Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Rp18,6 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Pembangunan Nagari (PN) yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai simpanan layak bayar (SLB) pascapencabutan izin pada 31 Maret 2026.

"Jumlah yang ditetapkan sebagai SLB tersebut berasal dari 7.500 rekening milik 6.928 nasabah," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto di Padang, Jumat.

Jimmy mengatakan secara keseluruhan hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18.647.654.742.

Lebih jauh, jelas dia, LPS juga telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Maret 2026 tersebut.

Di sisi lain, nasabah telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar oleh lembaga tersebut.

"Jadi hingga 31 Mei 2026 nilai pembayaran klaim penjaminan sudah mencapai Rp14 miliar lebih," ujar dia.

Hingga saat ini, proses pembayaran klaim masih terus berlanjut bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan.

Nasabah hanya perlu datang ke bank pembayar yang ditunjuk LPS yakni BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Ia menyampaikan apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154.

Di sisi lain, LPS juga telah menetapkan sebanyak Rp3,3 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Sungai Rumbai yang dicabut izin usahanya pada 7 April 2026 sebagai SLB.

Lebih rinci, hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1.816.832.599, atau 55,34 persen dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan total dana Rp3.363.095.879.

Ia mengatakan lembaga itu telah membayar klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha melalui bank pembayar yang ditunjuk yakni BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur.

Hingga 31 Mei 2026 nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah, atau 8,49 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim simpanan kepada 1.909 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) setelah pencabutan izin bank itu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada tahap pertama, LPS mengalokasikan Rp1,81 miliar kepada nasabah yang dinyatakan memenuhi kriteria penjaminan," kata Direktur Group Kesekretariatan LPS Damaiyanti Sakti melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Selasa.

Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.909 nasabah BPR Sungai Rumbai melalui BRI Unit Sungai Rumbai dan Unit Pinang Makmur selaku bank yang ditunjuk LPS. Percepatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, kata dia.

"Kami bergerak cepat agar nasabah tidak menunggu lama. Pembayaran tahap pertama ini terealisasi dalam lima hari kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan sebelum membayarkan klaim nasabah, LPS menetapkan tiga kriteria utama. Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat penjaminan, serta nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud.

"Nasabah diimbau segera mengurus klaim dengan membawa dokumen asli seperti KTP, buku tabungan dan bukti simpanan lainnya," imbau dia.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Sungai Rumbai Yuda Sukarna mengaku awalnya sempat panik saat mengetahui tabungannya di bank tersebut tidak bisa ditarik pascapencabutan izin oleh OJK pada 7 April 2026.

"Keluarga sempat panik karena tabungan tidak bisa ditarik. Kami bingung harus bagaimana," ungkapnya.

Kini, ia bersama para nasabah lainnya bisa bernapas lega setelah LPS mulai mencairkan klaim tahap pertama melalui dua unit bank pembayar di Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk oleh LPS.

"Alhamdulillah, setelah tahu ada jaminan LPS kami jadi lebih tenang. Prosesnya cepat dan sekarang dana kami sudah bisa diambil," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT BPR Sungai Rumbai yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 per 7 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.

OJK menyatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada 6 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya, OJK menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” ujar OJK dalam keterangant tertulis, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 52/ADK3/2026 pada 26 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Sungai Rumbai dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis lembaga tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)