Bisnis.com, CIREBON - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) mencatat perkembangan positif sepanjang Triwulan I/2026.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit, aset, serta penghimpunan dana masyarakat menunjukkan tren peningkatan, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2,162 triliun per Maret 2026.

Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year-on-year/yoy), 7,55% sejak awal tahun (year-to-date/ytd), dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah," kata Agus, Minggu (3/5/2026).

Dia menjelaskan, rasio Non-Performing Loan (NPL) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,15% secara yoy dan 2,19% secara ytd. Penurunan ini menandakan pengelolaan risiko kredit oleh BPR semakin membaik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di Ciayumajakuning mencatatkan total sebesar Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara yoy, 3,16% secara ytd, dan 1,14% secara mtm. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ekspansi usaha yang tetap terjaga pada awal tahun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun. Penghimpunan dana masyarakat ini meningkat 0,98% secara yoy dan 0,52% secara mtm. Kenaikan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap stabil.

Namun demikian, dari sisi rentabilitas, terdapat tekanan yang tercermin dari penurunan rasio Return on Assets (ROA).

Per Maret 2026, ROA tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara yoy dan 1,23% secara ytd. Meski demikian, secara mtm rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,99%.

Penurunan rentabilitas ini sejalan dengan meningkatnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Agus menyebutkan, BOPO naik 1,81% secara yoy dan 5,80% secara ytd menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap berada pada level yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara yoy.

"Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif," kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning masih didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya yang mencapai 40,74% atau Rp871,75 miliar. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga mencatat porsi 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui konsolidasi BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

"Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendesak penguatan strategi antifraud seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) seiring dengan kinerja perbankan yang mengalami pertumbuhan selama 2025.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyebutkan bahwa penerapan strategi antifraud merupakan bagian penting untuk memastikan BPR bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

OJK pun mendorong BPR mampu melakukan pengawasan agar tetap menjalankan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Antifraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

"Tata kelola BPR harus menjadi perhatian supaya tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi sekarang," ujar Agus, Senin (18/1/2026).

Di tengah penguatan pengawasan tersebut, kinerja 18 BPR di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tercatat tetap positif. Hingga September 2025, total penyaluran kredit BPR mencapai Rp2,08 triliun.

Nilai tersebut tumbuh 0,80% secara tahunan (year on year/yoy) dan meningkat 4,05% secara year to date (ytd), mencerminkan fungsi intermediasi yang masih berjalan stabil.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) menunjukkan tren membaik. NPL BPR Ciayumajakuning tercatat turun 1,08% secara yoy dan terkoreksi 1,98% secara ytd.

Penurunan ini mencerminkan perbaikan kualitas portofolio kredit serta kemampuan debitur dalam menjaga kewajiban pembayaran.

Kinerja neraca juga mengalami pertumbuhan meski relatif moderat. Total aset BPR di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp2,7 triliun, tumbuh 0,18% secara yoy dan 0,35% secara ytd.

Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap solid. DPK tercatat sebesar Rp2,46 triliun dengan pertumbuhan 11,81% secara yoy dan 12,73% secara ytd.

Agus menilai peningkatan DPK menjadi indikator kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR, khususnya di segmen usaha mikro dan kecil yang menjadi basis utama nasabah perbankan mikro.

Dari sisi profitabilitas, rasio Return On Assets (ROA) BPR mengalami peningkatan 2,34%. Secara yoy dan ytd, ROA masing-masing mengalami apresiasi 4,81% dan 4,54%.

Kenaikan ini didorong oleh perbaikan efisiensi operasional, yang tercermin dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO tercatat turun signifikan menjadi 84,90% atau turun 35,04% secara yoy.

Sementara itu, permodalan BPR tetap berada pada level aman. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 19,04%, jauh di atas ketentuan minimum.

OJK menilai posisi permodalan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi BPR untuk melakukan ekspansi kredit sekaligus menjaga ketahanan menghadapi risiko ekonomi.

Dari sisi sektoral, penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor bukan lapangan usaha lainnya dengan porsi 45,83% atau Rp1,05 triliun.

Sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 34,49% atau Rp789,26 miliar, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perburuan sebesar 4,37%.

Sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan memperoleh 4,02%, sementara sektor konstruksi menyerap 3,15% dari total kredit.

Secara regional, kinerja BPR Ciayumajakuning turut berkontribusi signifikan terhadap BPR Jawa Barat.

Hingga September 2025, porsi kredit mencapai 11,13% dari total kredit BPR Jawa Barat, DPK berkontribusi 14,24%, dan aset menyumbang 10,74%.

"Kami OJK Cirebon ingin memastikan konsistensi penerapan antifraud agar tata kelola yang kuat dan pengelolaan risiko disiplin. Ini, nantinya akan menjadi kunci keberlanjutan BPR dan juga mendukung penguatan ekonomi UMKM," tuturnya.

Bisnis.com, CIREBON —Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menunjukkan pemulihan signifikan sepanjang 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut capaian tersebut menjadi momentum penting bagi BPR untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama setelah terbitnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Darwisman, mengatakan kinerja 18 BPR di wilayah Cirebon hingga Oktober 2025 berada pada tren positif. Sektor yang sebelumnya tertekan oleh tingginya kredit bermasalah itu kini menunjukkan perbaikan struktural, baik dari sisi profitabilitas maupun kualitas aset.

“Per Oktober 2025, laba 18 BPR di wilayah Cirebon mencapai Rp66,37 miliar. Tahun sebelumnya, pada periode yang sama, industri ini masih merugi Rp35,49 miliar. Ada lonjakan yang luar biasa, menandakan BPR kembali ke jalur pertumbuhan,” ujar Darwisman dalam paparan kinerja di Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Selain perbaikan laba, aset BPR di Cirebon juga tumbuh 9,77%, meski penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan perlambatan. Penyaluran kredit pun mengalami sedikit penurunan, seiring kehati-hatian manajemen bank dalam menjaga kualitas kredit.

Salah satu indikator penting, yaitu rasio kredit bermasalah (NPL), kini berada di posisi 5,28%, lebih rendah dari rata-rata NPL BPR Jawa Barat yang berada di sekitar 6,35%. Darwisman menyebut posisi ini cukup menggembirakan, karena industri BPR di Cirebon sempat berada dalam tekanan cukup berat dalam dua tahun terakhir.

“Kualitas aset mulai stabil. Tantangannya adalah menjaga tren ini agar tidak kembali mengarah pada tekanan. Karena itu, kami mendorong BPR memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan transformasi digital,” jelasnya.

Darwisman menilai terbitnya POJK 19/2025 akan menjadi momentum besar bagi BPR untuk meningkatkan agresivitas pembiayaan UMKM.

Aturan baru tersebut memberikan keleluasaan bagi BPR untuk merancang kemudahan akses kredit, mulai dari penyederhanaan layanan, pemangkasan proses administrasi, hingga inovasi skema pembiayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor usaha.

Menurutnya, masing-masing BPR nantinya akan memasukkan inovasi tersebut dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026, dan akan dikonsultasikan secara langsung dengan OJK sebelum diterapkan.

“Esensinya adalah memberikan terobosan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. BPR harus memikirkan bentuk kemudahan apa yang paling cocok untuk UMKM daerahnya, tapi tetap dalam koridor tata kelola dan manajemen risiko,” ujar Darwisman.

OJK juga mulai mendorong BPR menerapkan skema pembiayaan ekosistem (close loop ecosystem financing). Skema ini memastikan seluruh rantai nilai UMKM—dari pemasok, produksi, distribusi, hingga pembeli atau offtaker—berada dalam satu ekosistem tertutup yang terjamin permintaannya.

Model ini dinilai mampu menekan risiko kredit bermasalah karena produk UMKM sudah memiliki pasar yang jelas sebelum pembiayaan dikucurkan.

“Kalau seluruh rantai nilai terkunci, risiko NPL turun drastis. UMKM tahu barangnya akan diserap pasar, BPR tahu arus kas debitur lebih terjaga. Ini yang sedang kami dorong untuk sektor pertanian, perikanan, perdagangan, kerajinan hingga ekonomi kreatif,” papar Darwisman.

Tidak hanya pemasaran lokal, produk UMKM yang terlibat dalam ekosistem juga akan diarahkan membuka akses ke luar wilayah CIU Majakuning bahkan hingga pasar ekspor.

Darwisman menegaskan perbaikan kinerja BPR sepanjang 2025 harus menjadi landasan penguatan pembiayaan sektor produktif, bukan hanya menjaga stabilitas jangka pendek.

Ia berharap sinergi BPR di CIU Majakuning akan meningkatkan jumlah UMKM yang dibiayai, baik dari sisi jumlah entitas maupun nominal kreditnya.

“Dengan kinerja yang kembali positif dan dukungan regulasi baru, BPR diharapkan mampu menjadi motor pembiayaan ekonomi daerah. Fokusnya adalah UMKM yang sehat, tumbuh, dan berdaya saing,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menegaskan bank perkreditan rakyat (BPR) akan memegang peran kunci dalam mendukung pembiayaan ekosistem pangan nasional.

Salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Dukungan tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fasilitas SPPG, tetapi juga menembus rantai pasok pangan yang menghidupi ribuan pelaku UMKM di empat daerah di kawasan tersebut.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan, implementasi penuh MBG diproyeksikan berjalan mulai 2026, dan BPR akan menjadi salah satu kanal pembiayaan yang paling strategis.

"SPPG membutuhkan pasokan beras, telur, daging ayam, cabai, tomat, bawang, ikan, buah-buahan, sampai susu. Ini berlangsung setiap hari dan tidak bisa berhenti. Di situlah ruang bagi BPR untuk membiayai UMKM yang bergerak di sektor-sektor ini,” ujarnya di Kota Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah, lanjutnya, sengaja menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekosistem pangan, bukan konglomerat. Karena itu, BPR—yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa dan kecamatan—dipandang paling siap menggerakkan pembiayaan dari hulu hingga hilir.

Dengan pembiayaan yang tepat, BPR dapat menopang berbagai mata rantai produksi: peternak ayam, petelur, penggemukan sapi perah, petani hortikultura, pembudidaya ikan, hingga produsen susu. Mekanisme ini menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih luas ketimbang hanya memberikan kredit konsumtif.

"Bayangkan satu SPPG saja bisa menggerakkan puluhan hingga ratusan UMKM lokal. Jika Ciayumajakuning memiliki banyak SPPG, maka tensi ekonominya akan besar,” tambahnya.

Selain program pangan, BPR juga didorong untuk memperluas keterlibatan dalam pembiayaan FLPP atau perumahan bersubsidi, yang dinilai mampu menjaga stabilitas penyaluran kredit sekaligus menggerakkan sektor konstruksi di tingkat daerah.

Namun, Darwisman mengingatkan bahwa peran besar tersebut akan membawa konsekuensi tantangan. Masyarakat kini menuntut layanan BPR yang cepat, akurat, dan ramah—bahkan dituntut mampu menyamai kecepatan layanan rentenir atau “bank emok”, tetapi tetap menjaga kualitas dan tata kelola.

“BPR harus masuk ke layanan digital. Tanpa digitalisasi, BPR akan tertinggal dari fintech dan bank digital. Masyarakat tidak lagi menunggu proses lama,” katanya. Beberapa BPR di Jawa Barat mulai membangun infrastruktur digital, tetapi OJK menilai percepatannya masih harus digenjot.

Di sisi lain, risiko operasional dan risiko kredit diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global pada 2026. Dunia masih dihadapkan pada dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat.

Bahkan, kebijakan tarif Amerika Serikat era Trump yang kembali diperbincangkan beberapa waktu lalu ikut diantisipasi oleh regulator karena dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Meski begitu, OJK tetap optimistis ekonomi nasional 2026 akan bergerak positif. Akselerasi kemandirian pangan, industrialisasi nasional, serta peningkatan investasi swasta dinilai menjadi momentum penting.

“Indonesia sedang mempercepat swasembada pangan. Ini peluang besar bagi sektor BPR karena pembiayaan UMKM akan menjadi pilar utama,” kata Darwisman.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan BPR ke depan adalah kemampuan memitigasi risiko secara ketat, memperbaiki kualitas layanan, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa itu, BPR akan sulit memanfaatkan peluang besar dari program MBG dan ekspansi UMKM pangan yang akan terjadi di Ciayumajakuning.

“Kalau BPR bisa masuk ke ekosistem pangan sejak awal, dampaknya luar biasa. BPR menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung program strategis nasional,” ucapnya.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon melaporkan kinerja 18 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan atau Ciayumajakuning hingga September 2025 terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Seluruh indikator utama perbankan skala mikro tersebut bergerak naik, baik secara year on year (yoy), year to date (ytd), maupun month to month (mtm).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan penyaluran kredit BPR mencapai Rp2,08 triliun. Angka tersebut naik 0,80% secara yoy dan 4,05% secara ytd.

Selain peningkatan kredit, kondisi kualitas pembiayaan ikut membaik. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) turun 1,08% secara yoy serta terkoreksi 1,98% secara ytd.

"Penurunan NPL mencerminkan perbaikan kualitas portofolio kredit dan kemampuan debitur menjaga arus pembayaran," kata Agus, Senin (24/11/2025).

Pada sisi aset, BPR di Ciayumajakuning mencatat apresiasi 0,18% secara yoy dan 0,35% secara ytd sehingga total aset mencapai Rp2,7 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja intermediasi serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap terjaga. DPK tumbuh 11,81% secara yoy dan 12,73% secara ytd dengan total Rp2,46 triliun.

Peningkatan DPK menunjukkan kepercayaan nasabah terhadap BPR masih kuat di tengah dinamika sektor keuangan.

Dari sisi rentabilitas, rasio Return on Assets (ROA) naik 2,34% sehingga secara yoy dan ytd terdapat apresiasi 4,81% dan 4,54%.

Agus mengatakan, kenaikan ROA didorong perbaikan efisiensi operasional yang tercermin dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO turun 35,04% secara yoy menjadi 84,90%.

"Efisiensi ini memperkuat kinerja laba BPR di tengah upaya menjaga kualitas pembiayaan," kata Agus.

Indikator positif lainnya muncul dari sisi permodalan. BPR di Ciayumajakuning mencatat capital adequacy ratio (CAR) sebesar 19,04%.

Agus menegaskan rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum sehingga ruang ekspansi kredit BPR masih sangat terbuka. "Penguatan permodalan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan BPR menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi regional maupun nasional," katanya.

Pada komposisi sektor ekonomi, terdapat lima sektor utama yang menerima porsi terbesar kredit BPR. Sektor bukan lapangan usaha-lainnya menyerap 45,83% atau Rp1,05 triliun.

Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan porsi 34,49% atau Rp789,26 miliar. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan memperoleh 4,37% atau Rp99,93 miliar. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya menyerap 4,02% atau Rp91,91 miliar. Sektor konstruksi menempati porsi 3,15 persen atau Rp72,03 miliar.

Agus menjelaskan distribusi kredit tersebut mencerminkan peran strategis BPR dalam menopang kegiatan ekonomi lokal, terutama perdagangan dan aktivitas usaha mikro. Kinerja positif ini juga berkontribusi terhadap pencapaian BPR Jawa Barat.

"Per September 2025, porsi penyaluran kredit BPR Ciayumajakuning terhadap total kredit BPR di Jawa Barat mencapai 11,13%. Porsi DPK mencapai 14,24%, sementara aset berkontribusi 10,74% terhadap total aset BPR di Jawa Barat," tutur Agus.

Di sisi pengawasan, OJK Cirebon terus memperkuat implementasi regulasi perbankan daerah. Agus menegaskan seluruh BPR dalam pengawasan Kantor OJK Cirebon dimonitor secara berkala terkait penerapan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Penerapan regulasi ini diharapkan meningkatkan integritas pengelolaan BPR, mengurangi risiko penyimpangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro.

Agus menambahkan konsistensi BPR dalam menjaga tata kelola, kualitas kredit, dan efisiensi operasional akan menjadi faktor kunci menjaga stabilitas di tahun mendatang.

"Kami menilai tren positif sampai September 2025 memberi sinyal optimisme bagi penguatan ekonomi Ciayumajakuning, terutama melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perbankan mikro di daerah," kata Agus.

Bisnis.com, CIREBON- Akses keuangan untuk UMKM di Ciayumajakuning diperluas lewat program pembiayaan murah yang digerakkan BPR dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sepanjang Januari–September 2025, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,14 miliar kepada hampir seribu pelaku usaha kecil di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Laporan OJK menunjukkan, total 972 pelaku usaha produktif telah mengakses pembiayaan tersebut, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, serta kerajinan rumah tangga.

Angka ini menjadi capaian penting mengingat wilayah Ciayumajakuning selama ini dikenal sebagai kantong UMKM yang kerap kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menilai, K/PMR telah membuka jalan bagi masyarakat kecil untuk beralih dari pinjaman informal berbunga tinggi menuju sumber pembiayaan yang lebih aman dan terukur.

Menurutnya, program ini bukan sekadar penyaluran kredit, tetapi intervensi kebijakan yang menahan laju praktik rentenir di kawasan ekonomi rakyat.

“Kami ingin pelaku usaha kecil bisa membangun hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan formal. Melalui K/PMR, mereka diberikan opsi pembiayaan yang sederhana, murah, dan tidak memberatkan,” kata Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan, penyusunan skema K/PMR sengaja dibuat sesederhana mungkin agar pelaku usaha tidak terhambat birokrasi maupun syarat administrasi berlebihan.

Proses pengajuan diperingkas, bunga dibuat rendah, dan pencairan dipercepat sehingga lebih mudah diterima pedagang pasar, petani kecil, hingga pengrajin rumahan yang sebelumnya menganggap bank sebagai institusi yang sulit dijangkau.

Seiring berkembangnya program, pola ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap BPR. Banyak UMKM kini mulai menganggap bank bukan sebagai hambatan, melainkan mitra yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Data OJK memperlihatkan, mayoritas penerima manfaat berasal dari pelaku usaha mikro di desa-desa pinggiran yang selama ini jarang terlayani perbankan besar.

“BPR menjadi garda terdepan yang menjangkau sektor produktif di wilayah yang selama ini tidak tersentuh bank umum,” ujarnya.

Kehadiran pembiayaan K/PMR juga membawa efek lanjutan bagi penguatan ekonomi daerah. Tambahan modal memungkinkan UMKM menaikkan volume produksi, memperluas jaringan penjualan, serta menambah variasi produk.

Menurut Agus, perubahan ini mendorong pelaku usaha bergerak dari skala mikro menuju usaha yang lebih mapan. “Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kokoh struktur ekonomi daerah,” tegasnya.

Meski jumlah penerima manfaat masih jauh dari total populasi UMKM di Ciayumajakuning, OJK menilai tren kenaikan penyaluran setiap triwulan menjadi sinyal positif.

OJK memperkirakan, pada akhir 2025, jumlah UMKM yang memanfaatkan K/PMR berpotensi meningkat dua kali lipat dibanding capaian saat ini, terutama jika tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik.

OJK menekankan, perluasan akses modal harus disertai pemahaman keuangan yang memadai. Karena itu, OJK Cirebon bersama jaringan BPR rutin menggelar berbagai kegiatan edukasi untuk kelompok usaha, komunitas perempuan, hingga kelompok tani.

Materi sosialisasi mencakup cara menghitung bunga, mengatur arus kas, hingga pentingnya menjaga rekam jejak pembayaran.

“Kami tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan masyarakat memahami tanggung jawabnya,” ucap Agus.

Ke depan, OJK menyiapkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperbesar jangkauan program. Selain itu, BPR didorong mempercepat transformasi digital agar pengajuan hingga monitoring kredit dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

Agus meyakini, kombinasi pembiayaan murah dan literasi keuangan yang kuat akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput. “Pelaku usaha kini punya alternatif yang lebih sehat dan lebih aman. Ini perubahan perilaku yang kami dorong sejak awal,” tutupnya.