Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE) mendorong penundaan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR selama satu tahun sekaligus melonggarkan ketentuan yang dinilai membebani birokrasi dan menghambat perdagangan.

Melansir Bloomberg pada Kamis (20/11/2025), perwakilan negara anggota mencapai kesepakatan awal terkait amandemen EUDR dalam pertemuan di Brussels pada Rabu (19/11/2025) waktu setempat.

Penundaan yang diusulkan tersebut dua kali lebih lama dibandingkan proposal awal Komisi Eropa, serta menghapus usulan masa transisi tambahan enam bulan yang sebelumnya diajukan lembaga eksekutif UE itu.

EUDR dirancang untuk menekan penebangan hutan yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, kakao, hingga minyak sawit. Namun, aturan ini menuai kritik dari dalam dan luar UE karena dianggap terlalu membebani serta belum siap diterapkan oleh banyak pelaku usaha.

Jika tidak diamendemen sebelum akhir tahun, regulasi tersebut akan mulai berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga pembahasan final semakin mendesak.

Kesepakatan negara anggota pada Rabu (19/11/2025) akan menjadi posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan Parlemen Eropa dan Komisi Eropa untuk menyelesaikan bentuk akhir regulasi. Parlemen UE telah menyepakati proses percepatan revisi dan dijadwalkan memberikan suara terkait posisi mereka pekan depan.

Dalam proses negosiasi, negara anggota juga akan mengusulkan tambahan masa penyangga selama enam bulan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai pernyataan Dewan UE yang mewakili negara anggota.

Harga kakao berjangka di New York merosot hingga 6,6% ke US$5.070 per ton setelah kabar tersebut, berada di level terendah sejak Februari 2024.

Dorongan untuk menunda implementasi EUDR menguat di tengah upaya negara-negara dunia menargetkan COP30 menghasilkan peta jalan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Deforestasi di kawasan seperti Amazon dan Cekungan Kongo terus mengancam kemampuan bumi menyerap emisi karbon dioksida.

Sebagai bagian dari posisi negosiasi, negara anggota juga meminta penyederhanaan lebih lanjut atas EUDR. Mereka mendesak Komisi Eropa melakukan kajian sebelum akhir April untuk menilai dampak beban regulasi dan administratif terhadap pelaku usaha terkait.