Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Jeffrey Hendrik resmi diangkat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kemarin (29/6) menyetujui perubahan susunan direksi BEI periode 2026-2030.

Sebelumnya, Jeffrey menjabat sebagai Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama merangkap Direktur Pengembangan BEI.

Jeffrey dan jajaran direksi menargetkan jumlahinvestor pasar modal mencapai 35 juta pada 2030 sebagai bagian dari strategi memperdalam pasar keuangan nasional, sekaligus membawa BEI masuk dalam jajaran 10 bursa efek terbesar di dunia.

Selain meningkatkan jumlah investor, BEI juga membidik kapitalisasi pasar mencapai Rp30 ribu triliun, rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp31 triliun, jumlah perusahaan tercatat melampaui 1.100 emiten, serta rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 83 persen.

"Kami telah menetapkan target Bursa Efek Indonesia pada tahun 2030 yang pertama adalah target kapitalisasi pasar menjadi Rp30 ribu triliun yang kedua target rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp31 triliun kemudian target perusahaan tercatat lebih dari 1.100 perusahaan tercatat jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta investor di tahun 2030," ujar Jeffrey dalam konferensi pers usai RUPST BEI 2026 yang digelar secara daring, Senin (29/6).

Jeffrey mengatakan peningkatan basis investor menjadi salah satu fondasi untuk mencapai target yang lebih besar, yakni membawa Bursa Efek Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 bursa efek terbesar dunia.

"Yang ingin kita capai untuk pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ke depan adalah bagaimana kita bisa membawa BEI menjadi di antara 10 bursa besar di dunia, baik berdasarkan kapitalisasi pasar dan atau nilai transaksi. Hari ini kita ada di posisi ke-19 dan ke-17 untuk masing-masing ukuran tersebut," katanya.

Untuk mengejar target tersebut, BEI akan berfokus pada empat pilar utama, yakni meningkatkan bisnis berbasis transaksi, mengembangkan sumber pendapatan non-transaksi, memperkuat kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat, serta meningkatkan inklusi seluruh segmen investor pasar modal.

Menurut Jeffrey, strategi tersebut juga harus ditopang oleh penguatan infrastruktur perdagangan, pengawasan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Kolaborasi, konektivitas, dan juga partnership dengan seluruh stakeholders harus dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu langkah yang akan ditempuh untuk mendukung target tersebut adalah mendorong proses demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Kami sangat mendukung demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern," kata Jeffrey.

Menurutnya, demutualisasi akan membuat BEI lebih lincah dalam menjalankan bisnis sehingga mempermudah pencapaian target-target strategis hingga 2030.

Direktur Utama: Jeffrey HendrikDirektur Penilaian Perusahaan: Saidu SolihinDirektur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan SusandyDirektur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji SadonoDirektur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul MunimDirektur Pengembangan: Iding PardiDirektur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan nasional. Kebijakan tersebut terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penguatan likuiditas industri perbankan, sekaligus mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan, dalam keterangan resminya, Sabtu (27/6).

Lebih lanjut, Riduan mengatakan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif. "Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," imbuh Riduan.

Sementara itu, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menambahkan, kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung oleh penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

Singapura (ANTARA) - Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) pada Kamis (25/6) mengumumkan pembentukan Institut Masa Depan Keuangan (Future of Finance Institute/FFI) untuk mempercepat pengadopsian teknologi keuangan baru dan mendorong inovasi di seluruh sektor keuangan.

Institut ini pertama-tama akan berfokus pada kecerdasan buatan (AI) dan tokenisasi, berperan sebagai platform untuk menghubungkan lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan peneliti sekaligus menyediakan sumber daya dan keahlian bersama, kata MAS dalam sebuah pernyataan.

Mengatakan bahwa FFI dikembangkan dari kolaborasi publik-swasta yang sudah ada di bidang AI dan tokenisasi, MAS mengatakan institut tersebut akan mengonsolidasikan upaya-upaya ini di bawah satu badan koordinasi. MAS akan terus mengawasi kerangka kebijakan dan regulasi, sementara institut tersebut akan bekerja langsung dengan para pelaku industri.

Kegiatan FFI akan berpusat pada empat bidang, yakni pusat pengetahuan yang menyediakan kasus dan panduan, pusat inovasi untuk mengoordinasikan kolaborasi industri, lingkungan uji coba industri untuk menguji teknologi baru, dan perangkat implementasi, termasuk sumber daya untuk kepatuhan yang dapat diprogram (programmable compliance) serta manajemen risiko AI.

Institut tersebut akan dikelola oleh dewan yang terdiri dari para perwakilan dari MAS, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan akademisi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait aturan yang menyebut pemerintah tidak akan menelusuri sumber dana investor untuk membeli surat utang Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Luhut mengaku belum mengetahui secara rinci mekanisme kebijakan tersebut. Namun, ia percaya pemerintah sudah memperhitungkan baik-baik privilese buat investor Patriot Bond tersebut.

"Saya enggak tahu ya detailnya, ini apakah mau seperti tax amnesty atau gimana, saya enggak ngerti. Tapi saya kira pemerintah sudah mikir baik-baik lah," kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6), melansir detikfinance.

Luhut menilai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tetap dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan investor sekaligus mendorong investasi di dalam negeri.

"Karena Patriot Bond ini juga saya kira, asal nanti mereka juga, intinya sebenarnya mereka juga dapat untung. Ya, jadi jangan mereka rugi juga, tapi juga mereka punya kewajiban juga untuk taruh investasi dalam negeri," ujarnya.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai perlindungan terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu ketentuannya mengatur adanya perlindungan hukum bagi pembeli surat utang tersebut, termasuk terkait sumber dana yang digunakan untuk pembeliannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan perlindungan itu hanya berlaku untuk dana yang digunakan membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh aktivitas atau aset investor terbebas dari pemeriksaan.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," kata Purbaya.

Ia menegaskan aparat penegak hukum maupun otoritas terkait tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha lain yang dimiliki investor apabila ditemukan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan dalam UU P2SK hanya berlaku pada dana yang diinvestasikan ke Patriot Bond dan Merah Putih Bond, bukan terhadap seluruh kekayaan atau aktivitas bisnis investornya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah kini diperbolehkan menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang membahas kebijakan umum di bidang moneter setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pasal 43 ayat (1) huruf a disebutkan RDG diselenggarakan minimal satu kali setiap bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dan dihadiri oleh satu atau lebih menteri yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

"Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 orang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara," demikian bunyi ketentuan dalam UU 4/2026.

Meski demikian, kehadiran pemerintah dalam forum tertinggi pengambilan keputusan bank sentral tersebut tetap dibatasi.

Menteri yang mewakili pemerintah hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara, sehingga tidak dapat ikut menentukan arah kebijakan moneter maupun keputusan suku bunga acuan.

Ketentuan ini menandai perubahan dibandingkan aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dalam regulasi lama, pemerintah tidak diperkenankan ikut serta maupun menghadiri RDG BI demi menjaga independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.

[Gambas:Youtube]

Melalui UU P2SK yang pertama kali diterbitkan pada 2023 dan kini diperbarui lewat UU Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah diberikan ruang untuk hadir dalam RDG yang membahas kebijakan umum di bidang moneter.

Kehadiran tersebut diwakili oleh menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk setidaknya setingkat pimpinan tinggi madya.

Penjelasan undang-undang menyebut yang dimaksud menteri adalah menteri keuangan. Apabila berhalangan hadir, menteri keuangan dapat menunjuk pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi madya untuk mewakili pemerintah dalam rapat tersebut.

Dengan skema baru ini, pemerintah dapat menyampaikan pandangan, perkembangan ekonomi, maupun kebijakan fiskal yang relevan dalam forum RDG. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Gubernur BI.

UU tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan akhir ditetapkan oleh gubernur BI.

Selain RDG bulanan yang membahas kebijakan moneter, undang-undang juga mengatur RDG diselenggarakan paling sedikit satu kali setiap minggu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil.

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Gubernur. Dalam kondisi tertentu ketika kuorum tidak terpenuhi sehingga rapat tidak dapat diselenggarakan, gubernur BI atau sedikitnya dua anggota Dewan Gubernur dapat mengambil keputusan yang kemudian wajib dilaporkan pada RDG berikutnya.

Dalam penjelasan UU P2SK, perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah.

Meski ruang koordinasi diperluas, independensi BI tetap dipertahankan karena pemerintah tidak memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan moneter.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara teoritis dapat memperkuat tata kelola dan transparansi perdagangan komoditas strategis, utamanya jika lembaga ini mampu menerapkan standar pengawasan yang selama ini digunakan di sektor jasa keuangan.

Ronny menyampaikan, penguatan dalam aspek pelaporan, pengawasan berbasis risiko, dan penegakan aturan berpotensi meningkatkan transparansi harga, mengurangi praktik manipulasi pasar, serta memperbaiki kepercayaan pelaku usaha.

“Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, khususnya dalam integrasi data, sinkronisasi kebijakan antar lembaga, dan kejelasan batas kewenangan,” kata Ronny kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Dalam konteks yang lebih luas, Ronny menyebut bahwa kebijakan ini turut menunjukkan arah kebijakan untuk mendorong sektor komoditas menjadi lebih terhubung dengan sistem keuangan nasional, yang membuka peluang sekaligus membawa konsekuensi risiko baru jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang kuat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kemudian, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyasar Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk ikut berpartisipasi dalam pembelian surat utang khusus Danantara, yakni Patriot dan Merah Putih Bond.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/6/2026).

Untuk diketahui, penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Untuk diketahui, pada konferensi pers APBN KiTa yang digelar awal Mei 2026 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto sempat mengutarakan rencana kebijakan berupa penyelesaian pemeriksaan atas WP peserta PPS yang kurang mengungkap hartanya.

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya, kami lihat lagi ketepatan janji repatriasinya, dan juga kami lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS," terang Bimo di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Namun, belakangan DJP menegaskan bakal ikut perintah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak lagi menindaklanjuti pemeriksaan atas WP peserta PPS.

Sebab, Purbaya menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, dirinya tidak akan kembali menggelar program pengampunan pajak.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada bulan ini. Terdapat ketentuan baru terkait dengan instrumen keuangan khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Mengacu pada draf revisi UU PPSK, terdapat sejumlah ketentuan dalam pasal yang kemudian diubah. Pada bagian kedelapan terdapat perubahan yang menyangkut instrumen keuangan khusus.

Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 kemudian disisipkan satu pasal, yakni Pasal 50A. Dalam pasal baru itu, di ayat pertama dijelaskan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dapat menerbitkan surat utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, diatur pula terkait dengan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pada ayat 3 dijelaskan bahwa penerbitan surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih.

Kemudian, pada ayat 4 dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian tertulis di ayat 5 Pasal 50A revisi UU PPSK.

Lalu, dalam ayat 6 dijelaskan bahwa data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Ketentuan sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6) itu berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer.

Kemudian, investor pun dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utangnya. Lalu, investor termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, DPR telah resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU PPSK menjadi UU pada awal bulan ini (4/6/2026). Keputusan ini diambil dengan persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

JAKARTA - Pemerintah memberikan perlindungan hukum khusus kepada investor yang membeli surat utang khusus berupa patriot bond dan merah putih bond yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Melalui revisi aturan ini, pemerintah menambahkan Pasal 50A yang secara khusus mengatur penerbitan surat utang oleh Danantara. Selain dapat menerbitkan instrumen utang konvensional, Danantara juga diberi kewenangan untuk menerbitkan surat utang khusus dalam bentuk patriot bond dan merah putih bond.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian terdapat dalam Pasal 50A ayat (5), yaitu dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk tindak pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Danantara Bantah Isu Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Wajib Beli Patriot Bond



"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat (5).

Perlindungan ini diperkuat melalui Pasal 50A ayat (6), yang menyatakan bahwa data dan informasi yang berasal dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak maupun dijadikan alat bukti dalam proses hukum di pengadilan.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi Pasal 50A ayat (7).

Patriot Bond Danantara Bisa Jadi Agunan Kredit Bank, OJK Ungkap Syaratnya



Selain memperoleh perlindungan hukum, investor juga diberikan fleksibilitas untuk mengalihkan kepemilikan maupun menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai agunan. Revisi UU P2SK juga memperluas cakupan investor yang dapat berpartisipasi dalam pembelian patriot bond dan merah putih bond.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah dan DPR RI yang memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral serta komoditas strategis dinilai sebagai langkah yang wajar. Meski demikian efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, perluasan kewenangan OJK merupakan hal yang wajar seiring makin tingginya keterkaitan antara perdagangan komoditas dengan sektor keuangan, baik melalui pembiayaan, instrumen derivatif, manajemen risiko, maupun keterlibatan berbagai lembaga keuangan.

Selain itu, Trioksa menyebut bahwa kehadiran Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dalam struktur Dewan Komisioner OJK menunjukkan adanya upaya pemerintah memperkuat pengawasan secara terintegrasi dan menempatkan sektor komoditas sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

“Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini berpotensi meningkatkan transparansi transaksi, kualitas pelaporan, integritas pasar, serta mengurangi risiko asimetri informasi, manipulasi pasar, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dalam jangka panjang, Trioksa memandang bahwa penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kredibilitas pasar komoditas Indonesia, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pembentukan harga yang lebih efisien.

Namun, dia mengingatkan bahwa efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang komoditas.

Tidak hanya itu, konsistensi pengawasan dan penegakan aturan berbasis risiko agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi maupun celah pengawasan juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan demikian, Trioksa menekankan bahwa perluasan mandat ini tidak hanya soal penambahan kewenangan. Hal ini juga merupakan upaya membangun pasar komoditas strategis yang lebih transparan, akuntabel, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memperluas mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penambahan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, OJK mendapatkan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk kegiatan pengelolaan dana publik lainnya yang terkait dengan sektor tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Diding S. Anwar, menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pengawasan OJK.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa OJK tidak lagi hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, di samping pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto," ujarnya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurut Diding, pembentukan kepala eksekutif baru menjadi langkah penting untuk memastikan adanya fokus pengawasan terhadap sektor yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian nasional, terutama di tengah meningkatnya peran hilirisasi mineral dan perdagangan komoditas dalam rantai pasok global.

Jumlah Anggota Dewan Komisioner Bertambah

Penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Sebab, pejabat tersebut secara otomatis menjadi anggota Dewan Komisioner sesuai dengan bidang pengawasannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur penyesuaian tata kelola internal OJK. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat akan diberhentikan setelah Kepala Eksekutif baru tersebut resmi diangkat, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi pasca-berlakunya aturan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejak saat itu, OJK akan mulai menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bursa tersebut.

Kewenangan tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk turunannya (derivatif). Sistem tersebut akan didukung oleh ekosistem pendanaan serta instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Tujuan pembentukan bursa ini tidak hanya untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, bursa mineral dan komoditas strategis akan diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.