Bisnis.com, JAKARTA — Aktivis Greenpeace Asia Tenggara menggelar aksi damai pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean.

Melansir siaran pers Greenpeace, para aktivis mendesak keketuaan Asean untuk segera mengatasi krisis sampah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang dinilai memperparah dampak krisis iklim di Asia Tenggara. Desakan ini muncul di tengah maraknya bencana terkait sampah di berbagai negara kawasan.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia Dunxin Wen menilai rangkaian bencana yang terjadi di Asia Tenggara menunjukkan adanya kegagalan sistemik, bukan sekadar insiden yang berdiri sendiri.

“Krisis ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin Asean tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

Selain aktivis dari Malaysia, perwakilan Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari sejumlah negara lain juga menyuarakan tuntutan serupa kepada para pemimpin Asean. Mereka menilai KTT Asean ke-48 menjadi momentum penting bagi para pemimpin kawasan untuk menangani krisis ganda, yakni polusi plastik dan perubahan iklim.

Berbagai dampak dari polusi sampah plastik pun telah dirasakan di sejumlah negara. Pada awal 2026, masyarakat Filipina dilanda bencana longsor sampah di Kota Cebu dan Rizal. Tak lama kemudian, Indonesia juga mengalami kejadian serupa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang menewaskan tujuh pekerja dan warga sekitar.

Sementara itu, sejumlah tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia mengalami kebakaran yang menyebabkan wilayah di sekitarnya diselimuti asap beracun.

Para aktivis menilai krisis plastik kini telah menjadi ancaman regional yang serius. Enam negara Asean tercatat menghasilkan sekitar 31 juta ton sampah plastik setiap tahun.

Selain menimbulkan risiko kesehatan akibat bahan kimia berbahaya dalam plastik, mikroplastik, serta polusi beracun dari tempat pembuangan sampah, krisis ini juga memicu kerugian ekonomi yang besar. Mikroplastik disebut mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global, sementara polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem hingga triliunan dolar.

Para aktivis menyebut, beban terbesar dari dampak tersebut dinilai lebih banyak ditanggung kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat, sehingga memperdalam ketidakadilan lingkungan dan sosial di kawasan.

“Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita. Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. Asean tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma.

Perwakilan Greenpeace Thailand, Pichmol Rugrod, juga menekankan bahwa krisis plastik merupakan dampak dari model ekonomi linear ekstrak-produksi-buang. Dia menyebut sekitar 99% plastik berasal dari industri petrokimia yang berkaitan erat dengan bahan bakar fosil.

“Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, Asean dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

Greenpeace pun mendesak Asean mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani polusi plastik. Mereka mendorong transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal dengan menjunjung prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

Menurut Greenpeace, Asean dapat menciptakan masa depan kawasan yang lebih tangguh dengan menempatkan kesehatan manusia dan kesetaraan sosial di atas kepentingan korporasi.

“Kita tidak punya banyak waktu untuk berubah. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” tandas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar.

Sebagai informasi, GPSEA juga telah menyusun rekomendasi agar Asean memasukkan intervensi “hulu” secara agresif ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA). Rekomendasi tersebut tertuang dalam makalah yang dirilis menjelang KTT Asean.

Dalam dokumen itu, GPSEA mendorong pengurangan produksi plastik hingga 75% pada 2040 serta penghapusan total plastik sekali pakai yang bermasalah, seperti kemasan saset. Upaya tersebut dinilai perlu didukung melalui kerangka kerja regional yang mendorong sistem guna ulang dan isi ulang, lengkap dengan infrastruktur bersama serta insentif fiskal agar penerapannya berjalan berkelanjutan.

Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya dibanding pembuangan limbah, Asean dinilai dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi karbon yang menyumbang sekitar 90% dari siklus hidup plastik.