Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai penguatan kerja sama ekonomi syariah antara Indonesia-Malaysia membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui pengembangan sektor pangan, usaha kecil menengah (UKM), hingga industri halal.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat menerima delegasi dari Malaysia untuk penjajakan kerja sama ekonomi syariah dan bisnis halal mengatakan penyerapan tenaga kerja tersebut dapat dioptimalkan melalui ekonomi masyarakat berbasis akar rumput atau grassroots economy.

"Basis massa NU yang luas hingga tingkat desa menjadi modal penting untuk mendukung berbagai agenda strategis pemerintah sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di masyarakat," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengemukakan kerja sama dengan Malaysia dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat di akar rumput. Kedua negara akan saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk membantu mewujudkan target agenda prioritas pemerintah, yang akan lebih mudah tercapai melalui kolaborasi dan dukungan masyarakat.

Ia menjelaskan kolaborasi yang dilakukan mencakup pengembangan produksi pangan, pembinaan UKM, dukungan investasi masyarakat, hingga peningkatan literasi bisnis internasional.

Seluruh program tersebut, menurutnya, berpotensi memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi syariah dan bisnis halal.

PBNU juga menekankan seluruh kerja sama akan dijalankan dalam kerangka syariah compliance sehingga dapat memperkuat industri halal regional.

Delegasi yang dipimpin senator di Dewan Negara Malaysia Mujahid bin Yusof Rawa mengemukakan Asia Tenggara memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia karena kawasan ini relatif stabil dan damai, dengan dilengkapi keberagaman masyarakat dan budaya yang menjadi peluang besar bagi pengembangan bisnis halal.

"Langkah berikutnya, kita perlu mengubah stabilitas kawasan menjadi kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat luas. Kita mau mengangkat peace (kedamaian) ini kepada prosperity, kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, penguatan ekonomi syariah lintas negara akan menciptakan efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pembukaan lapangan kerja dan perluasan aktivitas perdagangan halal.

"Kami juga membuka peluang kerja sama di bidang keuangan syariah dan perbankan Islam. Inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan people to people (dari masyarakat untuk masyarakat) yang melengkapi hubungan antarpemerintah di ASEAN yang telah berjalan selama ini," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah membahas sejumlah peluang kerja sama konkret, mulai dari pengembangan bisnis berbasis ekonomi syariah, pertanian, hingga kerja sama keilmuan...

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Malaysia memperkuat ekonomi syariah dan bisnis halal di Asia Tenggara agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat menerima kunjungan balasan delegasi Malaysia untuk memperkuat kerja sama kedua negara melalui pendekatan people to people (dari masyarakat untuk masyarakat).

"Kami telah membahas sejumlah peluang kerja sama konkret, mulai dari pengembangan bisnis berbasis ekonomi syariah, pertanian, hingga kerja sama keilmuan, karena Indonesia dan Malaysia ini memiliki kehendak bersama untuk membangun kerja sama di dalam pengembangan bisnis dalam rangka ekonomi syariah dan bisnis halal," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Yahya mengemukakan salah satu agenda yang dibahas adalah kemungkinan penyelenggaraan ekspo halal internasional di Indonesia. PBNU juga menyiapkan platform Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha, sebuah wadah investasi syariah global untuk menampung berbagai inisiatif kerja sama antara NU dan pihak Malaysia.

Menurutnya, NU memiliki kekuatan di akar rumput dengan basis massa besar, yang dapat menjadi penggerak berbagai program strategis pemerintah, terutama di sektor ekonomi masyarakat.

"Kerja sama internasional dengan Malaysia dapat membantu transfer pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan produksi pangan, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga perluasan literasi bisnis internasional bagi masyarakat," paparnya.

Yahya juga mengatakan kerja sama internasional untuk berbagi pengetahuan dan teknologi ini dapat membantu agenda-agenda prioritas nasional agar lebih mudah mencapai target dengan dukungan masyarakat dari tingkat bawah hingga level internasional.

Sementara itu Senator di Dewan Negara Malaysia Mujahid bin Yusof Rawa mengatakan kunjungan delegasi Malaysia ke Jakarta menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam membangun kolaborasi ekonomi di kawasan Nusantara dan Asia Pasifik.

Mantan Menteri Agama Malaysia itu menilai kawasan Asia Tenggara memiliki modal stabilitas dan perdamaian yang tinggi sehingga perlu didorong menuju kesejahteraan ekonomi bersama.

"Kita mau mengangkat persatuan dalam kedamaian di dua negara ini menuju prosperity, untuk kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," kata Mujahid.

Kunjungan ini, menurutnya, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang keuangan dan perbankan syariah. Selain itu inisiatif yang menggunakan pendekatan people to people ini akan melengkapi hubungan government to government (antarpemerintah) yang selama ini telah berjalan di kawasan Asia Tenggara.

"Kolaborasi dengan NU dipilih karena organisasi ini memiliki jaringan luas, sejarah panjang, serta basis syariah yang kuat. Selain itu NU bisa menjadi akses kepada masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia," ucap Mujahid.

Ke depan, kerja sama serupa juga akan diperluas ke Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, serta negara Asia lainnya, untuk memperkuat posisi Nusantara sebagai kekuatan ekonomi baru dunia berbasis ekonomi syariah dan halal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggencarkan sertifikasi produk halal. Sosok di balik itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah Ahmad Haikal Hasan, yang dipercaya oleh Presiden Prabowo memimpin lembaga tersebut.
Belum lama ini, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu berkesempatan menjamu Tim Bisnis Indonesia di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya:
Apa Anda punya bayangan tiba-tiba diberi kepercayaan untuk mengepalai badan halal?
Tidak ada. Tapi beberapa bulan sebelumnya sempat berbicara sebentar [dengan Presiden] bagaimana potensinya yang terabaikan. Sebenarnya bisa menjadi bahan pemasukan [penerimaan] yang sangat besar bagi negara. Selama ini tidak. Selama ini mengandalkan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] untuk operasionalnya. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak lagi, karena saya melihat satu peluang yang sangat besar di halal di mana itu belum pernah kita sentuh dan itu akan kita berusaha mengambil.
Sewaktu Presiden Prabowo menunjuk Anda sebagai Kepala BPJPH, apa yang terlintas di benak tentang produk halal?
Perlawanan. Banyak pengusaha yang selama ini tidak ingin direpotkan dengan urusan ini. Tetapi di balik itu ada satu ketulusan. Doa yang tidak pernah saya lupakan pagi, siang, sore, malam, lima waktu. Ya Allah jadikan aku berguna untuk orang banyak dan itu terkabul ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan. Inilah waktunya melindungi segenap bangsa Indonesia. Melalui sertifikasi halal, kita ingin betul-betul melindungi masyarakat jadi nyaman, tenang, tidak ada keraguan sekaligus kita memproteksi pengusaha-pengusaha kalau ada yang nakal, yang berbeda antara kandungan dengan aslinya.
Per tanggal 18 Oktober 2026, sudah harus semuanya tersertifikasi halal. Berarti tinggal berapa bulan lagi. Produk yang harus halal adalah makanan, minuman, obat termasuk suplemen, vitamin, kosmetik termasuk gincu, bedak, termasuk dalamnya sabun, sampo, odol, dan lain sebagainya harus halal. Bahkan yang bukan untuk dimakan seperti tekstil itu harus tersertifikasi halal. Halal bukan cuma kerjaan stempel tapi ada proses yang detail sampai ekspor dan impor pun kita urus semua. Kita audit semua untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Selama 2 tahun menjabat sebagai Kepala BPJPH, hal apa saja yang sudah Anda lakukan?
Saya mau mengurutkan menjadi empat. Pertama, regulasi di mana regulasi kita masih berpihak kepada yang besar, tidak berpihak kepada yang kecil. Maka itu yang kami lakukan memperbaiki regulasi halal melalui Peraturan Kepala Badan [Perkaban] 146 yang saya keluarkan. Dari aturan tersebut, warteg [warung makan Tegal] itu bisa memperoleh sertifikat halal. Sebelumnya tidak bisa. Presiden berpesan berpihaklah pada rakyat. Kalau ternyata ada undang-undang yang menghambat, undang-undangnya diubah.

Begitu saya masuk pertama kali saya lihat mesti dibereskan. Halal tidak satu lembaga saja. Butuh keterlibatan kementerian dan lembaga lain. Misalnya, bicara industri halal, melibatkan Kemenperin, perdagangan ada Kemendag, lalu pariwisata ada di Kemenpar. Jadi setelah regulasi diperbaiki, kita kolaborasi. Ada sembilan kementerian dan lembaga yang terkait halal. Makanya kita lakukan kolaborasi. Itu urutan yang kedua.
Ketiga sosialisasi. Sebelumnya penekanannya seperti ini. Kalau tidak halal pasti masuk neraka. Kok jadi mengerikan? Harusnya kita ajarkan prosesnya yang comply. Kriteria-kriteria di WHO itu comply dengan kita. Jadi dalam sosialisasi kami ubah cara pandangnya. Halal ini double clean. Halal is modern civilization. Halal is prosperity of life, halal is transparency, traceability, and trustability. Jadi kita terjemahkan halal dengan bahasa yang sangat universal, sehingga diterima oleh semua orang. Pijakannya tetap agamis, berdasarkan Quran dan hadits. Ini hanya soal strategi.
Keempat adalah digitalisasi. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada digitalisasi, tidak bisa kita capai satu hari terbit 10.000 sertifikat halal. Jumlah itu sudah kita capai. Hari-hari ini rata-rata 7.000—8.000 sertifikat kita terbitkan setiap harinya. Semua itu tergantung dari antusiasme pengusaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang belum halal daftar buruan. Kenapa? Anda bakal ditinggalkan. Trust me, it's work. Jadi pada pengusaha yang baik hati, tolonglah Anda kalau tidak halal, [produknya] akan ditinggalkan.
Apakah ada kesan wajib halal itu mahal?
Dulu iya. Uncontrollable. Sekarang tidak bisa. Sekarang ini yang UMKM, sertifikasinya gratis dari presiden. Kalau pengusaha kecil Rp230.000. Pengusaha kecil agar besar, yang setengah-setengah Rp500.000. Pengusaha yang sudah besar Rp5 juta dan yang paling maksimum sudah kelas level atas Rp12,5 juta. Enggak mahal, seumur hidup lagi. Yang harus diwaspadai itu adalah pungli [pungutan liar].
Kesan wajib halal mahal itu sudah terbantahkan. Apakah ada kesan wajib halal itu rumit?
Dulu mungkin iya ribet. Sekarang saya jamin 1x24 jam keluar sertifikat halal. Kalau dan hanya kalau satu, data itu lengkap. Kita full digitalisasi. Tidak ada transaksi layanan manual.
Terakhir, apa yang Anda harapkan dari terbangunnya ekosistem halal ini?
Satu pengusaha, silakan daftarkan produk Anda. Bagi yang sudah memiliki sertifikat halal, iklankan. Orang tidak tahu kalau Anda sudah tersertifikasi halal. Bagi konsumen ya, tidak perlu membeli kalau belum ada logo halalnya. (*)

IDXChannel - Forum bisnis B57+ Asia Pacific Regional Chapter siap ekspansi jaringan ekonomi halal ke negara-negara ASEAN hingga Australia dan Selandia Baru sebagai pasar strategis baru.

Ketua Umum B57+ Asia Pacific Regional Chapter, Arsjad Rasjid mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan ekonomi halal tidak hanya di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi juga ke negara non-OKI yang dinilai memiliki potensi besar dalam pertumbuhan industri halal global.

Menurutnya di tengah ketidakpastian global, dibutuhkan platform yang mampu menjembatani kepentingan bisnis lintas negara dan membangun kepercayaan pasar. Salah satu sektor yang dinilai paling siap untuk dikembangkan adalah ekonomi halal.

"Pasar halal memiliki potensi yang sangat besar dan terus berkembang, bahkan melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Karena itu, kami mendorong perluasan jaringan ke kawasan Asia Pasifik, termasuk negara-negara ASEAN hingga Australia," ujar Arsjad dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, ekspansi ini akan diwujudkan melalui pembentukan perwakilan B57+ di sejumlah negara, termasuk Vietnam, serta penguatan konektivitas bisnis yang konkret antara pelaku usaha lintas kawasan.

Arsjad mengatakan, ekonomi halal sendiri kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem luas yang mencakup keuangan syariah, fesyen, kosmetik, hingga gaya hidup halal. Nilai ekonomi halal global bahkan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kehadiran B57+ menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi lintas negara berbasis nilai-nilai Islam. Ia optimistis platform ini mampu menjawab tantangan global melalui pendekatan kolaboratif.

"Ekonomi halal saat ini telah menjadi arus utama dan berpotensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama," kata Nasaruddin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal B57+ Indonesia Eka Sastra menegaskan bahwa ekspansi ke kawasan Asia Pasifik membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional.

"Harapan kita, Kadin ini adalah organisasi bisnis, kita ingin mendorong ekonomi halal kontribusi terhadap GDP dunia meningkat, dan kita ingin, karena Indonesia jumlah populasi terbesar musim di dunia, harusnya Indonesia menjadi motor produktifitas produk halal di dunia," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)