Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah ancang-ancang membangun sebanyak 36.000 hunian tetap (Huntap) untuk warga korban bencana Sumatra. Setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan pembangunan Rp60 juta.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara saat ini masuk ke dalam tahap transisi dari status darurat ke pemulihan. Berakhirnya status darurat yakni pada 30 Maret 2026. Kemudian, pada 1 April 2026 telah masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi.

"Nah dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Akan tetapi, masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan Huntap, makanya walaupun masih tahap transisi belum masuk rehabilitasi rekonstruksi kita sudah membangunkan hunian tetap," kata Suharyanto di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan untuk pembangunan Huntap, anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BNPB sebenarnya baru sampai tahap stimulan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang. Akan tetapi, pembangunan rumah untuk warga terdampak yang masuk kategori rusak berat pun sudah mulai dibangun.

Adapun, dia menjelaskan bahwa saat ini BNPB terus berupaya melengkapi, memvalidasi, serta menyempurnakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya pembangunan Huntap. Rencananya terdapat 36.000 Huntap yang akan dibangun.

Masing-masing rumah yang masuk kategori rusak berat akan mendapatkan dana sebesar Rp60 juta.

Suharyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat melalui skema in-situ oleh masyarakat atau penyedia maupun relokasi ex-situ, dengan koordinasi dan pengendalian oleh BNPB.

BNPB pun menurutnya akan memberikan petunjuk teknis sehingga rumah yang dibangun merupakan rumah yang layak dan bisa tahan atau digunakan oleh para penyintas dengan kehidupan yang lebih baik.

"Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, misal itu harus menggunakan besi beton jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan," kata Suharyanto.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terdapat sebanyak 75.065 keluarga yang rumahnya rusak imbas bencana banjir dan longsor tahun lalu.

Kemudian, dari 75.065 keluarga itu, sebanyak 20.440 keluarga rumahnya mengalami rusak berat, termasuk hanyut atau hilang. Sebanyak 33.169 keluarga rumahnya rusak ringan dan 16.068 keluarga rumahnya rusak sedang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti kabar mengenai TNI yang harus menggunakan anggaran swadaya dalam memobilisasi alat berat untuk penanganan bencana di Sumatera. Padahal, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam APBN 2025 untuk merespons kondisi darurat tersebut.

Said mengungkapkan bahwa masih terdapat alokasi dana siap pakai (on call) sekitar Rp500 miliar dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang bisa diperuntukkan bagi penanganan bencana di Sumatera.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merumuskan kebijakan pencairan anggaran yang cepat namun tetap pruden, agar TNI tidak perlu menanggung beban operasional secara mandiri.

"Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Said menilai bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejatinya dapat memberikan respons dukungan fiskal yang cepat. Syaratnya, BNPB harus lebih gesit mengoordinasikan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat (AD) dalam memobilisasi dan membangun jembatan bailey.

Sebagai informasi, jembatan bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang krusial untuk membuka akses di kawasan terisolasi. Menurut Said, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi alat ini sebenarnya tidak terlalu besar dan sangat mungkin dieksekusi cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan optimal.

"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat, jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit," tegasnya.

Menjelang tutup buku tahun anggaran 2025, Said juga mengingatkan pemerintah mengenai opsi pembiayaan lain. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Menurutnya, jika dibutuhkan maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah melalui payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan bencana di Sumatera.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan," pungkas Said.

Purbaya Siap Bayar 'Utang' Jembatan TNI

Sebelumnya Purbaya menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan anggaran penggantian biaya operasional TNI, termasuk pembangunan jembatan bailey di lokasi bencana Sumatera, asalkan BNPB segera mengajukan permohonan resmi.

Purbaya mengungkapkan, sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun anggaran 2025 masih tersedia sebesar Rp1,51 triliun. Dia meminta BNPB bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu satu hari sebelum tutup buku tahun ini agar anggaran tersebut tidak hangus atau menjadi pengurang di tahun depan.

"Kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, karena anggarannya beda lagi," ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana dengan pimpinan DPR di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan mekanisme pencairan anggaran penanggulangan bencana menerapkan sistem satu pintu melalui BNPB untuk memudahkan verifikasi dan menghindari tumpang tindih.