REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta membenahi tata kelola dan manajemen program agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai persoalan utama MBG bukan semata pada sosok pimpinan lembaga, melainkan pola pengelolaan program yang selama ini dinilai belum efisien. "Pencopotan Dadan Hindayana dan penggantian dengan Nanik Suryati Dayang tidak akan menyelesaikan masalah MBG jika pola manajemennya tetap sama," kata Noval kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, selama ini BGN belum menjalankan prinsip efisiensi biaya dan efektivitas anggaran secara optimal. Akibatnya, sebagian anggaran dinilai tidak langsung mendukung tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.

Noval mencontohkan sejumlah pengeluaran yang sempat menuai sorotan, mulai dari penggunaan jasa penyelenggara acara, pengadaan kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia juga menyinggung pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terlalu besar.

Karena itu, Noval mendorong pimpinan baru BGN melakukan perombakan tata kelola secara menyeluruh. Menurut dia, setiap kegiatan yang tidak memberi nilai tambah bagi pelaksanaan program perlu dievaluasi agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien.

"Anggaran MBG merupakan uang rakyat sehingga harus disalurkan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per 2 Juni 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam.

Posisi Dadan selanjutnya diisi oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut menyasar siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) di tengah tingginya beban kasus di Indonesia. Berbagai langkah strategis kini dijalankan secara simultan, mulai dari penguatan skrining hingga pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengintensifkan upaya pengendalian penyakit tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data per 3 Mei 2026, capaian program TBC nasional menunjukkan penemuan lebih dari 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sementara keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.

Qodari mengakui capaian tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penemuan kasus. Meski begitu, dia menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja program.

Dalam upaya mempercepat penanganan TBC, pemerintah mengimplementasikan sejumlah strategi utama. Salah satunya adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.

Selain itu, kapasitas deteksi di puskesmas diperkuat melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta pemanfaatan pemeriksaan X-ray yang akan mulai diimplementasikan pada semester II/2026.

Di sisi komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga saat ini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.

“Dari total sekitar 70 ribu desa di Indonesia, saat ini baru sekitar 9 persen yang menjadi desa siaga TBC, sementara targetnya adalah 30 persen,” jelas Qodari.

Program lain yang juga diperkuat adalah tracing atau pelacakan kontak pasien TBC yang kini terintegrasi dengan CKG. Program ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sasaran 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026, dan akan diperluas secara bertahap ke tingkat nasional.

Perbaikan rumah hingga koordinasi lintas sektor

Tak hanya dari sisi kesehatan, pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC pada 2026 di wilayah dengan beban kasus tinggi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023.

“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” kata Qodari.

Hingga saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Di tingkat kebijakan, koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui rapat nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP), bersama seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Qodari menekankan bahwa berbagai langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran lebih dari 6.000 desa siaga TBC, misalnya, diharapkan menjadikan penanganan TBC sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab tenaga medis.

Selain itu, perbaikan rumah pasien dinilai mampu memutus rantai penularan dari lingkungan hunian yang tidak sehat. Sementara program tracing terintegrasi dinilai menjadi model deteksi aktif untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani hingga tuntas.

“CKG sekolah dan pengetesan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa setiap upaya penanganan TBC memiliki dampak langsung bagi masa depan masyarakat.

“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” tandas Qodari.

Bisnis.com, SAMARINDA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengirimkan instruksi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh kabupaten/kota, seiring prediksi kekeringan yang berpotensi memicu bencana ekologis pada tahun ini.

Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra menerbitkan surat edaran yang menugaskan BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk memperketat pemantauan kondisi wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana.

Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait kesiapsiagaan pengendalian karhutla 2026.

"Apabila status siaga darurat atau tanggap darurat telah ditetapkan, maka seluruh upaya penanggulangan harus dilakukan secara terkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan BPBD provinsi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Selain penguatan kesiapan teknis, Ronny mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana karhutla jika kondisi memenuhi kriteria atau berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

Tak pelak, antisipasi dini ini menjadi krusial mengingat Kalimantan Selatan kerap menghadapi ancaman karhutla saat musim kemarau tiba.

Selain itu, BPBD kabupaten/kota juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan kondisi wilayah dan potensi kejadian karhutla.

Adapun, dia menuturkan sistem pelaporan ini dirancang untuk mempercepat respons dan pengambilan keputusan strategis di tingkat provinsi.

"Hal ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah penanganan yang cepat dan tepat di tingkat provinsi," pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah prediksi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Langkah ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, mobilisasi sumber daya manusia, hingga penyiapan peralatan penanganan bencana.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi menyatakan seluruh jajaran telah menerima instruksi untuk mempertajam kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat respons cepat terhadap ancaman karhutla yang kerap berulang setiap tahun.

"Memasuki musim kemarau yang diprediksi cukup panjang akibat El Nino, kami diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Dalam upaya mempercepat mobilisasi, posko penanganan karhutla akan dipusatkan di kantor baru Dinas Sosial yang berlokasi di Banjarbaru.

Achmadi menyebutkan pemusatan posko ini dinilai strategis untuk mempercepat koordinasi operasional dan distribusi logistik ke wilayah terdampak.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan dukungan logistik, peralatan pemadaman, serta kesiapan personel lapangan sebagai bentuk mitigasi dini.

Kendati demikian, belum ada rincian spesifik mengenai jumlah personel yang disiagakan maupun jenis peralatan yang telah dialokasikan.

"Kami siapkan kekuatan penuh, baik peralatan maupun kendaraan operasional kebencanaan. Posko juga akan berada di kantor baru sehingga memudahkan mobilisasi dan mempercepat respons di lapangan," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang masuk dalam kategori rawan karhutla meliputi Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

Adapun, dia menuturkan cuaca kering berkepanjangan menjadi faktor pemicu utama yang meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran.

"Untuk pemetaan detail memang menjadi kewenangan BPBD, namun kami tetap mengacu pada pengalaman sebelumnya dan siap mendukung penuh dalam penanganan di lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan oleh Utusan Perdagangan Amerika Serikat (AS) usai pembatalan kebijakan tarif resiprokal.

Untuk diketahui, pemerintah AS meluncurkan penyelidikan berbasis Undang-Undang (UU) Perdagangan Tahun 1974 terkait dengan kapasitas berlebih (excess capacity) dan produksi struktural pada sektor manufaktur, sekaligus mengenai praktik kerja paksa. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target penyelidikan.

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi sejak awal bahwa proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan kami persiapkan dengan baik," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dikutip melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Menurut Haryo, sejatinya kedua isu yang menjadi basis investigasi AS terhadap sejumlah negara itu sudah dibahas dengan Indonesia pada perjanjian perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Februari 2026 lalu.

Dengan demikian, lanjut Haryo, hal terpenting yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut.

Di sisi lain, Kemenko Perekonomian bersama instansi pemerintah dan asosiasi terkait lainnya sudah melakukan konsolidasi agar semua masukan yang disampaikan untuk proses investigasi sudah selaras.

Kemudian, konsolidasi ditujukan agar bisa mendukung argumentasi bahwa kondisi di Indonesia tidak seperti yang disangkakan terhadap beberapa negara.

"Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kami harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kami memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Haryo memaparkan bahwa tim koordinasi tersebut merupakan tim lintas instansi yang mempersiapkan argumentasi atau bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, dan data.

Pembuktian tersebut untuk menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengatur tentang praktik antidumping, countervailing, dan tenaga kerja paksa.

Kemudian, pembuktian bahwa kapasitas produksi sektor manufaktur Indonesia telah mematuhi aturan perdagangan internasional, larangan tenaga kerja paksa, serta adanya tindakan hukum terhadap praktik pelanggaran yang mungkin terjadi.

"Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing," pungkas Haryo.

Sebagai informasi, penyelidikan yang dilakukan oleh AS merupakan langkah lanjutan setelah Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagangnya.

Selain itu, Presiden Trump juga mengenakan tarif global ke seluruh negara secara sama rata. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah bernegosiasi dan menghasilkan ART.

Pada perjanjian dagang yang diteken bulan lalu, pemerintah AS sepakat memberlakukan tarif impor 19% atau lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yakni 32% kepada barang-barang dari Indonesia. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli seperti sawit, kakao dan kopi serta produk manufaktur seperti tekstil.

Di sisi lain, ART itu menyepakati tarif impor 0% untuk barang-barang dari AS. Pemerintah Indonesia juga menyepakati pembelian sejumlah barang-barang dari AS mulai dari produk pertanian hingga pesawat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meningkatkan kesiagaan di sejumlah simpul transportasi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah menginstruksikan penguatan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor guna memastikan keselamatan dan kelancaran layanan transportasi di seluruh moda.

“Seluruh unit teknis di tingkat pusat dan daerah diminta meningkatkan kewaspadaan, melakukan pemantauan intensif pada titik-titik rawan banjir dan longsor, serta menyiagakan sumber daya manusia dan peralatan pendukung untuk respons cepat apabila terjadi gangguan operasional,” ujar Dudy di sela kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prospek cuaca mingguan periode Selasa (27/1/2026) hingga Senin (2/2/2026), hujan lebat hingga ekstrem berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua Pegunungan. Dudy menegaskan keselamatan perjalanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Upaya ini mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, laut, penyeberangan, hingga transportasi udara serta akses menuju bandara. Menurutnya, penyesuaian operasional transportasi mulai dari pengaturan lalu lintas, pembatasan kecepatan, penundaan perjalanan, hingga penghentian sementara layanan dapat dilakukan apabila kondisi cuaca dinilai berisiko terhadap keselamatan.

“Keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dalam situasi cuaca ekstrem seperti ini, kami memilih untuk lebih berhati-hati demi melindungi masyarakat,” kata Dudy.

Untuk antisipasi di sektor jalan tol, lanjut Dudy, Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), operator jalan tol, Kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta pengelolaan lalu lintas. Sementara itu, di sektor perkeretaapian, patroli dan inspeksi jalur rel terus ditingkatkan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan longsor, disertai kesiapan penanganan cepat dan penerapan pembatasan operasional demi keselamatan perjalanan kereta api.

Di sektor transportasi laut dan penyeberangan, sambung dia, Kemenhub memperketat pemantauan kondisi cuaca dan gelombang, sejalan dengan peringatan BMKG terkait potensi angin kencang dan hujan lebat di sejumlah perairan. Penyesuaian jadwal pelayaran hingga penundaan keberangkatan dilakukan apabila kondisi cuaca belum memenuhi standar keselamatan.

“Adapun pada sektor transportasi udara, kesiapan operasional bandara beserta akses menuju bandara terus dipastikan melalui koordinasi dengan penyelenggara penerbangan dan layanan navigasi udara, guna menyesuaikan jadwal penerbangan dengan perkembangan cuaca terkini,” lanjut Dudy.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dalam merencanakan dan melakukan perjalanan. Dudy berharap masyarakat aktif memantau informasi prakiraan cuaca serta peringatan dini dari BMKG dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca belum memungkinkan. Perubahan jadwal atau penundaan perjalanan merupakan bentuk perlindungan keselamatan bersama. Mari kita saling menjaga demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna transportasi,” ucap Dudy.

Kemenhub akan terus melakukan pemantauan secara intensif serta memperkuat sinergi dengan BMKG, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi. Dudy menyebut langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem transportasi nasional tetap aman, andal, dan responsif terhadap dinamika cuaca, sekaligus memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi masyarakat pengguna jasa transportasi di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti kabar mengenai TNI yang harus menggunakan anggaran swadaya dalam memobilisasi alat berat untuk penanganan bencana di Sumatera. Padahal, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam APBN 2025 untuk merespons kondisi darurat tersebut.

Said mengungkapkan bahwa masih terdapat alokasi dana siap pakai (on call) sekitar Rp500 miliar dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang bisa diperuntukkan bagi penanganan bencana di Sumatera.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merumuskan kebijakan pencairan anggaran yang cepat namun tetap pruden, agar TNI tidak perlu menanggung beban operasional secara mandiri.

"Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Said menilai bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejatinya dapat memberikan respons dukungan fiskal yang cepat. Syaratnya, BNPB harus lebih gesit mengoordinasikan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat (AD) dalam memobilisasi dan membangun jembatan bailey.

Sebagai informasi, jembatan bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang krusial untuk membuka akses di kawasan terisolasi. Menurut Said, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi alat ini sebenarnya tidak terlalu besar dan sangat mungkin dieksekusi cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan optimal.

"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat, jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit," tegasnya.

Menjelang tutup buku tahun anggaran 2025, Said juga mengingatkan pemerintah mengenai opsi pembiayaan lain. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Menurutnya, jika dibutuhkan maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah melalui payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan bencana di Sumatera.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan," pungkas Said.

Purbaya Siap Bayar 'Utang' Jembatan TNI

Sebelumnya Purbaya menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan anggaran penggantian biaya operasional TNI, termasuk pembangunan jembatan bailey di lokasi bencana Sumatera, asalkan BNPB segera mengajukan permohonan resmi.

Purbaya mengungkapkan, sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun anggaran 2025 masih tersedia sebesar Rp1,51 triliun. Dia meminta BNPB bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu satu hari sebelum tutup buku tahun ini agar anggaran tersebut tidak hangus atau menjadi pengurang di tahun depan.

"Kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, karena anggarannya beda lagi," ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana dengan pimpinan DPR di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan mekanisme pencairan anggaran penanggulangan bencana menerapkan sistem satu pintu melalui BNPB untuk memudahkan verifikasi dan menghindari tumpang tindih.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dasco menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi DPR RI tersebut digelar secara khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor setelah fase tanggap darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.

“Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN agar langkah pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

Menurut Dasco, hasil rapat koordinasi ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden ke Aceh diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pascabencana, termasuk memastikan perencanaan anggaran berjalan optimal.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa mulai hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya

Dalam rapat tersebut, DPR RI juga meminta kehadiran Gubernur Aceh beserta para bupati dari daerah yang terdampak paling parah. Dasco menilai, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting untuk menuntaskan berbagai persoalan di lapangan yang selama ini hanya dibahas melalui pesan singkat atau telepon.

“Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan, untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dudy menyampaikan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu serta tepat waktu.

“Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat, pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang. Untuk itu, pemerintah membentuk Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, serta koordinasi transportasi nasional selama periode tersebut,” ujar Dudy.

Pergerakan pada masa Nataru tersebut, selain dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan ke kampung halaman, juga dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi, berwisata, dan beristirahat. Kondisi ini secara alami mendorong lonjakan pergerakan orang dan barang di seluruh moda transportasi.

Dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025–2026, Dudy menegaskan empat fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, keamanan dan keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Seluruh jajaran wajib melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun fatalitas.

Kedua, sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dan tindakan di lapangan berjalan selaras dan saling mendukung.

Ketiga, perhatian terhadap detail menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Nataru. Setiap aspek operasional, sekecil apa pun, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara cermat.

“Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario serta langkah respons yang cepat dan tepat,” lanjut Dudy.

Dengan berpegang pada empat fokus tersebut, Dudy berharap penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali. Selain itu, ia juga turun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dan memantau jalannya Angkutan Nataru 2025–2026, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah simpul transportasi di berbagai wilayah, antara lain Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Saya berdialog langsung dengan para kepala daerah guna memastikan kesiapan daerah serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah,” sambung Dudy.

Dudy optimistis, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, pergerakan masyarakat selama periode ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Menurut dia, keselamatan dan kelancaran transportasi bukan sekadar menunggu kondisi, melainkan hasil dari perencanaan matang, pengawasan konsisten, serta koordinasi yang disiplin dan berkesinambungan.

Posko Nataru dibuka selama 24 jam dan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Selain Kementerian Perhubungan, instansi lain yang mengisi posko antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KCIC, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia, Senkom Mitra Polri, RAPI, dan ORARI.