Bisnis.com, JAKARTA — Laporan edisi ke-17 Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan bahwa 65 bank terbesar di dunia mengucurkan dana senilai US$906 miliar kepada perusahaan bahan bakar fosil sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya.

BOCC mencatat, sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, kelompok bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan mencapai US$8,7 triliun kepada industri minyak, gas, dan batu bara. BOCC menyebut laporannya sebagai sumber data terbuka paling komprehensif di dunia terkait pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan komersial.

Dalam laporannya, BOCC menemukan bahwa JPMorgan Chase tetap menjadi bank yang membiayai bahan bakar fosil nomor satu di dunia, dengan menyediakan US$58 miliar kepada perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2025, naik 12,6% dari 2024.

Bank of America menempati peringkat kedua dengan U$47 miliar, dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang menempati peringkat ketiga dengan U$47 miliar, meningkat 21% dalam satu tahun.

“Dirty Dozen” atau dua belas bank terbesar yang membiayai bahan bakar fosil kini menyediakan hampir 40% dari seluruh pembiayaan bahan bakar fosil oleh bank-bank di seluruh dunia, yang melibatkan sekitar 2.000 bank.

“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, kini hanya dua belas bank yang menggerakkan lebih dari sepertiga pembiayaan bahan bakar fosil di dunia — bukti bahwa ini bukan lagi masalah pasar, melainkan sekelompok kecil pembuat keputusan yang secara aktif mengambil pilihan,” kata Direktur Riset, Rainforest Action Network Niko Lusiani dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Pembiayaan bagi perusahaan yang secara aktif memperluas usaha bahan bakar fosil melonjak 27% menjadi US$508 miliar pada 2025. Pembiayaan ekspansi semacam itu, jelas laporan tersebut, tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

“Pemerintah harus turun tangan dan mengambil tindakan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan perusahaan bahan bakar fosil atas peran mereka dalam krisis iklim,” ujar Manajer Kampanye Industri Global, Oil Change International David Tong.

Kontribusi Bank-Bank AS Meningkat

Pangsa bank-bank AS dalam total pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan global meningkat menjadi 32%, naik dari 28% pada 2021, dan menjadi sumber modal bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Sementara itu, bank-bank Eropa menunjukkan tren penurunan yang paling jelas. BNP Paribas mengurangi transaksi terkait bahan bakar fosil sebesar 28%; UBS sebesar 36%; La Caixa sebesar 34%.

Namun, Standard Chartered justru meningkatkan pembiayaan bahan bakar fosilnya sebesar 28%, Deutsche Bank sebesar 20%, dan HSBC sebesar 16%.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari komitmen iklim sukarela yang terbatas, serta kebutuhan akan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat. Menyusul runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA), bank-bank mempercepat pencabutan kebijakan mereka.

Dari 15 bank Amerika Utara yang menjadi cakupan laporan, 12 di antaranya kini tidak memiliki komitmen berarti terkait bahan bakar fosil. JPMorgan Chase dan Goldman Sachs sepenuhnya menghentikan kebijakan pengecualian terhadap batu bara dan Arktik, dan mengubahnya menjadi standar uji tuntas yang diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

“Penelitian kami mengungkapkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara bank-bank yang menanggapi krisis iklim dengan serius dan mereka yang bertindak seolah-olah krisis tersebut tidak ada. Bank memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dan ekonomi yang berkelanjutan, dan masing-masing dari mereka harus mengambil peran aktif,” tutur Penggiat Keuangan Urgewald Philipp Noack.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivis Greenpeace Asia Tenggara menggelar aksi damai pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean.

Melansir siaran pers Greenpeace, para aktivis mendesak keketuaan Asean untuk segera mengatasi krisis sampah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang dinilai memperparah dampak krisis iklim di Asia Tenggara. Desakan ini muncul di tengah maraknya bencana terkait sampah di berbagai negara kawasan.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia Dunxin Wen menilai rangkaian bencana yang terjadi di Asia Tenggara menunjukkan adanya kegagalan sistemik, bukan sekadar insiden yang berdiri sendiri.

“Krisis ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin Asean tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

Selain aktivis dari Malaysia, perwakilan Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari sejumlah negara lain juga menyuarakan tuntutan serupa kepada para pemimpin Asean. Mereka menilai KTT Asean ke-48 menjadi momentum penting bagi para pemimpin kawasan untuk menangani krisis ganda, yakni polusi plastik dan perubahan iklim.

Berbagai dampak dari polusi sampah plastik pun telah dirasakan di sejumlah negara. Pada awal 2026, masyarakat Filipina dilanda bencana longsor sampah di Kota Cebu dan Rizal. Tak lama kemudian, Indonesia juga mengalami kejadian serupa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang menewaskan tujuh pekerja dan warga sekitar.

Sementara itu, sejumlah tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia mengalami kebakaran yang menyebabkan wilayah di sekitarnya diselimuti asap beracun.

Para aktivis menilai krisis plastik kini telah menjadi ancaman regional yang serius. Enam negara Asean tercatat menghasilkan sekitar 31 juta ton sampah plastik setiap tahun.

Selain menimbulkan risiko kesehatan akibat bahan kimia berbahaya dalam plastik, mikroplastik, serta polusi beracun dari tempat pembuangan sampah, krisis ini juga memicu kerugian ekonomi yang besar. Mikroplastik disebut mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global, sementara polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem hingga triliunan dolar.

Para aktivis menyebut, beban terbesar dari dampak tersebut dinilai lebih banyak ditanggung kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat, sehingga memperdalam ketidakadilan lingkungan dan sosial di kawasan.

“Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita. Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. Asean tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma.

Perwakilan Greenpeace Thailand, Pichmol Rugrod, juga menekankan bahwa krisis plastik merupakan dampak dari model ekonomi linear ekstrak-produksi-buang. Dia menyebut sekitar 99% plastik berasal dari industri petrokimia yang berkaitan erat dengan bahan bakar fosil.

“Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, Asean dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

Greenpeace pun mendesak Asean mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani polusi plastik. Mereka mendorong transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal dengan menjunjung prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

Menurut Greenpeace, Asean dapat menciptakan masa depan kawasan yang lebih tangguh dengan menempatkan kesehatan manusia dan kesetaraan sosial di atas kepentingan korporasi.

“Kita tidak punya banyak waktu untuk berubah. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” tandas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar.

Sebagai informasi, GPSEA juga telah menyusun rekomendasi agar Asean memasukkan intervensi “hulu” secara agresif ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA). Rekomendasi tersebut tertuang dalam makalah yang dirilis menjelang KTT Asean.

Dalam dokumen itu, GPSEA mendorong pengurangan produksi plastik hingga 75% pada 2040 serta penghapusan total plastik sekali pakai yang bermasalah, seperti kemasan saset. Upaya tersebut dinilai perlu didukung melalui kerangka kerja regional yang mendorong sistem guna ulang dan isi ulang, lengkap dengan infrastruktur bersama serta insentif fiskal agar penerapannya berjalan berkelanjutan.

Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya dibanding pembuangan limbah, Asean dinilai dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi karbon yang menyumbang sekitar 90% dari siklus hidup plastik.

Bisnis.com, JAKARTA - Batu bara masih mempertahankan posisinya sebagai sumber listrik terbesar di dunia sepanjang 2025, menunjukkan bahwa percepatan energi bersih belum sepenuhnya mampu menggantikan dominasi bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan global.

Berdasarkan data Ember Energy, produksi listrik dunia mencapai 31.779 terawatt-jam pada 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara menyumbang sekitar 32,97% atau hampir sepertiga total pembangkit global.

Porsi itu menjadikan batu bara sebagai sumber tunggal terbesar, melampaui masing-masing kontribusi energi rendah karbon secara individual.

Gas alam menempati posisi kedua dengan pangsa 21,77%, diikuti tenaga air 14%, nuklir 8,85%, tenaga surya 8,70%, dan angin 8,50%.

Secara agregat, bahan bakar fosil masih mendominasi bauran listrik dunia dengan kontribusi sekitar 57%. Kondisi ini menandakan banyak negara masih mengandalkan pembangkit konvensional demi menjaga pasokan listrik dasar dan biaya energi tetap kompetitif.

Dominasi batu bara dan gas juga mencerminkan benturan antara agenda penurunan emisi dengan kebutuhan energi yang stabil, khususnya di negara berkembang yang permintaan listriknya terus meningkat.

Di sisi lain, sumber energi rendah karbon mulai memperbesar peran dengan kontribusi kolektif 43% terhadap listrik global. Pertumbuhan tercepat datang dari tenaga surya dan angin.

Tenaga surya mencatat capaian baru dengan pangsa 8,7%, sedikit melampaui angin sebesar 8,5%. Hal itu menunjukkan percepatan pembangunan kapasitas surya dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, tenaga air masih menjadi sumber energi terbarukan terbesar dengan porsi 14%, walau pertumbuhannya cenderung lebih lambat akibat keterbatasan lokasi dan isu lingkungan.

Sementara itu, Energi Nuklir tetap memegang peran penting karena mampu menyediakan listrik beban dasar secara stabil, berbeda dengan surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca.

Dengan tren saat ini, tenaga surya dan angin diperkirakan terus mengejar dominasi batu bara dalam beberapa dekade mendatang. Namun hingga 2025, batu bara masih menjadi tulang punggung listrik global.

Peringkat Sumber Listrik (%)

1. Batu Bara (32,97%)

2. Gas (21,77%)

3. Hidro (14,00%)

4. Nuklir (8,85%)

5. Surya (8,70%)

6. Angin (8,50%)

Hari-hari ini, mata dunia sedang tertuju di Santa Marta, Kolombia. Di sana, konferensi pertama dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk transitioning away from fossil fuels sedang berlangsung. Lebih dari 50 negara hadir, termasuk banyak negara produsen fosil. Namun Indonesia, negara dengan cadangan batubara terbesar di Asia Tenggara dan produsen nikel nomor satu dunia absen dari perundingan resmi.

Ketiadaan pemerintah Indonesia di forum ini bukan sekadar masalah logistik, melainkan hilangnya peluang Asia Pasifik untuk menyuarakan perspektif regional yang sangat kontekstual. Konferensi ini dibangun di atas tiga pilar utama: mengatasi ketergantungan ekonomi fosil, mentransformasi supply and demand fosil, serta memperkuat kerjasama internasional dan memperkuat diplomasi iklim. Bagi Asia Pasifik, pilar pertama, melepas jerat ketergantungan ekonomi fosil, menjadi isu paling mendesak.

Paradoks dan Beban Ganda

Asia Pasifik adalah wajah dari paradoks transisi energi global. Indonesia menyumbang sebagian besar pasokan nikel dunia, sementara negara lain di kawasan memiliki cadangan bauksit, kobalt, dan rare earth yang strategis. Peluang hilirisasi dan pembangunan rantai nilai industri hijau (green industrial value chains) memang sangat besar. Namun, peluang itu diiringi risiko serius: pola green extractivism baru.

Saat ini, banyak negara di Asia Pasifik masih terjebak dalam ketergantungan ganda. Di Indonesia, batu bara masih menjadi tulang punggung yang menopang 70% bauran listrik nasional dan menyumbang hampir 50% pendapatan daerah di provinsi kaya tambang seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Di Vietnam, ketergantungan pada batu bara untuk listrik pun masih mendekati angka 50%. Transisi energi bukan sekadar urusan teknis mengganti mesin, melainkan transformasi struktural ekonomi yang masif.

Asia Pasifik memikul beban ganda, dipaksa segera “insaf” dari energi fosil, sembari dipaksa menjadi penyedia bahan mentah bagi ambisi hijau negara-negara maju (Global North). Santa Marta harus mengakui bahwa transisi ini tidak boleh sekadar menjadi “kolonialisme hijau” babak baru, di mana Asia Pasifik lagi-lagi hanya menjadi objek ekstraksi tanpa nilai tambah dan tanpa perlindungan.

ISDS dan Jebakan Fiskal

Penghalang utamanya Adalah jebakan utang dan biaya modal tinggi. Negara-negara Asia Pasifik kerap menghadapi suku bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju. Utang lama dari proyek pembangkit batu bara terus menggerogoti ruang fiskal. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk energi terbarukan, pemerintah terpaksa melayani cicilan utang sambil mempertahankan pendapatan fosil. Akibatnya, ketergantungan fosil semakin terkunci rapat.

Kondisi ini diperburuk oleh Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Mekanisme arbitrase ini memungkinkan korporasi asing menggugat kebijakan iklim nasional jika dianggap merugikan potensi keuntungan mereka. Di Asia Pasifik, ISDS bukan hanya menghambat pensiun dini batubara, tetapi juga mengancam kedaulatan atas mineral kritis. Investor bisa mengklaim miliaran dolar jika pemerintah memperketat standar lingkungan atau melindungi masyarakat adat. Langkah berani Kolombia keluar dari perjanjian ISDS baru-baru ini seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara Asia Pasifik.

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Just Transition Mechanism

Di tengah jebakan utang dan ISDS, kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) muncul sebagai salah satu solusi paling konkret yang sedang berkembang di Santa Marta. Ini bukan sekadar retorika diplomasi, melainkan platform nyata untuk peer-learning, Asia Pasifik punya modal berharga: mulai dari keberhasilan hilirisasi nikel Indonesia, upaya penutupan tambang batubara di Vietnam, hingga tantangan perlindungan komunitas di Papua New Guinea dan Filipina.

Melalui platform South-South Cooperation, kita dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, membangun kapasitas di tingkat subnasional, dan menyusun strategi green industrialisation yang kontekstual. Kerja sama ini memungkinkan negara-negara Asia Pasifik membangun rantai nilai industri hijau yang adil tanpa bergantung sepenuhnya pada “bantuan” Global North yang sering disertai syarat ketat. Partisipasi masyarakat sipil, pekerja tambang yang terdampak, perempuan, pemuda, dan masyarakat adat harus menjadi inti dari kerjasama ini.

Meski Santa Marta berfokus pada kemauan politik (political will), ambisi ini akan lumpuh jika tidak tersambung dengan mekanisme teknis yang kuat di level global. Di sinilah pentingnya momentum Santa Marta untuk mendorong penguatan Just Transition Mechanism (JTM) yang saat ini tengah digodok dalam proses United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Bagi koalisi masyarakat sipil Indonesia dan regional, JTM tidak boleh hanya menjadi platform koordinasi yang tumpul. JTM harus menjadi "pipa penyalur" keadilan yang nyata. Setidaknya ada tiga hal fundamental:

Pertama, Pendanaan Berbasis Hibah. Transisi energi di Asia Pasifik tidak boleh menambah beban utang. Jika transisi ini adalah tanggung jawab global, maka pendanaan harus berbasis hibah (grant-based) sebagai bentuk tanggung jawab historis negara-negara maju.

Kedua, Kedaulatan atas Mineral Transisi. Kawasan Asia Pasifik bukan sekadar pasar atau tambang mentah. JTM harus memastikan adanya transfer teknologi dan penguatan kapasitas institusi lokal, agar kita bisa membangun industri hijau yang mandiri, bukan sekadar menjadi penonton di pinggir jalan tol transisi global.

Ketiga, Partisipasi Bermakna. Transisi yang adil harus menyentuh hingga ke tapak-tapak ekstraksi. Para buruh tambang yang akan kehilangan pekerjaan dan masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam oleh tambang nikel harus menjadi pemangku kepentingan utama, bukan sekadar pelengkap prosedur.

Tahun depan, konferensi lanjutan Santa Marta akan digelar di Tuvalu, negara Pasifik kecil yang paling rentan terhadap krisis iklim. Ini sinyal kuat bahwa Asia Pasifik harus menjadi pemimpin, bukan sekadar pengikut. Sekali lagi, Konferensi Santa Marta adalah batu ujian bagi kepemimpinan global. Jika dunia serius ingin meninggalkan energi fosil, maka arsitektur hukum internasional yang melindungi kepentingan fosil harus dibongkar terlebih dahulu. ISDS harus ditiadakan dari setiap perjanjian investasi di masa depan.

Bagi pemerintah Indonesia dan pemimpin di Asia Pasifik, momentum ini harus digunakan untuk memperkuat posisi tawar. Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi “ekonomi atau lingkungan”. Kita harus menuntut keduanya, ekonomi yang tumbuh berkeadilan dan lingkungan yang lestari. Santa Marta harus memberikan sinyal kuat bahwa transisi energi bukan tentang menyelamatkan korporasi, melainkan tentang menyelamatkan manusia dan masa depannya. Sudah saatnya Asia Pasifik berhenti menjadi tumbal dalam rantai pasok energi global dan mulai menjadi penentu arah bagi transisi yang benar-benar adil.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menanggung tambahan biaya impor minyak dan gas sebesar 27 miliar euro (setara US$32 miliar) sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Lonjakan biaya energi kembali menyoroti tingginya ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil impor.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Eropa kini menghadapi krisis energi besar kedua dalam empat tahun terakhir, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa perlu mengambil pelajaran penting dari situasi tersebut.

Pada 2022, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke Eropa. Kini, tekanan baru datang dari Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.

“Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/4/2026).

Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan serta mengeksplorasi inovasi nuklir, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), guna menjamin pasokan energi yang andal.

“Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa,” katanya.

Sebelumnya, melalui rencana kebijakan Bersama AccelerateEU, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.

Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.

Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.

Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kajian mengenai insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam tahap pembahasan dengan otoritas dan pelaku industri terkait. Untuk mobil listrik, misalnya, Purbaya menyebut telah berdiskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Gaikindo mengundang mau pameran mobil, tapi juga diskusi misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Purbaya, pembahasan bersama Gaikindo tersebut belum rampung dan masih akan berlanjut pada pertemuan berikutnya.

Sementara terkait motor listrik, Menkeu menyatakan tengah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Insentif tersebut nantinya diarahkan kepada motor listrik generasi terbaru.

“Saya masih akan bicarakan dengan Menteri Perindustrian, kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.Menperin menyampaikan terkait insentif motor listrik, saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta menekankan besaran insentif masih dalam pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke listrik di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa kemandirian energi menjadi syarat mutlak bagi negara besar seperti Indonesia untuk tetap bertahan di tengah dinamika global.

Seruan itu disampaikan saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

“Kita sadar bahwa sekarang tiap bangsa harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi. Negara yang sebesar kita, kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri,” tegasnya.

Menurut Prabowo, langkah menuju energi bersih harus segera dipercepat, salah satunya melalui elektrifikasi di sektor transportasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

“Menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, elektrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi inisiatif dunia usaha nasional dalam mendukung transformasi tersebut, termasuk langkah yang diambil VKTR dalam membangun fasilitas produksi kendaraan listrik.

“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak beberapa tahun oleh saudara Anindya Bakrie beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya, yang terus bekerja dengan visi yang sangat jelas; visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa,” katanya.

Prabowo menilai industrialisasi merupakan tahapan penting dalam kebangkitan teknologi nasional. Teknologi, menurutnya, harus diolah menjadi industri agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa penggunaan energi fosil ke depan harus dibatasi hanya untuk sektor strategis, sementara sektor lain didorong beralih ke energi bersih.

“Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) membidik percepatan transisi energi bersih di kawasan Asia seiring meningkatnya risiko keamanan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Head of Ecosystem pada Departemen Ekonomi AIIB Murtaza Syed mengatakan lembaganya akan mendorong pembiayaan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari prioritas utama bank tersebut.

“Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mempercepat transisi menuju infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Ini adalah salah satu prioritas kami, tetapi saya memperkirakan bahwa setelah konflik ini berakhir, kemungkinan akan ada dorongan yang lebih besar lagi ke arah itu,” kata Murtaza Syed, dikutip dari Bloomberg.

Di tengah gejolak pasar energi global, pendukung aksi iklim melihat adanya peluang peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam jangka menengah dan panjang, seiring upaya berbagai negara memperkuat ketahanan pasokan energi dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Meski demikian, dalam jangka pendek, banyak negara, terutama di Asia, masih kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan memperkuat sistem kelistrikan nasional.

AIIB yang berbasis di China dan memiliki aset hampir US$67 miliar disebut telah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, India, dan Singapura.

Pembahasan tersebut mencakup potensi kerja sama dalam pembiayaan proyek-proyek transisi energi serta infrastruktur yang mendukung ketahanan iklim.

Berdasarkan data lembaga riset energi Ember, Asia masih jauh lebih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika Utara.

Syed menilai perkembangan teknologi saat ini sebenarnya telah membuka jalan bagi produksi energi yang lebih ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan kebutuhan pasokan.

“Kabar baiknya adalah sekarang kita telah menemukan cara untuk menghasilkan energi tanpa mengorbankan lingkungan,” ujar Syed dalam pengarahan pada Boao Forum for Asia di Hainan, Selasa. “Lebih dari 50% pembiayaan kami disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur hijau.”

Berdasarkan data tahunan terbaru AIIB, lembaga tersebut telah menyetujui pembiayaan sebesar US$8,4 miliar pada 2024 untuk lebih dari 50 proyek, mulai dari sektor energi, air, hingga infrastruktur digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kematian akibat suhu tinggi yang dipicu krisis iklim di negara-negara miskin diperkirakan 10 kali lebih besar dibandingkan negara kaya, menurut analisis terbaru dari Climate Impact Lab.

Riset yang dirilis pada Rabu (25/3/2026) itu disusun untuk membantu berbagai komunitas memahami dan merespons dampak buruk dari kenaikan suhu global. Laporan ini terbit di tengah tren pemanasan yang kian mengkhawatirkan, setelah suhu di Amerika Serikat sempat mencetak rekor dan 2025 tercatat sebagai tahun terpanas ketiga dalam sejarah.

“Ketimpangan dampak dari perubahan iklim terus membuat saya kaget. Jumlah kematian yang lebih tinggi justru terjadi di wilayah dengan kontribusi yang sangat minim dalam perubahan iklim,” kata Michael Greenstone, ekonom dari University of Chicago yang turut menyusun laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg.

Laporan itu memproyeksikan bahwa pada 2050, negara-negara yang paling rentan akan menghadapi lonjakan kematian akibat panas ekstrem yang besarnya setara dengan jumlah kematian dari sejumlah penyakit umum saat ini.

Negara-negara di kawasan Sahel, Afrika, seperti Niger dan Burkina Faso, diperkirakan dapat mencatat 60 kematian atau lebih per 100.000 penduduk per tahun akibat suhu tinggi. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian malaria saat ini di Afrika.

Di Djibouti, kematian akibat panas ekstrem diperkirakan dapat meningkat pada skala yang setara dengan tingkat kematian akibat HIV/AIDS, yakni sekitar 55 kematian per 100.000 penduduk. Sementara itu, di wilayah tenggara Bolivia, angka kematian diproyeksikan naik 30 orang per 100.000 penduduk, atau setara dengan tingkat kematian akibat diabetes saat ini.

Sebaliknya, sejumlah wilayah beriklim dingin justru diperkirakan mengalami penurunan kematian terkait suhu tinggi. Kepulauan New Siberia di timur laut Rusia disebut berpotensi mencatat penurunan tertinggi, yakni 161 kematian lebih rendah per 100.000 penduduk, meski wilayah itu dihuni populasi yang sangat sedikit.

Sejumlah wilayah di negara kaya juga diperkirakan diuntungkan, termasuk North Slope di Alaska, Banff di Kanada, dan Oslo.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dari 20 negara dengan perbaikan bersih terbesar, hanya dua negara yang bukan negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, 16 dari 20 negara yang diperkirakan menghadapi lonjakan kematian baru tertinggi merupakan negara berpendapatan rendah.

Meski laporan ini belum melalui proses peer review, metodologi yang digunakan sebelumnya telah ditinjau dan dipublikasikan dalam jurnal ekonomi pada 2022. Kajian awal kelompok ini berfokus pada peningkatan kematian akibat panas hingga 2100, sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara tingkat kesejahteraan, suhu, dan risiko kematian.

“Alarm bahaya sedang berbunyi,” kata Cascade Tuholske, ahli geografi dari Montana State University yang meneliti risiko iklim. “Tingkat kematian akan terus meningkat akibat panas ekstrem yang didorong oleh emisi karbon dan bahan bakar fosil. Beban ini jatuh kepada mereka yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk beradaptasi, dan pada umumnya kepada orang-orang yang bukan penyebab utama masalah ini.”

Menurut Tuholske, yang tidak terlibat langsung dalam studi tersebut, laporan ini secara tepat menyoroti wilayah-wilayah yang menghadapi kondisi kian berbahaya, tetapi belum banyak dipahami sebagai kawasan paling rentan.

Ia mencontohkan Pakistan, yang sebelumnya telah menghadapi dampak iklim berat berupa banjir besar pada 2022. Dengan kepadatan kota yang tinggi dan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada pekerjaan luar ruang, risiko panas ekstrem di negara itu dinilai besar dan bersifat kronis.

“Bagi saya, itu selalu menjadi negara yang mengkhawatirkan jika melihat proyeksi panas ekstrem global,” ujarnya.

Dalam analisisnya, para penulis membagi dunia ke dalam hampir 25.000 unit wilayah kecil, kira-kira seukuran satu county di AS atau distrik di China maupun India. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wilayah yang berdekatan sekalipun, bahkan dalam satu negara yang sama, dapat menghadapi masa depan iklim yang sangat berbeda.

Dalam beberapa kasus, perbedaan itu dapat dijelaskan secara geografis. Komunitas di kawasan Pegunungan Rocky, AS, misalnya, diperkirakan mengalami penurunan puluhan kematian per tahun pada 2050 karena musim dingin yang semakin hangat. Namun, wilayah di sebelah selatan dan barat daya justru akan menghadapi risiko kematian akibat panas yang lebih besar setiap tahun.

Riset ini juga menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan akan semakin menjadi persoalan hidup dan mati di masa depan. Tingkat kematian yang diproyeksikan di Djibouti, misalnya, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Kuwait, meski keduanya berada di kawasan Semenanjung Arab.

Studi tersebut mengasumsikan perekonomian global akan terus tumbuh. Jika tidak, jumlah kematian terkait suhu diperkirakan bisa menjadi tujuh kali lebih besar. Tambahan pendapatan akan memungkinkan masyarakat membeli sarana adaptasi seperti pendingin udara, tempat berlindung, taman kota, dan berbagai infrastruktur penyejuk lainnya, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Namun demikian, pendanaan dan perhatian terhadap isu adaptasi iklim dinilai masih sangat terbatas.

“Kematian-kematian ini sebenarnya tidak harus menjadi sesuatu yang tak terhindarkan,” kata Emily Grover-Kopec, salah satu penulis laporan sekaligus direktur praktik iklim dan energi di firma riset Rhodium Group. Menurut dia, laporan ini “memberikan peta untuk menunjukkan wilayah-wilayah di mana pertumbuhan pendapatan saja tidak akan cukup, dan di mana kebijakan adaptasi serta investasi yang disengaja dapat menyelamatkan paling banyak nyawa.”

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas udara global memburuk pada 2025, seiring dengan makin banyaknya kota-kota di dunia yang mencatat tingkat polusi di bawah standar kesehatan internasional.

Mengutip laporan IQAir Group yang diwartakan Bloomberg, kebakaran hutan besar serta polusi dari sektor bahan bakar fosil dan pertanian menjadi segelintir faktor utama yang memicu penurunan kualitas ini.

Data rata-rata tahunan konsentrasi partikel halus berbahaya atau PM2.5 dari hampir 9.500 kota menunjukkan bahwa hanya 14% yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya, ketika 17% dari hampir 9.000 kota yang disurvei memenuhi ambang tersebut.

Chief Executive Officer Global IQAir, Frank Hammes, mengatakan kualitas udara akan sangat menentukan kapasitas produktif generasi mendatang.

“Produktivitas satu generasi masa depan secara keseluruhan akan sangat terkait dengan kualitas udara,” kata Frank Hammes, dikutip Kamis (26/3/2026).

Hammes mengemukakan bahwa polusi udara memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap kesehatan, seperti penurunan IQ dan penurunan kemampuan untuk melakukan kerja fisik.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya polusi udara akan membebani sistem kesehatan karena masyarakat membutuhkan perawatan medis dan keluar dari angkatan kerja,” imbuhnya.

Laporan itu menyebut kebakaran hutan menjadi salah satu faktor utama penurunan kualitas udara pada tahun lalu, terutama akibat lonjakan emisi dari kebakaran besar di Eropa dan Kanada.

Polusi udara luar ruang sebelumnya diperkirakan menyebabkan sekitar 5,7 juta kematian pada 2020. Selain itu, kerugian ekonomi tahunan akibat polusi udara diperkirakan mencapai US$4,5 triliun hingga US$6,1 triliun, atau setara hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB) global, menurut laporan Bank Dunia tahun lalu.

Di tengah memburuknya kualitas udara, sejumlah negara seperti China mulai menerapkan standar kualitas udara yang lebih ketat. Sebaliknya, kebijakan pengendalian polusi di Amerika Serikat justru mulai dilonggarkan. Kontradiksi di AS tak terlepas dari dorongan Environmental Protection Agency (EPA) yang ingin memangkas aturan yang dinilai meningkatkan biaya dan membatasi pilihan konsumen.

Menurut laporan IQAir, 25 kota paling tercemar di dunia seluruhnya berada di India, Pakistan, dan China. Buruknya kualitas udara di kawasan tersebut dipicu oleh emisi industri, asap kendaraan, badai debu, hingga pembakaran sisa tanaman pertanian.

Kondisi polusi parah di India utara pada November dan Desember tahun lalu bahkan dinilai berpotensi menjadi ancaman ekonomi yang lebih serius dibandingkan dengan tarif perdagangan. Penilaian itu sebelumnya disampaikan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam World Economic Forum di Davos pada Januari 2026.

Secara rata-rata tahunan, Pakistan dan Bangladesh mencatat konsentrasi PM2.5 tertinggi. Sebaliknya, Polinesia Prancis dan Puerto Rico menjadi wilayah dengan tingkat PM2.5 terendah, serta termasuk di antara 13 negara atau teritori yang berada di bawah batas rekomendasi WHO.

IQAir, perusahaan berbasis di Swiss, merupakan penyedia data kualitas udara sekaligus pemasok sistem pemantauan dan pemurnian udara.

Adapun PM2.5 dinilai lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan dengan partikel yang lebih besar karena dapat masuk lebih dalam ke paru-paru dan memicu peradangan. Kondisi itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, hingga kanker. Pada anak-anak, paparan polusi udara juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pernapasan.

Sumber utama PM2.5 yang berasal dari aktivitas manusia meliputi mesin pembakaran, emisi industri, pembangkit listrik, sektor pertanian, serta pembakaran kayu atau batu bara di rumah tangga.

Di Amerika Serikat, pusat data untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga mulai dipandang sebagai sumber baru polusi PM2.5. Kontribusinya dapat terjadi secara tidak langsung melalui peningkatan emisi pembangkit listrik, maupun secara langsung akibat penggunaan generator diesel sebagai sumber listrik cadangan.

IDXChannel – Program hilirisasi yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong peningkatan pembangkit listrik captive. Infrastruktur pembangkit ini dibangun oleh swasta atau kalangan industri untuk memasok kebutuhannya sendiri seperti smelter atau fasilitas pengolahan mineral lainnya.

Data Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan, pada periode 2019–2024 kapasitas pembangkit listrik captive meningkat dari 14 giga watt (GW) menjadi 33 GW. Sebagian besar pembangkit captive ini menggunakan berbahan bakar energi fosil seperti batu bara dan gas.

IESR juga mencatat, saat ini ada proyek pembangkit yan dalam tahap konstruksi sekitar 5 GW yakni berupa PLTU batu bara dan 2,5 GW PLTG berbasis gas. Diproyeksikan pada 2060, kebutuhan permintaan listrik sektor industri akan meningkat sebesar 43 persen dari total kebutuhan nasional sekitar 1.813 terawatt-hours (TWh).

"Jika tidak diimbangi dengan penguatan dan perluasan jaringan, serta kemudahan akses pelaku industri terhadap energi terbarukan, pembangkit captive ini dapat menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di sektor ketenagalistrikan," kata Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara dalam diskusi pada Kamis (19/2/2026).

Dia menambahkan, jika tidak dikendalikan pembangkit listrik captive berbasis fosil ini bisa membuat Indonesia sulit beralih ke energi yang lebih bersih. Menurut Raditya, pembangkit listrik captive yang dioperasikan oleh pelaku industri ini tidak terhubung ke sistem kelistrikan nasional.

Menurut IER, pertumbuhan yang signfikan dari pembangkit listrik captive berbahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan emisi karbon di sektor ketenagalistrikan. Tercatat pada 2024, emisi dari pembangkit captive meningkat mencapai 131 MtCO2, atau sekitar 37 persen dari total emisi di sektor ketenagalistrikan.

Apabila pertumbuhan pembangkit captive fosil dibiarkan, kata dia, maka pada 2037 emisi CO2 dperkirakan mencapai 166 MtCO2.

Pada kesempatan yang sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kebijakan transisi energi untuk pembangkit listrik mandiri atau pembangkit captive tersebut.

Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Fadolly Ardin mengatakan, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) tidak mengacu pada RUPTL 2025-2034 sehingga bisa membangun sesuai rencana perusahaan. “Mereka hanya mendaftarkan pembangkit yang akan dibangun karena untuk kepentingan sendiri,” ujar dia.

Hal ini berbeda dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha (Wilus) di mana mereka harus mengacu pada ketentuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. “Pemegang Wilus akan dikenakan kewajiban bauran energi lantaran dia masuk dalam RUPTL,” ungkap dia.

Fadolly menambahkan, dalam pengembangan pembangkit captive, Kementerian ESDM sedang menyiapkan regulasi untuk mendorong energi bersih. “Kami sedang mengevaluasi beberapa kebijakan. Rencananya, bagaimana transisi energi dilakukan terutama di captive power mungkin ada sanksi jika tidak memenuhi energi bersih,” uacap dia.

Sekadar informasi, data Kementerian ESDM menyebutkan, total kapasitas pembangkit captive dan wilayah usaha di Indonesia kini mencapai sekitar 26,2 GW. Sekitar 82 persen dari jumlah tersebut berasal dari skema IUPTLS. Komposisinya masih didominasi PLTU dengan porsi sekitar 52 persen atau lebih dari 13 GW.

Sementara itu Asisten Professor Institut Teknologi PLN Zainal Arifin mengungkapkan, mayoritas pembangkit listrik captive atau pemegang IUPTLS atau IUPTLU Wilus tersebut memang jauh dari jaringan PLN. Hal ini dirasa aneh karena semestinya setiap perencanaan pembangunan pembangkit apalagi yang berkapasitas besar tercatat dalam RUPTL.

"Seharusnya kan penyedia listrik hanya PLN dan IPP (independent power producer), namun sekarang muncul baru Wilus bisa menyediakan listrik sendiri. Apalagi kapasitasnya semakin besar, jika digabung antara IPP swasta dengan Wilus saat ini sangat besar,” katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank terbesar di Amerika Serikat, JPMorgan Chase & Co., memperkirakan transisi energi global akan berlangsung lebih volatil dan memakan waktu lebih panjang dibandingkan ekspektasi sebagian investor.

Co-Head Global Natural Resources JPMorgan, James Janoskey, menilai terdapat “reset” dalam perjalanan transisi energi bersih. Menurut dia, transisi tetap akan terjadi, namun lajunya tidak seragam dan diwarnai fluktuasi yang lebih tinggi, dengan sejumlah subsektor bergerak lebih cepat dibanding yang lain.

“Kami melihat ada semacam penyesuaian. Transisi energi bersih tetap akan berlangsung, tetapi lebih memanjang dari yang sebelumnya kami perkirakan, dengan volatilitas yang lebih tinggi dan dengan beberapa subsektor bergerak lebih cepat dibandingkan yang lain,” ujar Janoskey dalam wawancara dengan Bloomberg.

Meski demikian, JPMorgan menegaskan tidak akan menarik diri dari pembiayaan sektor transisi energi. Bank tersebut bahkan berencana menggelar pertemuan puncak pada Maret mendatang untuk membantu perusahaan teknologi bersih menghimpun modal ekuitas guna mendorong pertumbuhan.

Di sisi lain, Janoskey mengakui bahwa konteks geopolitik, bisnis, dan ekonomi global membuat bahan bakar fosil tetap menarik bagi investor. Salah satu pendorongnya adalah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan kebutuhan pusat data yang sangat besar terhadap pasokan energi.

“Masih ada pertumbuhan alokasi modal ke ekonomi rendah karbon,” kata Janoskey, yang membawahi sektor energi global, kelistrikan, energi terbarukan, dan pertambangan di unit investment banking JPMorgan. Namun, dia menilai proyeksi lama yang memperlihatkan penurunan energi fosil secara bertahap dan peningkatan tajam energi rendah karbon belum terwujud.

“Minyak dan gas akan tetap menjadi bagian penting dari bauran energi untuk masa yang dapat diperkirakan. Jadi, saat ini kita tidak benar-benar berbicara tentang penggantian, melainkan penambahan untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh,” ujarnya.

Prospek peralihan dari teknologi beremisi tinggi menuju energi yang lebih bersih makin kompleks akibat kombinasi penolakan politik di Amerika Serikat, kekhawatiran daya saing di Eropa, serta lonjakan kebutuhan energi global seiring berkembangnya AI.

Di satu sisi, investasi energi bersih mencetak rekor, saham-saham hijau menunjukkan kinerja relatif kuat, dan energi terbarukan secara umum menjadi sumber listrik termurah. Namun, di sisi lain, pemerintahan Donald Trump justru berseberangan dengan sektor angin dan surya, sembari mendorong peningkatan produksi minyak, gas, bahkan batu bara.

Janoskey menilai peluang transaksi di sektor transisi energi masih terbuka, meski dengan fokus yang berbeda dibandingkan sebelumnya. “Hari ini, percakapan tidak hanya soal transisi energi, tetapi juga keamanan energi, dominasi energi, dan keterjangkauan,” katanya.

JPMorgan juga melihat peluang pembiayaan di sektor tenaga nuklir, termasuk pengembangan reaktor modular kecil (small modular reactors/SMR). Selain itu, bank tersebut tertarik mendanai modernisasi jaringan listrik serta pengembangan penyimpanan energi berbasis baterai.

Berdasarkan data BloombergNEF (BNEF), JPMorgan merupakan bank terbesar dalam pembiayaan transaksi energi secara keseluruhan. Untuk setiap satu dolar yang dialokasikan JPMorgan ke industri bahan bakar fosil, baik melalui pinjaman langsung maupun penjaminan utang dan ekuitas, bank tersebut menyalurkan sekitar 69 sen ke proyek-proyek hijau, menurut laporan BNEF per September 2024.

BNEF menilai upaya global menuju masa depan rendah karbon masih dihadapkan pada fragmentasi. Meski mitigasi perubahan iklim tidak lagi menjadi prioritas bersama seperti sebelumnya, dan di tengah dinamika politik yang tidak kondusif, transisi energi tetap berjalan.

Namun, agar peluang membatasi pemanasan global pada ambang kritis 1,5 derajat Celsius tetap terbuka, alokasi modal ke proyek hijau perlu mencapai empat kali lipat dari investasi di sektor bahan bakar fosil.

Janoskey menegaskan JPMorgan tetap berupaya aktif membiayai bisnis rendah karbon dan meningkatkan skalanya. Kendati demikian, ia mengakui realisasi pembiayaan belum sebesar yang diharapkan, lantaran sebagian klien menunda atau menarik kembali proyek mereka dalam beberapa waktu terakhir.