Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat terjadinya penurunan signifikan pada jumlah kartu SIM (SIM card) yang beredar di pasar, diikuti dengan tren pertumbuhan pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) di tingkat operator seluler.

Komdigi menduga kebijakan pengetatan registrasi kartu seluler berbasis teknologi biometrik turut andil mendorong proses rasionalisasi dalam industri telekomunikasi nasional.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengklaim jumlah kartu SIM yang beredar telah mengalami penurunan drastis dari posisi puncaknya pada 2024 yang mencapai 335 juta nomor, menjadi tinggal 294 juta nomor per 30 April 2026.

Pengurangan sekitar 41 juta kartu ini dinilai sebagai pencapaian positif dalam menciptakan lanskap industri yang lebih sehat dan efisien, yang salah satunya turut didorong oleh uji coba implementasi biometrik.

Komdigi menggalakkan uji coba pendaftaran biometrik sejak awal 2026. Selain lonjakan ARPU, aktivitas penggunaan data masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital terpantau ikut merangkak naik.

“Belum ada evidence base-nya, tetapi orang lebih nyaman menggunakan handphone sekarang,” ujar Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data performa industri, pembersihan pasar dari pengguna kartu sekali pakai sukses mendongkrak nilai ARPU campuran (blended) pada Kuartal I/2026. XLSMART memimpin pertumbuhan dengan capaian ARPU Rp47.300, tumbuh 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di posisi lain, Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan ARPU gabungan sebesar Rp45.200 atau melonjak 15,3% secara tahunan (year-on-year), dengan ARPU khusus segmen prabayar berada di angka Rp44.100. Sementara itu, Telkomsel membukukan ARPU stabil di level Rp45.000 pada Kuartal I/2026, mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam mengunci segmen pelanggan berkualitas tinggi.

Kenaikan ARPU juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen dan strategi bisnis operator. Konsumsi data masyarakat melonjak tajam seiring tingginya intensitas aktivitas menonton video, streaming, dan bermain gim. Momentum ini dimanfaatkan operator untuk menghentikan perang tarif dan fokus mencari pelanggan aktif jangka panjang melalui penawaran paket premium berkuota besar.

Selain itu, penyesuaian tarif layanan internet dan adopsi jaringan 5G yang berbiaya lebih mahal ikut berkontribusi mengerek pendapatan. Keberhasilan strategi konvergensi layanan (Fixed Mobile Convergence/FMC) yang menggabungkan internet rumah dan seluler dalam satu paket premium turut mengunci loyalitas pelanggan berdaya beli tinggi.

Komdigi menilai penyusutan nomor aktif ini bukan sebuah kemunduran, melainkan bukti keberhasilan sistem biometrik dalam memangkas peredaran kartu SIM fiktif atau penggunaan sekunder yang tidak produktif. Industri telekomunikasi kini bergerak menjauhi kuantitas kuota murah dan beralih menuju kualitas layanan yang lebih menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik wajah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan asosiasi dan seluruh anggota akan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Insya Allah siap untuk kesiapannya,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Senin (26/1/2026).

Terkait kewajiban penyediaan fasilitas pengecekan nomor serta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah, Marwan mengatakan hal tersebut masih akan dibahas bersama regulator.

“Kami bahas dulu ya bersama regulator mengenai hal ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komdigi mewajibkan registrasi kartu seluler menggunakan data biometrik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (know your customer/KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan registrasi menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor handphone per operator.

Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi.

Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat meminta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan kewajiban registrasi SIM card menggunakan biometrik pengenalan wajah (face recognition) akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penerapan face recognition akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama enam bulan mulai Januari 2026.

Dalam periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk pembukaan kartu baru. Namun, setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin ditemui usai talkshow bertajuk “Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition” yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menurut Edwin, ketentuan masa transisi tersebut telah diatur secara jelas dalam rancangan peraturan. Dia mengatakan proses penyusunan regulasi saat ini telah melewati tahap konsultasi publik dan seluruh masukan pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam rancangan aturan.

“Saat ini masih berada dalam tahap harmonisasi internal maupun eksternal bersama Kemenkumham [Kementerian Hukum dan HAM] sebelum nantinya ditandatangani oleh Menteri,” katanya.

Edwin menegaskan kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejahatan digital yang terus meningkat. Dia menyinggung hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, selalu menjadikan nomor seluler sebagai alat utama.

“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” kata Edwin.

Tanggapan ATSI

Dari sisi industri, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menyebut penerapan biometrik menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi keamanan digital saat ini.

“1 Juli 2024, sudah full biometrik. Karena situasi kita itu banyak sekali situasi yang merugikan masyarakat sekarang. Sudah lah saatnya kita berpindah,” kata Marwan.

Marwan mengatakan pembahasan peraturan menteri telah rampung dan kini tinggal menunggu pengesahan. Pihaknya berharap peraturan tersebut dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Nantinya, operator akan mendapatkan masa uji coba selama enam bulan sebelum kebijakan tersebut berlaku penuh pada 1 Juli 2026. Marwan menyebut masa uji coba ini penting untuk menilai kesiapan implementasi di lapangan.

“Uji coba enam bulan masih dua jalur. Yang lama 4444 masih jalan, yang baru [biometril] ditambahkan. Enam bulan nih, kita evaluasi. Kita lihat enam bulan ini,” ujarnya.

Marwan menambahkan kebijakan tersebut akan diterapkan sepenuhnya apabila tidak ditemukan kendala di lapangan. Namun, apabila implementasinya menimbulkan kegaduhan atau menunjukkan masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, skema penerapannya akan dievaluasi.

“Misal oh di masyarakat terjadi kegaduhan atau ternyata di masyarakat masih butuh waktu,” katanya.

Meski demikian, dia menegaskan masyarakat selama ini justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat maraknya penipuan digital, seperti phishing, spoofing, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.