Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang tembus Rp49,74 triliun yang didominasi dari penerimaan cukai sampai akhir Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 8,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp3,30 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 17,82% (y-o-y),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp4,70 triliun atau tumbuh sebesar 18,46% (y-o-y), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp38,04 triliun tumbuh sebesar Rp3,35% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp193,09 miliar atau 66,66% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 4,99% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

“Cukai mulai tumbuh, meski kecil. Cukai menjadi engine perekonomian di wilker KPPN Malang,” ujarnya. Cukai mendominasi penerimaan negara di wilker KPPN Malang.

Cukai adalah instrumen fiskal, sekaligus alat pengendali konsumsi pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat, kesehatan, atau lingkungan hidup, seperti cukai alkohol dan cukai rokok.

Menurutnya, diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai di tengah gejolak global dan berimbas pasa pada perekonomian domestik, penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN malang menunjukan kinerja yang positif.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan dengan fokus pada perekonomian domestik dan tata kelola perpajakan serta cukai justru lebih efektif memperkuat peningkatan penerimaan negara.

Sosialisasi dan pembenahan sistem coretax secara berkelanjutan, kata dia, akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hal yang tak kalah penting adalah penegakkan hukum yang lebih kuat dengan menyasar pada produsen rokok ilegal.

Joko menilai, jika ini dilakukan maka dapat dipastikan penerimaan cukai akan melejit, dapat tumbuh diatas 10%, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.

“Perlindungan market rokok legal menjadi kunci untuk utama untuk mengakselerasi penerimaan cukai bukan dengan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp5,45 triliun sampai dengan 31 Mei 2026 atau sekitar 42,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,75 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp2,33 triliun (38,62%) mengalami pertumbuhan 9,89 % (y-o-y).

“Kinerja Belanja K/L [kementerian/lembaga] ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,74 triliun (45,05%), realisasi belanja barang sebesar Rp536,11 miliar (29,74%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp57,91 miliar (15,33%),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Belanja transfer ke daerah (TKD), kata dia, telah tersalur Rp3,12 triliun (46,51%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,01 triliun atau 48,47% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp803,95 miliar atau 45,66% dari alokasi pagu TA 2026.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, dia menegaskan, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp165,66 miliar. Menurutnya, sampai dengan 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp26,15 miliar (15,78%).

“Realisasi belanja pemerintah relatif bagus. Karena itulah, tidak heran pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I/2026 banyak ditopang belanja pemerintah,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah terus melakukan percepatan belanja di K/L dan juga TKD.Namun fakta ini kurang diimbangi dengan akselerasi belanja pemerintah daerah, dimana sampai bulan Mei penyerapan belanja daerah masih di kisaran 20-25 % dari pagu yang ditetapkan. Padahal belanja daerah menjadi stimulus utama untuk mengungkit perekonomian daerah.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih berani untuk menyesuaikan anggaran bagi perangkat daerah yang rendah penyerapan anggarannya, sehingga di perubahan APBD 2026 perangkat daerah yang pencapaian penyerapan anggarannya tidak lebih dari 40% sampai semester 1/2026 dapat dilakukan penyesuaian alokasi anggarannya dan dialihkan pada perangkat daerah yang penyerapan anggarannya lebih bagus yang masih sesuai dan linear dengan prioritas pembangunan di tahun berjalan. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp40,95 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 9,99% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan perpajakan, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan cukai.

“Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp3,45 triliun atau tumbuh 22,74% YoY, sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp31,65 triliun naik sebesar 4,57% [secara tahunan],” ujarnya di sela rilis kinerja APBN hingga April 2026 dan penghargaan satuan kerja berkinerja terbaik lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Rusna turut menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp2,53 triliun atau tumbuh 4,43% secara tahunan.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp149,34 miliar atau 51,56% dari target. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 2,78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara didorong kenaikan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri serta tingginya realisasi belanja pemerintah.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri, serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT), turut menopang pertumbuhan penerimaan pajak.

Dia juga menyoroti kenaikan penerimaan cukai yang secara nominal masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang.

Menurutnya, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal turut mendorong peningkatan permintaan rokok legal dan berdampak pada penerimaan cukai.

“Jadi kunci keberhasilan utama kinerja realisasi KPPN Malang adalah dengan sinergi yang lebih kuat dalam pemberantasan rokok ilegal karena penerimaan cukai berkontribusi lebih dari 75% pada realisasi penerimaan di wilayah kerja KPPN Malang,” ujarnya.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi belanja negara s.d 30 April 2026 di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp4,53 triliun mengalami penurunan sebesar 6,08% (yoy).

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Malang, Muhammad Rusna, mengatakan di sisi lain kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 10,59% (yoy).

“Kinerja belanja pemerintah pusat ditopang oleh komponen belanja pegawai yang terealisasi sebesar 37,27% dan belanja barang yang terealisasi sebesar 23,93%, dan belanja modal yang terealisasi sebesar 11,48%,” ujarnya di sela-sela rilis kinerja APBN Data sampai dengan April 2026 dan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Adapun Kinerja belanja transfer ke daerah (TKD) s.d 30 April 2026 sebesar Rp2,64 triliun atau 40,08% yang ditopang oleh kinerja realisasi dana alokasi umum (DAU) yang mencapai Rp1,67 triliun atau 41,67% dari alokasi pagu, serta kinerja dana transfer khusus sebesar Rp703,80 miliar atau 39,97% dari alokasi pagu TA 2026.

Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp125,02 miliar atau sekitar 47,77% dari alokasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu 1 sebesar Rp140,97 miliar. Sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp24,09 miliar (17,09%).

Dia berpesan pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan perlu mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2026.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja menjadi kunci dalam menstimulus perekonomian daerah.

Meski penyaluran TKD dari pemerintah pusat sudah tepat waktu, kata dia, namun pemerintah daerah lambat dalam melakukan penyerapan anggaran maka fungsi stimulus dari belanja daerah kurang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Joko menilai, di tengah efisiensi anggaran sehingga dana APBD semakin terbatas, maka seharusnya pemerintah daerah lebih sigap untuk melakukan percepatan belanja agar perekonomian daerah terus bergeliat dan konsumsi masyarakat dan daya beli terjaga.

“Supervisi dari berbagai pihak yang terkait seperti inspektorat, BPK, DPRD terus diperkuat untuk mendorong keberanian perangkat daerah dalam percepatan eksekusi anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).

“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.

Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.

Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja negara di wilayah Malang mencapai Rp2,19 triliun,sekitar 18,21% dari total pagu anggaran Rp12,03 triliun, sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp670,83 Miliar (11,41%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 1,47% (year on year/YoY).

"Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesarRp539,73 miliar [14,34%], realisasi belanja barang sebesar Rp125,37 miliar [7,12%], dan realisasi belanja modal sebesar Rp5,73 miliar [1,62%]. Belanja Transfer Ke Daerah [TKD] telah tersalur Rp1,52 Triliun [24,70%],” ujar Rusna, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Kinerja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1 triliun atau 25% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp504,05 miliar atau 28,62% dari alokasi pagu TA 2026.

Sedangkan belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagusebesar Rp152,56 Miliar, kata dia, sampai dengan 28 Februari 2026 telah terealisasi sebesar Rp7,022 miliar (4,61%).

“Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah pusat terus berusaha mempercepat belanja ke daerah, khususnya TKD.

Namun upaya ini, kata dia, terkadang tidak sejalan dengan greget pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penyerapan, pola yang terus berulang, yaitu rendah penyerapan anggaran pada kuartal I, sehingga kurang memberikan dampak stimulasi pada daya ungkit perekonomian.

Pada kuartal I, biasanya hanya gaji pegawai yang terserap dengan maksimal, tetapi untuk belanja barang maupun modal sangat rendah realisasinya. Kepala daerah harus lebih proaktif memberikan evaluasi mingguan terkait dengan penyerapan anggaran sehingga dari evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah atau mengurangi belanja setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan.

“Tentunya, carrot and stick berlaku bagi perangkat daerah yang tinggi penyerapan anggaran dan yang lelet dalam penyerapan anggaran,” kata Joko yang peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, MALANG - Realisasi pendapatan negara di Wilker KPPN Malang mencapai Rp15,97 triliun sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu mengalami penurunan sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,07 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 72,28% (y-o-y),” katanya, Senin (9/3/2026).

Pajak Pertambahan Nilai, kata dia, mencapai Rp1,56 Triliun atau tumbuh sebesar 42,12% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp12,48 Triliun turun sebesar 16,62% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 Miliar atau 24,64% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pelaporan wajib pajak melalui coretax atas penghasilan tahun 2025 tampaknya menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang signifikan pada PPh.

Namun, kata dia, penopang utama pendapatan negara di Wilker KPPN Malang yaitu penerimaaan cukim sedang tidak baik-baik saja karena serbuan rokok ilegal masih masif terjadi sehingga semakin menggerus pangsa pasar rokok legal.

Sekuat apa pun upaya peningkatan PPh, PPN, maupun PNBP, dia menegaskan, maka tidak akan mampu menutup penurunan penerimaan cukai, jika perlindungan market terhadap rokok legal tidak dilakukan penguatan.

“Penindakan dan penegakan hukum rokok ilegal sampai hulu menjadi kunci, bukan dengan menambah layer untuk mengakomodasi rokok ilegal karena hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan sektoral,” ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPNMalang mencapai Rp1,33 triliun per 31 Januari 2026,sekitar 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja belanjapemerintah pusat yang terserap Rp291,82 miliar (5,09%), mengalami pertumbuhan 7,74% (year on year/YoY).

"Kinerja belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesarRp248,20 miliar [6,61%]," katanya di Malang, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp41,55 Miliar (2,36%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp2,07 miliar (0,95%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp1,04 triliun (17,78%).

Kinerja Belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp668,75 miliar atau 16,67% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar atau 20,64% dari alokasi pagu TA 2026.

Dia berharap, peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan perlu untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya untuk penyaluran TKD selalu impresif. TKD memegang peranan penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah.

Namun, kata dia, kecepatan penyaluran TKD oleh pemerintah pusat tidak selalu linier dengan percepatan belanja oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penyerapan lambat pada kuartal I dan II selalu berulang pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalakan efektifitas belanja daerah dibutuhkan supervisi yang berkelanjutan dari inspektorat, BPKP, KPPN, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan.

Selain itu, dia berharap, kepala daerah harus memiliki good will untuk mendorong penyerapan belanja secara optimal, khususnya pada triwulan I dan II, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pemberian insetif berupa penambahan anggaran atau pun pengurangan anggaran setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang mencapai Rp8,18 triliun mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) pada Januari 2026.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp602,65 miliar, tumbuh sebesar 56,39% (yoy).

"Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp463,16 miliar atau turun 44,99% (yoy), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp6,62 triliun turun sebesar 19,68% (yoy)," ucap Muhammad Rusna di Malang, Selasa (10/2/2026).

PNBP lainnya, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp40,31 miliar atau 13,92% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,10% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penurunan penerimaan pajak ini, khususnya terkait dengan PPN, dapat disebabkan oleh penghematan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dan belanja pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Sedangkan penurunan penerimaan cukai lebih disebabkan oleh penurunan produksi pabrikan legal karena peredaran rokok ilegal yang terus masif di tengah masyarakat.

Penurunan produksi pabrikan rokok legal, menurut dia, akan terus terjadi jika tidak dilakukan penguatan pemberantasan rokok ilegal yang menyentuh sampai pada level pabrikannya.

Hal ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja pemberantasan rokok ilegal agar target penerimaan cukai tetap terjaga dan meningkat.

"Jika hal ini dilakukan maka bersiap saja target penerimaan cukai tidak akan tercapai pada 2026. Sekeras apapun usaha pemerintah dalam upaya peningkatan PNBP, PPN, maupun PPh tidak akan sanggup menambal penurunan penerimaan cukai jika rokok ilegal tidak diberantas," ujar Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp14,91 triliun pada 31 Desember 2025, mencakup 96,5% dari total pagu anggaran Rp15,45 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan belanja sebesar itu ditopang kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 triliun (94,82%) mengalami kontraksi sebesar 12,16% (year on year/YoY).

“Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun [98,40%], realisasi belanja barang sebesar Rp1,66 triliun [88,45%], realisasi belanja modal sebesar Rp345,02 miliar [87,25%] dan realisasi belanja bansos sebesar Rp15,71 miliar [99,37%],” ujarnya di sela-sela Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau98,84% dari alokasi pagu TA 2025.

“Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5kabupaten/kota,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja dari pemerintah pusat ke daerah relatif tinggi, tetapi perlu dilihat kembali dana yang masuk ke pemda apakah dapat terserap secara optimal, karena penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota diperkirakan pada kisaran 90%, sehingga selebihnya menjadi SiLPA.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan penyerapan belanja, termasuk perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang masih perlu upaya pembenahan pola penyerapan anggaran sesuai dengan target per kuartal.

Apalagi di tengah efisiensi, pemda masih menyisakan SiLPA, artinya ini menjadi indikasi kurang sinergisnya antara perencanaan dan penganggaran.

“Supervisi dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kejaksaan, maupun inspektorat harus terus dilakukan agar pemda lebih atraktif dan berani dalam mengambil langkah penyerapan anggaran,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp115,80 triliun sampai Desember 2025.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi tersebut mencerminkan penurunan sebesar 2,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp6,68 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar2,58 persen,” ujarnya pada Penganugerahan Penghargaan SatkerBerkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, Rabu (28/1/2026).

Penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mencapai Rp16,51 Triliun atau turun 12,13% YoY, sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp90,23 triliun atau terkoreksi 1,83% YoY.

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp510,24 Miliar atau 200,72% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Runa mengemukakan bahwa penurunan penerimaan negara di wilayah kerja Malang tak terlepas dari faktor kinerja perekonomian yang sedang menurun.

“Karena itulah, tahun ini kami harapkan Pemda maupun K/L mempercepat belanja pembangunan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah sehingga berdampak penerimaan juga akan meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai faktor utama yang memicu penurunan realisasi penerimaan ini adalah turunnya penerimaan cukai rokok.

Maraknya peredaran rokok ilegal, kata dia, berdampak pada penurunan produksi pabrikan rokok legal. Hal ini pun menghadirkan risiko kehilangan pada pos pajak rokok, cukai, dan PPN.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar regulator dan penegak hukum fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal. Hal ini dinilainya dapat mendorong peningkatan penerimaan cukai dan menambal penurunan PPN di tengah dinamika naik turunnya perekonomian domestik.

Selain itu, ujar Joko, penerimaan dapat terus meningkat seiring dengan layanan Coretax yang makin baik, sosialisasi penggunaan Coretax pada masyarakat pun perlu terus dilakukan.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang baru mencapai Rp8,90 miliar pada posisi Oktober 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi KKP tersebut mencakup jumlah transaksi sebanyak 1.563 penggunaan.

“Tapi dibandingkan 2024, sudah ada perkembangan. Sampai triwulan III/2025 mencapai Rp7,5 miliar, naik 152% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya di Malang, Senin (10/11/2025).

Rusna menjelaskan bahwa pagu transfer ke daerah (TKD) untuk Wilker KPPN Malang pada tahun ini mencapai Rp8,8 triliun, sementara realisasinya hingga Oktober 2025 sudah sebesar Rp7,3 triliun. Kartu kredit KKP berfungsi menjadi pemberi talangan belanja hingga realisasi TKD turun sepenuhnya. Dengan demikian, realisasi KKP dinilai masih jauh dibandingkan besarnya pagu TKD tersebut.

Ia menambahkan bahwa KPPN terus mendorong peningkatan pemanfaatan KKP, antara lain melalui pemberian penghargaan bagi satuan kerja (satker) berprestasi setiap triwulan. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala, seperti perubahan pemegang KKP di satker yang belum diikuti pengajuan perubahan ke bank penerbit.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai masih rendahnya pemanfaatan fasilitas KKP menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hambatan yang terjadi antara lain kurangnya literasi keuangan di lingkup perangkat daerah, terbatasnya merchant yang berafiliasi dengan KKP, serta keterbatasan akses infrastruktur dan teknologi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Selain itu, mutasi pegawai yang tidak segera dilaporkan sehingga menghambat penggantian penanggung jawab juga menjadi persoalan. Joko menekankan perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai penggunaan KKP yang diiringi perluasan jaringan merchant. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan bank mitra penerbit merchant.