Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

JAKARTA - Kuasa hukum eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya, Elza Syarief mengatakan nama-nama yang disebut kliennya terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik.

“Yang tertulis 26 dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi, kan itu masih sifatnya, eh, pro-justicia, confidential,” kata Elza, Selasa (9/6/2026).

Elza memastikan, nama-nama yang dimaksud sudah disampaikan Sony saat pemeriksaan penyidik dan telah tertulis dalam BAP.

“Bukan diserahin. Dalam BAP sudah disampaikan, sudah diketik. Saya kan juga enggak pernah baca. Tapi di dalam BAP sudah ada, BAP-nya saya sudah punya, gitu,” ujar dia.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejagung juga menyebut Dadan Hindayana terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lihat video: Sony Sanjaya Siap Bongkar Kasus Korupsi BGN



Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

"Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu 3 Juni 2026.

Syarief menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonyaya dan Lodewyk Pusung. Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," ujar dia.

JAKARTA - Viral di media sosial soal adanya protes ke anggota Polsek Cilandak yang dituding melakukan rekayasa kasus penganiayaan menjadi kasus narkoba. Polisi pun memberikan penjelasan.

Dari video yang beredar, terlihat orang yang memvideokan itu marah-marah ke sejumlah penyidik karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai. "Penganiayaan, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi," ucap perekam video tersebut.

Dalam keterangan disebutkan bahwa ada tulisan timbangan narkoba di dalam BAP itu sebelum ia tandatangani.

Pihak Polsek Cilandak buka suara. Saat ini, penyidik yang dituding seperti yang viral di media sosial itu sudah diperiksa Propam Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Untuk penyidik tersebut (yang ada di dalam video) sudah diperiksa oleh Propam Polda Metro dan Propam Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polsek Cilandak Aipda Nuryono saat dihubungi wartawan, Senin (2/2/2026).

Ia mengatakan, saat ini perkara dugaan penganiayaan tersebut masih dalam penyelidikan dengan memeriksa saksi dan alat bukti. "Dalam proses penyelidikan tersebut, penyidik Polsek Cilandak telah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar dia.

Dia pun menegaskan, narasi seakan-akan penyidik merekayasa itu tidak benar. Bahkan, orang yang memviralkan bukan pelapor maupun terlapor, melainkan hanya saksi.

"Mohon maaf tidak benar adanya ya, yang memviralkan sebagai saksi saja. Tidak ada penjebakan ke arah narkoba," jelasnya.

JAKARTA - Tim pengacara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah , Afif Abdul Qoyim, menyebutkan hingga kini belum mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kliennya itu dari kepolisian. Karena itu, ada hambatan dalam pembelaan terhadap kliennya di sidang praperadilan tersebut.

"Persidangan ini sifatnya terbuka, sehingga kita ingin tahu alasan Termohon menetapkan mereka (Delpedro Cs) sebagai tersangka. Mereka (Delpedro Cs) ada di bawah penguasaan mereka (Polda Metro), dokumen-dokumen ada dalam penguasaan mereka. Parahnya, hingga saat ini kami belum mendapatkan berita acara pemeriksaan meskipun kami sudah mengajukan permohonan," ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Jumat (17/10/2025).

Menurut Afif, alasan pihaknya meminta agar Delpedro Cs dihadirkan dalam sidang praperadilan karena ingin memastikan apa saja yang ditanyakan polisi pada Delpedro Cs. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pembelaan terhadap hak-hak kliennya itu.

"Sementara, kami belum ada dokumen-dokumen tersebut sehingga pembelaannya bisa dipastikan akan terhambat, tidak optimal. Nah, ini salah satu kekurangan dari instrumen hukum yang menurut kami perlu direspons dalam konteks perkembangan hukum acara pidana untuk ke depannya," tuturnya.

Dia menambahkan, penetapan tersangka Delpedro Cs dinilai tak lepas dari sikap politik pemerintah yang mengkriminalisasi orang-orang untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dilakukan Delpedro Cs. Delpedro merupakan aktivis HAM yang selalu menyampaikan aspirasinya tentang HAM. Terakhir Delpedro melakukan protes terhadap reformasi hukum acara pidana yang masih menghindari pengawasan oleh hakim terhadap kerja-kerja penyidik.

"Sehingga tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka ini bagian dari membungkam suara kritis," katanya.