Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, memperkenalkan terobosan baru yang memungkinkan seluruh pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Kehadiran fitur username ini dirancang sepenuhnya opsional sebagai solusi perlindungan privasi yang memberikan kontrol penuh kepada para pemilik akun untuk memilih, mengubah, atau menghapus identitas publik mereka kapan saja.

Melalui sistem ini, nomor telepon tidak lagi terlihat saat memulai obrolan baru dengan pengguna lain, kecuali kontak tersebut sudah saling menyimpan nomor di buku telepon masing-masing.

Mengingat peluncuran fitur proteksi ini dilakukan secara bertahap secara global, para pengguna diimbau untuk segera mengamankan nama unik pilihan mereka agar tidak diklaim oleh pengguna lain di ruang siber.

Langkah-Langkah

Pertama, pengguna harus memastikan apakah pembaruan sistem ini sudah mendarat di perangkat mereka atau belum. Pengguna dapat membuka menu Pengaturan (Settings), lalu mengetuk profil akun di bagian atas, kemudian memeriksa apakah ada kolom baru bertuliskan Nama Pengguna (Username) di bawah nama profil standar.

Apabila fitur tersebut belum muncul di menu pengaturan ponsel Anda, ada beberapa faktor teknis yang melatarbelakanginya.

Faktor utama adalah mekanisme peluncuran dari Meta yang berjalan secara bertahap di berbagai wilayah negara. Penyebab lainnya adalah aplikasi WhatsApp pada perangkat belum diperbarui ke versi paling anyar

Solusinya, pengguna wajib melakukan pembaruan (update) secara mandiri melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS, kemudian menunggu notifikasi resmi masuk saat server regional mengaktifkan fitur tersebut.

Mekanisme Reservasi dan Cara Mengaktifkan Username Whatsapp

Bagi pengguna yang beruntung dan sudah mendapati fitur ini aktif di aplikasinya, proses pemesanan nama dapat diselesaikan dalam beberapa langkah instan sebagai berikut:

1. Masuk ke menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru.
2. Ketuk ikon pensil atau tombol Buat Nama Pengguna untuk memulai proses ketik.
3. Masukkan nama unik pilihan Anda yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter yang diizinkan sistem.
4. Tunggu beberapa detik hingga sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh orang lain.
5. Jika sistem memberikan tanda centang hijau tanda nama tersedia, ketuk Simpan atau Reservasi untuk mengunci hak kepemilikan nama tersebut.
6. Setelah tersimpan, username Anda akan aktif secara otomatis. Pengguna baru yang ingin menghubungi Anda kini hanya perlu mengetikkan nama pengguna tersebut tanpa perlu meminta nomor seluler pribadi Anda lagi.

Cara Klaim Nama yang Sama dengan Instagram

Ekosistem Meta juga mempermudah integrasi lintas platform digital bagi para kreator konten, organisasi, maupun pelaku usaha kecil (UMKM).

Pengguna dapat menyamakan identitas digital mereka agar selaras dengan akun bisnis di Instagram atau Facebook menggunakan alat bantu generator nama bawaan dari WhatsApp.

Untuk mengklaim nama yang sama, pastikan akun WhatsApp Anda sudah terhubung dalam satu ekosistem Meta Accounts Center yang terintegrasi dengan Instagram.

Saat masuk ke menu pembuatan usernameWhatsApp, sistem akan mendeteksi nama pengguna yang Anda gunakan di Instagram dan memberikan rekomendasi prioritas untuk menggunakan nama yang sama. Langkah sinkronisasi ini sangat efektif guna menjaga konsistensi penemuan merek bisnis di pasar digital serta menghindari aksi peniruan identitas oleh kompetitor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik tetap terpenuhi, termasuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, proses pemulihan, hingga mekanisme kompensasi yang berlaku.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memberi perhatian dan merespons keluhan masyarakat akibat gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen.

“Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Moga mengatakan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero menekankan Kemendag terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatra pada 22–24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Hasil identifikasi dan investigasi awal Bareskrim Polri menunjukkan gangguan tersebut disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Adapun pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit Independent Power Producer (IPP) yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Per 21 Juni 2026, pemadaman bergilir telah berhasil diminimalisasi seiring pulihnya pembangkit dan membaiknya kondisi sistem kelistrikan karena pasokan energi primer tetap terjaga.

Kemendag juga menyampaikan pembayaran kompensasi kepada konsumen masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar atau pemberian token listrik bagi pelanggan prabayar yang akan diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya.

Adapun untuk memperkuat perlindungan konsumen, Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839.

Selain itu, masyarakat yang terdampak pemadaman listrik juga dapat menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123, aplikasi PLN Mobile, maupun media sosial resmi PLN untuk menyampaikan laporan atau memperoleh informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) memperoleh fasilitas pinjaman dari sejumlah bank internasional dengan nilai total setinggi-tingginya 385 juta dolar Singapura atau sekitar Rp5,32 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (30/6/2026), fasilitas tersebut terdiri atas term loan senilai setinggi-tingginya 345 juta dolar Singapura dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya 40 juta dolar Singapura.

Pinjaman tersebut diberikan kepada entitas anak TBS, antara lain Cora Environment Group Pte. Ltd. atau CEG, SBT Invest Pte. Ltd., dan Taonga Holdings Pte. Ltd.

Transaksi tersebut melibatkan sejumlah bank internasional. DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, dan Existing Hedge Counterparty.

Selain DBS, fasilitas ini juga melibatkan Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Limited, E.Sun Commercial Bank, Malayan Banking Berhad atau Maybank, RHB Bank Berhad, Societe Generale, Taishin International Bank Co., Ltd., serta Natixis Singapore Branch sebagai pemberi pinjaman baru.

Manajemen TOBA menjelaskan dana dari fasilitas tersebut akan digunakan antara lain untuk pelunasan fasilitas pinjaman sebelumnya yang dimiliki SBT Invest dan Taonga, serta pembiayaan modal kerja dan belanja modal SBT Invest dan anak perusahaannya.

Perseroan menyebut transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan anak perusahaan, termasuk dari sisi biaya pendanaan, jangka waktu pembiayaan, dan fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan.

Secara terpisah, analis dari Ciptadana Sekuritas, Rizal Rafly menilai keterlibatan banyak kreditur internasional dalam fasilitas ini dapat dibaca sebagai validasi terhadap strategi emiten berkode TOBA ini dalam memperkuat portofolio bisnis berkelanjutan.

Menurutnya, bank internasional umumnya memiliki proses uji kelayakan yang ketat, terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan aset infrastruktur, transisi energi, dan bisnis dengan arus kas jangka panjang.

“Ini bukan sekadar refinancing, tetapi juga sinyal bahwa pemberi pinjaman melihat bisnis baru TOBA, terutama pengelolaan limbah dan energi bersih, memiliki prospek kredit yang layak,” kata Rizal dalam keterangannya.

Kehadiran Natixis Bersama Societe Generale sebagai pemberi pinjaman juga menjadi salah satu poin yang layak dicermati. Keterlibatan kedua institusi keuangan asal Prancis tersebut mempertebal eksposur bank Eropa dalam struktur pendanaan TOBA.

Di pasar Asia, lanjutnya, sejumlah bank Eropa dikenal aktif dalam pembiayaan bertema ESG, transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, dan ekonomi sirkular.

Dengan struktur tersebut, fasilitas pinjaman ini dapat memperkuat ruang gerak TOBA dalam melanjutkan agenda transformasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, TOBA memang agresif menggeser portofolio dari bisnis berbasis batu bara menuju bisnis berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik.

TOBA sedang menjalankan komitmen TBS2030 dengan arah transformasi dari coal-based business menuju company centered on sustainability. Transformasi tersebut mencakup pengembangan waste management, electric vehicles, serta renewable energy.

Perubahan portofolio tersebut mulai tecermin pada kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal I/2026, pendapatan TBS naik 20,6% secara tahunan menjadi US$86,3 juta.

Segmen pengelolaan limbah menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan US$52,0 juta atau sekitar 60,2% dari total pendapatan, sementara segmen EV menyumbang 3,7%. Adapun kontribusi pendapatan segmen batubara tercatat sebesar 34,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung penerapan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pasokan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan baku biodiesel.

"Oh aman, (pasokan CPO) lebih. Sudah aman," kata Mentan ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Amran, produksi CPO nasional terus meningkat seiring kenaikan volume ekspor dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton, mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri.

Ia menegaskan peningkatan produksi tersebut menjamin kebutuhan CPO bagi program mandatori B50 tetap terpenuhi tanpa mengganggu pasokan untuk kebutuhan domestik maupun komitmen ekspor Indonesia.

Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi tahap uji coba karena implementasi biodiesel B40 telah berjalan, sehingga pemerintah hanya meningkatkan kadar campuran menjadi B50 secara bertahap.

"Kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," beber Amran.

Ia juga memastikan masyarakat akan memperoleh bahan bakar B50 sesuai kebijakan pemerintah, seraya menegaskan seluruh persiapan telah berjalan baik menjelang pelaksanaan mandatori mulai 1 Juli.

Menurut Amran, penerapan mandatori B50 pada 1 Juli menjadi tonggak sejarah penting sekaligus warisan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.

Menten Amran juga sebelumnya memastikan bahwa implementasi biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

Peningkatan produksi tersebut membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun 2026.

Produksi CPO secara nasional tercatat sekitar 52 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi CPO untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen, ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit atau CPO sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki daya ungkit cukup besar bagi sektor ultra mikro.

Menurutnya, tingginya biaya pembiayaan selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi salah satu hambatan utama pelaku usaha ultra mikro untuk meningkatkan skala usaha.

“Ketika bunga diturunkan dari kisaran 18%–24% menjadi 8%, beban cicilan akan turun signifikan sehingga ruang bagi pelaku usaha untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, maupun meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Rizal meneruskan, kebijakan ini pun relevan di tengah kondisi likuiditas yang masih ketat akibat suku bunga acuan yang relatif tinggi, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha paling bawah.

Lebih lanjut, dari sisi akses pembiayaan, dia berpendapat bahwa bunga yang lebih rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Namun, peningkatan akses pembiayaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha.

“Pengalaman berbagai program pembiayaan mikro menunjukkan bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan akses pasar,” tegas Rizal.

Oleh karena itu, penurunan bunga harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM, bukan sekadar instrumen pembiayaan. Jika tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha, risiko moral hazard dan pembiayaan yang kurang produktif tetap dapat muncul.

Sementara itu, lanjutnya, bagi PNM sendiri kebijakan ini berpotensi memperluas basis nasabah dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mengingat program Mekaar telah menjangkau sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Kendati demikian, tegasnya, keberlanjutan model bisnis PNM harus tetap dijaga melalui mekanisme subsidi bunga atau kompensasi fiskal yang memadai agar margin lembaga tidak tertekan.

“Fokus berikutnya bukan hanya mengejar pertumbuhan jumlah debitur, tetapi juga meningkatkan kualitas pembiayaan melalui pengendalian risiko dan tingkat pengembalian pinjaman,” ujar Rizal.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Rizal melihat penurunan bunga ini berpotensi meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta membacakan putusan terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (30/6/2026).

Sebelum membacakan dokumen putusan, Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan total dokumen putusan Nadiem Makarim ini mencapai 1.146 halaman.

"Dan untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman," ujar Abdullah di ruang sidang.

Setelah itu, Purwanto meminta persetujuan terhadap para pihak baik itu jaksa penuntut umum, pengacara dan Nadiem Makarim soal mekanisme pembacaan putusan pada persidangan kali ini.

Hakim pun mengusulkan agar dakwaan, keterangan saksi-saksi saat pembuktian hingga pernyataan terdakwa tidak dibacakan dalam sidang untuk efisiensi waktu.

"Kami akan bacakan lengkap terhadap pertimbangan hukumnya kalau tidak keberatan. Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman," imbuhnya.

Setelah itu, baik jaksa maupun pengacara setuju terkait usulan hakim tersebut. Namun, dari pihak pengacara meminta agar hakim bisa menguraikan fakta pokok pada pertimbangan dalam vonis hakim ini.

"Baik. Jadi demikian, ya. Jadi untuk fakta-fakta juga di sini kita sudah uraikan di dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan sesuai disesuaikan dengan unsur-unsurnya, ya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih aman, meski gejolak harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Harga minyak dunia menguat tipis pada perdagangan Senin (29/6/2026), setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memicu kembali kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari CNBC, kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,71 persen menjadi 69,72 dollar AS per barrel. Meski menguat, harga minyak WTI sempat turun di bawah level 70 dollar AS per barrel pada Jumat (26/6/2026), untuk pertama kalinya sejak 27 Februari 2026 atau sehari sebelum perang Iran dimulai.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent naik 0,36 persen menjadi 72,25 dollar AS per barrel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan APBN masih relatif terjaga selama rata-rata harga minyak dunia tidak melampaui 100 dollar AS per barrel.

Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara harian, mingguan, hingga bulanan.

Menurutnya, arah pergerakan harga minyak masih sangat bergantung pada tingkat eskalasi konflik yang terjadi.

Kendati begitu, gejolak harga minyak belum akan memberikan tekanan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah 100 dollar AS per barrel. Bahkan jika konflik berlangsung selama lima hingga sepuluh bulan, kondisi fiskal Indonesia dinilai masih relatif aman.

“Ya kita monitor harian, mingguan, bulanan karena ini tergantung selalu suhu daripada tensi (konflik Timur Tengah). Ya seperti yang kita sampaikan kalau perangnya lima, enam, sepuluh bulan dan harga minyak rata-rata di bawah 100 dollar AS anggarannya relatif aman. Fiskal aman,” ujar Airlangga saat ditemui di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi potensi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Ia menyebut, belum ada kepastian apakah harga Pertamax pada bulan Juli 2026 akan mengalami penurunan harga atau tidak.

Menurutnya, perkembangan lebih lanjut perlu dilihat.

Penyesuaian harga harus dilakukan secara adil, mengingat harga Pertamax sempat tidak mengalami kenaikan selama dua hingga tiga bulan, meski harga minyak dunia saat itu trennya meningkat.

"Kita lihat saja. Kita juga harus fair dong. Pada saat harga minyak lagi naik dua bulan lebih, hampir tiga bulan, kan enggak kita naikkan (Pertamax). Masa baru naik 2-3 minggu, teman-teman sudah tanya itu," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

PIXABAY Ilustrasi kapal tanker. Harga minyak dunia kembali melemah setelah muncul sinyal deeskalasi konflik AS-Iran. Pasar berharap pasokan dari Timur Tengah segera pulih.

Adapun harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026 lalu.

Kini harga Pertamax menjadi sebesar Rp 16.250 per liter dari sebelumnya sebesar Rp 12.300 per liter.

Selain itu, harga Pertamax Green naik juga naik menjadi sebesar Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

Penyesuaian harga memang umumnya dilakukan secara berkala oleh badan usaha SPBU, tak terkecuali Pertamina.

Setidaknya setiap awal bulan dilakukan penyesuaian harga dengan mengacu pergerakan harga minyak dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

“Persyaratannya kan itu plafonnya Rp15 juta. Syaratnya satu yang mutlak, hanya untuk ibu-ibu,” terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan implementasi kebijakan tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

Dia juga memastikan penurunan bunga akan berlaku bagi seluruh nasabah Mekaar, termasuk debitur yang saat ini masih membayar bunga tinggi.

“Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, ke depan ada periode tertentu untuk turun ke 8%,” imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah juga akan terus meningkatkan jumlah penerima manfaat Mekaar. Adapun nasabah yang usahanya berkembang akan didorong naik kelas melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, pelaku usaha dapat beralih ke skema KUR untuk pembiayaan di atas plafon Rp15 juta.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan penurunan bunga tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aspirasi jutaan nasabah Mekaar selama bertahun-tahun.

Menurutnya, para perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro yang tergabung dalam program Mekaar dalam 15 tahun terakhir mengharapkan penurunan bunga pinjaman yang selama ini berada di kisaran 18%–24%.

“Alhamdulillah kemarin ada arahan dari Pak Presiden sebagai sebuah bentuk keseriusan dan komitmen yang paling tinggi Pak Presiden kepada masyarakat paling bawah, agar bunga pinjaman kepada 12 juta ibu-ibu ultra mikro super mikro yang tergabung dalam program Mekaar diturunkan di bawah 10% dan kemarin kita sudah menindaklanjuti,” kata Maman.

Dia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha ultra mikro. Saat ini pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyelesaikan aspek regulasi dan mekanisme agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah gejolak harga minyak dunia akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara intensif karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik.

“Ya kami monitor harian, mingguan, bulanan, karena ini tergantung selalu pada suhu dari tensi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global sebagai dasar dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari fluktuasi harga energi.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan terhadap APBN masih dapat dikelola sepanjang konflik tidak berlangsung berkepanjangan dan rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah level US$100 per barel.

"Ya seperti yang kami sampaikan kalau perangnya 5, 6, 10 bulan, dan harga minyak rata-rata di bawah US$100 [per barel], Republik [Indonesia] anggarannya relatif aman,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, AS melayangkan serangan balasan kepada Iran sejak Sabtu (27/6/2026), setelah sejumlah drone menyerang kapal minyak di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya akan terus menggempur Teheran jika nota kesepahaman perdamaian diabaikan. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), serangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan panglima tertinggi.

“Pasukan CENTCOM melancarkan serangan hari ini sebagai respons langsung terhadap agresi Iran yang terus berlanjut terhadap pelayaran komersial,” tulis pusat komando tersebut, dikutip dari Al-Jazeera, Minggu (28/6/2026).

CENTCOM menyampaikan serangan tersebut menargetkan infrastruktur militer Iran, sistem komunikasi hingga penyimpanan drone. Sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di Desa Tahrui yang terletak di bagian selatan Iran.

“Pesawat militer AS menargetkan infrastruktur pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, lokasi pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, dan kemampuan penebar ranjau,” jelasnya.

Donald Trump menegaskan serangan yang dilakukan pada Sabtu merupakan langkah awal. Dia memperingatkan serangan yang lebih besar dapat dilakukan apabila Iran tidak memenuhi tuntutan Washington.

Trump menuding Iran telah berulang kali melanggar nota kesepahaman gencatan senjata yang disepakati pada 17 Juni. Melalui unggahan di media sosial, dia memperingatkan Washington dapat mengambil langkah militer yang lebih besar jika Teheran terus mengabaikan kesepakatan tersebut.

“Mungkin akan tiba saatnya ketika kami tidak lagi dapat bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer apa yang telah kami mulai dengan sangat berhasil. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi!” ujar Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Rentetan pemadaman listrik dalam dua bulan terakhir—mulai dari blackout besar di Sumatera (22 Mei 2026) hingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa—sepantasnya tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras bahwa fondasi ketahanan energi Indonesia sedang menghadapi kerentanan struktural. Ketika listrik padam di kawasan industri dan pusat bisnis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, melainkan denyut utama perekonomian nasional.

Dalam ekonomi modern yang makin bergantung pada digitalisasi dan industrialisasi, listrik bukan lagi sekadar utilitas. Ia adalah infrastruktur strategis yang menentukan kelangsungan produksi, distribusi, dan layanan. Ketika listrik berhenti, mesin industri bungkam, sistem logistik terputus, dan aktivitas bisnis lumpuh.

Setiap detik pemadaman berarti kehilangan nilai ekonomi yang nyata. Studi global dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa biaya pemadaman listrik— dikenal sebagai Value of Lost Load (VoLL)—jauh melampaui harga listrik itu sendiri karena efek berantai terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Indonesia pernah membayar mahal harga listrik yang tidak andal. Dalam peristiwa blackout Jawa (4 Agustus 2019), PLN memperkirakan kerugian langsung sekitar Rp90 miliar dari kehilangan penjualan listrik, sementara kompensasi kepada pelanggan mencapai Rp865 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari total kerugian ekonomi yang sebenarnya. Sektor industri mengalami downtime, logistik terganggu, dan layanan publik terhambat.

Bagi UMKM, misalnya, dampaknya bahkan lebih terasa secara langsung. Pemadaman listrik selama beberapa jam saja dapat menghilangkan omzet harian sebesar Rp1 juta—Rp10 juta, terutama di sektor makanan, ritel, dan jasa. Sementara itu, industri besar menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Dalam sektor manufaktur berbasis proses kontinu—seperti tekstil, kimia, atau logam—downtime produksi dapat menyebabkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah per jam, ditambah risiko kerusakan bahan baku dan mesin.

Skala kerugian ini makin jelas bila dilihat secara global. Merujuk pada laporan Bank Dunia (World Bank Vietnam Economic Update), pemadaman Listrik di Vietnam pada Mei—Juni 2023 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,4 miliar atau setara 0,3% dari PDB nasional. Sektor industri di negara tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 10%. Ini menegaskan bahwa ketidakandalan listrik bukan sekadar masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap kinerja ekonomi nasional.

Studi lintas negara memperkuat kesimpulan tersebut. Analisis makroekonomi yang mencakup 152 negara menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara langsung menurunkan produktivitas dan efisiensi modal nasional (Chen et al., 2023). Di tingkat perusahaan, data World Bank Enterprise Survei di 28 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap peningkatan gangguan listrik berdampak pada penurunan penjualan tahunan rata-rata perusahaan sebesar US$114,9, sementara usaha kecil menjadi yang paling rentan dengan kerugian hingga US$408,89. Dengan kata lain, listrik yang tidak stabil secara langsung melemahkan daya saing industri dan minat investasi.

Ironinya, krisis ini terjadi di tengah klaim bahwa Indonesia tidak kekurangan listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan lebih dari 60% berasal dari energi terbarukan. Reserve margin pasokan listrik juga dirancang berada di atas 34% untuk memastikan kecukupan daya nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas yang besar tidak otomatis menjamin keandalan sistem. Gangguan tetap terjadi, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kelemahan dalam reliability dan resilience jaringan listrik.

AMBISI & RISIKO BARU

Lebih kompleks lagi, semua ini terjadi di tengah fase transisi energi yang ambisius. Indonesia sedang bergerak menuju dominasi energi baru terbarukan dengan target lebih dari 60% kapasitas baru berasal dari sumber hijau, didukung oleh sistem penyimpanan energi. Namun, energi terbarukan memiliki sifat intermiten, sebagaimana kajian IEA—bergantung pada cuaca dan waktu—yang membutuhkan sistem jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Tanpa kesiapan infrastruktur seperti smart grid, storage, dan sistem balancing, penetrasi energi terbarukan justru dapat meningkatkan volatilitas sistem dan memperbesar risiko blackout. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya membutuhkan investasi pada pembangkit, tetapi juga transformasi menyeluruh pada jaringan dan sistem operasi.

Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya tetap sederhana: kepastian. Kepastian bahwa listrik tersedia setiap saat, dengan kualitas yang stabil, dan risiko gangguan yang minimal. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha akan mengambil langkah defensif—mulai dari investasi pada pembangkit sendiri, peningkatan biaya operasional, hingga relokasi ke negara lain. Dalam konteks ini, listrik menjadi faktor kunci dalam kompetisi antarnegara. Keandalan listrik menjadi nilai jual yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar insentif fiskal. Sebaliknya, ketidakstabilan listrik (di Indonesia) berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Investor global tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga risiko operasional. Dalam kondisi listrik yang tidak andal, biaya investasi meningkat, risiko kegagalan proyek membesar, dan pada akhirnya keputusan investasi dapat bergeser ke negara lain yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan melemahkan daya saing nasional.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan strategis yang krusial. Pertama, menggeser paradigma dari sekadar penambahan kapasitas menuju penguatan keandalan sistem. Kedua, mempercepat investasi pada jaringan transmisi dan distribusi untuk menghilangkan bottleneck dan single point of failure. Ketiga, mengembangkan fleksibilitas sistem melalui storage, demand-side management, dan digitalisasi jaringan. Keempat, mempercepat penerapan smart grid yang memungkinkan respons real-time terhadap gangguan. Kelima, memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara realistis dengan menyeimbangkan ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan stabilitas.

Pada akhirnya, listrik bukan sekadar sektor energi—ia adalah fondasi daya saing ekonomi nasional. Negara yang mampu menjamin listrik stabil dan andal akan memenangkan kompetisi investasi. Sebaliknya, negara yang gagal akan terus membayar harga mahal dalam bentuk kerugian ekonomi, hilangnya investasi, dan melemahnya posisi dalam persaingan global.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini—antara memperkuat ketahanan sistem atau mempertahankan pendekatan lama—akan menentukan arah ekonomi di masa depan. Tanpa listrik yang andal, mimpi industrialisasi dan transformasi ekonomi berisiko tinggal menjadi narasi.