PT SCG (Siam Cement Group) menegaskan dukungan terhadap percepatan dekarbonisasi dan visi Net Zero Emission Indonesia lewat ajang ESG Symposium 2025 Indonesia bertema "Decarbonizing for Our Sustainable Tomorrow", yang dirancang sebagai platform kolaboratif untuk memfasilitasi tindakan nyata dalam mendorong pertumbuhan hijau (green growth), dekarbonisasi, dan sirkularitas.

Digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (2/12), ESG Symposium 2025 mewujudkan keyakinan SCG bahwa ketahanan dan stabilitas lingkungan adalah kunci resiliensi bangsa dalam mencapai target pembangunan Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emission 2060, serta dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan.

Secara keseluruhan, ESG Symposium 2025 Indonesia hadir untuk mendorong kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat, guna mendapatkan solusi atas persoalan lingkungan yang mendesak, sekaligus mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

President & CEO SCG, Thammasak Sethaudom, menyampaikan bahwa perjalanan Indonesia menuju Net Zero 2060 membutuhkan lebih dari sekadar teknologi, tetapi juga kerja sama, inovasi, dan inklusi.

"Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita harus bertindak, tetapi seberapa cepat dan seberapa kolaboratif kita dapat bergerak, sembari memastikan transisi ini tetap adil dan tidak meninggalkan siapa pun. Berpedoman pada prinsip Inclusive Green Growth, SCG tetap berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam mendukung transformasi berkelanjutan Indonesia," tutur Thammasak.

Sementara, Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Muhammad Taufiq mengingatkan, bahwa komitmen di atas kertas memerlukan aksi nyata berupa transformasi di sektor lingkungan, khususnya pada bidang industri.

"Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai Net Zero Emission pada pertengahan di abad ini, serta meningkatkan ambisi kontribusi penurunan emisi dalam bentuk dokumen emisi," katanya.

Pada ESG Symposium 2025, komitmen tersebut diwujudkan lewat penguatan kolaborasi guna mengembangkan solusi berkelanjutan melalui Joint Declaration yang dilaksanakan dalam sesi "Circular Future Collaboration and Commitment: Declaration for Greener Tomorrow". Deklarasi ini merupakan perwujudan konkret dari model Public, Private, People Partnership (PPPP), yang menyatukan salah satu anak perusahaan SCG yakni PT Semen Jawa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, serta para mitra swasta, yang termasuk mitra perusahaan SCG.

Perusahaan-perusahaan itu termasuk PT Pratama Abadi Industri, PT Glostar Indonesia, PT Pou Yuen Indonesia, PT Feng Tay Indonesia Enterprises, PT Panasonic Gobel Life Solution Manufacturing Indonesia, PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Indah Tbk), dan perwakilan komunitas SCG Warrior Mentari yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat SCG.

Selama sesi tersebut, SCG bersama seluruh pemangku kepentingan utama berkomitmen untuk berkontribusi terhadap target nasional dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), memastikan kolaborasi yang berkelanjutan, serta secara kolektif melibatkan semua pihak dalam percepatan transisi menuju Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan kompetitif.

Dengan menyatukan seluruh pemangku kepentingannya, SCG bertekad memperkuat sinergi dan memperluas dampak kolaborasi demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hijau, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Deklarasi bersama sekaligus membuktikan komitmen perusahaan untuk mewujudkan tujuan bisnis Inclusive Green Growth, dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, mulai dari komunitas, pelaku industri, hingga pemerintah, guna memajukan upaya ekonomi sirkular dan dekarbonisasi di Indonesia.

Country Director SCG Indonesia, Warit Jintanawan, menekankan tekad terhadap model kerja sama Public-Private-People Partnership (PPPP) yang dinilai menggabungkan sejumlah keunggulan.

"Penandatanganan deklarasi hari ini adalah bukti bahwa kolaborasi adalah kunci utama untuk mempercepat keberlanjutan. Melalui model PPPP, kami dapat menggabungkan kekuatan kebijakan publik, keahlian industri, dan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan dampak nyata dan skala besar, khususnya dalam upaya dekarbonisasi dan penanganan limbah," tuturnya.

Semua inisiatif dan kegiatan SCG ini dipastikan berlandaskan pada tujuan bisnis Inclusive Green Growth, guna mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

ESG Symposium 2025 diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan secara lebih cepat, terukur, dan terintegrasi. Melalui integrasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas lingkungan, SCG optimistis dapat menjamin masa depan yang tangguh dan berkelanjutan lewat Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Carbon 2060.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, dekarbonisasi dan ekonomi sirkular menjadi syarat daya saing industri Indonesia di pasar global di tengah pengetatan standar hijau dan kebijakan pajak karbon. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Muhammad Taufik mengatakan, transformasi menuju industri hijau bukan lagi pilihan melainkan keharusan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan inklusif.

“Dekarbonisasi industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Taufik dalam acara "ESG Symposium 2025" di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, dunia kini menghadapi tiga krisis lingkungan yang saling terkait, yaitu krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia telah menetapkan komitmen mencapai net zero emission pada 2060 serta meningkatkan target penurunan emisi dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC).

Taufik kemudian mengingatkan industri manufaktur Indonesia menyumbang porsi besar perekonomian, dengan kontribusi sekitar 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 80 persen ekspor nasional atau senilai 167 miliar dolar AS, serta menyerap sekitar 20 juta tenaga kerja.

“Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu bertransformasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa kolaboratif dunia usaha bisa bergerak sambil tetap menjaga daya saing,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin mengembangkan kerangka pembangunan industri hijau dengan lima pilar utama, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penerapan ekonomi sirkular, inovasi teknologi rendah karbon, standardisasi dan infrastruktur mutu, hingga pengembangan skema pembiayaan hijau.

Pada sisi ekonomi sirkular, Kemenperin mendorong praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) di seluruh rantai nilai industri, termasuk pemanfaatan limbah sebagai bahan baku industri lain serta pengembangan bahan bakar alternatif dari sampah (waste to energy).

Dekarbonisasi industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, dekarbonisasi dan ekonomi sirkular menjadi syarat daya saing industri Indonesia di pasar global di tengah pengetatan standar hijau dan kebijakan pajak karbon.

Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Muhammad Taufik mengatakan, transformasi menuju industri hijau bukan lagi pilihan melainkan keharusan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan inklusif.

“Dekarbonisasi industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Taufik dalam acara "ESG Symposium 2025" di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, dunia kini menghadapi tiga krisis lingkungan yang saling terkait, yaitu krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia telah menetapkan komitmen mencapai net zero emission pada 2060 serta meningkatkan target penurunan emisi dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC).

Taufik kemudian mengingatkan industri manufaktur Indonesia menyumbang porsi besar perekonomian, dengan kontribusi sekitar 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 80 persen ekspor nasional atau senilai 167 miliar dolar AS, serta menyerap sekitar 20 juta tenaga kerja.

“Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu bertransformasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa kolaboratif dunia usaha bisa bergerak sambil tetap menjaga daya saing,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin mengembangkan kerangka pembangunan industri hijau dengan lima pilar utama, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penerapan ekonomi sirkular, inovasi teknologi rendah karbon, standardisasi dan infrastruktur mutu, hingga pengembangan skema pembiayaan hijau.

Pada sisi ekonomi sirkular, Kemenperin mendorong praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) di seluruh rantai nilai industri, termasuk pemanfaatan limbah sebagai bahan baku industri lain serta pengembangan bahan bakar alternatif dari sampah (waste to energy).

BSKJI, lanjut Taufik, berperan menguatkan standar dan sistem sertifikasi untuk mendukung produk dan proses produksi yang lebih efisien energi, rendah emisi, dan minim limbah, sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar global yang makin ketat terhadap produk ramah lingkungan.

Ia menekankan pertumbuhan industri hijau harus bersifat inklusif, tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar, tetapi juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja, perempuan, generasi muda, serta masyarakat di sekitar kawasan industri.

“Kita ingin transisi industri hijau tidak meninggalkan siapa pun. Semua pihak harus mendapat manfaat dari udara, air, dan lingkungan yang lebih baik,” tutur Taufik.

Lebih lanjut, Taufik memperkirakan saat ini baru sekitar 30-40 persen perusahaan industri yang mulai menyesuaikan diri dengan peta jalan dekarbonisasi yang disiapkan pemerintah. Kemenperin menargetkan seluruh sektor industri telah mengikuti peta jalan tersebut pada 2050.

Ia menambahkan, pemerintah tengah merumuskan skema insentif dan dukungan pembiayaan untuk membantu perusahaan berinvestasi pada teknologi bersih dan efisiensi energi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Forum Organisasi Supplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI) memberikan respons terhadap Keputusan Menteri Perindustrian terkait sertifikasi produk.

Triyogo Priyohadi, anggota tim teknis FOSBBI, mengatakan persoalan terjadi setelah keluar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Spesifikasi Teknis untuk Ubin Keramik secara Wajib.

Isinya, antara lain, pertama, pembekuan SNI yang lama dan mewajibkan perusahaan mengurus SNI yang baru melalui program Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kedua, pengiriman barang hanya dari Jakarta dimana kantor pusat perwakilan pabrik dari luar negeri berada, dan harus mempunyai gudang penyimpanan.

Ketiga, barcode proses sertifikasi hanya dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian (Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/BSKJI), tidak lagi oleh lembaga/perusahaan sertifikasi swasta.Triyogo mengatakan hal ini mengakibatkan perusahaan importir keramik yang mengajukan proses mendapat SNI yang baru belum ada kejelasan. Walhasil, selama setahun ini mereka tidak dapat mengimpor produk keramik atau granit dari India.

"Coba hitung berapa kerugian pelaku usaha dan devisa negara yang tidak diterima gara-gara kita tidak bisa impor barang?" kata Triyogo dalam rilisnya.

Perusahaan importir yang mengalami kerugian telah mengajukan protes kepada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), Kementrian Perindustrian.

Triyogo Priyohadi menyoroti SIINAs yang diklaim telah terintegrasi dan memotong rantai birokrasi, namun pihaknya mengalami antrean.

FOSBBI telah mengirim surat pengaduan terhentinya proses SNI ke Menteri Perindustrian dengan tembusan ke Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Mereka sudah berkoordinasi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk sama-sama mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan ada 16 Permenperin baru untuk mengatur berbagai produk industri. Hal itu antara laina dalah produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Andi menambahkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri di pasar nasional maupun global, telah ditetapkan beberapa pengaturan baru di dalamPermenperin tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

"Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruh stakeholder," ujarnya dalam keterangan resminya pada Oktober tahun lalu.

Salah satu pengaturan baru tersebut adalah kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Selain itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi.Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.