REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 15,5 persen atau setara sekitar 2 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) pada 2030.

Target ini dicanangkan di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan energi yang hampir dua kali lipat seiring progam hilirisasi mineral strategis nasional.

Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi menyatakan, tantangan dekarbonisasi sektor pertambangan semakin kompleks justru di tengah ekspansi program hilirisasi yang menjadi mandat utama perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan.

Program hilirisasi membutuhkan energi yang tinggi dan MIND ID terus mengintegrasikan program keberlanjutan terkait agar upaya pengendalian emisi GRK menjadi lebih optimal.

"Dengan mandat hilirisasi yang diberikan kepada MIND ID, kebutuhan energi operasional kami diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat pada 2030. Terlebih, emisi ini diproyeksikan bisa meningkat sekitar 2,1 kali lipat apabila tidak dilakukan intervensi," ujarnya dalam keterangan, Ahad (28/6/2026).

Berdasarkan proyeksi perusahaan, kebutuhan energi Grup MIND ID akan meningkat dari sekitar 149 ribu terajoule (TJ) pada 2026 menjadi 293 ribu TJ pada 2030, yakni lonjakan lebih dari 90 persen. Tanpa intervensi, emisi GRK diproyeksikan meningkat dari 6.100 kiloton CO2e menjadi 12.900 kiloton CO2e dalam periode yang sama.

Lonjakan ini mencerminkan skala ekspansi yang sedang dijalankan, mulai dari pengembangan tambang di Kalimantan, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, ekspansi fasilitas aluminium, pembangunan smelter, hingga proyek penambangan bawah laut.

Karena itu, MIND ID menempuh sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan program hilirisasi ini berjalan dengan program lingkungan yang terintegrasi dan berdampak nyata.

Langkah pertama, konversi menuju bahan bakar rendah karbon, yang meliputi peningkatan penggunaan biodiesel dari B35 menuju B40, penggantian High Speed Diesel (HSD) menjadi liquefied natural gas (LNG), hingga optimalisasi pemanfaatan listrik dari jaringan PLN.

PT Bukit Asam Tbk telah mengimplementasikan langkah ini melalui penggunaan Bucket Wheel Excavator (BWE) untuk coal handling di Unit Pertambangan Tanjung Enim, menggantikan dump truck berbahan bakar fosil dan berhasil menurunkan emisi sekitar 5.200 ton CO2e per tahun.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) juga melakukan konversi dari HSD ke LNG pada fasilitas baking plant, menghasilkan penurunan emisi sekitar 3.700 ton CO2e sekaligus meningkatkan efisiensi energi operasional.

Di sisi energi terbarukan, MIND ID memperluas pemanfaatan biomassa dan energi surya. PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) menerapkan co-firing menggunakan biomassa cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian batu bara, menurunkan emisi sekitar 560 ton CO2e.

PT Timah Tbk mengoperasikan instalasi PLTS berkapasitas 300 kilowatt peak (kWp) yang mampu mengurangi emisi sekitar 300 ton CO2e sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di kawasan industri.

Sebagai pelengkap strategi reduksi langsung, MIND ID mengembangkan skema offset karbon melalui proyek berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), pemanfaatan Renewable Energy Certificate (REC), serta partisipasi dalam perdagangan karbon.

Binahidra menegaskan, upaya dekarbonisasi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga faktor penentu daya saing produk mineral Indonesia di pasar global. Investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok internasional kini semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan sebagai syarat akses pasar.

"Kami berkomitmen mendukung target Indonesia dalam mencapai Second NDC tahun 2030 serta aspirasi Net Zero Emissions Indonesia. Karena itu seluruh strategi kami harus mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional perusahaan," ujar Binahidra.

Melalui berbagai inisiatif ini, MIND ID transformasi menuju operasional dengan emisi karbon yang lebih terkelola merupakan komitmen nyata untuk memastikan ekspansi hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menghadirkan inovasi energi bersih melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Proyek ini menjadi instalasi PLTS pertama pada kapal Oil Barge di lingkungan Pertamina sekaligus pertama kalinya teknologi solar panel diterapkan pada kapal yang mengangkut muatan minyak.

Sebagai Subholding Power & New Renewable Energy Pertamina (SH PNRE), Pertamina NRE memasang PLTS berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan BESS berkapasitas 32 kWh untuk mendukung kebutuhan energi di atas kapal.

Implementasi tersebut mampu mengurangi konsumsi bahan bakar diesel sekitar 28 kiloliter per tahun atau setara penghematan biaya operasional sekitar Rp365 juta per tahun. Selain meningkatkan efisiensi energi, pemanfaatan energi surya pada kapal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 79,2 ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa solusi energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif pada sektor maritim yang selama ini identik dengan penggunaan bahan bakar fosil.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis mengatakan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata kemampuan energi terbarukan dalam mendukung operasional bisnis sekaligus mendorong dekarbonisasi.

Menurut dia, implementasi teknologi energi surya pada kapal membutuhkan kolaborasi yang erat dari sisi kelistrikan, operasional kapal, hingga aspek keselamatan dan keandalan sistem. “Implementasi proyek ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Hasilnya dapat kita lihat hari ini, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar diesel secara signifikan dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Ini menunjukkan bahwa teknologi energi bersih dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus efisiensi operasional,” ujar John.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono menambahkan bahwa proyek ini merupakan bentuk nyata sinergi antar-subholding dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Menurut dia, pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim membuktikan bahwa dedieselisasi dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 GW dan salah satu fokus utamanya adalah dedieselisasi. Melalui proyek ini, Pertamina membuktikan bahwa dedieselisasi di sektor maritim dapat dilakukan. Jika di laut saja bisa dilakukan, maka peluang implementasinya di berbagai sektor lainnya tentu akan semakin besar,” tutur Agung.

Keberhasilan implementasi pada OB Patra 2303 menjadi langkah awal pengembangan dekarbonisasi armada maritim Pertamina. Hingga 2029, program serupa direncanakan akan diperluas secara bertahap ke enam kapal Oil Barge lainnya.

Melalui inovasi dan kolaborasi lintas entitas, Pertamina NRE terus memperkuat perannya sebagai penggerak transisi energi dan pengembangan solusi rendah karbon untuk mendukung target Net Zero Emission Indonesia.

Jakarta: Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Yayasan Rumah Energi (Rumah Energi) memperkuat komitmen bersama untuk mendorong peran koperasi sebagai aktor utama dalam transisi energi berbasis komunitas di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau serta penyampaian rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil rangkaian lokakarya Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series Toward Indonesia’s 100 GW Solar PV Target. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

Pada kesempatan terpisah, perwakilan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Rumah Energi juga menandatangani Nota Kesepahaman bertajuk Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani hasil kajian lapangan dengan implementasi nyata di tingkat masyarakat.

“Sejak 2021, Rumah Energi telah mengembangkan pendekatan Koperasi Hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi. Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujar Sumanda dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2026.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 Gigawatt (GW) PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Rumah Energi berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan ekosistem koperasi hijau yang mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan energi terbarukan, mendukung ketahanan energi nasional, menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi Indonesia.

Menguji Kelayakan Model Bisnis PLTS Berbasis Koperasi

Lokakarya ketiga yang menjadi bagian dari RISE Series menghadirkan investor, lembaga pembiayaan, pengembang proyek, lembaga kajian, serta pemangku kebijakan untuk melakukan kajian kritis terhadap model bisnis PLTS berbasis koperasi yang telah dikembangkan Rumah Energi melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat (TERBIT).

Model bisnis tersebut disusun berdasarkan hasil studi lapangan (field study) yang dilakukan di tiga lokasi percontohan, yaitu KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan, Subang, Jawa Barat, KPSP Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur, dan KDMP Gili Genting di Sumenep, Jawa Timur.

Kajian lapangan menunjukkan bahwa pengembangan PLTS berbasis koperasi memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung oleh skema pembiayaan yang tepat, model bisnis produktif yang kuat, serta regulasi yang memadai.

Dalam sesi consultative review, para panelis dari kalangan investor, pengembang proyek, Institute for Essential Services Reform (IESR), Kementerian Koperasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan masukan terhadap aspek kelayakan teknis, finansial, serta kesiapan implementasi model bisnis yang telah dikembangkan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com- Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai transisi menuju truk tanpa emisi perlu menjadi prioritas dalam dekarbonisasi sektor transportasi Indonesia.

Sebab, kontribusi emisi truk jauh lebih besar dibandingkan porsinya dalam populasi kendaraan nasional.

Meski hanya mencakup sekitar 4 persen dari total kendaraan yang beroperasi di Indonesia, armada truk menghasilkan sekitar 31 persen emisi transportasi jalan.

Nilainya mencapai 42,61 juta ton setara karbon dioksida atau MtCO2e.

Jumlah tersebut setara dengan 28,8 persen dari total jejak karbon seluruh sektor transportasi.

Temuan itu tertuang dalam kajian IESR dengan dukungan Transport & Environment (T&E) Asia Pacific bertajuk Zero Emission Trucks in Indonesia: A Policy and Regulatory Roadmap for Heavy and Medium Duty Freight.

Kajian tersebut dirilis pada Rabu (17/6/2026).

Laporan itu menjadi kajian pertama di Indonesia yang secara khusus membahas pengembangan zero emission truck (ZET) atau truk tanpa emisi beserta peta jalan kebijakannya.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dekarbonisasi truk angkutan barang penting untuk menekan emisi, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Dekarbonisasi truk angkutan barang perlu menjadi prioritas dalam agenda transisi energi Indonesia karena dampaknya sangat besar untuk penguatan daya saing ekonomi dan kemandirian energi nasional," kata Fabby dalam keterangan resmi, Rabu.

Fabby mengatakan, truk menjadi tulang punggung logistik nasional.

Namun, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM.

"Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan terus meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM,” lanjut Fabby.

IESR mencatat sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar ketiga di sektor energi nasional.

Pada 2024, emisi sektor transportasi mencapai 168 MtCO2e atau sekitar 25 persen dari total emisi Indonesia.

Emisi sektor ini tumbuh rata-rata 1,56 persen per tahun.

Transportasi jalan menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 88 persen dari emisi sektor transportasi.

Nilainya setara dengan 148 MtCO2e.

Menurut Fabby, sumber emisi terbesar di angkutan barang berasal dari truk sedang atau medium-duty vehicle (MDV).

Segmen ini menyumbang sekitar 51 persen emisi angkutan barang.

Sementara itu, truk berat atau heavy-duty vehicle (HDV) berkontribusi sekitar 13 persen terhadap total emisi subsektor tersebut.

Pemodelan IESR menunjukkan, skenario adopsi 100 persen truk tanpa emisi pada 2060 dapat menurunkan kebutuhan energi akhir sebesar 78 persen dibandingkan skenario business as usual (BAU).

Skenario tersebut juga dapat memangkas emisi knalpot hingga 99 persen.

IESR menyebut truk listrik 62-87 persen lebih efisien dibandingkan truk diesel.

Elektrifikasi truk dapat menggantikan konsumsi 207,5 million barrels of oil equivalent (MMBOE) bahan bakar cair dengan 29,2 MMBOE listrik.

"Peralihan ke listrik jaringan juga memungkinkan integrasi otomatis dengan sistem kelistrikan yang direncanakan semakin rendah karbon," ungkap Fabby.

Plt Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Reza Hertantyo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Dekarbonisasi dan Transisi Energi Sektor Transportasi.

Peta jalan itu disiapkan untuk memandu aksi dan strategi menuju transportasi berkelanjutan.

Reza mengatakan, kebijakan sektor transportasi juga akan diarahkan melalui penerapan standar emisi Euro 4, pengembangan program biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, dan implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL).

“Peta jalan ini akan memuat baseline emisi, target dan potensi pengurangan emisi, proyeksi bauran energi, serta strategi dekarbonisasi transportasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berdaya saing,” tegas Reza.

Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR Ilham Rizqian Fahreza Surya mengatakan, ketergantungan terhadap BBM juga memperbesar risiko fiskal dan ketahanan energi Indonesia.

Pada 2024, impor BBM Indonesia mencapai 25,9 miliar dollar AS.

Studi IESR memperkirakan setiap truk listrik yang beroperasi dapat menghindari beban subsidi dan kompensasi sekitar Rp 21 juta per tahun pada 2030.

Nilai itu meningkat menjadi sekitar Rp 50 juta per unit per tahun pada 2060.

Jika diterapkan pada armada nasional sebanyak 7,6 juta truk tanpa emisi, potensi penghematan fiskal dapat mencapai Rp 650 triliun per tahun pada 2060.

Akumulasi penghematan sepanjang 2025-2060 diperkirakan mencapai sekitar Rp 5.000 triliun.

“Transisi menuju truk tanpa emisi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan fiskal. Elektrifikasi truk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada diesel, menekan risiko fluktuasi harga minyak global, serta membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan,” kata Ilham.

IESR merekomendasikan tiga kebijakan untuk mempercepat adopsi truk tanpa emisi.

Pertama, penerapan standar efisiensi bahan bakar atau fuel efficiency (FE) yang meningkat setidaknya 10 persen setiap tahun.

Kebijakan ini bertujuan menurunkan emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar armada truk.

Kedua, pemerintah perlu mendorong produsen kendaraan yang telah beroperasi di Indonesia membawa model truk tanpa emisi yang sudah dipasarkan di luar negeri ke pasar domestik.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengaktifkan kembali insentif bea masuk 0 persen untuk kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU), lalu memperluasnya ke segmen truk tanpa emisi.

Namun, insentif tersebut perlu disertai kewajiban pengembangan ekosistem, termasuk investasi infrastruktur pengisian daya.

Ketiga, IESR menilai pembangunan stasiun pengisian daya setiap 100 kilometer di sepanjang koridor jalan nasional utama menjadi prasyarat penting adopsi truk tanpa emisi.

Kebutuhan awal pada 2030 memerlukan pengisi daya berkapasitas 230 kilowatt di 27 lokasi indikatif di Jawa dan Sumatera.

Infrastruktur tersebut berpotensi menimbulkan beban puncak simultan sebesar 16,9 megawatt.

IESR menilai angka itu dapat menjadi dasar awal untuk menentukan lokasi prioritas penguatan jaringan listrik.

Selain regulasi dan infrastruktur, reformasi pembiayaan dinilai tetap menjadi kunci.

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengembangkan skema leasing berbunga rendah, model battery swapping, dan tenor pembiayaan yang lebih panjang untuk menurunkan beban investasi awal operator.

"Dengan kebijakan yang tepat, elektrifikasi truk angkutan barang dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional, mengurangi polusi udara, menekan emisi gas rumah kaca, dan mempercepat pencapaian target transisi energi Indonesia," tegas Ilham.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi metana untuk Sektor Industri di Indonesia di Pullman Hotel Thamrin Jakarta pekan lalu.

Hokkop mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi. Pemanfaatan POME menjadi CBG dinilai mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," kata Hokkop dalam keterangan tertulis, Selas,a 16 Juni 2026.

Potensi besar

Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Namun hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.

Di sisi lain, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.

"Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru," ujarnya.

Hokkop menjelaskan pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Untuk mempercepat pengembangan industri biomethane, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.

Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.

"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," ungkapnya.

Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar USD20 juta. Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e.

PLN EPI juga menghitung potensi pengembangan CBG secara nasional sangat besar. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk skema cofiring 2,5 persen diperkirakan mencapai sekitar 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit. Potensi pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 14 juta ton CO2e.

Selain manfaat lingkungan, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.

PLN EPI menargetkan pengembangan bisnis CBG secara bertahap hingga 2030. Dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030. Pada periode yang sama, disertai pembangunan tiga fasilitas CBG untuk memasok kebutuhan pembangkit dan mendukung program dedieselisasi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) mengimplementasikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor maritim.

“Pemanfaatan energi surya yang dipadukan dengan baterai menunjukkan bahwa dedieselisasi tidak hanya dapat dilakukan di darat, tetapi juga di laut. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina siap mendukung percepatan transisi energi,” kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Inisiatif tersebut mampu menurunkan emisi kapal hingga 79,2 ton CO₂ per tahun serta menghemat konsumsi bahan bakar diesel sekitar 28,08 kiloliter per tahun.

Sejalan dengan itu, program energi bersih di kapal menjadi langkah nyata dalam memperkuat komitmen PTK terhadap operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Plt. Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental Eko Cahyadi menambahkan, aspek keselamatan menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan hingga pemasangan sistem di kapal.

Hal ini mengingat OB Patra 2303 merupakan kapal yang beroperasi mengangkut muatan minyak, sehingga membutuhkan standar keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan instalasi pada fasilitas konvensional.

“Yang membuat proyek ini istimewa adalah pemasangan dilakukan pada kapal yang mengangkut muatan berbahaya. Karena itu, proses instalasi harus memenuhi standar keselamatan yang jauh lebih ketat,” ujarnya.

Implementasi PLTS pada kapal pengangkut minyak tersebut menjadi salah satu inovasi energi terbarukan di lingkungan Pertamina yang dilakukan dengan standar HSSE yang tinggi, sehingga mampu memastikan sistem beroperasi secara aman tanpa mengganggu aktivitas operasional kapal.

PLTS menerapkan sistem panel surya off-grid berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 32 kWh.

Berdasarkan estimasi, pemanfaatan energi transisi ini berpotensi mengurangi emisi hingga 79,2 ton CO₂ per tahun serta menghemat penggunaan diesel hingga 28,08 kiloliter per tahun.

Implementasi PLTS merupakan hasil sinergi antar entitas di lingkungan Pertamina. Kolaborasi antara PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) sebagai pengembang solusi energi terbarukan, PTK sebagai operator armada, serta PIS sebagai subholding Integrated Marine Logistics Pertamina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pangsa gas dalam bauran listrik global turun untuk kelima kalinya secara berturut-turut pada 2025, sementara energi surya makin mendominasi pertumbuhan permintaan listrik baru di seluruh dunia.

Berdasarkan analisis lembaga riset energi global Ember yang dirilis Selasa (9/6/2026), pangsa gas dalam bauran listrik global turun dari 23,9% pada 2020 menjadi 21,8% pada 2025. Meski volume pembangkitan gas naik tipis secara absolut, laju pertumbuhannya melambat tajam seiring dengan peningkatan dominasi energi surya dan angin dalam memenuhi kenaikan permintaan listrik.

Hal ini tecermin dari kontrasnya tren pertumbuhan. Ember mencatat pembangkitan surya tumbuh 636 terawatt hour (TWh) pada 2025, atau 17 kali lebih besar dibandingkan pertumbuhan gas yang hanya 38 TWh. Energi surya menyumbang sekitar 75% dari total pertumbuhan permintaan listrik global pada 2025, sementara kontribusi gas hanya sekitar 5%.

Laju pertumbuhan gas pada 2021–2025 pun hanya sekitar separuh dari laju 2016–2020. Kondisi ini mencerminkan peran gas yang makin menyusut dalam memenuhi permintaan listrik baru secara global.

Senior Electricity Analyst Ember Malgorzata Wiatros-Motyka mengatakan argumen ekonomi dan ketahanan energi kini makin mengarah pada kesimpulan yang sama.

"Seiring energi terbarukan menekan biaya sekaligus mengurangi eksposur terhadap guncangan harga bahan bakar dan gangguan geopolitik, gas perlahan kehilangan keunggulan yang dulu menjadikannya bahan bakar andalan untuk pertumbuhan sistem tenaga listrik," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Laporan mengungkap bahwa dari 124 ekonomi yang menghasilkan listrik dari gas, 61 di antaranya atau hampir separuhnya sudah melampaui puncak pembangkitan gas. Dari jumlah tersebut, empat negara merupakan anggota G7 yakni Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang.

Di antara negara-negara G7, pembangkitan gas turun 50 TWh pada 2025, sementara energi terbarukan tumbuh 123 TWh. Energi terbarukan hampir menyamai gas dalam total pembangkitan listrik G7 pada 2025, sehingga mendorong listrik bersih secara keseluruhan melampaui pembangkitan berbasis fosil.

Amerika Serikat Jadi Pengecualian

Laporan Ember juga mencatat bahwa kondisi yang dulu mendukung gas sebagai bahan bakar transisi telah berubah signifikan. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu lonjakan harga dan gangguan pasokan yang justru mempercepat pengembangan energi terbarukan di Eropa dan Asia. Guncangan gas alam cair (LNG) terkait konflik Timur Tengah 2026 disebut makin memperkuat pergeseran tersebut.

"Krisis geopolitik belakangan ini menyoroti risiko ketergantungan pada gas impor. Negara-negara makin berpaling ke energi terbarukan karena tersedia secara domestik, harganya lebih stabil, dan lebih cepat dibangun," kata Wiatros-Motyka.

Amerika Serikat menjadi pengecualian dalam tren global. Negeri Paman Sam menjadi pendorong terbesar pertumbuhan gas global selama satu dekade terakhir dan menyumbang 26% dari total pembangkitan gas global pada 2025.

Sebagian negara dengan konsumsi listrik terbesar dunia justru membuktikan bahwa pertumbuhan permintaan listrik tidak harus bergantung pada gas. China, India, dan Brasil menyumbang sekitar 42% permintaan listrik global pada 2025, tetapi ketiganya hanya menggunakan gas secara minimal dalam sistem kelistrikan mereka.

Pangsa gas India dalam bauran listrik anjlok dari 12,6% pada 2010 menjadi hanya 2,3% pada 2025. Brasil mencapai puncak pangsa gas pada 2014 di angka 13,7%, dan kini turun menjadi 7,3%. China mempertahankan pangsa gas yang relatif kecil di kisaran 3% meski mengalami pertumbuhan permintaan listrik yang masif.

Dengan hampir separuh ekonomi berbasis gas sudah melampaui puncak pembangkitannya dan teknologi energi bersih yang terus berkembang pesat, dunia tampak makin mendekati titik puncak penggunaan gas secara global dalam sistem kelistrikan.

Bisnis.com, BALI - Pertamina terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan serta transisi energi. Hal ini dijalankan melalui dual growth strategy. Pertama, Pertamina berupaya memaksimalkan legacy bisnis (maximizing legacy business), yaitu memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan. Kedua, membangun bisnis rendah karbon (building a low-carbon business).

Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema “Decarbonization : Global Technology Trends and Best Practices”. (Rabu, 3/6).

Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific”, sebuah forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, diinisiasi oleh “World Bank Group”.

Dalam pemaparannya, "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan bagaimana transisi energi dijalankan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pertamina, jelas Agung, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema, yaitu energy security, affordability dan juga sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah untuk melakukan dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

“Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” urai Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan penggantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga dapat mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Pertamina juga berkomitmen untuk mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring. Program ini didukung oleh kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran, melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30–39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, Upaya ini dapat mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Hal yang sama diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, mengurangi emisi CH4 sekitar 30 persen pada tahun 2025. Sementara PT Badak NGL, berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen pada tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Pertamina terus memperkuat komitmennya mendukung ketahanan serta transisi energi. Hal ini dijalankan melalui dual growth strategy.

Pertama, Pertamina berupaya memaksimalkan legacy bisnis (maximizing legacy business) yaitu memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan. Kedua, membangun bisnis rendah karbon (building low carbon business).

Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema 'Decarbonization : Global Technology Trends and Best Practices', Rabu (3/6/2026).

Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 'World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific', sebuah forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, diinisiasi oleh World Bank Group.

Dalam pemaparannya "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan bagaimana transisi energi di jalankan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pertamina, kata Agung, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema yaitu Energy security, affordability dan juga sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah untuk melakukan dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

“Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” kata Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan pengantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 Juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (Gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga dapat mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Pertamina juga berkomitmen mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring. Program ini didukung dengan kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran, melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30-39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, upaya ini dapat mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Hal yang sama diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, mengurangi emisi CH4 sekitar 30 persen pada tahun 2025. Sementara PT Badak NGL, berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat strategi dalam rangka mendukung proses dekarbonisasi dan transisi energi secara berkelanjutan di tanah air.

Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3KL) PLN EPI Muhammad Aminuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan sebagai perusahaan, yang mengelola energi primer, PLN EPI memiliki tanggung jawab tidak hanya menjaga ketahanan pasokan energi, tetapi juga memastikan operasional bisnis berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir yang menjadi lokasi strategis berbagai fasilitas energi perusahaan.

"PLN EPI memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, di saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem pesisir yang menjadi rumah bagi mangrove dan padang lamun sebagai penyerap karbon alami atau blue carbon," ujar Aminuddin.

Dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026, PLN EPI menyelenggarakan HSSE Talk #4 bertema "Nature-Based Solutions for Decarbonization: Unlocking the Power of Blue Carbon Ecosystems".

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (22/5/2026) itu diikuti jajaran manajemen dan insan PLN EPI Group sebagai bagian dari penguatan budaya keberlanjutan perusahaan.

Aminuddin menjelaskan ekosistem mangrove dan padang lamun memiliki kemampuan menyerap karbon hingga sepuluh kali lebih efektif dibandingkan hutan daratan.

Potensi tersebut menjadikan ekosistem pesisir sebagai salah satu solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS) yang penting dalam mendukung target penurunan emisi nasional dan komitmen net zero emission Indonesia pada 2060.

Aminuddin menambahkan pengembangan bisnis energi ke depan harus dijalankan dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Menurut dia, meningkatnya tuntutan regulasi, ekspektasi investor, serta berkembangnya pasar karbon domestik menjadi momentum bagi PLN EPI untuk memperkuat strategi bisnis yang nature positive.

"PLN EPI perlu memposisikan diri sebagai pelopor integrasi nature-positive strategy dalam operasional energi. Keberlanjutan bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam membangun bisnis energi masa depan yang resilien dan bernilai tambah," sebut Aminuddin.

Senior Business Development Manager CarbonEthics Farhan Prastiyan menjelaskan bahwa solusi berbasis alam memiliki potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Menurut Farhan, rehabilitasi mangrove, konservasi lahan gambut, hingga pengelolaan pesisir berkelanjutan tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas penyerapan karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru berbasis blue economy dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam salah satu proyek rehabilitasi mangrove di Tanjung Pakis, Karawang, PLN EPI bekerja sama dengan Carbon Ethics menjadi bagian dari penanaman mangrove dengan melibatkan komunitas lokal dan menciptakan manfaat bagi ribuan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pengembangan UMKM, hingga ekonomi berbasis ekowisata.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Perusahaan teknologi perekat asal Jerman, Henkel Adhesive Technologies, memamerkan teknologi terbarunya untuk mendukung dekarbonisasi sektor minyak dan gas bumi atau migas.

Teknologi tersebut diperkenalkan dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 atau IPA Convex 2026.

Melalui konsep Invisible Decarbonization, Henkel menampilkan pendekatan pengurangan emisi karbon yang berfokus pada penguatan integritas aset dan peningkatan efisiensi energi pada infrastruktur yang sudah beroperasi.

OPEX Manager SEA Henkel Adhesive Technologies, Mickey Kasemphaibulsuk, mengatakan strategi ini memungkinkan industri migas menekan emisi tanpa perlu melakukan perubahan besar pada sistem produksi utama.

Dua teknologi utama yang diperkenalkan dalam seminar IPA Convex 2026 adalah STOPAQ dan Mascoat.

STOPAQ diklaim mampu mengurangi emisi CO2 hingga 91 persen dibandingkan metode perlindungan korosi konvensional.

Teknologi itu juga memiliki profil emisi 11 kali lebih rendah per 100 meter persegi.

Sementara itu, Mascoat diklaim mampu meningkatkan efisiensi termal secara konsisten hingga 42 persen.

Peningkatan efisiensi tersebut berdampak langsung pada penghematan bahan bakar dan pengurangan jejak karbon operasional.

“Kedua solusi tersebut fokus pada pemeliharaan preventif dan integritas asset sebagai instrumen dekarbonisasi yang efisien dari sisi biaya dan mampu memberikan hasil terukur dalam waktu singkat,” kata Kasemphaibulsuk dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Henkel juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam solusi perlindungan dan perbaikan infrastruktur.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi emisi tersembunyi yang muncul dari kehilangan panas, korosi, dan kebocoran.

“Dengan memperpanjang siklus hidup aset, perusahaan secara otomatis dapat mengurangi konsumsi material baru seperti baja, yang memiliki jejak karbon produksi sangat tinggi, sekaligus mengoptimalkan konsumsi energi pada peralatan produksi yang rentan mengalami penurunan performa,” ungkap Kasemphaibulsuk.

Kasemphaibulsuk mengatakan Henkel memiliki pengalaman 150 tahun dan didukung lebih dari 2.500 insinyur ahli di 150 negara.

Ia menilai dukungan tersebut membantu industri migas Indonesia bergerak dari pola operasional reaktif menuju pengelolaan aset berbasis prediktif.

Inovasi tersebut dinilai tidak hanya menjaga keandalan fasilitas di lingkungan ekstrem.

Teknologi itu juga disebut memperkuat daya saing bisnis melalui efisiensi energi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Sebagai informasi, Henkel merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang industri dan produk konsumen.

Kekuatan utama perusahaan berada pada sektor perekat, sealant, dan pelapis industri.

Pada tahun fiskal 2025, Henkel mencatat penjualan sekitar 20,5 miliar euro.

Laba operasional yang disesuaikan mencapai sekitar 3 miliar euro.

Saham preferen Henkel juga tercatat dalam DAX, indeks saham utama Jerman.

Henkel berdiri sejak 1876 dan kini mempekerjakan sekitar 47.000 karyawan di seluruh dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang