Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperkirakan tidak akan berlanjut tahun ini seiring prospek ekonomi nasional yang masih tumbuh agresif.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan saat ini ekonomi Indonesia masih cukup baik, apalagi pemerintah juga memiliki concern terkait dengan peningkatan performa UMKM.

“Seharusnya ya untuk penutupan BPR trennya tidak terjadi lah pada tahun ini dan tidak memengaruhi perkembangan mikro gitu,” kata Myrdal kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Myrdal menyebut penutupan BPR yang disebabkan oleh turunnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan hal yang lumrah terjadi, mengingat saat ini aktivitas ekonomi nasional mendapat tekanan, utamanya dari kondisi global.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK ini mengalami permasalahan sebagai akibat dari penerapan prinsip tata kelola yang tidak memadai dan/atau terdapat penyimpangan ketentuan perbankan (fraud).

Dian mengatakan, langkah tersebut ditempuh OJK dalam upaya untuk terus menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK mencatat per Februari 2026, hampir seluruh BPR/BPRS memiliki rasio KPMM di atas threshold sesuai ketentuan yaitu 12

“Hal ini menunjukkan bahwa permodalan BPR/BPRS secara umum masih terjaga dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap BPR/BPRS yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan secara aktif dan responsif terhadap realisasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyehatan dan perlindungan nasabah.

“Pada umumnya, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat mempengaruhi turunnya KPMM,” tuturnya.