Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah ancang-ancang membangun sebanyak 36.000 hunian tetap (Huntap) untuk warga korban bencana Sumatra. Setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan pembangunan Rp60 juta.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara saat ini masuk ke dalam tahap transisi dari status darurat ke pemulihan. Berakhirnya status darurat yakni pada 30 Maret 2026. Kemudian, pada 1 April 2026 telah masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi.

"Nah dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Akan tetapi, masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan Huntap, makanya walaupun masih tahap transisi belum masuk rehabilitasi rekonstruksi kita sudah membangunkan hunian tetap," kata Suharyanto di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan untuk pembangunan Huntap, anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BNPB sebenarnya baru sampai tahap stimulan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang. Akan tetapi, pembangunan rumah untuk warga terdampak yang masuk kategori rusak berat pun sudah mulai dibangun.

Adapun, dia menjelaskan bahwa saat ini BNPB terus berupaya melengkapi, memvalidasi, serta menyempurnakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya pembangunan Huntap. Rencananya terdapat 36.000 Huntap yang akan dibangun.

Masing-masing rumah yang masuk kategori rusak berat akan mendapatkan dana sebesar Rp60 juta.

Suharyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat melalui skema in-situ oleh masyarakat atau penyedia maupun relokasi ex-situ, dengan koordinasi dan pengendalian oleh BNPB.

BNPB pun menurutnya akan memberikan petunjuk teknis sehingga rumah yang dibangun merupakan rumah yang layak dan bisa tahan atau digunakan oleh para penyintas dengan kehidupan yang lebih baik.

"Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, misal itu harus menggunakan besi beton jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan," kata Suharyanto.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terdapat sebanyak 75.065 keluarga yang rumahnya rusak imbas bencana banjir dan longsor tahun lalu.

Kemudian, dari 75.065 keluarga itu, sebanyak 20.440 keluarga rumahnya mengalami rusak berat, termasuk hanyut atau hilang. Sebanyak 33.169 keluarga rumahnya rusak ringan dan 16.068 keluarga rumahnya rusak sedang.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) resmi dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.

Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen R3P tersebut pada 3 Februari 2026 setelah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. Saat ini BNPB tengah melakukan verifikasi dokumen sebelum melanjutkan verifikasi faktual ke lapangan dan meneruskannya kepada Bappenas RI.

“Dari dokumen R3P yang telah kita sampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp. 153,3 Triliun,” ujar Muhammad MTA selaku Juru Bicara Pemerintah Aceh pada media, Minggu (8/2/2026).

Penyusunan dokumen R3P ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (2/1/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.

“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” kata M Nasir dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

M Nasir menekankan seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen tersebut, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Ia juga menyebut Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, melihat kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Jarwansah juga menegaskan seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk dalam dokumen R3P, karena setelah ditetapkan secara nasional tidak ada lagi ruang untuk penambahan data.

“Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi. Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan,” tegasnya.

Dalam dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran Rp153,3 triliun itu terbagi berdasarkan rekapitulasi kewenangan. Kewenangan K/L (pusat) mencapai Rp41,8 triliun, kewenangan Aceh Rp22 triliun, kewenangan kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp29 triliun.

Pemerintah Aceh menyebut berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga disebut selalu berharap seluruh komponen terus bersatu demi Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana.

Saat ini, BNPB masih memverifikasi seluruh dokumen sebelum melakukan verifikasi faktual ke kabupaten/kota. Setelah proses itu selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terarah dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah rumah yang rusak berat di Provinsi Aceh akibat banjir dan tanah longsor mencapai 61.795 unit per Kamis (1/1/2026).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak seluruh masyarakat terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.

“Ada juga yang memilih, mereka tinggal dengan keluarganya, tercatat di kami ada 11.414 orang,” kata Suharyanto saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana bagi masyarakat terdampak yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga. Suharyanto menjelaskan, setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 11.414 orang dengan total nilai mencapai Rp20,55 miliar.

Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih untuk tidak menempati huntara terpusat. Menyikapi hal tersebut, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian secara tersebar di lokasi terdampak.

“Ini pun kami layani, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan dari BNPB dan Danantara, dengan total mencapai 1.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sementara BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.

Dia juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi TNI yang bertugas di lapangan. Menurut Suharyanto, permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan dukungan sebesar Rp26 miliar. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kendala dari sisi pendanaan dan seluruh hak prajurit tetap terpenuhi.

“Tidak ada masalah untuk segi keuangan, dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. Suharyanto menjelaskan, BNPB menggunakan mekanisme bekerja terlebih dahulu di lapangan, kemudian dilakukan audit sebelum pengajuan penggantian anggaran.

“Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak ada dari depan,” lanjutnya.

Dia menegaskan hingga saat ini seluruh proses penanganan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Tetapi, setelah sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah. Mungkin itu yang kami laporkan tambahan terkait dengan hunian sementara,” tutupnya.

Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian sementara dilakukan di tiga provinsi, dengan Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami mulai awal di Aceh Tamiang ini. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” kata Rosan saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Selain unit hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat bertambah 1 orang berdasarkan data terbaru hari ini, Sabtu (27/12/2025) pukul 17.00.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa total korban jiwa mencapai 1.138 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, sedangkan 449.846 orang tercatat mengungsi.

“Per hari ini terdapat kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Secara terperinci, Aceh mencatatkan 511 korban jiwa, sebanyak 31 korban hilang, serta 429.577 pengungsi. Sementara itu, terdapat 365 korban jiwa, enam puluh korban hilang, dan 10.354 pengungsi di Sumatra Utara.

Berikutnya, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa, sebanyak 72 korban hilang, dan 9.935 orang yang mengungsi. Abdul menyebut bahwa pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, seiring kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman maupun pusat aktivitas warga.

Terkait daerah yang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, BNPB mencatat sebanyak 6 kabupaten/kota di Aceh telah menetapkan status tersebut, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih dalam proses pengesahan surat keputusan (SK).

Sementara itu di Sumatra Utara, wilayah Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses SK transisi. Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara telah terlebih dahulu menetapkan transisi darurat ke pemulihan.

Adapun di Sumatra Barat, transisi darurat ke pemulihan dicatatkan Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Lima Puluh Kota masih dalam proses transisi.

Abdul lantas menyebut bahwa akses jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah pulih. Sementara itu, pemulihan dan pembersihan akses jalan di Aceh disebut berkembang signifikan.

Di koridor lintas timur, BNPB mencatat akses jalan dan jembatan yang terputus telah nihil, seperti Jembatan Krueng Tingkem yang kembali fungsional per hari ini. Demikian pula dengan akses jalan dan jembatan di koridor lintas barat.

Namun demikian, perbaikan jalan dan jembatan masih banyak berlangsung di koridor lintas penghubung serta koridor lintas tengah.

“Ini merupakan progres yang signifikan, tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU, untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional,” ujar Abdul.

Bisnis, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan kekecewaannya pada penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah itu.

Saat rapat gabungan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025), sore, Mualem mengungkapkan kekecewaannya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Saya kecewa dengan BNPB, saat hari pertama banjir, alat [boat] kita percuma saja [ada] tapi tidak boleh pakai. Itu di Aceh Tamiang," katanya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Sabtu (6/12/2025).

Muzakir menceritakan bahwa saat rumah-rumah warga terendam banjir, masyarakat berupaya untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Warga bahkan bertahan hingga lima hari lima malam.

"Orang panggil-panggil minta bantuan [saat bertahan] dari atas atap tapi [petugas] sebeng [berbalik arah] nggak mau ambil orang. coba dicek semua," tegasnya.

Kekecewaan Mualem juga dipicu oleh sikap badan penanggulangan bencana yang tidak mengizinkan boat untuk mengangkat barang. Tindakan ini kata dia menyebabkan kemarahan warga korban bencana.

Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling parah dari banjir dan longsor di Aceh. Selain Provinsi ini, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ikut terdampak bencana alam tersebut.

Sementara itu Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah yang putus diterjang banjir bandang pada Jumat (6/12/2025). Dari udara, ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur, bahkan sebagian rumah warga kini berada di tengah aliran sungai karena sungai yang meluas.

“Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki. Kami juga akan lapor ke Pusat, apa yang perlu kita bantu dari provinsi akan kita dorong secepat mungkin,” kata mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Dia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera mendata kerusakan secara rinci. “Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki,” ujarnya.

349 Orang Meninggal Dunia

Sedikitnya 18 kabupaten kota dan 3.978 gampong atau desa terdampak banjir di Aceh. Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat banjir dan longsor berdampak pada 321.134 KK dan 1,40 juta jiwa.

Dari total tersebut, 349 orang meninggal dunia, 92 orang hilang, 579 orang luka berat dan 2.872 orang luka ringan.

Bencana ini juga menyebabkan 775.346 jiwa mengungsi di 824 titik. Selain itu, 452 titik jembatan atau jalan rusak, 115.288 unit rumah rusak, 56.274 ekor hewan mati, 64.024 hektare sawah dan 12.513 hektare kebun rusak serta 40.328 tambak ikut terkena banjir dan longsor.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (6/12/2025).

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

"Meninggal dunia 883 jiwa," tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Sabtu (6/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

"Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak," dalam data BNPB.

Bisnis.com, JAKARTA - Akses jalan Medan, Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang mulai terbuka. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejumlah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum terus bekerja menyingkirkan timbunan tanah, lumpur, dan puing yang sebelumnya menutup jalur utama tersebut.

Hingga Selasa (2/12/2025), kendaraan roda empat sudah dapat melintas dengan kecepatan terbatas. Pemerintah menargetkan jalur itu dapat dibuka sepenuhnya pada Rabu (3/12/2025). Adapun petugas hari ini fokus menyingkirkan material yang masih menumpuk di sisi jalan.

BNPB juga telah mengerahkan tim pendamping ke seluruh kabupaten/kota terdampak, dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansyah. Pendampingan mencakup distribusi logistik dan peralatan melalui jalur laut maupun udara, pemutakhiran data, penguatan sistem komando, serta kebutuhan operasional lainnya selama fase darurat.

Untuk distribusi jalur laut, bantuan dikirim dari Banda Aceh menuju Langsa dengan waktu tempuh sekitar dua hari. BNPB melaporkan bahwa Logistik untuk Kota Langsa telah tiba di Kantor Dinas Sosial Langsa, sementara bantuan untuk Aceh Tamiang masih dalam perjalanan dan mulai didistribusikan hari ini.

“Hari ini juga, pendistribusian dukungan ini akan mulai dilakukan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Adapun dari jalur udara untuk untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

Bantuan tahap awal meliputi 100 paket makanan siap saji, 100 hygiene kit, 50 paket sembako, 100 selimut, 100 matras, dan 25 set alat kebersihan.

Pembukaan kembali akses utama dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhokseumawe diharapkan mempercepat penanganan darurat. Dengan jalur yang semakin terbuka, distribusi logistik, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta pembersihan material diyakini dapat dilakukan lebih optimal dan menyeluruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

"Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup," katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan - Banda Aceh lumpuh total.

Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

"Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

“Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi," kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.