Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan, Perseroan akan mendistribusikan biodiesel tersebut sesuai rencana dari seluruh terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan fatty acid methyl ester (FAME) spesifikasi B50 secara paralel.

Sebagai awalan, Pertamina akan menyalurkan sejumlah 37,92 juta liter B50 pada 1 Juli 2026.

"PT PPN akan menyiapkan B50 sejumlah 87,27 juta liter per hari untuk disalurkan secara nasional," ujar Roberth kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Nantinya, kata Roberth, B50 akan didistribusikan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penyalur minyak solar (APMS), milik Pertamina maupun Pertamina, melalui produk Biosolar dan Dexlite secara bertahap sesuai dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia juga memastikan seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berjumlah 126 unit telah siap mendistribusikan B50.

"Dari sisi kesiapan, seluruh fasilitas terminal BBM Pertamina Patra Niaga sudah siap mendistribusikan B50 mulai tanggal 1 Juli 2026," tutur Roberth.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

Adapun, Bahlil telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh beleid tersebut dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam beleid tersebut pelaku usaha memang diwajibkan menyalurkan B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, terdapat masa transisi.

Hal itu tak lepas dari lompatan persentase pencampuran yang cukup masif dari program sebelumnya, yakni B40.

"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut.

Kendati demikian, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.

Adapun, sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha. (Lili Sunardi)

Bisnis.com, SURABAYA – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar ke Jatim ditambah hingga total menjadi 2,7 juta kiloliter guna mengatasi peningkatan permintaan.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penambahan suplai hingga penguatan distribusi tersebut merupakan upaya-upaya dalam mengatasi kekurangan stok biosolar yang terjadi akibat dari pembelian di luar batas wajar.

Ia juga menyebut proses distribusi energi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dari depo menuju masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga tidak dapat dilakukan secara instan.

"Jadi, ada peningkatan pembelian di luar dari pola yang sewajarnya. Ingat, terdapat prosesnya untuk penyaluran BBM dari depo sampai ke pom bensin. Jadi, jangan kemudian kita berasumsi kalau stok di pom bensin habis karena di depo juga habis, tidak seperti itu," ungkap Emil di Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Guna memperkuat pasokan BBM biosolar di Jatim, Emil menyebut PT Pertamina (Persero) sampai-sampai harus menambah pasokan energi untuk kendaraan diesel tersebut sebesar 6%-8% dari kuantitas secara normal. Kuota biosolar yang diterima Provinsi Jatim secara keseluruhan sebelumnya hanya sebesar 2,4 juta kiloliter.

"Kuota BBM jenis biosolar untuk Provinsi Jawa Timur sudah dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero) antara 6 persen sampai 8 persen. Jadi, pasokan yang ditambah saat ini mencapai 2,7 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi jenis biosolar," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini PT Pertamina (Persero) telah berusaha untuk mempercepat usaha untuk mengurai rantai pasok BBM bersubsidi jenis biosolar. Emil pun telah meminta perusahaan pelat merah tersebut untuk menambah armada pengangkut BBM agar suplai energi dapat disalurkan secara maksimal.

"Kendala yang dihadapi adalah mengangkut dari depo ke pom bensin ini. Kalau misalnya biosolar itu lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Namun begitu, kendaraan pengangkut energi tersebut juga dalam kuantitas yang terbatas. Oleh sebab itu, Emil mengungkapkan PT Pertamina (Persero) mematok skala prioritas mengenai lokasi pendistribusian biosolar ke SPBU yang terletak di titik vital, seperti pelabuhan dan pintu tol agar penyaluran bahan pangan dan logistik sentral lainnya tidak terhambat.

"Dengan kuantitas armada pengangkut yang terbatas, PT Pertamina (Persero) kemudian menetapkan tempat-tempat yang vital, seperti akses jalan di kawasan pelabuhan dan pintu tol karena hal ini berkaitan dengan masalah logistik agar penyaluran bahan pangan tidak terganggu," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, saat ini terdapat 12 unit armada pengangkut BBM bersubsidi jenis biosolar yang disiagakan di titik-titik vital tersebut guna mengatasi lonjakan permintaan, terkhusus di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

"Terdapat 12 unit mobil tangki khusus biosolar yang difokuskan di jalur logistik akses pelabuhan dan pintu tol sejak 23 Juni lalu. Distribusi dipercepat untuk mengejar lonjakan permintaan karena antrean biosolar terutama di Surabaya Raya, di mana terjadi antrean yang bersamaan melebihi dari pola pembelian yang pernah ada sebelumnya," paparnya.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Emil optimistis fenomena kelangkaan BBM bersubsidi jenis biosolar dapat terselesaikan di wilayah kerjanya tersebut. Sebab, kuota yang dikucurkan PT Pertamina (Persero) telah melampaui jumlah kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat di Jatim.

Bilamana masih terjadi kelangkaan ataupun antrean untuk mengisi biosolar, ia meminta otoritas terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga PT Pertamina (Persero), untuk dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh dan komprehensif.

"Pertanyaannya, apakah pasti cukup atau tidak? Kita pakai logika dulu saja. Logikanya, kuota biosolar sudah ditambah dari 2,4 juta kiloliter jadi 2,7 juta kiloliter. Kuotanya ada, pembelian bersamaan, dan armadanya ditambah. Apabila ternyata masih belum mengatasi, tentu ini harus disikapi oleh Kementerian ESDM melalui BPH Migas serta PT Pertamina (Persero)," bebernya.

B50 ini kan merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya sudah digunakan secara meluas

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan distribusi Biosolar B50 yang akan diterapkan per 1 Juli 2026 diperkirakan tidak menjadi kendala bagi pemerintah atau Pertamina.

"Dari segi distribusi sudah dilakukan dengan B40. Sehingga ini hanya melanjutkan dan tidak ada masalah," kata Fahmy saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, mandatori Biosolar B50 per tanggal 1 Juli 2026 merupakan kelanjutan dari Biosolar B40 yang telah diterapkan sebelumnya.

Untuk itu kata Fahmy, persoalan distribusi dapat diperkirakan tidak menjadi masalah atau kendala bagi pemerintah atau Pertamina, apalagi persiapan untuk penerapan Biosolar B50 juga sudah cukup lama.

"B50 ini kan merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya sudah digunakan secara meluas," ujarnya.

Tidak kalah penting lanjut Fahmi bahwa Biosolar B50 juga sudah diuji secara teknis dan sudah dinyatakan layak termasuk dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) terutama untuk kendaraan baru.

"Kendaraan-kendaraan yang baru itu memang sudah didesain juga untuk menggunakan BBM yang merupakan campuran B50," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga pasokan di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan selama sepekan terakhir Pertamina meningkatkan volume penyaluran BBM di atas rata-rata konsumsi harian sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan di Jawa Timur.

“Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan mudah,” katanya, Minggu (28/6/2026).

Hingga saat ini, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 96,6% dari kuota kumulatif tahun berjalan, sedangkan Biosolar mencapai 103,3%.

Untuk mendukung distribusi, Pertamina mengoperasikan seluruh Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT) di Jawa Timur selama 24 jam.

Perseroan juga menerapkan skema alih suplai dengan memanfaatkan pasokan dari Integrated Terminal Tanjungwangi serta Fuel Terminal Malang, Madiun, Tuban, dan Boyolali di Jawa Tengah guna menjaga kelancaran distribusi BBM di Jawa Timur.

Selain itu, Pertamina menambah kapasitas angkut armada mobil tangki sebesar 608 kiloliter sehingga total kapasitas distribusi mencapai 22.196 kiloliter per hari. Penambahan kapasitas tersebut ditujukan untuk mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.

Perseroan juga mengoptimalkan pola distribusi dengan memberangkatkan mobil tangki lebih awal agar pasokan tiba di SPBU sebelum aktivitas masyarakat dimulai pada pagi hari. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok sekaligus mengurangi antrean pada jam sibuk.

Di tingkat SPBU, Pertamina bersama pengelola melakukan pengaturan arus kendaraan agar antrean tetap tertib dan tidak mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

“Seluruh proses distribusi juga dipantau secara real time melalui sistem monitoring operasional. Dengan pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan, Pertamina dapat segera menyesuaikan pola suplai apabila terjadi peningkatan kebutuhan di suatu wilayah sehingga penyaluran BBM tetap berlangsung cepat dan merata,” ujarnya.

Menurut Ahad, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina menjaga keandalan pasokan energi di wilayah Jatimbalinus.

"Pertamina terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Penyaluran kami tingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal, operasional Fuel Terminal dan Integrated Terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki kami tambah, serta pola distribusi terus kami evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujarnya.

Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Perseroan memastikan pasokan BBM tetap disalurkan secara berkelanjutan dan dalam kondisi aman.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, harga Biosolar B50 yang akan diterapkan per 1 Juli 2026 harus bisa bersaing dengan solar, agar masyarakat tertarik.

"Harga keekonomian B50, karena ini baru, maka harus jauh di bawah harga Pertadex dan di atas harga solar subsidi," kata Bisman saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini kesenjangan harga solar yang subsidi dan non subsidi terlalu jauh, di mana sudah hampir 4 kali lipat. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran penyalahgunaan BBM solar subsidi.

Harga Pertadex saat ini berada di angka Rp24.800 sedangkan harga Biosolar 6.800 per liter. Untuk itu ketika Biosolar B50 diterapkan harus disesuaikan dengan usulan harga masih di atas 6.800 per liter dan di bawah Pertadex.

Kita harga Biosolar B50 dapat bersaing, maka tentunya masyarakat akan lebih memilih menggunakan B50 untuk kendaraannya.

"Harus jauh di bawah, kenapa? Karena persepsi orang terhadap B50 itu juga mungkin ada keraguan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM subsidi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kondisi aman di tengah munculnya informasi mengenai antrean Biosolar dan Pertalite di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penyaluran BBM subsidi tetap dilakukan sesuai kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota, dan titik layanan jual yang telah ditetapkan,” ujarnya, Jumat (27/6/2026).

Menurut Ahad, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mempercepat distribusi BBM subsidi seiring meningkatnya konsumsi masyarakat.

Dia menyebut hingga Juni 2026 realisasi penyaluran Biosolar di Jawa Timur telah melampaui 100% dari kuota berjalan, sedangkan Pertalite telah mencapai 96%.

"Sebagai informasi per bulan Juni ini sendiri, realisasi di Jawa Timur untuk produk Biosolar sudah melebihi 100% dari kuota berjalan dan 96% untuk produk Pertalite,” ujarnya.

Pertamina juga telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemenuhan pasokan melalui prioritas pengiriman dari terminal BBM utama maupun skema alih suplai dari terminal terdekat.

Sebagai tambahan, sejak Jumat (27/6/2026), perusahaan menerapkan skema double alih suplai guna meningkatkan volume distribusi ke wilayah yang mengalami lonjakan permintaan.

"Sebagai upaya mendorong percepatan penyaluran, per hari ini (Jumat, 26/6/2026) sendiri juga telah dilaksanakan mitigasi tambahan melalui double alih suplai sehingga BBM yang dikirimkan semakin bertambah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, distribusi mobil tangki diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat permintaan dan kendala pasokan tertinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean di SPBU dan mempercepat normalisasi distribusi BBM subsidi.

Ahad menambahkan Pertamina terus memantau kondisi pasokan dan distribusi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan operasional.

"Pertamina Patra Niaga masif laksanakan monitoring berkala terkait pasokan dan distribusi di lapangan dan terus mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."

Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamax akan ikut turun jika harga minyak dunia merosot.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan hal sebaliknya juga bisa terjadi, apabila harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi harus menyesuaikan.

Ia menyampaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang menanjak. Anggia menyebut hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sejumlah negara lain kenaikan terjadi lebih dulu.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggia menyatakan bahwa BBM subsidi takkan mengalami kenaikan.

Ia menyebut langkah itu diambil guna melindungi masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Hal itu sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Di balik dinamika harga minyak global ini terus naik, kami pemerintah bersepakat atas arahan bapak presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Termasuk LPG," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Kendati demikian, Bahlil mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2022, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti harga minyak dunia.

"Yang khusus untuk minyak BBM untuk saudara-saudara kita yang mampu, memang harus sesuai dengan Permen ESDM (Nomor 11) tahun 2022, itu diserahkan kepada harga pasar," terangnya.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan di balik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Perseroan, sambung Simon, memahami setiap penyesuaian harga BBM tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Simon, penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh SPBU Pertamina, tetapi juga oleh sejumlah SPBU milik badan usaha swasta.

Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," ujar Simon.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkap risiko yang terjadi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax tidak dinaikkan menjadi Rp16.250 per liter.

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengatakan perusahaan sempat menahan harga BBM nonsubsidi sejak Maret hingga awal Juni 2026 meski harga impor BBM terus meningkat akibat gejolak geopolitik global.

Namun, kebijakan tersebut membuat kemampuan Pertamina membeli BBM dari pasar internasional terus menurun karena harga jual di dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan.

"Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah. Uang yang kami dapat (dari penjualan domestik) untuk membeli BBM di market (impor) tidak lagi mendapatkan volume yang sama," ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global di IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6) lalu, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Sigit, kondisi tersebut berisiko menekan volume impor BBM yang dilakukan Pertamina. Jika terus berlangsung, stok energi nasional dapat terganggu terutama saat terjadi lonjakan permintaan.

"Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini, sehingga ketersediaan produk energi di masyarakat akan menurun. Ketika ada puncak permintaan, kondisi ini akan menjadi masalah," ujarnya.

Ia menjelaskan sejak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memanas, harga BBM impor yang dibeli Pertamina meningkat signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sigit mengatakan apabila harga BBM langsung disesuaikan mengikuti kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi berbagai sektor usaha akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di pasar.

"Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, enggak? Tentu berat," ujarnya.

Meski demikian, Pertamina akhirnya memutuskan melakukan penyesuaian harga setelah berkonsultasi dengan pemerintah demi menjaga ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri.

"Kami ingin memberikan pesan bahwa ini memang perlu naik karena kondisinya memang harus kami pastikan terkait dengan ketersediaan suplai di market," ujar Sigit.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak berubah. Begitu pula dengan BBM subsidi Pertalite dan Biosolar yang masing-masing tetap dijual Rp10 ribu dan Rp6.800 per liter.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan di balik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Perseroan, sambung Simon, memahami setiap penyesuaian harga BBM tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Simon, penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh SPBU Pertamina, tetapi juga oleh sejumlah SPBU milik badan usaha swasta.

[Gambas:Instagram]

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," ujar Simon.

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Simon menjamin Pertamina, dengan dukungan penuh dari Pemerintah, terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Simon juga berterimakasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini dan mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak.

"Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal biang kerok kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax (RON 92).

Harga BBM nonsubsidi naik sejak Rabu (10/6/2026). Tercatat, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Setali tiga uang, melalui akun Instagram resminya @bp_idn, SPBU swasta itu kini mematok harga BP 92 (RON 92) di level Rp16.670 per liter, naik dari sebelumnya, yakni Rp12.390 per liter. Lalu, harga BP Ultimate naik dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pemerintah memahami kekhawatiran dan psikologis masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax.

Menurut Dwi, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu tak lepas dari kondisi geopolitik. Dia menyebut, ketegangan geopolitik saat ini sangat memengaruhi harga minyak.

"Khususnya kali ini kita bicara BBM nonsubsidi. Nah, kalau bicara BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, harganya ini kan memang mekanismenya dilepaskan ke harga pasar. Jadi ketika harga minyak ini naik, mau tidak mau ada penyesuaian," kata Dwi ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dwi menjelaskan, parameter harga BBM nonsubsidi di Tanah Air tidak hanya bergantung pada harga minyak global. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi juga dipengaruhi oleh biaya distribusi, penyimpanan, hingga pajak. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terhindarkan.

Kendati demikian, Dwi menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat rentan. Hal ini ditunjukan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Tercatat, harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter alias tidak naik, sedangkan Biosolar tetap dipatok Rp6.800 per liter.

"Tapi yang paling penting adalah, arahan dari Presiden Prabowo jelas kepada Pak [Menteri ESDM] Bahlil, bahwa kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin, yang paling terdampak, yang banyak menggunakan terutama BBM subsidi, ini yang harus dijaga," tutur Dwi.

Pergeseran Konsumsi

Lebih lanjut, Dwi mengamini ada pergeseran konsumsi dari BBM non subsidi seperti Pertamax ke BBM subsidi alias Pertalite. Namun, dia tak bisa merinci berapa besar pergeseran itu. Dwi hanya menyebut bahwa pergeseran konsumsi itu tidak besar.

"Tadi kami sudah berdiskusi dengan Dirut Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shiftingnya," jelas Dwi.

Namun demikian, pihaknya tetap melakukan mitigasi agar pembelian Pertalite tidak jebol. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan syarat pembelian Pertalite menggunakan QR code.

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah meminta Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan di lapangan. Di samping itu, Dwi juga mengimbau agar masyarakat yang merasa mampu, tak ikut membeli BBM subsidi atau Pertalite.

"Tapi yang paling penting itu tadi. Bahwa semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil. Sehingga, masyarakat yang memang harus dilindungi nih masyarakat bawah, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," jelas Dwi.

Dwi menambahkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi ke level Rp16.250 per liter, masih di bawah harga keekonomian. Menurutnya, harga BBM RON 92 seperti Pertamax seharusnya berada di level Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter.

"Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah," ucap Dwi.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia blak-blakan soal kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026.

Ia menilai keputusan itu sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik global.

Dwi Anggia mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

Namun, menurutnya, kondisi geopolitik yang saat ini terjadi memberikan dampak signifikan terhadap harga minyak dunia yang kemudian berimbas pada harga BBM di dalam negeri.

"Pemerintah terkait dengan kenaikan harga Pertamax ini memahami kekhawatiran dan psikologis masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax," ujarnya ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

Menurut Anggia, berbeda dengan BBM subsidi, harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar.

Karena itu, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, penyesuaian harga di tingkat konsumen menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

"Nah, kalau bicara BBM non-subsidi, seperti Pertamax, harganya ini kan memang mekanismenya dilepaskan ke harga pasar. Jadi ketika harga minyak ini naik, mau tidak mau ada penyesuaian," imbuhnya.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi tidak hanya dipengaruhi harga minyak mentah atau produk BBM semata. Terdapat sejumlah komponen lain yang turut menentukan harga jual, mulai dari biaya distribusi, penyimpanan hingga pajak.

"Karena parameternya, harga ini tidak bicara crude atau BBM produknya saja, tapi juga ada biaya distribusi di situ, biaya penyimpanan dan pajak dan lain-lain. Sehingga dalam kondisi yang sekarang, mau tidak mau memang harus ada penyesuaian," jelasnya.

Meski demikian, Dwi Anggia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah memastikan kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga energi.

Karena itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap dipertahankan. Ia menegaskan Pertalite maupun Solar tidak akan mengalami kenaikan harga karena berperan penting dalam menopang aktivitas masyarakat dan sektor transportasi.

"Kalau boleh meminjam istilahnya, Presiden mengeluarkan kebijakan yang pro wong cilik. BBM subsidi dijaga untuk tidak naik. Pertalite tidak akan naik, biosolar atau solar subsidi juga tidak akan naik," pungkasnya.