Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami bekerja sama untuk memastikan bahan atau komoditas yang masuk ke Indonesia itu harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia halal,

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjajaki kerja sama untuk memastikan komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi aspek kesehatan dan kehalalan.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, kerja sama itu diperlukan karena produk yang lolos pemeriksaan karantina tetap perlu dipastikan memenuhi ketentuan halal.

“Kami bekerja sama untuk memastikan bahan atau komoditas yang masuk ke Indonesia itu harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia halal,” kata Karding di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup harmonisasi regulasi antara Barantin dan BPJPH.

Selain itu, kedua lembaga akan mengintegrasikan data dan informasi dalam pengawasan komoditas impor.

Integrasi tersebut juga mencakup tindakan bersama dalam pengawasan pada seluruh tahapan masuknya barang.

“Kita akan membentuk integrasi data informasi termasuk tindakan bersama, terutama di pre-border, at-border, maupun post-border,” ujarnya.

Ia menegaskan, Barantin berwenang memastikan aspek kesehatan dan karantina terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, kewenangan untuk menetapkan dan menindaklanjuti aspek kehalalan berada pada BPJPH.

Karding menambahkan bahwa pihaknya hanya memastikan komoditas yang masuk memenuhi standar kesehatan, sedangkan penetapan kehalalan menjadi kewenangan BPJPH.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, integrasi data antara kedua lembaga akan membantu pemerintah mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halal.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menuturkan integrasi tersebut akan memanfaatkan sistem informasi atau dashboard yang dimiliki masing-masing lembaga.

“Dalam minggu ini perjanjian PKS dan penandatanganan akan kita upayakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk ke Indonesia tetap dapat beredar sepanjang memenuhi ketentuan pelabelan, yakni produk halal wajib mencantumkan label halal, sedangkan produk non-halal harus diberi label non-halal.

“Makanan yang tidak halal dikasih logo non-halal. Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas, tapi yang halal kasih (logo) halal, yang non-halal, kasih (logo) non-halal," tutur Babe Haikal.

​​​​​​​Kebijakan pelabelan tersebut bertujuan memberikan kepastian informasi bagi konsumen sekaligus menjamin transparansi dalam peredaran produk di dalam negeri.

Kerja sama kedua badan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memberikan kepastian bagi masyarakat terkait keamanan dan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Barantin mencatat nilai ekspor komoditas yang melalui tindakan karantina pada 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun, dengan total sertifikasi karantina lebih dari 2,6 juta dokumen sepanjang tahun tersebut.

Nilai tersebut menunjukkan peran strategis karantina dalam mendukung perdagangan internasional, sekaligus memastikan komoditas yang keluar dan masuk memenuhi standar kesehatan dan keamanan hayati.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan peningkatan perizinan impor dengan salah satunya menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek).

Untuk diketahui, pertek dimaksud akan disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di mana dokumen tersebut adalah persyaratan wajib yang diperlukan importir guna mendapatkan persetujuan impor (PI).

Hal ini menjadi salah satu hasil rapat dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) No.4/2026.

"Terkait dengan perizinan impor, terkait dengan pertimbangan teknis, Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek. Kemendag [Kementerian Perdagangan] akan melakukan revisi Permendag," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua I satgas tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Tidak hanya itu, pemerintah akan meninjau kembali penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terutama terkait dengan transparansi proses layanan atas sertifikasi sehingga pemohon dapat mengetahui progres layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi perizinan berusaha, pemerintah juga akan menerapkan service level agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian guna meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan fiktif positif.

Masih terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan standarisasi biaya untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah akan urut mengintegrasikan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bisnis.com, SURABAYA — Neraca perdagangan Jawa Timur pada awal 2026 tercatat defisit seiring penurunan ekspor dan kenaikan impor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan nilai ekspor Jawa Timur pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$4,02 miliar, turun 0,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sejalan dengan itu, ekspor nonmigas yang mencapai US$3,97 miliar juga mengalami penurunan tipis sebesar 0,04%,” ungkap Herum, dikutip Senin (6/4/2026).

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,97 miliar, turun 5,48% dibandingkan dengan Februari 2025.

Sementara itu, ekspor nonmigas pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,92 miliar, atau turun 5,10% secara tahunan.

Dari sisi komoditas, kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) menjadi penyumbang kenaikan ekspor nonmigas terbesar, yakni naik US$107,85 juta atau 32,34% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sebaliknya, komoditas tembaga (HS 74) mencatat penurunan terbesar, yakni sebesar US$57,48 juta atau turun 16,10%.

Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas dari industri pengolahan masih tumbuh positif dengan nilai US$3,81 miliar atau naik 1,80% secara tahunan.

Namun, ekspor sektor pertanian turun 31,46%, sedangkan sektor pertambangan dan lainnya turun 0,77%.

Di sisi lain, impor Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$5,19 miliar, atau naik 13,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan ini terutama didorong oleh impor nonmigas yang mencapai US$4,56 miliar atau naik 23,97%,” jelas Herum.

Sementara itu, impor migas tercatat sebesar US$0,63 miliar, turun 31,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi komoditas, kenaikan impor terbesar terjadi pada kelompok perhiasan atau permata, yang meningkat sebesar US$514,87 juta atau 467,66%.

Sebaliknya, impor besi dan baja mencatat penurunan terbesar, yakni US$91,89 juta atau turun 28,93%.

Berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku/penolong masih mendominasi dengan nilai US$4,20 miliar, naik 12,40%.

Sementara itu, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$0,52 miliar atau naik 7,56%, sedangkan impor barang modal mencapai US$0,47 miliar atau tumbuh 26,26%.

Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 mengalami defisit sebesar US$1,17 miliar.

Secara rinci, defisit tersebut berasal dari sektor migas sebesar US$576,72 juta dan sektor nonmigas sebesar US$594,80 juta.

“Defisit ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih cukup kuat, terutama dari sisi peningkatan kebutuhan impor di tengah perlambatan ekspor,” tutup Herum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga pangan dunia pada Maret 2026 menjadi alarm baru bagi Indonesia, bukan karena ancaman pada beras yang masih relatif aman, melainkan tekanan berlapis pada komoditas impor strategis seperti gandum, kedelai, gula, hingga bahan baku pakan yang berisiko menular ke harga pangan domestik pada semester II/2026.

Sinyal gangguan itu mulai terlihat ketika eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan biaya energi, memperpanjang risiko gangguan logistik, dan mengerek ongkos distribusi global. Dalam situasi itu, Indonesia menghadapi tekanan ganda karena ketergantungan impor pada sejumlah bahan pangan penting masih tinggi, sementara ancaman iklim di dalam negeri juga belum mereda.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan Indeks Harga Pangan FAO naik menjadi 128,5 poin pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 2,4% dibandingkan Februari dan naik 1,0% secara tahunan.

Kenaikan itu mencerminkan tekanan yang mulai meluas di pasar komoditas pangan dunia, terutama pada komoditas yang sensitif terhadap lonjakan biaya energi dan pupuk. Risiko tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin pada harga pangan di dalam negeri, tetapi potensi transmisi ke pasar domestik dinilai makin terbuka jika konflik berkepanjangan.

Kepala Ekonom FAO Máximo Torero mengatakan sejauh ini dampak konflik terhadap harga pangan dunia masih relatif terbatas karena tertahan oleh pasokan serealia global yang melimpah. Namun, menurutnya, tekanan dapat berubah lebih serius jika konflik berlangsung lebih lama.

“Apabila konflik berlangsung lebih dari 40 hari di tengah tingginya biaya input dan tipisnya margin saat ini, petani akan dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bertani dengan input yang lebih sedikit, mengurangi luas tanam, atau beralih ke komoditas yang membutuhkan pupuk lebih rendah,” kata Torero.

Peringatan itu penting karena tekanan harga global kini tidak lagi semata ditentukan oleh pasokan pangan, melainkan juga oleh biaya produksi dan energi. Dengan kata lain, ancaman terhadap harga pangan dunia bukan hanya soal gagal panen, tetapi juga soal biaya bertani yang makin mahal dan keputusan produsen untuk menekan produksi.

Secara rinci, Indeks Harga Serealia FAO meningkat 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terutama didorong oleh harga gandum dunia yang melonjak 4,3% akibat memburuknya prospek panen di Amerika Serikat karena kekeringan, serta ekspektasi penurunan luas tanam di Australia akibat tingginya biaya pupuk.

Harga jagung global memang hanya naik tipis karena ketersediaan pasokan yang masih melimpah mampu meredam sebagian tekanan. Namun, komoditas itu tetap mendapat dorongan dari prospek meningkatnya permintaan etanol seiring kenaikan harga energi dunia.

Sebaliknya, Indeks Harga Beras FAO turun 3,0% pada Maret. Penurunan itu dipicu faktor waktu panen, lemahnya permintaan impor, serta depresiasi sejumlah mata uang terhadap dolar Amerika Serikat.

Di luar serealia, tekanan justru lebih kentara pada kelompok pangan lain. Indeks Harga Minyak Nabati FAO naik 5,1% dibandingkan Februari dan 13,2% lebih tinggi secara tahunan. Kenaikan terjadi pada harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed yang mengikuti lonjakan harga minyak mentah sehingga permintaan biofuel meningkat.

Sementara itu, Indeks Harga Gula mencatat kenaikan tertinggi, yakni 7,2% pada Maret. Lonjakan itu dipicu ekspektasi bahwa Brasil akan mengalokasikan lebih banyak tebu untuk produksi etanol sebagai respons terhadap tingginya harga minyak global, meskipun pasokan global relatif cukup berkat panen yang baik di India dan Thailand.

Pada komoditas protein, Indeks Harga Daging FAO naik 1,0%, terutama didorong kenaikan harga daging babi di Uni Eropa serta daging sapi global, khususnya dari Brasil yang menghadapi keterbatasan pasokan ekspor. Adapun Indeks Harga Produk Susu naik 1,2%, terutama karena penurunan pasokan musiman di Oseania.

Dampak Beragam

Bagi Indonesia, gejolak ini tidak berdampak seragam ke seluruh komoditas. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai tekanan paling cepat akan terasa pada komoditas yang rantai pasoknya sangat bergantung pada impor.

Menurutnya, stok beras nasional relatif aman karena masih ditopang produksi domestik. Namun, ruang aman itu tidak berlaku untuk gandum, kedelai, dan gula yang justru memiliki tingkat eksposur tinggi terhadap gejolak pasar internasional.

Ketergantungan impor gandum Indonesia bahkan mencapai 100% untuk memenuhi kebutuhan industri tepung terigu dan pakan ternak. Volume impor tahunan komoditas itu diprediksi menembus 11,2 juta ton pada 2026.

Di saat yang sama, impor kedelai nasional masih berada di kisaran 2,4 juta hingga 2,6 juta ton per tahun. Sekitar 80%–90% kebutuhan pengrajin tahu dan tempe domestik masih harus dipenuhi dari pasar global, terutama dari Amerika Serikat dan Amerika Latin.

Komposisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan ongkos logistik, perubahan harga energi, maupun kebijakan dagang negara pemasok. Dalam kondisi konflik berkepanjangan, tekanan pada harga domestik berpotensi muncul bukan hanya dari kenaikan harga komoditas, tetapi juga dari membengkaknya biaya distribusi.

“Eskalasi geopolitik akan memicu disrupsi rantai pasok dan memperpanjang jalur distribusi. Hal ini mendorong kenaikan biaya pengiriman akibat lonjakan harga energi dunia,” jelas Eliza.

Artinya, imported inflation di sektor pangan bisa datang bertahap dan menyusup lewat banyak jalur sekaligus. Ketika harga komoditas naik, ongkos kirim meningkat, dan pasokan tersendat, pelaku usaha di hilir akan sulit menahan harga terlalu lama.

Core Indonesia juga menyoroti risiko rambatan ke sektor peternakan. Kenaikan harga bahan baku pakan impor seperti jagung dan gandum dinilai berpotensi mengerek harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen dalam waktu dekat.

Efek domino ini menjadi penting karena komoditas peternakan sangat sensitif terhadap biaya pakan. Saat harga bahan baku impor meningkat, tekanan tidak berhenti di industri pengolahan atau pabrik pakan, tetapi berpotensi langsung terasa pada harga pangan harian rumah tangga.

Di sisi lain, ancaman tidak hanya datang dari sisi harga. Eliza mengingatkan risiko yang sama besarnya justru berasal dari kemungkinan negara produsen melakukan pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka saat gejolak global meningkat.

“Situasi ini membuat Indonesia berada pada tekanan ganda, yakni gangguan produksi domestik akibat faktor iklim yang terjadi bersamaan dengan ketidakstabilan pasokan di pasar global,” imbuhnya.

Pernyataan itu memperlihatkan titik rawan Indonesia saat ini. Ketahanan pangan nasional memang sering diukur dari stok dan volume produksi, tetapi dalam situasi krisis global, ketahanan itu juga ditentukan oleh kemampuan negara mengamankan pasokan impor untuk komoditas yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Dalam konteks itu, penguatan cadangan pangan nasional menjadi langkah mendesak. Namun, strategi tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi diversifikasi sumber pasokan dan percepatan langkah antisipasi pada komoditas yang paling rentan.

Pengamat Pertanian Khudori menekankan pemerintah perlu memberi perhatian ekstra pada komoditas pangan dengan tingkat ketergantungan impor tinggi. Menurutnya, jika jalur logistik global, terutama di kawasan Jazirah Arab, terus mengalami hambatan, pencarian sumber pasokan alternatif harus segera dijalankan.

“Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan impor tidak terganggu, khususnya pada aspek yang dapat dikendalikan seperti perizinan dan kuota impor. Jika terjadi hambatan logistik, segera cari sumber alternatif,” ujar Khudori.

Pesan itu menunjukkan bahwa ruang kendali pemerintah sebenarnya masih terbuka, terutama pada aspek tata kelola impor. Dalam situasi pasokan global yang tidak menentu, hambatan administratif di dalam negeri justru bisa memperparah tekanan yang sebenarnya berasal dari luar.

Karena itu, mitigasi tidak cukup berhenti pada wacana penguatan produksi domestik. Pemerintah juga dituntut memastikan proses perizinan, kuota, dan distribusi impor tidak menjadi titik lemah baru di tengah gangguan rantai pasok global.

Selain aspek eksternal, Khudori juga mengingatkan pentingnya mitigasi dini menghadapi musim kemarau di dalam negeri. Langkah ini krusial agar gangguan iklim tidak mempersempit ruang aman produksi nasional di saat harga pangan dunia sedang bergejolak.

Dengan kata lain, ancaman pangan Indonesia pada 2026 bukan semata soal gejolak luar negeri, melainkan benturan dua tekanan sekaligus. Di satu sisi, harga dan pasokan global sedang tidak stabil. Di sisi lain, produksi domestik juga menghadapi ancaman iklim yang bisa menekan suplai pangan lokal.

Kondisi itu membuat semester II/2026 berpotensi menjadi fase krusial bagi stabilitas harga pangan nasional. Jika konflik berkepanjangan, biaya energi tetap tinggi, dan mitigasi pasokan terlambat dilakukan, tekanan terhadap harga pangan rumah tangga akan makin sulit dibendung.

Dalam situasi seperti ini, komoditas yang paling rawan bukanlah yang paling sering menjadi sorotan publik, melainkan yang paling bergantung pada pasar global. Gandum, kedelai, gula, dan bahan baku pakan menjadi titik rawan yang perlu dijaga lebih awal sebelum gejolak global benar-benar menular ke meja makan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi mengkritisi keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih memanasnya tensi peperangan di Timur Tengah. Meski demikian, pengamatannya menunjukkan harga barang-barang di lapangan sudah mengalami peningkatan.

“Walaupun pemerintah tidak menaikkan BBM, tetapi di lapangan harga-harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan ada yang sudah melampaui 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa perang di Timur Tengah yang mengakibatkan harga minyak mentah mengalami kenaikan, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia,” kata Ibrahim dalam keterangan suara kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Ia mencontohkan, harga plastik terpantau sudah melambung tinggi, dari mulanya sekitar Rp 30.000 per kilogram (kg), naik 100 persen menjadi sekitar Rp 60.000 per kg. Hal itu menunjukkan bahan dasar yang diimpor dari luar negeri berupa campuran turunan dari minyak mentah telah terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan.

Di sisi lain, kata Ibrahim, memang di dalam negeri plastik limbah ternyata tidak digunakan masyarakat Indonesia, baik sebagai alat pembungkus ataupun fungsi lainnya.

Menurutnya, beberapa produk lainnya yang diimpor juga akan mengalami lonjakan, di antaranya komoditas pupuk dan kacang kedelai. “Di sisi lain, kita juga melihat harga-harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Kemungkinan besar akan berdampak terhadap makanan siap saji yang setiap hari kita makan. Ini akan berdampak cukup luar biasa. Kemudian, kita melihat barang-barang elektronik pun kemungkinan akan kembali naik,” tuturnya.

Prediksinya, di lapangan, tarif transportasi pun diperkirakan bakal terkerek, meskipun harga BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara perihal potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas situasi perang Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berdampak terhadap arus logistik dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memastikan seberapa lama konflik ini akan berlangsung. Menurutnya, pengusaha saat ini juga berharap terhadap upaya pemerintah meminimalisir dampak perang, salah satunya mencari sumber impor bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan maupun negara di luar Timur Tengah.

“Pemerintah juga sudah melakukan perencanaan untuk mendiversifikasi dari segi sumber-sumber kita, dan juga dari dalam negeri sendiri mencoba untuk mendukung bagaimana agar jangan sampai terjadinya PHK,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Dia melanjutkan, eskalasi konflik di Timur Tengah ini tidak hanya mengerek naik harga minyak dunia, melainkan juga membuat biaya logistik membengkak.

Pasalnya, terdapat keterbatasan pergerakan kapal logistik di Selat Hormuz yang menjadi jalur sentral distribusi minyak dunia dan barang dagang lainnya, sehingga mengganggu arus ekspor dan impor.

Shinta kemudian menyoroti volatilitas nilai tukar rupiah di tengah perang AS–Iran. Mengingat banyaknya komoditas impor Indonesia, dia menilai dampak terhadap keberlangsungan industri Tanah Air dapat membesar apabila rupiah terus melemah.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa situasi ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara lainnya. Oleh karena itu, Apindo menyiapkan antisipasi terhadap semua kondisi, sembari berharap situasi perang dapat segera diselesaikan.

“Jadi ini suatu situasi geopolitik yang di luar kendali Indonesia. Kita cuma bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam negeri,” tegas Shinta.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah imbas perang Iran-AS berdampak pada kenaikan biaya logistik pengiriman barang.

Kendati demikian, Budi menyebut permintaan dari kawasan tersebut relatif tidak mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima Kemendag dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Dia [eksportir] tetap ekspor. Permintaan dari Timur Tengah sebenarnya enggak berubah, tetapi kendalanya memang ada sedikit kenaikan [biaya logistik],” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai terdapat risiko gejolak harga pangan seiring adanya kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran yang semakin memanas.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan perjanjian dagang AS dan konflik internasional dapat memicu kenaikan harga energi yang pada akhirnya menekan inflasi dalam negeri.

“Kita, kan, yang harus dipikirkan dari situasi perang ini, kan, dampak ke ekonomi kita. Harga minyak naik, kemungkinan inflasi juga naik, subsidi bisa naik dan sebagainya,” kata Tauhid saat ditemui usai konferensi pers Rilis Hasil Penelitian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah antisipatif terhadap dampak ekonomi tersebut, sembari tetap membuka peluang negosiasi perdagangan secara paralel. Terlebih, dia memperkirakan gejolak global juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, terutama komoditas yang masih bergantung pada impor.

Tauhid menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar dolar serta meningkatnya biaya logistik akibat gangguan rantai pasok dan kenaikanrisk premiumturut memberikan tekanan pada harga komoditas pangan tersebut.

“Iya pasti [harga pangan naik], kan sebagian misalnya ketika katakanlah kedelai impor, bawang putih, sebagian gula, beras tertentu. Kan harga dolar ini kan melemah begitu ya, dolar melemah. Apalagi yang biaya logistik, ya rantai pasok terganggu, kemudian juga risk premium naik dan sebagainya,” tuturnya.

Dia menilai gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik akan ditransmisikan langsung ke harga produk pangan, terutama pada kontrak impor baru. Meski demikian, Tauhid mengatakan besaran potensi kenaikan harga pangan masih perlu dihitung lebih lanjut.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu menegosiasikan kembali sejumlah ketentuan tarif yang dinilai merugikan Indonesia.

Tauhid mengatakan pemerintah dapat mendorong penurunan tarif yang saat ini berlaku secara global sebesar 15%. Menurutnya, apabila tarif tersebut dapat ditekan menjadi 10%, hal itu akan membuka ruang perdagangan yang lebih kompetitif bagi Indonesia.

“Apalagi kan tarif globalnya 15%, kalau bisa 10% itu bisa dibuka. Tetapi yang harus dibahas bersama adalah hambatan nontarif. Itu harus lebih detail dan sebagainya,” terangnya.

Dia mengingatkan agar pembahasan hambatan nontarif dilakukan secara hati-hati karena berpotensi memengaruhi sejumlah regulasi domestik, termasuk terkait ketenagakerjaan.

NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK) memang bisa mengintegrasikan data komoditas namun belum bisa mengatasi sebagian besar kendala lama sehingga tata kelola impor belum menunjukkan perbaikan.

“NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,” kata Senior Research and Policy Analyst CIPS Hasran dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Diterapkan pada 2022, sistem NK berfungsi sebagai basis data yang menghimpun informasi mengenai kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) berbagai komoditas dalam kurun waktu tertentu. Kehadirannya diharapkan bisa memperbaiki berbagai masalah yang sebelumnya muncul dalam mekanisme kuota impor lama.

Sebelum NK diterapkan, sistem kuota lama kerap dikritik karena data tidak terintegrasi, birokrasi berbelit, hingga marak praktik korupsi.

CIPS memandang bahwa NK memperbaiki sebagian masalah ini, tetapi persoalan yang mendasar masih muncul antara lain data pasokan belum akurat, proses revisi kuota tetap lama, alokasi kuota impor sering tidak sesuai kebutuhan, dan transparansi masih terbatas.

Keadaan ini menghambat arus impor hingga berdampak besar bagi pelaku UMKM dan petani kecil. Keterlambatan pasokan membuat harga bahan baku naik dan biaya produksi ikut melonjak.

Menurut CIPS, sistem NK pada dasarnya masih berupa sistem pembatasan kuota. Dampaknya terhadap kelancaran pasokan serta stabilitas harga belum signifikan.

Jika dilihat secara kuantitatif dari tren arus impor dan pergerakan harga, CIPS mencatat bahwa volume impor tidak menunjukkan perubahan berarti setelah komoditas-komoditas tertentu diatur melalui sistem NK.

Selain itu, mekanisme NK belum berhasil meneruskan penurunan harga internasional ke pasar domestik.

“Apa yang salah? Apakah kita terlambat impor? Barangkali, itu hipotesis kita. Barangkali karena prosesnya lumayan kaku, makanya kemudian impornya terlambat, kita tidak berhasil menurunkan harga domestik sesuai dengan harga internasional,” jelas Hasran.

Melalui pendekatan synthetic control method, CIPS menyimpulkan bahwa penerapan NK tidak berhasil menstabilkan harga beras dan gula, meskipun memberikan dampak stabilisasi pada harga daging sapi.

Adapun analisis analisis autoregressive distributed lag (ARDL) tidak menemukan bukti statistik bahwa NK berdampak signifikan pada pergerakan harga komoditas yang dianalisis.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, CIPS menilai bahwa pemerintah perlu menghapus sistem kuota, termasuk NK.

Selain karena sistem belum bisa menjawab sebagian besar permasalahan lama, pembatasan kuota seperti NK dinilai tidak relevan mengingat Indonesia tengah mengupayakan bergabung dengan OECD, memperluas jaringan CEPA, menjalin kerja sama dagang dengan Amerika Serikat, dan melakukan diversifikasi perdagangan.

Data pasokan yang digunakan dalam sistem kuota lama maupun NK juga seringkali tidak akurat. Menurut CIPS, kecil kemungkinannya dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkap detail yang dibutuhkan.

Menurut CIPS, mekanisme impor berbasis pasar dinilai lebih efektif karena memungkinkan industri menyesuaikan pasokan dengan cepat, menghindari kelangkaan bahan baku, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

Namun, sistem NK tidak bisa dihapus begitu saja karena membutuhkan proses. Meski demikian, sejumlah perbaikan perlu dilakukan pemerintah salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai perlu mengupayakan otomatisasi proses penerbitan izin impor.

“Karena sebenarnya sudah dibahas dalam Rakortas, datanya sudah terintegrasi, tidak perlu lagi lama-lama, keluarkan saja (penerbitan izin impor) secara otomatis. Harusnya seperti itu,” kata Hasran.

Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebaiknya tidak menambah jenis komoditas baru ke dalam cakupan NK, terutama komoditas yang lebih kompleks, sebelum mengevaluasi kinerja secara menyeluruh.

Proses revisi NK juga perlu disederhanakan, serta kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait perlu melakukan survei tingkat perusahaan untuk memantau kendala mereka dalam proses pengajuan serta penerbitan kuota dan izin impor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE) mendorong penundaan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR selama satu tahun sekaligus melonggarkan ketentuan yang dinilai membebani birokrasi dan menghambat perdagangan.

Melansir Bloomberg pada Kamis (20/11/2025), perwakilan negara anggota mencapai kesepakatan awal terkait amandemen EUDR dalam pertemuan di Brussels pada Rabu (19/11/2025) waktu setempat.

Penundaan yang diusulkan tersebut dua kali lebih lama dibandingkan proposal awal Komisi Eropa, serta menghapus usulan masa transisi tambahan enam bulan yang sebelumnya diajukan lembaga eksekutif UE itu.

EUDR dirancang untuk menekan penebangan hutan yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, kakao, hingga minyak sawit. Namun, aturan ini menuai kritik dari dalam dan luar UE karena dianggap terlalu membebani serta belum siap diterapkan oleh banyak pelaku usaha.

Jika tidak diamendemen sebelum akhir tahun, regulasi tersebut akan mulai berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga pembahasan final semakin mendesak.

Kesepakatan negara anggota pada Rabu (19/11/2025) akan menjadi posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan Parlemen Eropa dan Komisi Eropa untuk menyelesaikan bentuk akhir regulasi. Parlemen UE telah menyepakati proses percepatan revisi dan dijadwalkan memberikan suara terkait posisi mereka pekan depan.

Dalam proses negosiasi, negara anggota juga akan mengusulkan tambahan masa penyangga selama enam bulan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai pernyataan Dewan UE yang mewakili negara anggota.

Harga kakao berjangka di New York merosot hingga 6,6% ke US$5.070 per ton setelah kabar tersebut, berada di level terendah sejak Februari 2024.

Dorongan untuk menunda implementasi EUDR menguat di tengah upaya negara-negara dunia menargetkan COP30 menghasilkan peta jalan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Deforestasi di kawasan seperti Amazon dan Cekungan Kongo terus mengancam kemampuan bumi menyerap emisi karbon dioksida.

Sebagai bagian dari posisi negosiasi, negara anggota juga meminta penyederhanaan lebih lanjut atas EUDR. Mereka mendesak Komisi Eropa melakukan kajian sebelum akhir April untuk menilai dampak beban regulasi dan administratif terhadap pelaku usaha terkait.