Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp115,80 triliun sampai Desember 2025.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi tersebut mencerminkan penurunan sebesar 2,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp6,68 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar2,58 persen,” ujarnya pada Penganugerahan Penghargaan SatkerBerkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, Rabu (28/1/2026).

Penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mencapai Rp16,51 Triliun atau turun 12,13% YoY, sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp90,23 triliun atau terkoreksi 1,83% YoY.

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp510,24 Miliar atau 200,72% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Runa mengemukakan bahwa penurunan penerimaan negara di wilayah kerja Malang tak terlepas dari faktor kinerja perekonomian yang sedang menurun.

“Karena itulah, tahun ini kami harapkan Pemda maupun K/L mempercepat belanja pembangunan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah sehingga berdampak penerimaan juga akan meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai faktor utama yang memicu penurunan realisasi penerimaan ini adalah turunnya penerimaan cukai rokok.

Maraknya peredaran rokok ilegal, kata dia, berdampak pada penurunan produksi pabrikan rokok legal. Hal ini pun menghadirkan risiko kehilangan pada pos pajak rokok, cukai, dan PPN.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar regulator dan penegak hukum fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal. Hal ini dinilainya dapat mendorong peningkatan penerimaan cukai dan menambal penurunan PPN di tengah dinamika naik turunnya perekonomian domestik.

Selain itu, ujar Joko, penerimaan dapat terus meningkat seiring dengan layanan Coretax yang makin baik, sosialisasi penggunaan Coretax pada masyarakat pun perlu terus dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp 621 miliar. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat.

Terkait adanya belanja pembangunan yang belum dibayarkan, Dedi menjelaskan hal itu dipicu oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.

“Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Meski demikian, Dedi memastikan kekurangan pembayaran dalam belanja pembangunan tersebut akan diselesaikan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2 triliun.

Dari Rp 2 triliun tersebut, dana akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan kebutuhan lainnya sehingga menyisakan dana sekitar Rp 800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, dipastikan tersedia dana untuk membayarkan belanja pembangunan yang belum terbayar pada 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya sebesar Rp 500.000.

Herman mengatakan minimnya silpa tersebut menandakan APBD telah dipergunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Menurut dia, keuangan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya, uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman.

Kondisi silpa APBD 2025 tersebut, lanjut Herman, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Herman berharap pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jawa Barat istimewa. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tunggakan belanja pembangunan Jawa Barat pada 2025 sekitar Rp 621 miliar.