Bisnis.com, JAKARTA — Peran Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) dalam pembiayaan UMKM terus menguat. Meski demikian, ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar untuk memperkuat akses permodalan pelaku usaha dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, BPR/BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM. Peran tersebut sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap mencatatkan pertumbuhan dengan kualitas yang terjaga. Data OJK menunjukkan porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07% dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri BPR dan BPRS.

“...dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Meski telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, OJK menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan masih terbuka. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Beberapa program yang menjadi fokus antara lain kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) serta kredit atau pembiayaan sektor pertanian (K/PSP).

Di sisi lain, OJK berupaya mewujudkan BPR/BPRS terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR/BPRS.

Selain itu, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil. Kondisi tersebut juga dibayangi potensi peningkatan risiko kredit dan pembiayaan seiring dengan dinamika ekonomi dan kompetisi yang makin agresif.

Menghadapi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan arah pengembangan industri melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024—2027. Langkah itu sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dian mengatakan roadmap tersebut disusun untuk mewujudkan BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Menurutnya, roadmap tersebut menjadi acuan bagi BPR/BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih resilien guna menjaga kinerja dan eksistensi industri di tengah perubahan lanskap jasa keuangan.

Roadmap itu difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR/BPRS, penguatan peran BPR/BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Dian menuturkan penguatan struktur dan daya saing menjadi fondasi penting bagi industri untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” tutur Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membagikan kabar terbaru mengenai program penyediaan sistem teknologi informasi atau IT bagi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS).

Ketua LPS Anggito Abimanyu menyampaikan pengadaan untuk sistem inti atau core system untuk BPR/BPRS akan dilaksanakan usai revisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) rampung dilakukan.

“Undang-undang P2SK sedang dibahas, setelah itu selesai, kita bisa mengeksekusi [pengadaan IT BPR/BPRS],” kata Anggito saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Anggito mengaku belum bisa memastikan kapan pastinya program ini akan dilaksanakan. Mengingat, realisasi program baru dapat dilaksanakan ketika UU P2SK selesai direvisi.

Sebagai informasi, rencana pengadaan IT untuk BPR/BPRS telah digaungkan sejak November 2024. Dalam catatan Bisnis, rencana itu pertama kali disampaikan LPS dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Kala itu, Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat sebagai Ketua LPS menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran berkisar Rp160 miliar untuk membangun sistem IT BPR/BPRS dan akan memulai pilot project terhadap 100 bank.

Dia mengatakan, LPS akan memberikan dukungan transformasi digital terhadap BPR/BPRS. Hal ini dilakukan mengingat posisi BPR/BPRS yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

“Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” katanya dalam pembukaan Munaslub Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo), dikutip dari siaran pers, Minggu (25/3/2025).

Menurutnya, langkah itu akan segera dimulai pada 2025 dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR dan BPRS. LPS menargetkan penerapannya secara menyeluruh apabila sistem tersebut rampung dievaluasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut aturan lama terkait penyelenggaraan teknologi informasi (TI) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), seiring penerbitan ketentuan baru yang menetapkan standar keamanan digital lebih ketat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 34 Tahun 2025 dan aturan pelaksananya melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 43 Tahun 2025 .

Dengan berlakunya ketentuan baru ini, OJK mencabut POJK Nomor 75/POJK.03/2016 serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 yang selama ini menjadi acuan penyelenggaraan TI BPR dan BPRS.

Regulasi tersebut dirancang untuk menjawab meningkatnya risiko siber dan kebutuhan perlindungan data nasabah di tengah akselerasi digitalisasi industri BPR/BPRS .

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan penyelenggaraan TI yang lebih optimal dan aman, termasuk dari sisi sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

“Dengan diterbitkannya ketentuan ini, diharapkan BPR dan BPR Syariah memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI secara optimal serta tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (8/1/2026).

POJK 34/2025 mengatur secara lebih rinci tata kelola TI, termasuk penetapan wewenang dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris, penguatan manajemen risiko TI, hingga kewajiban memiliki rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Selain itu, aturan ini juga mewajibkan penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia .

Ketentuan penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ini mengatur antara lain mengenai:

a. Tata kelola TI, antara lain penetapan wewenang serta tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris

b. Arsitektur TI bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital

c. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI, antara lain terkait pengamanan informasi, kerja sama dengan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PPJTI) dan kepemilikan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan/DRP)

d. Penempatan sistem elektronik BPR dan BPR Syariah pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia; serta

e. Ketahanan dan keamanan siber yang juga diperlukan sebagai respon atas meningkatnya konektivitas sistem TI BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga.

Dian juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pelindungan nasabah dalam pengembangan sistem teknologi informasi di BPR/S.

“Seluruh BPR/S diharapkan dapat membangun sistem TI, baik secara mandiri atau menggunakan vendor TI, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak membahayakan kesehatan BPR/S, dan mengedepankan prinsip pelindungan nasabah,” tegasnya.

Ketentuan ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat POJK dan PADK ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menegaskan bank perkreditan rakyat (BPR) akan memegang peran kunci dalam mendukung pembiayaan ekosistem pangan nasional.

Salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Dukungan tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fasilitas SPPG, tetapi juga menembus rantai pasok pangan yang menghidupi ribuan pelaku UMKM di empat daerah di kawasan tersebut.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan, implementasi penuh MBG diproyeksikan berjalan mulai 2026, dan BPR akan menjadi salah satu kanal pembiayaan yang paling strategis.

"SPPG membutuhkan pasokan beras, telur, daging ayam, cabai, tomat, bawang, ikan, buah-buahan, sampai susu. Ini berlangsung setiap hari dan tidak bisa berhenti. Di situlah ruang bagi BPR untuk membiayai UMKM yang bergerak di sektor-sektor ini,” ujarnya di Kota Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah, lanjutnya, sengaja menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekosistem pangan, bukan konglomerat. Karena itu, BPR—yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa dan kecamatan—dipandang paling siap menggerakkan pembiayaan dari hulu hingga hilir.

Dengan pembiayaan yang tepat, BPR dapat menopang berbagai mata rantai produksi: peternak ayam, petelur, penggemukan sapi perah, petani hortikultura, pembudidaya ikan, hingga produsen susu. Mekanisme ini menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih luas ketimbang hanya memberikan kredit konsumtif.

"Bayangkan satu SPPG saja bisa menggerakkan puluhan hingga ratusan UMKM lokal. Jika Ciayumajakuning memiliki banyak SPPG, maka tensi ekonominya akan besar,” tambahnya.

Selain program pangan, BPR juga didorong untuk memperluas keterlibatan dalam pembiayaan FLPP atau perumahan bersubsidi, yang dinilai mampu menjaga stabilitas penyaluran kredit sekaligus menggerakkan sektor konstruksi di tingkat daerah.

Namun, Darwisman mengingatkan bahwa peran besar tersebut akan membawa konsekuensi tantangan. Masyarakat kini menuntut layanan BPR yang cepat, akurat, dan ramah—bahkan dituntut mampu menyamai kecepatan layanan rentenir atau “bank emok”, tetapi tetap menjaga kualitas dan tata kelola.

“BPR harus masuk ke layanan digital. Tanpa digitalisasi, BPR akan tertinggal dari fintech dan bank digital. Masyarakat tidak lagi menunggu proses lama,” katanya. Beberapa BPR di Jawa Barat mulai membangun infrastruktur digital, tetapi OJK menilai percepatannya masih harus digenjot.

Di sisi lain, risiko operasional dan risiko kredit diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global pada 2026. Dunia masih dihadapkan pada dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat.

Bahkan, kebijakan tarif Amerika Serikat era Trump yang kembali diperbincangkan beberapa waktu lalu ikut diantisipasi oleh regulator karena dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Meski begitu, OJK tetap optimistis ekonomi nasional 2026 akan bergerak positif. Akselerasi kemandirian pangan, industrialisasi nasional, serta peningkatan investasi swasta dinilai menjadi momentum penting.

“Indonesia sedang mempercepat swasembada pangan. Ini peluang besar bagi sektor BPR karena pembiayaan UMKM akan menjadi pilar utama,” kata Darwisman.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan BPR ke depan adalah kemampuan memitigasi risiko secara ketat, memperbaiki kualitas layanan, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa itu, BPR akan sulit memanfaatkan peluang besar dari program MBG dan ekspansi UMKM pangan yang akan terjadi di Ciayumajakuning.

“Kalau BPR bisa masuk ke ekosistem pangan sejak awal, dampaknya luar biasa. BPR menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung program strategis nasional,” ucapnya.