Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kinerja positif sepanjang triwulan IV 2025. Total pendapatan premi penjaminan simpanan yang dibayarkan bank umum serta BPR/BPRS mencapai Rp19,18 triliun, atau tumbuh 7,78% secara tahunan (year on year/yoy).

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan IV 2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026), jumlah bank peserta penjaminan tercatat sebanyak 1.594 bank, terdiri atas 105 bank umum dan 1.489 BPR/BPRS.

Adapun, total simpanan per Desember 2025 mencapai Rp10.088,61 triliun, meningkat 13,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi rekening, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 665,43 juta rekening atau tumbuh 9,23% yoy. Sementara itu, simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,58 triliun dengan jumlah rekening 15,68 juta.

Selain premi penjaminan, penerimaan premi program restrukturisasi perbankan (PRP) bank umum dan BPR/BPRS yang terdiri dari premi periode I dan II tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,33 triliun.

Sepanjang triwulan IV 2025, LPS juga menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Hingga akhir Desember 2025, terdapat lima BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya dan ditangani LPS.

LPS menetapkan status simpanan sebesar Rp497,67 miliar untuk 48.795 rekening. Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar mencapai 46.143 rekening atau 94,47% dari total rekening pada sembilan BPR/BPRS yang penetapan simpanannya dilakukan pada 2024–2025.

Secara nominal, simpanan layak bayar mencapai Rp468,24 miliar atau 94,09% dari total simpanan pada sembilan BPR/BPRS tersebut.

Hingga triwulan IV 2025, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp402,07 miliar kepada 40.785 rekening nasabah. LPS juga mencatat realisasi pembayaran pertama dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya.

Dalam aspek perlindungan nasabah, LPS menerima 96 pengajuan keberatan yang melibatkan 47 nasabah dengan total 101 rekening dan nominal pengajuan Rp83,20 miliar.

Selain itu, terdapat 138 permintaan informasi dari 78 nasabah terkait 156 rekening dengan nilai pengajuan mencapai Rp63,70 miliar. Nasabah dapat mengajukan keberatan melalui aplikasi penanganan keberatan nasabah yang tersedia pada situs resmi LPS.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS menetapkan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin.

Untuk periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026, TBP ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum, dan 6,00% untuk BPR.

LPS juga melanjutkan persiapan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), termasuk penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta penguatan koordinasi lintas lembaga.

Di sisi lain, LPS mempercepat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang P2SK. Hingga akhir 2025, LPS telah menyusun Rancangan Peraturan LPS dan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur sistem informasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi masyarakat, keamanan simpanan menjadi hal utama. Kendati begitu, perlindungan dana nasabah ternyata tidak bersifat otomatis. Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar simpanan dianggap layak diganti dan dijamin LPS ketika bank tempat menyimpan dana mengalami masalah.

Dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan III/2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (25/11/2025), LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp468,49 miliar untuk 45.268 rekening.

Pada periode tersebut, pembayaran klaim penjaminan simpanan hingga kuartal III/2025 mencatatkan jumlah rekening layak bayar sebanyak 42.782 rekening. Jumlah itu setara 94,51% dari total rekening pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar pada kuartal III/2025 mencapai Rp439,70 miliar atau 93,85% dari total simpanan pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Atas penetapan status simpanan layak bayar tersebut, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Untuk diketahui, simpanan layak bayar merupakan simpanan nasabah yang resmi memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan penggantian dana dari LPS, jika bank tempat nasabah menabung mengalami gagal bayar atau dicabut izin usahanya. Apabila tidak memenuhi syarat, simpanan bisa tidak dijamin sehingga nasabah berpotensi tidak menerima penggantian dana.

Lantas apa saja syarat agar simpanan nasabah mendapat penjaminan simpanan oleh LPS? Ada tiga syarat penting yang menentukan apakah simpanan nasabah layak bayar, alias dijamin sepenuhnya oleh LPS. Berikut syaratnya:

Tercatat dalam pembukuan bank

Syarat paling dasar adalah simpanan nasabah tercatat secara resmi dalam sistem bank. Itu artinya, ada bukti pembukaan rekening, transaksi disimpan oleh bank, dan tidak ada manipulasi saldo atau transaksi yang disembunyikan.

Jika simpanan nasabah tidak tercatat atau menggunakan skema ‘titipan’ di luar sistem, LPS tidak bisa menjamin dana tersebut.

Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS

LPS dalam periode tertentu akan mengumumkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing. TBP yang ditetapkan dapat berubah jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi.

Apabila nasabah menerima bunga simpanan lebih tinggi dari TBP, maka simpanannya tidak dijamin. Sebagai contoh, LPS pada September 2025 menetapkan TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 3,50%.

Jika nasabah menerima bunga deposito 6%, simpanan tersebut otomatis tidak memenuhi syarat penjaminan alias tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan, baik pokok maupun bunga.

Tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank

Syarat ini terkait dengan perilaku nasabah. Simpanan tidak dijamin apabila nasabah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti terlibat tindak pidana perbankan, memiliki kredit macet di bank terkait, melakukan rekayasa transaksi, hingga melakukan pencucian uang atau fraud.

LPS berhak menolak pembayaran klaim apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi bank.

Berapa besar penjaminan LPS saat ini?

Sejak Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening simpanan pada satu bank maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.

Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Sementara itu, jumlah simpanan di atas Rp2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga kuartal III/2025.

Pada kuartal III/2025, nilai klaim penjaminan simpanan yang telah dibayar oleh LPS mencapai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025.

“Untuk 2025, sampai dengan triwulan III/2025, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan III/2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (25/11/2025).

Hingga September 2025, LPS melaksanakan likuidasi atas 19 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2025. Kemudian, sampai dengan akhir kuartal III/2025, terdapat 6 BPR/BPRS selesai dilikuidasi.

“Sampai dengan triwulan III/2025, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp468,49 miliar untuk 45.268 rekening,” jelas LPS dalam laporannya.

Pada periode tersebut, pembayaran klaim penjaminan simpanan hingga kuartal III/2025 mencatatkan jumlah rekening layak bayar sebanyak 42.782 rekening. Jumlah itu setara 94,51% dari total rekening pada 8 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2025.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar pada kuartal III/2025 mencapai Rp439,70 miliar atau 93,85% dari total simpanan pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Atas penetapan status simpanan layak bayar tersebut, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp385,41 miliar atas 37.724 rekening kepada nasabah pada 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Lebih lanjut, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.605 bank dengan rincian 105 bank umum dan 1.500 BPR/BPRS pada kuartal III/2025. Berdasarkan data simpanan per September 2025, total nominal simpanan di bank umum mencapai Rp9.676,80 triliun. Angka itu tumbuh 10,38% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, LPS mencatat jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 662,46 juta rekening, dengan pertumbuhan sebesar 11,65% YoY.

Sementara itu, posisi simpanan di BPR/BPRS per September 2025 tercatat sebesar Rp177,70 triliun dengan jumlah rekening mencapai 15,77 juta rekening.

Di sisi lain, LPS juga menangani keberatan nasabah yang terdiri dari 50 nasabah, 108 rekening, dengan nominal yang diajukan mencapai Rp83,47 miliar. “Nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui aplikasi penanganan keberatan nasabah pada website LPS melalui tautan www.lpd.go.id/keberatan-nasabah,” pungkas laporan itu.