Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan sejumlah penyebab kenaikan harga beras di 111 daerah Indonesia pada Mei 2026.

Menurut dia, mahalnya harga beras dipicu kombinasi kenaikan harga distributor, stok yang menipis, hingga belum masuknya masa panen di sejumlah wilayah.

"Kenapa, karena fenomenanya yang kami tangkap dari BPS daerah adalah kenaikan harga dari distributor," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (18/5).

"Dan ini kenaikan di tingkat petani Jembrana, Badung, Gianyar, dan Bali, dan juga harga dari distributornya mengalami kenaikan," lanjutnya.

BPS mencatat rata-rata harga beras nasional hingga minggu kedua Mei 2026 mencapai Rp15.325 per kilogram (kg) atau naik tipis 0,04 persen dibanding April 2026 yang berada di level Rp15.286 per kg.

Secara nasional, sebanyak 111 kabupaten dan kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras. Kenaikan terjadi di sekitar 30,83 persen wilayah Indonesia.

Daerah dengan harga beras tertinggi tercatat berada di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp48.606 per kg, disusul Kabupaten Puncak Rp45 ribu per kg, Kabupaten Puncak Jaya Rp32.404 per kg, dan Kabupaten Tolikara Rp32.404 per kg.

Winny mengatakan kenaikan harga beras di sejumlah daerah memiliki penyebab berbeda-beda. Di Kota Denpasar misalnya, inflasi beras secara bulanan atau month-to-month mencapai 2,76 persen dengan andil inflasi 0,11 persen akibat kenaikan harga dari distributor.

BPS daerah mencatat kenaikan harga terjadi di tingkat petani di wilayah Jembrana, Badung, Gianyar, dan Bangli. Selain itu, harga beras dari distributor luar Bali juga mengalami kenaikan. Sementara di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, inflasi beras tercatat mencapai 6,54 persen secara bulanan dengan andil inflasi sebesar 0,37 persen.

"Fenomenanya karena stok menipis, kemudian ada di situ belum panen karena memang beras masih belum panen sehingga barang yang tersedia di pasar masih relatif sedikit," ujar Amalia.

Ia mengatakan kondisi serupa juga terjadi di Kota Palangkaraya. Pasokan beras lokal di wilayah tersebut masih terbatas karena sejumlah varietas padi belum memasuki masa panen. Selain itu, harga beras dari Pulau Jawa yang masuk ke daerah tersebut juga mengalami kenaikan.

Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, inflasi beras tercatat sebesar 2,76 persen secara bulanan. Menurut BPS, kenaikan dipicu harga gabah yang naik dan pasokan dari pemasok yang terbatas.

BPS juga mencatat kenaikan harga beras di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,70 persen secara bulanan. Meski sebagian wilayah mulai panen, pasokan gabah dan beras dinilai masih sedikit karena banyak daerah lain belum memasuki masa panen.

"Kalau tidak salah nanti sekitar menurut hasil perkiraan dari KSA (kerangka sampel area) survei produksi padi kami, memang stok kemungkinan akan naik di bulan Juni, Mei-Juni," kata Amalia.

Dalam paparannya, Papua Barat menjadi provinsi dengan harga beras rata-rata tertinggi sebesar Rp17.815 per kg. Disusul Papua Selatan Rp17.229 per kg dan Maluku Rp17.363 per kg.

Sementara harga beras terendah tercatat di Banten sebesar Rp13.739 per kg dan Jawa Barat Rp13.811 per kg. BPS juga mencatat beberapa wilayah dengan kenaikan IPH beras tertinggi antara lain Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Paser.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BATAM — Struktur offshore jacket Ubadari untuk Proyek Strategis Nasional Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) resmi melakukan sailaway dari Karimun Yard, Kepulauan Riau, Kamis (8/5/2026), menuju Teluk Bintuni, Papua Barat.

Pengiriman ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan proyek gas alam terbesar Indonesia bagian timur.

Jacket berbobot lebih dari 8.000 metrik ton tersebut merupakan hasil fabrikasi di dalam negeri yang dikerjakan sepenuhnya di galangan Karimun dengan melibatkan ratusan ribu jam kerja dan tenaga kerja mayoritas Indonesia.

Presiden Regional Asia Pasifik BP untuk Gas dan Energi Rendah Karbon, Kathy Wu, menyebut proyek Tangguh menjadi bukti kemampuan Indonesia dalam mengelola proyek migas berstandar global.

“BP telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengembangkan proyek minyak dan gas yang kompleks dengan standar kualitas dan kinerja lingkungan tertinggi. Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan ini,” ujarnya, Jumat 8 Mei 2026.

Ia menegaskan proyek ini juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang BP dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus transisi energi rendah karbon.

Fabrikasi Dalam Negeri dan TKDN Tinggi

Proyek Ubadari merupakan bagian dari pengembangan Tangguh LNG dalam skema Tangguh UCC yang akan membuka tambahan sumber daya gas hingga sekitar 3 triliun cubic feet (TCF).

Jacket yang dibuat di Karimun ini akan berlayar sejauh sekitar 5.800 kilometer menuju lokasi instalasi di Teluk Bintuni. Proyek ini mencatat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sekitar 45 persen, dengan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.

"Di lokasi fabrikasi, proyek ini telah menyerap lebih dari 1,3 juta jam kerja dengan sekitar 95 persen pekerja merupakan warga negara Indonesia," kata dia.

Country Manager Saipem Indonesia, Eddie McCarthy, menyebut sailaway ini sebagai simbol kemajuan industri migas nasional sekaligus menandai tiga dekade kerja sama Saipem di Indonesia.

“Hari ini bukan hanya peluncuran jacket UCC, tetapi juga perayaan 30 tahun kemitraan dan komitmen di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Surya Widiyantoro, menegaskan bahwa proyek ini mencerminkan pemerataan pembangunan energi nasional.

Menurut dia, pengembangan sumber daya migas yang dilakukan di Papua namun difabrikasi di Karimun menunjukkan implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” katanya.

Ia juga menyebut lapangan Ubadari memiliki potensi produksi sekitar 476 juta kaki kubik gas per hari dengan cadangan mencapai hampir 1 triliun kaki kubik.

"Ini termasuk berkah dari Allah di kekayaannya alam di Papua kita bawa ke barat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata dia.

Dampak Ekonomi Daerah

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyambut baik keberlanjutan proyek migas di wilayahnya. Ia berharap Karimun dapat terus menjadi basis industri strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau bisa proyek migas seperti ini terus bertambah di Kepri, terutama Karimun, agar ekonomi daerah semakin bergerak,” ujarnya.

Untuk informasi, Proyek Tangguh UCC merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan memperkuat produksi gas domestik di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Selain mendukung ketahanan energi, proyek ini juga menjadi bagian dari pengembangan kapasitas industri nasional, peningkatan rantai pasok lokal, serta penguatan posisi Indonesia dalam industri migas global.

Dengan sailaway jacket Ubadari ini, Indonesia memasuki tahap lanjutan pengembangan infrastruktur lepas pantai yang akan menjadi fondasi penting produksi energi dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berjalan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"BPH Migas, Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengecekan langsung penyaluran produk solar subsidi dan Pertalite di sejumlah SPBU untuk memastikan bahwa setiap penjualan BBM yang diberi subsidi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan," papar Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto di sela kunjungan, Senin (27/4/2026), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain mengecek penyaluran, menurut Bambang, yang akrab disapa Baher, pengujian kualitas dan kuantitas BBM juga dilakukan guna memastikan produk yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU," ujarnya.

Monitoring ke sejumlah SPBU ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Papua Barat.

Aduan masyarakat ini memerlukan bukti yang otentik agar dapat ditindaklanjuti oleh BPH Migas.

"Sekaligus memberikan sanksi atau punishment jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Kami tidak hanya melihat stok kemudian mengecek kualitas BBM, tetapi juga melihat transaksinya secara data," imbuh Baher.

Baher juga mendorong adanya pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

Di samping itu, salah satu instrumen pengendalian BBM subsidi dan kompensasi juga telah disediakan oleh BPH Migas melalui aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna, seperti petani dan nelayan.

"BPH Migas mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera menjalin kerja sama agar penerbitan surat rekomendasi melalui sistem XStar BPH Migas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menyebut kunjungan tersebut bagian dari fungsi pengawasan DPR, termasuk memantau dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Selain monitoring stok BBM, kita juga mencoba melihat kondisi terkait kenaikan harga BBM, khususnya pada produk yang mengalami kenaikan harga. Kita memantau kondisi di lapangan apakah ini menjadi persoalan atau tidak. Faktanya, ini tidak terlalu signifikan untuk kita yang ada di Tanah Papua, sebab kita tidak banyak menggunakan produk-produk jenis tertentu tersebut," ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi XII DPR Cheroline Chrisye Makalew menambahkan antrean BBM subsidi dan kompensasi yang sempat terjadi di Papua Barat kini sudah tidak lagi terjadi.

Ia pun mengapresiasi sinergi semua pihak untuk menjaga layanan energi di kawasan timur Indonesia.

Selain melakukan monitoring di Teluk Bintuni, BPH Migas juga menghadiri rapat koordinasi dengan Bupati Bintuni Yohanis Manibuy.

Mewakili masyarakat Teluk Bintuni, Yohanis menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPH Migas dan Komisi XII DPR.

Ia berharap kebutuhan BBM bagi masyarakat Papua Barat senantiasa terpenuhi, serta meminimalisir terjadinya antrean di SPBU.

"Terima kasih kepada Anggota Komite BPH Migas yang telah datang dan melakukan monitoring penyaluran BBM. Harapan besar kami dengan kunjungan ini adalah mudah-mudahan aspirasi kami dapat terwujud," sebut Yohanis.

Sehari sebelumnya, Minggu (26/4/2026), BPH Migas, Komisi XII DPR, dan Pertamina Patra Niaga juga melakukan monitoring penyediaan dan penyaluran BBM di Kota Manokwari, Papua Barat.

Turut hadir dalam kegiatan pemantauan ini, Sales Area Manager Retail Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga Arif Rohman Khakim dan Sales Branch Manager I Papua Barat PPN Yunus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bhalil Lahadalia guna membahas realisasi participating interest (PI) 10 persen dan jatah alokasi gas daerah.

Asisten II Sekda Papua Barat Melkias Werinussa dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya agar segera memperoleh dana hak partisipasi sebesar 10 persen dari hasil produksi minyak dan gas (migas).

“Jumat (10/4) kemarin pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada pak Menteri ESDM, agar dana PI 10 persen bisa terealisasi,” kata Melkias.

Selain PI 10 persen dan jatah gas sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd), Gubernur juga menyampaikan soal penentuan lokasi kontrak kerja sama baru untuk perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat, serta penetapan wilayah pertambangan rakyat.

Pemerintah provinsi telah mengusulkan sejumlah lokasi yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun perlu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Untuk jatah gas 20 mmscf itu merupakan komitmen pak Menteri, jadi dalam setahun Papua Barat mendapatkan dua kali pengapalan,” kata Melkias.

Ia mengatakan, Menteri ESDM Bhalil Lahadalia akan berkoordinasi dengan perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum (BP) untuk merealisasikan PI 10 persen bagi Papua Barat, sementara untuk Genting Oil dijadwalkan mulai berproduksi pada April 2027.

Pembahasan lokasi WPR yang diusulkan oleh pemerintah provinsi terlebih dahulu dibahas secara komprehensif sebelum ditetapkan oleh DPR, sehingga operasional pertambangan rakyat nantinya tidak mengalami hambatan.

“Menteri ESDM telah menginstruksikan direktur jenderal terkait untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat guna membahas usulan WPR sebelum ditetapkan oleh DPR,” ucap Melkias.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat Sammy Djunire Saiba mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong perekonomian dan hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan BUMD yang bertanggung jawab mengelola dana PI 10 persen dari hasil produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10 persen pada wilayah kerja migas,” kata Sammy.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) memenangi tender penyediaan jasa sewa armada kapal atau marine fleet charter di proyek Genting Group senilai Rp2,39 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Manajemen ELPI menjelaskan bahwa perseroan telah memenangkan tender yang digelar PT Layar Nusantara Gas, bagian dari Genting Group. Pengadaan jasa sewa kapal itu ditujukan untuk mendukung proyek Genting Floating Liquefied Natural.

Adapun, area kerja proyek berada di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dalam proyek ini, ELPI akan menyediakan sebanyak 6 unit kapal dengan komposisi 1 unit crew boat, 1 unit pilot boat, 1 unit offshore supply vessel, dan 3 unit multi-purpose tug.

Periode persiapan dan pembangunan armada berlangsung hingga 18 bulan. Kemudian, periode charter hingga 18 tahun. Periode charter belum dimulai dan akan berlaku efektif setelah seluruh syarat pendahuluan terpenuhi dan tanggal mobilisasi ditetapkan oleh para pihak.

Total estimasi kontrak mencapai hingga Rp2,39 triliun sepanjang masa operasional, dengan realisasi bergantung pada efektivitas perjanjian dan utilisasi armada sesuai ketentuan kontrak.

“Dengan memenangkan tender penyediaan marine fleet charter untuk mendukung Proyek Genting Floating Liquefied Natural Gas dalam long contract 18 tahun akan memberikan kepastian dan peningkatan revenue,” tulis Manajemen ELPI di keterbukaan informasi pada Senin (22/12/2025).

Selain itu, menangnya ELPI di tender tersebut dapat memberikan kepastian dan going concern kelangsungan usaha di bidang offshore. Lalu, memperkuat posisi ELPI pada perusahaan hilir minyak dan gas dengan adanya penambahan 6 armada baru.

Kemudian, ELPI dapat meraup pendanaan atas pengadaan 6 kapal berasal dari kas perseroan dan pinjaman perbankan. ELPI juga mampu meningkatkan liabilitas yang disertai dengan peningkatan revenue serta kemampuan pembayaran positif karena kontrak long term 18 tahun.

Berdasarkan laporan keuangannya, ELPI mampu mencatatkan peningkatan laba bersih 5,58% secara tahunan (year on year/YoY) per kuartal III/2025 menjadi Rp189,18 miliar, dibandingkan Rp179,18 miliar per kuartal III/2024.

Meskipun, pendapatan ELPI turun 14,85% YoY menjadi Rp760,95 miliar per kuartal III/2025, dibandingkan Rp893,83 miliar per kuartal III/2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) memenangkan tender penyediaan jasa sewa armada kapal (marine fleet charter) untuk mendukung proyek Genting Floating Liquefied Natural (FLNG).

Berdasarkan keterbukaan informasi, ELPI mendapatkan kerja dari PT Layar Nusantara Gas (PTLNG) yang merupakan bagian dari Genting Group.

Sekretaris Perusahaan ELPI Wawan Heri Purnomo menyampaikan area kerja sama ini berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan jumlah armada sebanyak enam unit kapal. Adapun, armada tersebut terdiri dari satu unit crew boat, satu unit pilot boat, satu unit offshore supply vessel, dan tiga unit multi-purpose tug.

"Periode persiapan dan pembangunan armada hingga 18 bulan serta periode charter hingga 18 tahun, yang pelaksanaannya tunduk pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan (conditions precedent) sebagaimana diatur dalam perjanjian," tulis Wawan, dikutip Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, periode charter belum dimulai dan akan berlaku efektif setelah seluruh syarat pendahuluan terpenuhi dan tanggal mobilisasi ditetapkan oleh Para Pihak.

Adapun, total estimasi kontrak ini mencapai sekitar Rp2,39 triliun sepanjang masa operasional. Namun, realisasinya akan bergantung pada efektivitas perjanjian dan utilisasi armada sesuai ketentuan kontrak.

Wawan menegaskan dengan perseroan memenangkan tender ini, maka akan memberikan kepastian dan peningkatan pendapatan ELPI setidaknya dalam 18 tahun ke depan.

Kerja sama ini juga memperkuat posisi ELPI sebagai perusahaan hilir minyak dan gas dengan penambahan enam kapal baru. Adapun, pendanaan untuk enam kapal baru ini akan diambil dari kas internal dan pinjaman perbankan.

"Akan terdapat peningkatan liabilitas yang disertai dengan peningkatan revenue dengan kemampuan pembayaran positif karena kontrak longterm 18 tahun," pungkas Wawan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong disisihkannya hak partisipasi (Participating Interest/PI) dari operasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Inggris yakni BP ke pemerintah daerah, khususnya di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Bahlil mengatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada pihak BP untuk bisa memberikan sebagian hasil pendapatan perusahaan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kemudian PI untuk Papua, Pak Joko. Saya sudah jujur saja, Bapak-Bapak boleh panggil itu BP. Kemarin saya sudah rapat sama dia. Saya minta kamu kasih dong PI untuk Papua. Karena kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia meminta agar perusahaan migas yang beroperasi di Papua Barat tersebut bisa menyetorkan dana hak partisipasinya ke Bintuni maupun provinsi.

"Jadi saya sudah minta mereka untuk kasih PI-nya untuk pemda daerah. Baik Bintuni maupun Provinsi," tambahnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

TELUK BINTUNI - Petrotekno telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Teluk Bintuni, Papua Barat. Kerja sama ini diwujudkan dengan lahirnya Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) yang beroperasi di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Teluk Bintuni.

P2TIM telah membantu dalam menekan tingkat pengangguranterbuka hingga 3,16% pada 2024. Sejak berdiri, hasil pemeriksaan BPK terhadap P2TIM selalu wajar dan dalam norma kesesuaian. "Hal ini dimungkinkan karena secara berkala, P2TIM selalu mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Badan Keuangan Daerah,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Teluk Bintuni, Ongen Pattikawa dalam siaran persnya, Minggu (26/10/2025).

Petrotekno merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan migas yang telah beroperasi sejak 2007.

Selama beberapa tahun terakhir, Petrotekno telah memberikan pelatihan bagi para pelaku migas di Indonesia dan bahkan dunia dari fasilitas pendidikan yang dimiliki di Ciloto, Puncak, Jawa Barat.

Selain bekerja sama dengan BP Tangguh LNG, Petrotekno juga dipercaya Pertamina dan Donggi Senoro LNG. Petrotekno merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang melatih sesuai standar Global Vocational Qualification terutama untuk pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance) di industri migas.

Sejak 2017, BP Tangguh menggandeng Petrotekno untuk mengembangkan kemampuan SDM yang ada di Papua, khususnya Teluk Bintuni . Tujuannya agar bisa meningkatkan penyerapan pekerja lokal.

Para peserta dibekali kemampuan dan kualifikasi baik nasional maupun internasional yang disesuaikan dengan standard kompetensi dari BP. Program itu ditujukan kepada mereka yang minimal lulusan SMA atau SMK dengan durasi pelatihan selama 3 tahun.

Setiap tahun sejumlah 30-50 peserta pelatihan dikirim ke Petrotekno untuk dilatih. Program berlangsung selama 4 batch hingga tahun 2022 silam.

Setelah kurang lebih satu tahun berlalu dari batch (gelombang) yang pertama, di 2018 Pemkab Teluk Bintuni hadir ke fasilitas pelatihan Petrotekno di Ciloto untuk melakukan kunjungan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan. Mereka melihat perbedaan pada putra dan putri lokal Bintuni yang dilatih di sana. Wamen PPPA Veronica Tan Dorong Pelatihan Difabel yang Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

Perbedaan tersebut sangatlah nyata ketika para siswa melakukan presentasi dan berdiskusi dengan pemerintah daerah. Mereka pun kemudian mengajak Petrotekno datang berkunjung ke Teluk Bintuni untuk melihat potensi kerja sama pengembangan SDM langsung.

Setelah beberapa kali kunjungan dan diskusi, akhirnya Petrotekno mengajukan skema pengembangan SDM tanpa harus terbang ke Ciloto, Puncak. Hasil diskusi terakhir akhirnya mengerucut program akan digelar 3,5 bulan untuk tenaga konstruksi migas dengan kapasitas maksimal 100 peserta setiap batch.