Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan pembayaran pertama simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank) per hari ini, Senin (2/2/2026). Pembayaran dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) selaku bank pembayar.

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (2/2/2026), proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank pada 27 Januari 2026.

“Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 2 Februari 2026,” tulis LPS, Senin (2/2/2026).

Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar akan dilaksanakan melalui BNI selaku bank pembayar.

Saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Adapun LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. “Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto sebelumnya telah mengimbau agar nasabah tetap tenang dalam menghadapi kasus pencabutan izin usaha BPR Prima Master Bank.

Nasabah juga diminta tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Di sisi lain, Jimmy menjelaskan bahwa masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi. Dengan begitu, nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutur Jimmy, dikutip dari laman resmi LPS, Senin (2/2/2026).

Bisnis.com, BATU — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu melakukan kunjungan ke BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Bank Cahaya) yang berstatus Dalam Likuidasi (DL) bersama dengan Badan Supervisi LPS dan Anggota DPR Komisi XI RI di Batu, Jawa Timur,Jumat (17/10/2025)

Kunjungan yang diinisiasi oleh LPS bersama Badan Supervisi LPS ini bertujuan untuk memantau upaya peningkatan layanan LPS saat melakukan penanganan bank yang telah dicabut izin usahanya.

Pada kunjungan tersebut, Anggito memberikan update progress penanganan bank mulai dari pencairan simpanan nasabah dan juga penanganan kasus hukum sebagai bagian proses likuidasi.

"LPS telah melakukan dropping simpanan nasabah melalui bank pembayar sebanyak Rp30 miliar, milik 99% nasabah BPR yang ditetapkan sejak lima hari kerja setelah dicabut izin banknya," ujar Anggito dalam keterangan resminya.

Beberapa perwakilan nasabah deposan Bank Cahaya juga turut hadir untuk menyampaikan pengalaman mereka selama proses pencairan dana kepada Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada kunjungan tersebut.

Mereka menyampaikan apresiasi kecepatan LPS dalam menangani Bank Cahaya dan kemudahan dalam melakukan proses pencairan dana.

"Jadi, setelah mendengar bapak dan ibu para nasabah yang hadir, kami selaku perwakilan DPR RI yang membidangi keuangan, kami akan terus memonitor pelayanan LPS kepada nasabah, jangan lupa sampaikan juga kepada kerabat atau saudara di rumah bahwa menyimpan uang di bank aman karena ada LPS yang menjamin" ujar Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Seperti diketahui, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa telah dicabut izin usahanya pada 24 Juli 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan, lima hari kerja setelahnya yaitu 30 Juli 2025, nasabah sudah bisa mencairkan dana atau tabungan mereka melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.