahkan melampaui Telkomsel. Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengklaim telah menyelimuti (blanket coverage) 33 kota dengan jaringan 5G dan berencana memperluasnya ke 88 kota pada tahun ini.

Berdasarkan laporan info memo, dikutip Selasa (17/2/2026), Indosat mengoperasikan 6.872 unit BTS 5G sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan dengan 2024 yang hanya tercatat 107 unit BTS 5G.

Libur panjang Imlek menjadi momen favorit untuk mudik, berlibur bersama keluarga, atau menikmati waktu istirahat.

Namun, tingginya mobilitas selama periode ini juga meningkatkan risiko perjalanan, mulai dari keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga kondisi kesehatan yang tidak terduga.

Agar liburan tidak zonk, persiapan sejak awal menjadi kunci, termasuk memastikan perlindungan perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan.Sebelum berangkat, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan.

Pertama, rencanakan perjalanan dengan matang dan pastikan dokumen penting tersimpan aman.

Kedua, cek kembali jadwal transportasi serta akomodasi untuk menghindari perubahan mendadak.

Ketiga, pilih asuransi perjalanan dengan manfaat yang relevan, seperti perlindungan medis darurat, kompensasi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, hingga perlindungan bagasi.

Membaca polis secara cermat dan memastikan masa perlindungan aktif sejak keberangkatan hingga kembali ke rumah juga tidak kalah penting.Memanfaatkan promo Imlek untuk asuransi travel dapat menjadi langkah cerdas agar perlindungan tetap maksimal dengan biaya lebih hemat.

Dengan cakupan perlindungan yang tepat, traveler dapat menikmati perjalanan domestik maupun internasional dengan lebih tenang, tanpa khawatir menghadapi risiko tak terduga di tengah liburan."Libur yang nyaman bukan hanya soal destinasi, tapi juga kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Menjadikan asuransi perjalanan sebagai bagian dari perencanaan liburan adalah bentuk perlindungan diri dan keluarga. Libur nyaman dan aman, siapa takut?" kata Head of Travel Management & Direct Retail PT Sompo Insurance Indonesia Maria Susana.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai untuk merealisasikan target cakupan 4G dan penurunan tarif internet butuh perubahan pendekatan kebijakan, dari regulator menjadi fasilitator.

Sarwoto menyampaikan target-target infrastruktur digital pemerintah pada 2026 disusun dengan asumsi pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

“Ternyata pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pasar. Karena itu Mastel berpendapat pola pikir regulator mesti diubah menjadi fasilitator,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurut dia, investasi untuk ekspansi kapasitas dan pemanfaatan teknologi baru pada infrastruktur digital saat ini belum mendapatkan respons optimal dari pasar.

Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta mahalnya biaya akuisisi spektrum frekuensi.

Sarwoto menekankan pendekatan fasilitator perlu diwujudkan secara langsung melalui desain insentif yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

“Perlu dipikirkan dan dilaksanakan elaborasi jaringan netral, saling berbagi [sharing], dengan pendekatan model gotong royong Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menambahkan pentingnya perancangan insentif pemerintah yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan target 2025 sebesar 97,30% dan capaian terkini yang berada di level 97,16%.

Target itu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029, yang menetapkan peningkatan jangkauan jaringan pita lebar bergerak secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah mendorong layanan internet yang semakin terjangkau.

Selain itu, persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G ditargetkan tetap berada di angka 4,44%.

Komdigi juga menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026 dan penambahan 29 kabupaten/kota gigacity pada tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya penggelaran 4G yang mahal dinilai menjadi penghambat rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas cakupan 4G/LTE hingga mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026.

Target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Dia menekankan pentingnya regulator melakukan survei layanan konsumen yang presisi agar target yang ditetapkan benar-benar memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, mengingat keterjangkauan layanan tidak selalu sejalan dengan kualitas minimum yang berkelanjutan.

Adapun target cakupan mobile broadband 4G/LTE tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Sementara itu, capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman, meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Selain cakupan jaringan, Komdigi juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Dari sisi keterjangkauan, rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita ditetapkan sebesar 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya mendorong layanan internet yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Di tengah gencarnya transformasi digital, big data kini menjadi bagian dari hampir setiap aktivitas ekonomi. Transaksi belanja daring, penggunaan dompet digital, hingga data perizinan usaha menciptakan jejak digital dalam jumlah masif.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun BPS menggarisbawahi bahwa big data tidak dapat menggantikan sensus.

"Keduanya memiliki fungsi berbeda dan justru saling melengkapi. Sensus Ekonomi 2026, yang akan dilaksanakan BPS pada Mei-Juli 2026, tetap menjadi fondasi penting untuk membaca struktur ekonomi nasional secara menyeluruh," demikian keterangan tertulis BPS.

Salah satu alasan mendasar adalah cakupan big data yang belum merata. Meski aktivitas ekonomi digital terus tumbuh, sebagian besar UMKM Indonesia masih beroperasi secara konvensional.

Warung kelontong, pedagang keliling, kios pasar, bengkel rumahan, hingga usaha mikro berbasis keluarga umumnya tidak meninggalkan jejak digital.

Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memastikan seluruh pelaku usaha, formal maupun informal, masuk dalam peta ekonomi Indonesia.

Selain tidak lengkap, big data bersifat parsial. Setiap platform hanya mencatat sebagian aktivitas ekonomi.

Data transaksi digital tidak dapat menggambarkan penjualan di toko fisik, data perpajakan hanya mencatat wajib pajak terdaftar, sementara data perbankan tidak mencakup usaha tanpa rekening.

Dalam konteks ini, big data tidak dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional. Sebaliknya, sensus dirancang untuk memberikan potret utuh, mulai dari jumlah usaha, tenaga kerja, kinerja dan skala usaha, struktur industri, hingga perbandingan kondisi ekonomi antarwilayah.

Sensus Ekonomi 2026 juga akan mengakomodasi perkembangan terbaru seperti ekonomi digital, kreatif, dan ekonomi hijau.

Tantangan lain dalam penggunaan big data adalah perbedaan definisi dan standar antarplatform. Setiap lembaga memiliki metode dan konsep sendiri dalam mengumpulkan serta menyimpan data. Ketidaksamaan ini menyulitkan integrasi dan membatasi pemanfaatannya untuk analisis jangka panjang.

Sementara sensus menyediakan standar statistik resmi dengan definisi seragam, sehingga datanya dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan antarwilayah.

Big data juga tidak selalu memuat informasi strategis yang dibutuhkan pemerintah. Data penting seperti jumlah tenaga kerja, aset usaha, jenis kegiatan utama, hingga kondisi operasional sering kali tidak tercatat dalam sistem digital.

Melalui sensus, pemerintah memperoleh informasi mendalam dan terverifikasi sehingga menjadi dasar perumusan untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BPS menilai Sensus Ekonomi 2026 tetap relevan dan tidak dapat digantikan oleh big data. Kehadiran big data memang menjadi bagian penting dari masa depan statistik, tetapi sensus tetap menjadi fondasi utama data ekonomi yang lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya.

Dengan memahami hal ini, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan, melainkan investasi strategis untuk memastikan Indonesia memiliki peta ekonomi yang kokoh di tengah percepatan digitalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, produsen perangkat telekomunikasi global, memproyeksikan sekitar 180 juta perangkat akan terkoneksi dengan jaringan 6G pada 2031. Negara-negara di Asia dan Amerika Serikat akan memimpin adopsi teknologi ini.

Ericsson Mobility Report 2025, dikutip Sabtu (22/11/2025) mengungkap melihat pola adopsi langganan pada siklus generasi seluler sebelumnya, para peneliti EMR memperkirakan bahwa peluncuran komersial pertama 6G akan dipimpin oleh penyedia layanan terdepan di pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Gulf Cooperation Council.

Langganan 6G global diperkirakan akan mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal perangkat Internet of Things berbasis AI. Jumlah langganan tersebut dapat meningkat secara signifikan apabila 6G diluncurkan lebih awal dari yang ditunjukkan oleh siklus generasi sebelumnya.

Peluncuran komersial 6G di Eropa diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lebih lambat dibandingkan negara-negara lain, berbeda dengan 5G sebelumnya, terutama karena penerapan 5G SA di kawasan tersebut relatif lebih lambat.

Sebagai salah satu use case utama 5G yang terus berkembang, enhanced mobile broadband diperkirakan akan mencapai 6,4 miliar langganan 5G pada akhir 2031, atau sekitar dua pertiga dari seluruh langganan seluler pada saat itu. Sekitar 4,1 miliar dari jumlah tersebut—sekitar 65 persen—diperkirakan akan berbasis 5G SA.

5G

Hanya pada tahun 2025 saja, langganan 5G diperkirakan akan melampaui 2,9 miliar pada akhir tahun—setara dengan sekitar sepertiga dari seluruh langganan seluler saat ini—atau meningkat sekitar 600 juta langganan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi cakupan geografis, tahun 2025 mencatat peningkatan 400 juta orang di seluruh dunia yang dapat mengakses 5G. Sekitar 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan akan memiliki cakupan 5G pada akhir 2025.

Trafik data jaringan seluler meningkat 20 persen dari kuartal ketiga 2024 hingga periode yang sama di 2025—kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, didorong oleh Tiongkok daratan dan India. Pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan rata-rata tahunan sebesar 16 persen hingga 2031.

Jaringan 5G diperkirakan akan menangani 43 persen dari seluruh trafik data seluler pada akhir 2025—naik dari 34 persen pada periode yang sama tahun lalu. Para ahli EMR memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 83 persen pada 2031.

Fixed Wireless Access (FWA) broadband terus berkembang sebagai salah satu use case 5G. EMR November 2025 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan mengakses broadband FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen di antaranya melalui 5G.

Tim riset EMR telah mengidentifikasi 159 penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menawarkan layanan FWA melalui 5G, setara dengan sekitar 65 persen dari seluruh penyedia layanan FWA. Jumlah penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan—model monetisasi yang umum digunakan pada broadband tetap berbasis fiber atau kabel—meningkat dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR November 2024.

Di sisi lain, Penerbit EMR sekaligus Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekudden mengatakan bahwa penyedia layanan telekomunikasi di seluruh dunia makin siap untuk mengadopsi dan menerapkan 5G SA guna menghadirkan konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan layanan berbasis nilai.

“Bukan sekadar paket berbasis volume data,” kata Erik, dikutip Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Daniel Ode mengatakan laporan ini menekankan bagaimana konektivitas yang terdiferensiasi, yang dimungkinkan oleh 5G SA dan network slicing, akan berperan penting ketika operator telekomunikasi menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat.

“Namun, ketersediaan spektrum yang cukup dengan harga yang terjangkau tetap menjadi faktor penting. Dengan ekosistem digital yang semakin kuat, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi digital nasional,” kata Daniel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemenang lelang frekuensi 1,4Ghz akan segera diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Pansel akan mengumumkan. Mungkin lagi menyiapkan bahan pengumumannya," kata Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

Menurut kabar yang beredar, PT Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha Surge (WIFI) akan menjadi pemenang untuk Regional 1, sementara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) kebagian di Regional 2 dan 3. Namun, bocoran ini belum bisa dipastikan 100% hingga pengumuman resmi dikeluarkan.

Saat dihubungi CNBC Indonesia, Presiden Direktur WIFI Yune Marketatmo hanya berujar singkat. "Kita masih ikutin proses".

Sebagai informasi, lelang ini bertujuan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

Adapun pembagian 3 regional yang dimaksud memiliki 15 zona, masing-masing sebagai berikut:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)

Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta

Zona 7 : Jawa Timur

Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara

Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi

Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung

Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah

Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.