Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri BPR melalui konsolidasi.

Aksi korporasi tersebut diproyeksikan menghasilkan BPR dengan total aset lebih dari Rp400 miliar dan modal inti di atas Rp135 miliar.

Persetujuan penggabungan itu mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatra Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung) ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha BPR, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada jajaran pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan pada Senin (29/6/2026).

Triyoga mengatakan penggabungan mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar BPR hasil merger memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum. Menurutnya, aksi korporasi ini menjadi salah satu penggabungan BPR dengan cakupan wilayah kerja yang meluas hingga lima provinsi di Pulau Sumatra.

"Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting agar BPR tetap kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

OJK menilai aksi merger tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024—2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing melalui percepatan konsolidasi.

Selain itu, penggabungan juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Setelah penggabungan rampung, BPR Mangatur Ganda diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp400 miliar, modal inti di atas Rp135 miliar, serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) melampaui 50%.

Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas perseroan dalam mengembangkan inovasi produk, memperkuat teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi lebih optimal.

OJK juga mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang tengah diperkuat melalui kebijakan konsolidasi.

Regulator juga menegaskan akan terus mendorong transformasi dan penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah agar menjadi industri yang lebih efisien, kompetitif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan usaha atau merger lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dalam PT BPR Pataru Laba.

Berdasarkan data resmi, kelima entitas yang melebur tersebut adalah PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana.

Pasca-merger, PT BPR Pataru Laba yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel ini akan bertindak sebagai bank yang menerima penggabungan (surviving bank).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 yang ditetapkan pada 20 Mei 2026. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam memacu pembiayaan sektor riil, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa aksi korporasi penggabungan usaha ini diharapkan mampu mengerek kapasitas dan menciptakan efisiensi usaha yang signifikan bagi BPR.

Dengan demikian, perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas dapat terakselerasi dengan baik.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Makassar, Jumat (5/6/2026).

Muchlasin menambahkan, konsolidasi ini juga menjadi basis penting dalam mendukung pengembangan inovasi layanan keuangan berbasis digital, terutama di wilayah Sulawesi.

Melalui terealisasinya merger tersebut, struktur kelembagaan perbankan di regional tersebut mengalami perampingan. Jumlah BPR dan BPRS di bawah wilayah kerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini tercatat menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.

Kendati jumlah institusi menyusut akibat konsolidasi, kinerja keuangan BPR/S di wilayah kerja OJK Sulselbar justru menunjukkan pertumbuhan ekspansif yang solid. Sampai dengan 30 April 2026, indikator keuangan utama mencatatkan performa impresif secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total aset mencapai Rp4,33 triliun atau tumbuh sebesar 9,02% yoy, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp2,83 triliun atau meningkat 5,54% yoy, dan kredit menyentuh angka Rp3,64 triliun atau terkerek naik 7,63% yoy.

Sejalan dengan itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan perbankannya pada industri BPR. Otoritas memastikan industri BPR saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan aman seiring dengan penguatan yang terus berjalan lewat kebijakan konsolidasi yang terarah.

Ke depan, regulator menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui peta jalan konsolidasi dan transformasi industri.

"Target akhirnya adalah mewujudkan industri BPR yang jauh lebih efisien, kompetitif, berdaya tahan tinggi, serta mampu menyumbang kontribusi optimal bagi roda perekonomian di tingkat daerah maupun nasional," tutur Muchlasin.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) dalam pembiayaan UMKM terus menguat. Meski demikian, ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar untuk memperkuat akses permodalan pelaku usaha dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, BPR/BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM. Peran tersebut sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap mencatatkan pertumbuhan dengan kualitas yang terjaga. Data OJK menunjukkan porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07% dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri BPR dan BPRS.

“...dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Meski telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, OJK menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan masih terbuka. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Beberapa program yang menjadi fokus antara lain kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) serta kredit atau pembiayaan sektor pertanian (K/PSP).

Di sisi lain, OJK berupaya mewujudkan BPR/BPRS terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR/BPRS.

Selain itu, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil. Kondisi tersebut juga dibayangi potensi peningkatan risiko kredit dan pembiayaan seiring dengan dinamika ekonomi dan kompetisi yang makin agresif.

Menghadapi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan arah pengembangan industri melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024—2027. Langkah itu sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dian mengatakan roadmap tersebut disusun untuk mewujudkan BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Menurutnya, roadmap tersebut menjadi acuan bagi BPR/BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih resilien guna menjaga kinerja dan eksistensi industri di tengah perubahan lanskap jasa keuangan.

Roadmap itu difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR/BPRS, penguatan peran BPR/BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Dian menuturkan penguatan struktur dan daya saing menjadi fondasi penting bagi industri untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” tutur Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat telah menutup tujuh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga April 2026. Sederet upaya pun dilakukan guna mencegah gelombang penutupan BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, OJK telah menempuh berbagai langkah strategis secara simultan, baik melalui penguatan aspek pengaturan maupun pengawasan.

“Dari aspek pengaturan, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan yang dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja BPR secara menyeluruh,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Dari sisi pengawasan, Dian mengungkapkan bahwa pihaknya secara konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar industri BPR/BPRS dapat beroperasi secara sehat, prudent, dan berkelanjutan.

“OJK juga terus mendorong BPR/BPRS untuk memperkuat permodalan dan daya saing melalui konsolidasi,” ujarnya.

Dian mengatakan, upaya tersebut juga dimaksudkan agar BPR/BPRS tetap mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai penggerak perekonomian daerah dan mendukung pembiayaan bagi sektor UMKM.

Selain itu, guna mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/BPRS.

Dia menuturkan, roadmap tersebut merupakan acuan industri dalam merumuskan strategi bisnis sehingga dapat memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat serta mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

“Penutupan tentu saja merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian masalah dilakukan pada tahap Bank Dalam Penyehatan (BDP),” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperkirakan tidak akan berlanjut tahun ini seiring prospek ekonomi nasional yang masih tumbuh agresif.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan saat ini ekonomi Indonesia masih cukup baik, apalagi pemerintah juga memiliki concern terkait dengan peningkatan performa UMKM.

“Seharusnya ya untuk penutupan BPR trennya tidak terjadi lah pada tahun ini dan tidak memengaruhi perkembangan mikro gitu,” kata Myrdal kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Myrdal menyebut penutupan BPR yang disebabkan oleh turunnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan hal yang lumrah terjadi, mengingat saat ini aktivitas ekonomi nasional mendapat tekanan, utamanya dari kondisi global.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK ini mengalami permasalahan sebagai akibat dari penerapan prinsip tata kelola yang tidak memadai dan/atau terdapat penyimpangan ketentuan perbankan (fraud).

Dian mengatakan, langkah tersebut ditempuh OJK dalam upaya untuk terus menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK mencatat per Februari 2026, hampir seluruh BPR/BPRS memiliki rasio KPMM di atas threshold sesuai ketentuan yaitu 12

“Hal ini menunjukkan bahwa permodalan BPR/BPRS secara umum masih terjaga dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap BPR/BPRS yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan secara aktif dan responsif terhadap realisasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyehatan dan perlindungan nasabah.

“Pada umumnya, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat mempengaruhi turunnya KPMM,” tuturnya.