Bisnis.com, PADANG - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat menyampaikan perbaikan jalan di Malalak, Kabupaten Agam, masih terus dilakukan dan hal ini membuat Malalak tidak layak untuk menjadi jalur alternatif pada saat mudik Lebaran 2026 nanti.

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa titik lokasi KM 82+900 merupakan salah satu titik kerusakan paling parah akibat bencana yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, progres pengerjaan terus bergerak cepat, namun tidak disarankan untuk dilalui kendaraan untuk mudik Lebaran.

“Jalan Malalak ini saat kejadian bencana itu, badan jalan terputus sepanjang kurang lebih 150 meter, sehingga akses lalu lintas tidak dapat dilalui,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJN Sumbar telah melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke sisi tebing sehingga ruas jalan dapat tersambung kembali, dan saat ini jalur tersebut sudah kembali fungsional dan dapat dilalui secara teknis.

Namun demikian, secara keseluruhan progres penanganan masih sekitar 8% karena masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan agar struktur jalan menjadi permanen.

“Secara keseluruhan, estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” sebutnya.

Di sepanjang ruas tersebut, lanjutnya, terdapat sembilan titik kerusakan akibat bencana, dan lokasi Simpang Koto Mambang–Balingka menjadi salah satu yang paling terdampak. Walaupun jalur saat ini telah tersambung, kondisi jalan masih belum ideal untuk dilalui kendaraan.

Hal tersebut disebabkan oleh sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan terdapat beberapa titik yang rawan longsor, terutama apabila terjadi curah hujan tinggi. Selain itu, pekerjaan penanganan juga masih berlangsung dengan alat berat yang masih beroperasi di lapangan.

“Untuk pembukaan akses lalu lintas secara resmi masih menunggu hasil asesmen dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Dia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspek keselamatan sebelum ruas jalan tersebut dibuka secara resmi untuk kendaraan.

“Meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi, penanganannya dilaksanakan oleh BPJN Sumbar atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana yang terjadi pada November lalu,” tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

"Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata anggota DPR RI Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Apalagi, selama beberapa tahun terakhir jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi itu, menjadi jalur utama arus mudik Idul Fitri selain jalur Padang-Bukittinggi.

Andre mengatakan pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan.

"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," kata dia.

Saat ini Kementerian PU terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak dan diharapkan dapat dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026. Kendati demikian, jalan itu diperkirakan belum sepenuhnya bisa dilalui terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.

"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," sebut dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 18,3 triliun untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan serta perbaikan.

Khusus pembangunan infrastruktur Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp13,5 triliun. Sementara, sisanya berada di Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan provinsi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota.

Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026