Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan dukungannya terhadap regulasi pemerintah terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Meski demikian, perusahaan masih mengkaji potensi dampak kebijakan tersebut terhadap trafik layanan dan bisnis telekomunikasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto mengatakan pihaknya mendukung penuh semangat regulasi tersebut dan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasinya.

Namun demikian, Henry mengatakan perusahaan masih melakukan kajian internal untuk melihat potensi dampak kebijakan tersebut terhadap operasional bisnis, termasuk trafik layanan data.

“Adapun potensi dampak aturan tersebut terhadap bisnis, kami masih melakukan assessment, dan untuk langkah-langkah mitigasinya,” tutur Henry kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Henry mengatakan perusahaan akan berkoordinasi aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform digital terkait mekanisme teknis implementasi PP Tunas tersebut. Selain itu, dia mengatakan perusahaan juga mendorong literasi digital yang bertanggung jawab melalui berbagai program edukasi bagi keluarga dan komunitas.

XLSmart juga terus mengembangkan dan memperkuat fitur parental control pada layanan perusahaan agar orang tua dapat lebih mudah mengawasi dan mengelola akses digital anak tanpa menghilangkan hak anak untuk tetap terhubung dengan internet.

Menurutnya, ekosistem digital yang lebih aman bagi anak justru dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi dan digital secara keseluruhan.

“Yang pada akhirnya berdampak positif bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang,” katanya.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyambut baik inisiatif pemerintah untuk melindungi anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital melalui kebijakan pembatasan akses media sosial.

Dampak ....

Dampak ke Bisnis Telekomunikasi

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai kebijakan yang diatur dalam Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tersebut diperkirakan belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi operator telekomunikasi maupun platform digital dalam jangka pendek.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut berdampak pada bisnis, operator dan platform digital perlu terlebih dahulu menyepakati langkah moderasi di tingkat sistem dan jaringan.

Sarwoto menjelaskan proses moderasi tersebut mencakup pengaturan format data yang dapat dikirim dan diterima pada arsitektur jaringan operator, serta pengembangan mekanisme pendeteksian usia pengguna.

“Selain itu di sesi aplikasi harus terhubung moderasi batasan umur 16th ke sistem antar platform,” kata Sarwoto kepada Bisnis.

Dia menambahkan mekanisme tersebut memerlukan standar yang disepakati bersama agar dapat menghasilkan laporan yang menjadi indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) terkait pembatasan usia pengguna.

Menurut Sarwoto, dampak ekonomi dari kebijakan tersebut kemungkinan baru dapat diukur setelah sistem berjalan dan KPI dapat dipantau setidaknya selama satu tahun.

Di sektor operator telekomunikasi, dia memperkirakan dampaknya tidak signifikan karena lebih dari 90% pelanggan menggunakan layanan prabayar sehingga kinerja average revenue per user (ARPU) relatif tidak terpengaruh.

Sementara itu, pada level penyedia konten, dampaknya akan sangat bergantung pada siapa yang mengambil keputusan untuk membeli konten, apakah orang dewasa atau anak di bawah usia 16 tahun.

Sarwoto juga menilai proses sosialisasi kebijakan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat.

“Sosialisasi masih akan terus menjadi pekerjaan rumah regulator, providers, dan masyarakat untuk tujuan baik ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Meutya mengungkapkan terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang aksesnya ke media sosial akan ditunda.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya juga mengajak keluarga memanfaatkan momentum mudik dan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak, salah satunya dengan mengurangi penggunaan gawai.

Menurutnya, masa libur Lebaran dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadgetnya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” kata Meutya.

Menurut Meutya, perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Karena itu, peran orang tua menjadi penting dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

“Mungkin selama libur Lebaran ini adalah waktu yang baik untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak untuk mulai melakukan persiapan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan melalui peraturan ini pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Meutya menambahkan proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Meutya menyatakan pihaknya menyadari implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua bisa saja kebingungan menghadapi keluhan tersebut. Namun, menurutnya langkah ini tetap perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik wajah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan asosiasi dan seluruh anggota akan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Insya Allah siap untuk kesiapannya,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Senin (26/1/2026).

Terkait kewajiban penyediaan fasilitas pengecekan nomor serta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah, Marwan mengatakan hal tersebut masih akan dibahas bersama regulator.

“Kami bahas dulu ya bersama regulator mengenai hal ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komdigi mewajibkan registrasi kartu seluler menggunakan data biometrik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (know your customer/KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan registrasi menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor handphone per operator.

Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi.

Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat meminta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.