Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Badan Bank Tanah sebagai penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran (TA) 2025.

Penyerahan PMN TA 2025 itu telah disetujui oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria pada rapat kerja, Senin (8/12/2025).

Total nilai PMN TA 2025 itu yakni Rp14,4 triliun dan sebesar Rp2,96 triliun diberikan kepada Badan Bank Tanah untuk program 3 Juta Rumah, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. PMN untuk Badan Bank Tanah itu meliputi barang milik negara (BMN) dari Kementerian ATR/BPN, sekaligus aset eks BPPN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut aset eks BPPN dimaksud adalah yang berada di Lippo Karawaci.

"Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci. Itu ada lahan, lahannya cukup luas dekat golf kalau enggak salah," ujarnya saat ditemui usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Untuk diketahui, BPPN adalah lembaga negara yang dibentuk pemerintah pada 1998 untuk menangani krisis perbankan Indonesia pasca krisis moneter. Salah satu tugas dari BPPN adalah mengupayakan pengembalian dana negara dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu guna membahas pemanfaatan aset hasil rampasan tindak pidana yang sudah menjadi rampasan negara.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut koordinasi dengan Kejagung hingga KPK dilakukan untuk memastikan agar penggunaan aset tanah tersebut diperbolehkan secara hukum. "Sesuai arahan pimpinan KPK termasuk dari tanah BLBI kalau itu bisa dimanfaatkan," ujarnya November 2024.

Adapun DPR dan pemerintah menyepakati secara total PMN TA 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga. Totalnya mencapai Rp14,4 triliun. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci bahwa PMN 2025 tunai untuk diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Kemudian, PMN nontunai 2025 adalah untuk Badan Bank Tanah berupa barang milik negara (BMN).

"Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah," terang Misbakhun pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Secara terperinci, PMN untuk KAI yakni senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek dan kelanjutan PMN TA 2024.

Kemudian, PMN untuk INKA senilai Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang wilayah Jabodetabek serta kelanjutan PMN 2024.

Selanjutnya, PMN untuk Pelni senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga buah kapal serta kelanjutan PMN TA 2024.

Lalu, terbesar adalah untuk PT SMF sebesar Rp6,68 triliun untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terakhir, adalah PMN nontunai senilai Rp2,96 triliun untuk Badan Bank Tanah. PMN nontunai itu meliputi barang milik negara (BMN) Kementerian ATR/BPN dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mendukung program 3 Juta Rumah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghibahkan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa tanah yang ada di Lippo Karawaci kepada Bank Tanah. Nilainya sekitar Rp2,95 triliun.

Awalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta restu kepada Komisi XI DPR RI untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai kepada Bank Tanah.

"PMN non tunai badan Bank Tanah didasari kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dengan pemenuhan modal dan peningkatan kapasitas antara lain guna mendukung program 3 juta rumah," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/12).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PMN yang diberikan untuk Bank Tanah merupakan eks BPPN yang ada di Lippo Karawaci.

"Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci," ujar Rionald.

Pemerintah memang menyita aset milik obligator dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Lippo Karawaci pada Agustus 2021 lalu.

Aset ini terdiri dari 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 atau sekitar 25 hektar (ha). Aset tersebut milik obligator atau debitur BLBI yang diketahui adalah Lippo Karawaci.

"Itu ada lahan. Lahannya cukup luas," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejatuhan Soeharto pada 1998 ikut menyeret cukong-cukong yang kadung dekat dengan penguasa Orde Baru itu. Mei, 28 tahun yang lalu menandai perubahan peta bisnis konglomerat Prajogo Pangestu yang melibatkan kongsi dagang dengan Keluarga Cendana.

Baru beberapa hari usai Soeharto menyatakan mundur, dalam sebuah pengumuman yang legendaris dan menjadi tapal batas penting sejarah Indonesia, kekuasaan segera beralih ke ke B.J. Habibie. Proses pergantian kepemimpinan yang cepat itu juga berdampak pada peta bisnis di Indonesia, termasuk bidang usaha yang dimasuki Keluarga Cendana.

Bisnis.com, JAKARTA — Suatu ketika dalam sejarah konglomerasi dan politik Indonesia, Chandra Asri Petrochemical Center (CAPC) milik taipan Prajogo Pangestu, hidup sebagai 'anak emas' yang ketika jatuh akibat krisis pun, dibantu begitu rupa oleh negara.

Tarik-menarik restrukturisasi utang Chandra Asri pada awal 2000-an sempat menjadi pusat perhatian pemangku kebijakan, di negeri yang baru saja terbebas dari Orde Baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah krisis moneter 1998, Grup Bakrie masih sempat menyutikkan modal ke Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN). Momentum itu tepat sebelum BTPN lepas dari tangan konglomerasi itu, menjadi bagian dari kejatuhan bisnis mereka.

Bank tersebut kini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN). Akhir April 1998, Bakrie Capital masih sempat menyuntikkan Rp40 miliar untuk menyehatkan BTPN, sehubungan bank itu telah masuk dalam pengawasan Badan Penyetahan Perbankan Nasional (BPPN).

Bisnis.com, JAKARTA — Bertepatan dengan peralihan milenium yang baru, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai menata pengembalian aset negara dari dana talangan yang diberikan kepada korporasi dan konglomerasi selama krisis moneter 1998, tak terkecuali Grup Salim

Pada April 2000, BPPN berencana menjual saham First Pacific Co Ltd. (FPCL), Hong Kong, sebesar 4,1%. Namun, rencana itu kemudian ditunda.

Bisnis.com, JAKARTA — Reformasi baru sesumur jagung ketika Bank Central Asia (BCA) memasuki babak baru setelah menjadi pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kala itu, pemerintah melepas 51% saham BCA di kantong BPPN dengan mekanisme dual track.

Dual track yakni pola divestasi dengan menggabungkan strategic partner dan secondary public offering melalui bursa efek. Selain itu, diisyaratkan pula dalam rangka divestasi tersebut, pemilik lama tidak boleh kembali masuk ke BCA.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam perjalanan beberapa dekade ke belakang, Grup Salim, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia hingga kini, melalui sejumlah gesekan bisnis dengan konglomerat lain, dari Tommy Soeharto hingga Prajogo Pangestu.

Krisis moneter 1997-1998 memang menjadi tapal batas bagi banyak konglomerat Indonesia dan bendera bisnis yang diusungnya. Bagi Salim, momentum itu menandai berakhirnya hubungan yang lekat antara sang cukong Orde Baru dengan penguasa.