Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan registrasi SIM card baru menggunakan biometrik wajah guna memperkuat validasi identitas pelanggan dan memutus praktik kejahatan digital yang kerap dilakukan dengan berganti-ganti nomor telepon.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola registrasi pelanggan secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Di tengah meningkatnya kejahatan digital, Meutya menilai sebagian besar ancaman berangkat dari persoalan yang sama, yakni anonimitas pengguna nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat.

Berbagai tindak kejahatan seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada lemahnya identitas nomor.

“Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya,” kata Meutya dalam Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Meutya, dampak kejahatan digital tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nilai kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp9,1 triliun dalam periode November 2024 hingga saat ini atau lebih dari satu tahun.

Selain itu, laporan lain menunjukkan fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

“Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kami kuatkan ini demi perlindungan konsumen,” katanya.

Meutya menambahkan, penyusunan regulasi tersebut didukung oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta berbagai masukan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, WhatsApp, hingga uji publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED).

“Jadi ini adalah juga inisiasi sekaligus respons terhadap tuntutan dari publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan jenis kejahatan digital yang paling banyak terjadi saat ini hampir seluruhnya bergantung pada penggunaan SIM card yang tidak tervalidasi secara sah.

“Penipuan online, sekali lagi kami ulang, spam call, merupakan kejahatan yang paling dominan. Karena itu kita perlu membangun atau kita harus melawan kepercayaan palsu yang biasanya kejahatan itu menghilang ketika terdeteksi,” katanya.

Meutya menilai persoalan utama kejahatan digital bukan semata kecanggihan teknologi pelaku, melainkan lemahnya validasi identitas pada pintu masuk ruang digital. Tanpa penguatan identitas pelanggan seluler, pola kejahatan akan terus berulang melalui penggunaan nomor-nomor baru.

Karena itu, dalam Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan empat poin utama kebijakan:

1. Penerapan Know Your Customer (KYC) menggunakan NIK dan biometrik pengenalan wajah.
2. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Jika ditemukan kartu yang telah aktif sebelum registrasi, masyarakat diminta melaporkan kepada Komdigi agar dapat ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan.
3. Pembatasan kepemilikan nomor secara wajar, yakni maksimal tiga nomor per NIK untuk setiap operator seluler. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan identitas.
4. Perlindungan data pelanggan, yang dijamin melalui penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan kewajiban registrasi SIM card menggunakan biometrik pengenalan wajah (face recognition) akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penerapan face recognition akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama enam bulan mulai Januari 2026.

Dalam periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk pembukaan kartu baru. Namun, setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin ditemui usai talkshow bertajuk “Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition” yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menurut Edwin, ketentuan masa transisi tersebut telah diatur secara jelas dalam rancangan peraturan. Dia mengatakan proses penyusunan regulasi saat ini telah melewati tahap konsultasi publik dan seluruh masukan pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam rancangan aturan.

“Saat ini masih berada dalam tahap harmonisasi internal maupun eksternal bersama Kemenkumham [Kementerian Hukum dan HAM] sebelum nantinya ditandatangani oleh Menteri,” katanya.

Edwin menegaskan kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejahatan digital yang terus meningkat. Dia menyinggung hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, selalu menjadikan nomor seluler sebagai alat utama.

“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” kata Edwin.

Tanggapan ATSI

Dari sisi industri, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menyebut penerapan biometrik menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi keamanan digital saat ini.

“1 Juli 2024, sudah full biometrik. Karena situasi kita itu banyak sekali situasi yang merugikan masyarakat sekarang. Sudah lah saatnya kita berpindah,” kata Marwan.

Marwan mengatakan pembahasan peraturan menteri telah rampung dan kini tinggal menunggu pengesahan. Pihaknya berharap peraturan tersebut dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Nantinya, operator akan mendapatkan masa uji coba selama enam bulan sebelum kebijakan tersebut berlaku penuh pada 1 Juli 2026. Marwan menyebut masa uji coba ini penting untuk menilai kesiapan implementasi di lapangan.

“Uji coba enam bulan masih dua jalur. Yang lama 4444 masih jalan, yang baru [biometril] ditambahkan. Enam bulan nih, kita evaluasi. Kita lihat enam bulan ini,” ujarnya.

Marwan menambahkan kebijakan tersebut akan diterapkan sepenuhnya apabila tidak ditemukan kendala di lapangan. Namun, apabila implementasinya menimbulkan kegaduhan atau menunjukkan masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, skema penerapannya akan dievaluasi.

“Misal oh di masyarakat terjadi kegaduhan atau ternyata di masyarakat masih butuh waktu,” katanya.

Meski demikian, dia menegaskan masyarakat selama ini justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat maraknya penipuan digital, seperti phishing, spoofing, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang meminta operator seluler membangun sistem anti-scam berbasis akal imitasi (AI) untuk mencegah penipuan.

Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan bahwa perusahaan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dan mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi.

“Kami harapkan ada diskusi lebih lanjut dengan para pihak terkait untuk hal ini,” kata Henry kepada Bisnis pada Selasa (18/11/2025).

Henry mengatakan XLSMART telah menerapkan teknologi anti-scam sejak beberapa waktu terakhir. Sistem tersebut, menurutnya, mampu mengidentifikasi pola panggilan mencurigakan secara otomatis, termasuk yang berpotensi dilakukan melalui spoofing dan masking number.

Namun, Henry mengakui ancaman scam terus berkembang, sehingga algoritma dan model AI perlu diperbarui secara berkala. Selain itu, menurutnya diperlukan koordinasi lintas operator dan regulator agar data anomali bisa ditangani secara konsisten, tanpa mengganggu pengalaman pelanggan yang sah.

“Namun pada prinsipnya, logika dan alur deteksi yang kami terapkan saat ini sudah berbasis machine learning dan AI, dan kami terus melakukan peningkatan agar sistem ini semakin adaptif dan andal,” tuturnya.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan maraknya scam call dan penyalahgunaan identitas pelanggan menuntut respons regulasi yang lebih kuat. Modus pelaku kini semakin beragam, mulai dari spoofing, masking, hingga manipulasi nomor melalui celah teknis di jaringan operator.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan berbagai saluran komunikasi kini menjadi sasaran penipuan.

“Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Menurut Edwin, pelaku scam kini memanfaatkan teknik penyamaran nomor yang semakin canggih. Karena itu, Komdigi meminta operator membangun sistem anti-scam berbasis kecerdasan artifisial untuk mencegah panggilan palsu menjangkau pengguna.

“Operator harus melindungi pelanggan mereka. Mereka diminta membangun infrastruktur dan teknologi anti scam agar panggilan penipuan, termasuk yang menggunakan nomor masking, tidak lagi menjangkau pengguna,” katanya.

Komdigi juga meninjau ulang proses masking dan memetakan celah manipulasi nomor, baik pada jalur internasional maupun mekanisme Session Initiation Protocol (SIP) Trunk yang sering dimanfaatkan untuk menampilkan nomor lokal palsu.

Dalam aspek identitas pelanggan, pemerintah menilai sistem registrasi SIM card yang ada masih menyisakan peluang penyalahgunaan NIK dan KK. Karena itu, Komdigi dan Ditjen Dukcapil tengah menuntaskan kebijakan registrasi berbasis pengenalan wajah.

“Dalam waktu dekat, registrasi berbasis pengenalan wajah yang bekerja sama dengan Dukcapil akan segera dijalankan,” ujar Edwin.

Dia menilai kebijakan ini mendesak, mengingat tingginya jumlah nomor yang diaktivasi setiap hari. “Setiap hari terdapat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta nomor baru yang diaktivasi,” ungkapnya.

Tingginya peredaran nomor ditambah dengan maraknya kebocoran data identitas membuka peluang terjadinya aktivasi nomor ilegal untuk kejahatan digital. Oleh karena itu, Edwin menegaskan bahwa keamanan pengguna harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan industri.

“Yang sedang kami rapikan adalah bagaimana industri telekomunikasi tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga memiliki tanggung jawab kuat dalam menjaga pelanggannya,” pungkasnya.