Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menegaskan bank perkreditan rakyat (BPR) akan memegang peran kunci dalam mendukung pembiayaan ekosistem pangan nasional.

Salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Dukungan tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fasilitas SPPG, tetapi juga menembus rantai pasok pangan yang menghidupi ribuan pelaku UMKM di empat daerah di kawasan tersebut.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan, implementasi penuh MBG diproyeksikan berjalan mulai 2026, dan BPR akan menjadi salah satu kanal pembiayaan yang paling strategis.

"SPPG membutuhkan pasokan beras, telur, daging ayam, cabai, tomat, bawang, ikan, buah-buahan, sampai susu. Ini berlangsung setiap hari dan tidak bisa berhenti. Di situlah ruang bagi BPR untuk membiayai UMKM yang bergerak di sektor-sektor ini,” ujarnya di Kota Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah, lanjutnya, sengaja menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekosistem pangan, bukan konglomerat. Karena itu, BPR—yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa dan kecamatan—dipandang paling siap menggerakkan pembiayaan dari hulu hingga hilir.

Dengan pembiayaan yang tepat, BPR dapat menopang berbagai mata rantai produksi: peternak ayam, petelur, penggemukan sapi perah, petani hortikultura, pembudidaya ikan, hingga produsen susu. Mekanisme ini menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih luas ketimbang hanya memberikan kredit konsumtif.

"Bayangkan satu SPPG saja bisa menggerakkan puluhan hingga ratusan UMKM lokal. Jika Ciayumajakuning memiliki banyak SPPG, maka tensi ekonominya akan besar,” tambahnya.

Selain program pangan, BPR juga didorong untuk memperluas keterlibatan dalam pembiayaan FLPP atau perumahan bersubsidi, yang dinilai mampu menjaga stabilitas penyaluran kredit sekaligus menggerakkan sektor konstruksi di tingkat daerah.

Namun, Darwisman mengingatkan bahwa peran besar tersebut akan membawa konsekuensi tantangan. Masyarakat kini menuntut layanan BPR yang cepat, akurat, dan ramah—bahkan dituntut mampu menyamai kecepatan layanan rentenir atau “bank emok”, tetapi tetap menjaga kualitas dan tata kelola.

“BPR harus masuk ke layanan digital. Tanpa digitalisasi, BPR akan tertinggal dari fintech dan bank digital. Masyarakat tidak lagi menunggu proses lama,” katanya. Beberapa BPR di Jawa Barat mulai membangun infrastruktur digital, tetapi OJK menilai percepatannya masih harus digenjot.

Di sisi lain, risiko operasional dan risiko kredit diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global pada 2026. Dunia masih dihadapkan pada dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat.

Bahkan, kebijakan tarif Amerika Serikat era Trump yang kembali diperbincangkan beberapa waktu lalu ikut diantisipasi oleh regulator karena dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Meski begitu, OJK tetap optimistis ekonomi nasional 2026 akan bergerak positif. Akselerasi kemandirian pangan, industrialisasi nasional, serta peningkatan investasi swasta dinilai menjadi momentum penting.

“Indonesia sedang mempercepat swasembada pangan. Ini peluang besar bagi sektor BPR karena pembiayaan UMKM akan menjadi pilar utama,” kata Darwisman.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan BPR ke depan adalah kemampuan memitigasi risiko secara ketat, memperbaiki kualitas layanan, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa itu, BPR akan sulit memanfaatkan peluang besar dari program MBG dan ekspansi UMKM pangan yang akan terjadi di Ciayumajakuning.

“Kalau BPR bisa masuk ke ekosistem pangan sejak awal, dampaknya luar biasa. BPR menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung program strategis nasional,” ucapnya.