Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berjalan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"BPH Migas, Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengecekan langsung penyaluran produk solar subsidi dan Pertalite di sejumlah SPBU untuk memastikan bahwa setiap penjualan BBM yang diberi subsidi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan," papar Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto di sela kunjungan, Senin (27/4/2026), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain mengecek penyaluran, menurut Bambang, yang akrab disapa Baher, pengujian kualitas dan kuantitas BBM juga dilakukan guna memastikan produk yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU," ujarnya.

Monitoring ke sejumlah SPBU ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Papua Barat.

Aduan masyarakat ini memerlukan bukti yang otentik agar dapat ditindaklanjuti oleh BPH Migas.

"Sekaligus memberikan sanksi atau punishment jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Kami tidak hanya melihat stok kemudian mengecek kualitas BBM, tetapi juga melihat transaksinya secara data," imbuh Baher.

Baher juga mendorong adanya pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

Di samping itu, salah satu instrumen pengendalian BBM subsidi dan kompensasi juga telah disediakan oleh BPH Migas melalui aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna, seperti petani dan nelayan.

"BPH Migas mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera menjalin kerja sama agar penerbitan surat rekomendasi melalui sistem XStar BPH Migas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menyebut kunjungan tersebut bagian dari fungsi pengawasan DPR, termasuk memantau dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Selain monitoring stok BBM, kita juga mencoba melihat kondisi terkait kenaikan harga BBM, khususnya pada produk yang mengalami kenaikan harga. Kita memantau kondisi di lapangan apakah ini menjadi persoalan atau tidak. Faktanya, ini tidak terlalu signifikan untuk kita yang ada di Tanah Papua, sebab kita tidak banyak menggunakan produk-produk jenis tertentu tersebut," ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi XII DPR Cheroline Chrisye Makalew menambahkan antrean BBM subsidi dan kompensasi yang sempat terjadi di Papua Barat kini sudah tidak lagi terjadi.

Ia pun mengapresiasi sinergi semua pihak untuk menjaga layanan energi di kawasan timur Indonesia.

Selain melakukan monitoring di Teluk Bintuni, BPH Migas juga menghadiri rapat koordinasi dengan Bupati Bintuni Yohanis Manibuy.

Mewakili masyarakat Teluk Bintuni, Yohanis menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPH Migas dan Komisi XII DPR.

Ia berharap kebutuhan BBM bagi masyarakat Papua Barat senantiasa terpenuhi, serta meminimalisir terjadinya antrean di SPBU.

"Terima kasih kepada Anggota Komite BPH Migas yang telah datang dan melakukan monitoring penyaluran BBM. Harapan besar kami dengan kunjungan ini adalah mudah-mudahan aspirasi kami dapat terwujud," sebut Yohanis.

Sehari sebelumnya, Minggu (26/4/2026), BPH Migas, Komisi XII DPR, dan Pertamina Patra Niaga juga melakukan monitoring penyediaan dan penyaluran BBM di Kota Manokwari, Papua Barat.

Turut hadir dalam kegiatan pemantauan ini, Sales Area Manager Retail Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga Arif Rohman Khakim dan Sales Branch Manager I Papua Barat PPN Yunus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diyakini memiliki peran penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan, menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Harya saat melakukan pengawasan ke sejumlah SPBU di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta pada 23-24 April 2026, mengingatkan pengelola SPBU harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pelanggaran.

Ia menyampaikan pengawasan akan terus dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

"Kami mengingatkan kembali kepada pengelola SPBU untuk lebih hati-hati, karena memang ada gap (selisih) harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi yang lumayan tinggi. Ada potensi untuk penyalahgunaan," ujar dia.

Ia menyebutkan salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelansiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

Menurut dia, praktik ini sangat merugikan karena mengganggu kelancaran distribusi BBM subsidi bagi konsumen yang berhak.

Ia juga mengaku menemukan modus penyalahgunaan, yakni satu kendaraan menggunakan beberapa barcode berbeda untuk mengisi BBM subsidi. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti, termasuk dengan pemblokiran barcode apabila terbukti disalahgunakan.

“Kendaraan-kendaraan yang terindikasi melakukan pelansiran perlu dipetakan dan dilaporkan, baik kepada Pertamina Patra Niaga setempat maupun BPH Migas. Indikasi awal biasanya terlihat dari kendaraan yang hampir setiap hari melakukan pengisian BBM,” ujar dia.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menambahkan pengawasan langsung ke lapangan merupakan instrumen penting dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

"Kami terus memasifkan imbauan kepada pengelola SPBU agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi," katanya melanjutkan.

Fathul menekankan pentingnya sinergi antara BPH Migas, badan usaha, dan pengelola SPBU untuk menutup celah penyalahgunaan yang terus berkembang, termasuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat.

"Apabila di lapangan ditemukan dugaan penyalahgunaan, dapat segera dilaporkan melalui helpdesk BPH Migas untuk ditindaklanjuti,” ujar dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kolaborasi lintas instansi merupakan kunci program BBM subsidi tepat sasaran berjalan dengan optimal.

"Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Mars Ega mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

"Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan," kata Mars Ega.

Melalui penguatan kolaborasi itu, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga bersama Korlantas Polri dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data dan sistem pengawasan, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas, dan Korlantas menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4).

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merasakan manfaat penggunaan jaringan gas (jargas) bumi yang lebih hemat dan aman, dengan biaya lebih rendah dibanding elpiji serta mendukung kelancaran aktivitas rumah tangga dan usaha.

Sugeng, salah satu pelanggan rumah tangga jargas di Sidoarjo, mengaku pengeluarannya kini jauh lebih hemat dibandingkan saat masih menggunakan elpiji untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumahnya.

"Pemakaian jargas selama sebulan rata-rata hanya habis sekitar 70 sampai 90 ribu rupiah. Ini jauh lebih hemat dibandingkan saat masih pakai elpiji yang bisa habis sekitar 120 ribu rupiah (per bulan)," kata Sugeng saat berbincang dengan Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono dan Hasbi Anshory di Sidoarjo, sebagaimana keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Manfaat hadirnya jargas di Kabupaten Sidoarjo kian dirasakan oleh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha.

Penggunaan energi rendah emisi itu mampu menekan biaya sekaligus memberikan rasa aman dalam penggunaan sehari-hari.

Dalam monitoring lapangan yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pelanggan kategori rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK) mengaku merasakan efisiensi biaya yang dikeluarkan setiap bulannya.

Cerita serupa juga disampaikan Dewi, pelaku usaha katering kategori pelanggan kecil.

Ia menilai jargas tak hanya efisien, tetapi juga lebih aman digunakan untuk menunjang aktivitas usahanya.

"Pemanfaatan jargas ini jauh lebih aman untuk kami pengguna gas UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) katering," kata Dewi.

Dewi mengungkapkan penggunaan jargas lebih praktis karena tidak perlu lagi mengganti tabung saat elpiji habis, sehingga operasional usaha dapat berjalan lebih lancar tanpa gangguan.

Arief Wardono menjelaskan salah satu tugas BPH Migas adalah menetapkan harga jual jargas kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring lapangan diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan optimal.

"Program unggulan pemerintah ini menjamin keamanan, ketersediaan, serta kemudahan penggunaan, sehingga kami melihat minat masyarakat untuk memasang jargas terus meningkat," terangnya.

Arief pun berharap optimalisasi pemanfaatan gas bumi melalui jargas dapat memperluas akses dan pemerataan energi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap elpiji.

"Pemerintah terus menambah jangkauan jargas, agar proses konversi dari elpiji ke jaringan gas bumi dapat berjalan lebih cepat," tuturnya.

Sementara, Hasbi Anshory menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelancaran pemanfaatan jargas, termasuk melaporkan apabila terdapat kendala yang ditemui.

"Keuntungan menggunakan jargas adalah sistemnya yang terkontrol dan petugas selalu melakukan monitoring di lapangan agar setiap rumah tangga dan pelaku usaha merasa aman saat menggunakan energi ini," ucapnya.

Hasbi menegaskan keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama dalam implementasi program jargas.

"Pengawasan yang ketat menjadi kunci agar distribusi gas tetap stabil dan dapat diandalkan oleh masyarakat," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Manager Infrastructure & Operations City Gas PT Pertagas Niaga Dwi Wahyono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya,” kata Bambang usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasokan BBM maupun LPG secara umum dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

“Proses suplai daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah, dan termasuk juga LPG,” ujarnya.

Di sisi hilir, BPH Migas melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data BPH Migas, ketahanan stok BBM jenis Pertalite tercatat sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari. Sementara itu, untuk jenis solar, ketahanan stok sekitar 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 64,5 hari, serta avtur sebesar 28,1 hari.

Meski demikian, Komisi XII menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Kami mendorong sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ada efek jera yang dapat diberikan kepada para penyeleweng,” tegas Bambang.

Dalam rapat dengan DPR, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan operasional pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tetap tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Ia menyebut BPH Migas juga tengah melakukan pengawasan lapangan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Bitung, Lhokseumawe, Jember dan Banyuwangi.

Salah satu temuan berupa satu truk yang diduga melakukan pengisian atau pengambilan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan di salah satu SPBU dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga melakukan tangkap tangan, itu adanya potensi penyalahgunaan. Jadi satu truk yang mengambil BBM di SPBU (secara tidak sesuai ketentuan) dan sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menambahkan tindakan juga dilakukan terhadap SPBU yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk penghentian penyaluran sebagai bentuk sanksi.

"SPBU tersebut kita tidak izinkan untuk menyalurkan BBM subsidi maupun kompensasi negara,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR serta pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi dan tidak melakukan penyalahgunaan di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia merinci penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Ia menambahkan penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wahyudi menyebut ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Wahyudi mengatakan pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

rangkaian kegiatan Posko Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 telah berhasil kita lalui dengan aman, lancar dan terkendali

Jakarta (ANTARA) - Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H/2026 berhasil menjaga pasokan energi selama periode Lebaran di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak menentu.

"Kami bersyukur, di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak menentu, rangkaian kegiatan Posko Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 telah berhasil kita lalui dengan aman, lancar dan terkendali," ujar Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan dalam penutupan Posko Nasional ESDM di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta, Selasa.

Yudhiawan menyampaikan bahwa sepanjang Periode RAFI lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot terjun langsung ke berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas bumi, pasokan listrik, serta kesiapan mitigasi bencana geologi, di mana keseluruhannya berjalan baik.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode RAFI 2026 Erika Retnowati menyampaikan bahwa Posko dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Posko sejak periode persiapan, pembukaan, pelaksanaan, hingga penutupan.

Erika juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah bersama dengan Pemerintah, menjaga suasana kondusif selama Bulan Ramadhan hingga setelah Hari Raya Idul Fitri.

Secara rinci Erika memaparkan bahwa kondisi ketahanan Stok BBM dilaporkan aman, baik untuk jenis Gasoline, Gasoil, Kerosene, maupun Avtur, dengan Ketahanan Stok berhasil terjaga rata-rata di atas 20 hari.

Adapun peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko dibandingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis Gasoline dengan kenaikan sebesar 15 persen, sedangkan Gasoil turun sebesar 18 persen. Adapun avtur naik sebesar 7,2 persen dibanding penyaluran normal.

Selama periode Posko RAFI 2026, penyaluran LPG juga dilaporkan berjalan aman. Seluruh agen serta pangkalan beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan gas masyarakat, termasuk Agen dan Pangkalan Siaga 24 yang beroperasi di daerah khusus dengan permintaan tinggi.

"Ketahanan stok LPG Nasional rata-rata selama periode posko adalah 11,6 hari. Penyaluran rata-rata LPG pada periode posko ini adalah 34.206 MT atau mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dari rata-rata normal," ujarnya.

Kondisi yang sama terjadi di sektor gas bumi, di mana dilaporkan tidak mengalami kendala dan dalam keadaan aman. Sementara untuk sektor ketenagalistrikan, secara umum berada pada kondisi aman. Sebanyak 17 sistem berada pada status normal, yakni tidak pernah terjadi siaga maupun defisit.

Pada sektor geologi, terdapat beberapa kejadian kebencanaan geologi, seperti gempa bumi, gerakan tanah. Tidak terdapat gunung api dengan status Awas, hanya terdapat 2 (dua) gunung api dengan status siaga, yaitu Gn. Merapi dan Gn. Semeru. Seluruh kejadian tersebut tidak berdampak terhadap kondisi pasokan dan distribusi energi.

"Seluruh aktivitas gempa bumi, gunung api, dan gerakan tanah, tidak berdampak terhadap kondisi pasokan maupun kelancaran penyaluran energi, baik di sektor BBM, LPG, gas bumi, maupun ketenagalistrikan," ujar Erika.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi (Pertalite) negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyampaikan bahwa saat ini belum ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, sebab masih menunggu arahan pemerintah.

“Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi (Pertalite) negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya, tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian,” ujar Wahyudi ketika ditemui di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Wahyudi meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu ketetapan yang akan diumumkan oleh pemerintah.

“Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah, nanti kami tunggu komando semuanya, ya,” ucap Wahyudi.

Pertanyaan tersebut menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam SK tersebut, memuat rencana pembatasan pembelian Pertalite, dengan kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, SK tersebut juga mencantumkan pembatasan biosolar dengan kriteria paling banyak 50 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Kemudian, pembatasan biosolar sebanyak 80 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Selanjutnya, pembatasan pembelian biosolar paling banyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau secara langsung optimalisasi layanan jaringan gas (jargas) terhadap pelanggan di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur.

“Kunjungan ini memastikan layanan jargas optimal sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan operator untuk pengembangan ke depan,” kata Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029 Baskara Agung Wibawa di Surabaya, Jumat.

Baskara menuturkan pihaknya sekaligus berupaya menyerap berbagai usulan baik dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) maupun masyarakat termasuk terkait harga dan solusi pengembangan jargas ke depan.

Berdasarkan hasil kunjungannya ke Jawa Timur ini, ia memastikan seluruh pasokan energi baik BBM, gas pipa, maupun listrik dalam kondisi aman tanpa kendala berarti termasuk selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Bahkan, kata dia, pemanfaatan jargas terbukti meningkatkan efisiensi khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yakni salah satunya pada usaha otak-otak bandeng.

Baskara pun mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Patra Niaga, PGN, Gagas, Pertagas, dan Pertagas Niaga yang tetap menjaga pasokan energi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

“Pengembangan UMKM ini perlu menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah, tetapi juga PGN agar pelaku usaha mendapatkan energi yang murah, andal, dan berasal dari dalam negeri sehingga mendukung kedaulatan energi,” katanya.

Sementara itu, General Manager PGN SOR III Hedi Hedianto menjelaskan pengelolaan jargas di wilayah SOR III khususnya Lamongan terus berkembang dengan layanan yang semakin optimal.

Hedi mengatakan potensi pengembangan jargas masih sangat besar sehingga diperlukan penguatan sinergi agar pemanfaatan gas bumi sebagai energi domestik semakin optimal.

“Kami berharap sinergi antara regulator, pemerintah, dan PGN dapat terus diperkuat guna mendorong pengembangan jargas ke depan,” kata Hedi.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ketersediaan gas bumi aman, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri, keandalan penyaluran gas lebih terjamin karena menggunakan jaringan pipa

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan pasokan gas bumi aman dan andal sepanjang periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H/Lebaran 2026.

“Alhamdulillah, ketersediaan gas bumi aman, khususnya selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. InsyaAllah, keandalan penyaluran gas lebih terjamin karena menggunakan jaringan pipa,” ujar Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baskara melakukan pemantauan langsung layanan jaringan gas bumi (jargas) di Lamongan, Jawa Timur.

Ia meninjau langsung operasional jargas dengan mengecek pelanggan rumah tangga dan usaha kecil di kawasan Lamongrejo dan Tumenggung Noto, Lamongan. Dari hasil pemantauan, pasokan gas bumi dalam kondisi aman tanpa kendala berarti.

Agar program jargas semakin tepat sasaran dan memberi manfaat, BPH Migas juga mengunjungi masyarakat pengguna jargas, sekaligus mendengar aspirasi sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan jaringan gas bumi ke depan.

Baskara menambahkan, pengembangan UMKM perlu menjadi perhatian bersama agar dapat terus berkembang dengan dukungan energi yang andal, murah, dan diproduksi dalam negeri.

“Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, untuk memperluas pemanfaatan jargas secara masif guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG,” ucapnya.

Baskara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap bertugas menjaga pasokan energi selama masa libur hari raya.

“Khususnya kepada Pertamina, PGN, Gagas, dan Pertagas, yang telah menjaga keandalan pasokan gas bumi sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kendala energi,” tuturnya.

Sementara itu, General Manager PGN Sales & Operation Region III Hedi Hedianto menyampaikan bahwa pengelolaan jargas di wilayahnya terus berkembang. Untuk menjaga keandalan selama RAFI 2026, PGN menyiagakan Tim Penanggulangan Kondisi Gangguan selama 24 jam penuh.

Hedi juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan operator dalam menjaga keberlanjutan layanan energi.

Ia menilai optimalisasi jargas sangat mendukung program kedaulatan energi nasional karena menggunakan gas bumi dari produksi dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026