JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) ke level 5,75 persen belum langsung direspons perbankan dengan menaikkan suku bunga kredit.

Sejumlah bank memilih mencermati perkembangan kondisi pasar, likuiditas, dan permintaan kredit sebelum mengambil keputusan penyesuaian bunga pinjaman.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya masih mencermati perkembangan BI rate ke depan, kondisi makroekonomi, potensi risiko, persaingan industri, likuiditas perbankan, hingga permintaan kredit dari masyarakat, sebelum menyesuaikan bunga kreditnya.

"Faktor-faktor tersebut akan memengaruhi pergerakan suku bunga baik di sisi kredit maupun di sisi pendanaan," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Kendati demikian, BCA mengapresiasi langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

"Kami mengapresiasi keputusan Bank Indonesia," kata Hera.

Demikian juga dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan yang mengaku belum dapat memastikan apakah Bank Mandiri akan menaikkan suku bunga kredit dalam waktu dekat.

"Kita yang namanya naikin suku bunga atau tidak akan tergantung dengan cara kita mendapatkan funding juga di masyarakat," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/6/2026).

Meski sejak 20 Mei 2026 BI telah menaikkan BI rate sebanyak tiga kali dengan total kenaikan 100 basis poin, namun Ridwan memperkirakan dampaknya ke industri perbankan belum terlihat saat ini.

"Nantilah, ya. Kita lihat situasi. Kan ini baru sebulan ya, impact-nya baru terasa nanti berikutnya," kata Riduan.

Kendati demikian, dia menyebut, kinerja Bank Mandiri hingga pertengahan tahun masih berjalan sesuai rencana bisnis.

Di sisi lain, perseroan juga belum melihat adanya peningkatan risiko kredit bermasalah akibat kenaikan suku bunga.

"(Proyeksi kinerja) untuk Mandiri insya Allah sampai Juni masih on track. Mandiri rendah kan NPL-nya 0,97 persen. Jadi so far kita nggak terlalu khawatir," tukasnya.

Sementara itu, SVP Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan, kenaikan suku bunga acuan memang berpotensi menekan pertumbuhan kredit perbankan.

Oleh karenanya, Amar Bank memilih untuk tidak langsung menyesuaikan suku bunga kreditnya karena masih mencermati kondisi pasar dan permintaan nasabah.

"Jadi kita tidak akan langsung menyesuaikan suku bunga kita, namun kita bagaimana tetap kompetitif. Karena kita harus balance antara menyesuaikan suku bunga tersebut, untuk menyesuaikan kebutuhan profitable bank," ujarnya saat public expose, Kamis.

Sebagai informasi, BI pada Rabu (18/6/2026) memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga sepanjang kurang dari satu bulan terakhir, setelah sebelumnya BI menaikkan suku bunga masing-masing 50 basis poin pada 20 Mei dan 25 basis poin pada 9 Juni 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Bank Indonesia (BI) kembali memperketat kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75 persen pada Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi dampak inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Hosianna Evalita Situmorang, menilai keputusan tersebut mencerminkan fokus BI dalam memperkuat rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp17.736 per dolar Amerika Serikat.

"Kebijakan ini menunjukkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi impor dapat diminimalkan," ujar Hosianna, dikutip dari Antara.

Kenaikan sebesar 25 basis poin (bps) tersebut menjadi penyesuaian ketiga yang dilakukan BI sepanjang 2026. Menurut Hosianna, langkah tersebut telah sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar yang memperkirakan bank sentral akan semakin agresif merespons tekanan eksternal.

Ia menjelaskan, risiko global masih cukup tinggi, terutama terkait kemungkinan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Kondisi itu berpotensi mendorong arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, inflasi domestik juga menunjukkan peningkatan. Pada Mei 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen, sementara inflasi inti berada di level 2,59 persen. Kondisi tersebut membuat stabilitas kurs menjadi semakin penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain menaikkan suku bunga, BI juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kestabilan pasar keuangan melalui intervensi di pasar valuta asing dan berbagai langkah pendukung lainnya.

Mulai 1 Juli 2026, bank sentral akan menyesuaikan batas pembelian valuta asing untuk kebutuhan non-aset pokok menjadi maksimal 10.000 dolar AS per bulan. Sementara itu, batas transfer valuta asing ke luar negeri ditetapkan hingga 25.000 dolar AS.

BI juga terus mendorong transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan guna memperkuat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Di saat yang sama, digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan nasional tetap menjadi agenda utama.
Hosianna menilai kombinasi kebijakan moneter yang lebih ketat dan dukungan fiskal pemerintah dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan sinergi kebijakan yang tepat, prospek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi Indonesia pada 2026 masih cukup terjaga," katanya.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin. Penyesuaian pertama dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026 dengan kenaikan 50 bps, setelah BI Rate bertahan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun tekanan terhadap rupiah belum mereda. Ketika nilai tukar sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS, BI kembali mengambil langkah cepat dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps dalam RDG mingguan pada 9 Juni 2026, di luar jadwal rapat reguler.

Terakhir, dalam RDG bulanan yang digelar pada 18 Juni 2026, BI kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps sehingga kini berada di level 5,75 persen. Langkah beruntun tersebut menunjukkan prioritas bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan risiko inflasi di tengah gejolak ekonomi global.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate.

BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.


Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan alias BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 17—18 Juni 2026.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan, perkiraan tersebut mempertimbangkan langkah bank sentral yang telah mengerek suku bunga acuan sebanyak dua kali pada Mei 2026.

“Sepertinya enggak, udah kayaknya enggak. Udah berapa kali naik kan, jumping,” kata Hery di sela-sela Konferensi Pers Hasil Kajian UMKM Perbanas 2026, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Sementara itu, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani memandang BI masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga jika melihat selisih bunga dengan The Fed yang relatif sempit.

Namun, Aviliani menilai, pengetatan likuiditas akibat kenaikan yield SRBI dan penarikan dana pemerintah dari perbankan berpotensi membuat biaya dana naik dengan sendirinya.

“Tapi kalau BI-nya mau naikin apakah saya belum [bisa memberikan komentar] karena kemarin udah naik 25 basis kan. Masa mau naik lagi?” ungkap Aviliani dalam kesempatan yang sama.

Untuk diketahui, bank sentral pada RDG Mei 2026 menaikkan suku bunga acuan langsung sebesar 50 basis poin (bps) dari 4,75% ke 5,25%. Kemudian, otoritas moneter pada bulan yang sama kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Adapun, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun Bisnis memprakirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG yang digelar 17—18 Juni 2026.

Bahkan, ada yang memproyeksikan kenaikan sebesar 50 bps hingga suku bunga mencapai 6,0%. Sebagian lainnya memproyeksikan suku bunga bakal ditahan. Meski demikian, pada dasarnya kalangan ekonom memprakirakan otoritas moneter masih akan mengedepankan stabilitas.

Jakarta: Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% melalui rapat kebijakan di luar jadwal dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bank sentral terhadap tekanan yang dialami nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan langkah tersebut tergolong tidak biasa karena dilakukan di luar siklus rapat kebijakan moneter bulanan yang rutin digelar BI. Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan urgensi yang dirasakan bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Langkah di luar jadwal seperti ini sangat jarang terjadi. Sebelumnya hanya pernah dilakukan saat periode gejolak pasar keuangan global yang cukup besar, seperti episode taper tantrum pada 2013 dan tekanan nilai tukar pada 2018," ujar Rully dalam kajiannya.

Menurutnya, keputusan BI kali ini juga menandai perubahan sikap kebijakan yang lebih agresif setelah sebelumnya bank sentral telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei 2026. Dengan tambahan kenaikan terbaru, total pengetatan moneter yang dilakukan BI
mencapai 75 basis poin dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Rully menjelaskan respons BI tidak hanya dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral juga mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan lain untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas pasar.

Beberapa langkah yang ditempuh antara lain mendorong kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di berbagai tenor, memberikan insentif biaya lindung nilai yang lebih rendah bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter di pasar valuta asing.

"BI kini memanfaatkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki, bukan hanya mengandalkan BI-Rate. Ini menunjukkan fokus yang semakin kuat pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik," kata dia.

Lebih lanjut, Rully menilai kebijakan tersebut juga mengindikasikan keinginan BI untuk mendorong pembentukan imbal hasil surat utang pemerintah yang lebih mencerminkan mekanisme pasar. Dengan pendekatan itu, aset berdenominasi rupiah diharapkan menjadi lebih kompetitif di mata investor global.

Dalam perspektif global, Mirae Asset melihat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang paling cepat beralih dari kebijakan pelonggaran menuju pengetatan moneter pada 2026. Bahkan, langkah BI tergolong agresif dibandingkan banyak bank sentral negara berkembang lainnya.

Ke depan, Mirae Asset memperkirakan ruang kenaikan suku bunga masih terbuka apabila tekanan eksternal belum mereda. Risiko geopolitik yang masih tinggi serta potensi pelemahan rupiah dapat mendorong BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 hingga 50 basis poin hingga akhir tahun.

"Kami memperkirakan BI akan berupaya menjaga pergerakan rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam jangka menengah. Proyeksi ini juga sejalan dengan asumsi makro yang digunakan pemerintah untuk penyusunan kebijakan fiskal 2027," tutup Rully.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dinilai menjadi upaya serius di tengah tren pelemahan nilai tukar.

Kurs rupiah terhadap dollar AS sempat menyentuh level terendah sepanjang masa Rp 17.704 pada penutupan perdagangan pasar spot pada Selasa lalu.

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan kenaikan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen menunjukkan BI mulai melihat tekanan terhadap rupiah dan stabilitas pasar keuangan sudah berada pada level yang perlu direspons lebih serius.

"Langkah ini bukan sekadar penyesuaian teknis moneter, tetapi sinyal BI sedang memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar di tengah pelemahan rupiah, capital outflow, tingginya volatilitas global, serta meningkatnya persepsi risiko terhadap ekonomi domestik," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Dalam kondisi seperti ini, ia menambahkan, BI tampaknya memilih langkah preventif agar tekanan rupiah tidak berkembang menjadi kenaikan barang akibat kenaikan harga barang impor (imported inflation), dan gangguan stabilitas makro yang lebih besar.

Namun di sisi lain, BI juga memahami, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko menekan pertumbuhan kredit, investasi, konsumsi, hingga aktivitas sektor riil.

Oleh karena itu, Rizal berpandangan, kebijakan kenaikan suku bunga ini perlu dibarengi dengan penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga likuiditas perbankan tetap longgar.

Hal itu juga perlu ditambah dengan memastikan penyaluran kredit tetap berjalan ke sektor prioritas seperti pangan, hilirisasi, UMKM, perumahan, dan sektor pencipta lapangan kerja.

"Tampaknya, BI juga tetap memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik," imbuh dia.

Masuk fase lampu kuning

Rizal berpandangan, kondisi saat ini memang sudah masuk fase “lampu kuning” yang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level krisis.

BI sedang berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menjaga stabilitas rupiah dan pasar keuangan tanpa membuat perlambatan ekonomi menjadi terlalu dalam.

Artinya, arah kebijakan BI saat ini lebih mencerminkan strategi stability first but growth guarded, yakni stabilitas tetap menjadi prioritas utama, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap dijaga melalui relaksasi likuiditas dan penguatan intermediasi kredit agar tekanan global tidak menjalar lebih luas ke sektor domestik.

Dengan kata lain, Rizal menjelaskan, BI sedang menjalankan strategi ganda, yakni memperketat kebijakan moneter untuk menjaga rupiah dan stabilitas eksternal, tetapi tetap mempertahankan relaksasi likuiditas agar sektor riil tidak mengalami perlambatan terlalu dalam.

Hal itu termasuk keputusan BI yang tetap memberikan insentif bagi bank yang aktif menyalurkan kredit produktif dan menurunkan bunga kredit baru.

"Menurut saya, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa BI kini menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama, tetapi tetap berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tekanan global tidak berkembang menjadi pelemahan ekonomi domestik yang lebih luas," ungkap dia.

Upaya BI jaga stabilitas nilai tukar

Ekonom makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan ini terjadi di tengah cadangan devisa (cadev) yang telah berkurang signifikan atau 10 miliar dollar AS dalam empat bulan terakhir.

"Itu artinya BI sudah berupaya sangat keras untuk mengintervensi atau melakukan stabilitasi nilai tukar rupiah," ungkap dia.

Menurut dia, peningkatan suku bunga acuan senilai 50 bps menunjukkan komitmen BI untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Seberapa efektif kita lihat ke depannya," ungkap dia.

Riefky bilang, keputusan tersebut merupakan sinyal positif yang diberikan BI dengan menggunakan semua instrumen yang dimiliki untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Cadangan devisa tergerus guna jaga kurs

Di tengah gejolak geopolitik dan tekanan kepada nilai tukar rupiah yang masih tinggi, ruang penurunan suku bunga memang menjadi lebih terbatas.

Senior Portfolio Manager Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Syuhada Arief menjelaskan, cadangan devisa tergerus karena usaha BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Cadangan devisa Indonesia tercatat turun dari 156,47 miliar dollar AS di akhir Desember 2025 menjadi 146,20 miliar dollar AS per akhir April 2026.

"Secara historis, kondisi penurunan cadangan devisa signifikan dapat memberi tekanan bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga," kata dia dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, tekanan rupiah dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap kebijakan ekonomi domestik.

Pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh faktor musiman dari permintaan dollar AS domestik yang tinggi di kuartal kedua.

Untuk meredam pelemahan ini, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing dan menaikkan imbal hasil SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah.

Imbal hasil rata-rata dalam lelang SRBI 12 bulan meningkat signifikan dari kisaran 4,9 persen di awal tahun ke 6,5 persen di awal Mei 2026.

Kebijakan ini dinilai sukses menarik dana asing sehingga terdapat arus modal asing masuk (net inflow) senilai Rp 78 triliun per April 2026.

Selain itu, untuk membantu nilai tukar rupiah, BI juga meningkatkan repo rate menjadi 5,1 persen.

Ekonom telah usulkan kenaikan suku bunga acuan

Ekonom sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, para ekonom memang telah menyarankan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan senilai 25 basis poin.

Angka tersebut semua dinilai realistis terutama untuk tetap menjaga target pertumbuhan ekonomi. "Kalau 50 bps sebenarnya lebih baik lain untuk short term, tetapi nanti mitigasi ke suku bunga kreditnya yang harus dijaga supaya tidak terlalu naik gitu," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, hal tersebut perlu diperhatikan terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih tertekan.

Telisa mengungkapkan, kenaikan suku bunga memang sangat diperlukan untuk penguatan nilai tukar rupiah.

"Ketika rupiah itu jatuh terjadi capital outflow karena interest rate differential itu semakin lama semakin turun, kita harus agak sedikit menaikkan posisi di interest rate differential," ungkap dia.

Perbaikan ekonomi jadi obat jangka panjang

Ia menggambarkan kenaikan suku bunga domestik sebagai paracetamol. Kendati demikian, masih diperlukan obat antibiotik berupa perbaikan ekonomi, peningkatan devisa dari hilirisasi, hingga pengurangan impor.

"Itu harus tetap dijalankan dalam jangka waktu menengah ke panjang," tutur Telisa.

Ia berpandangan, suku bunga merupakan sinyal kredibilitas yang sepatutnya diterima bentuk keberpihakan ke pasar.

"Tidak semata-mata dibatasi oleh politik bahwa kita harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, karena biasanya suku bunga naik kan tidak pro pertumbuhan ekonomi, biasanya," ujar dia.

Oleh karena itu, BI saat ini mengungkapkan lebih berpihak pada stabilitas dibandingkan dengan pertumbuhan.

Kenaikan suku bunga jadi kesepakatan umum

Kenaikan suku bunga acuan ini memang telah menjadi kesepakatan umum atau konsensus ekonomi ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yang diikuti dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah.

"Memang biasanya harus menaikkan (suku) bunga," ungkap dia.

Telisa mengingatkan, kenaikan suku bunga acuan BI ini tetap perlu diikuti dengan mitigasi dampaknya ke suku bunga kredit dan menjaga daya beli masyarakat.

"Seperti menjaga harga energi dan pangan upaya inflasi tidak naik, agar masyarakat tidak terlalu banyak terkena tekanan," tutup dia.

Sebagai informasi, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan BI rate dilakukan demi stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah melemah akibat tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin," ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, kenaikan BI rate juga sebagai upaya menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 agar sesuai sasaran BI di kisaran 1,5-3,5 persen.

Lebih lanjut Perry mengungkapkan, keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas yang pro pada stabilitas untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Langkah pengetatan moneter diambil oleh Bank Indonesia (BI) menyusul tingginya tekanan eksternal yang membayangi perekonomian domestik belakangan ini.

Suku bunga acuan atau BI-Rate yang sebelumnya bertahan, kini harus merangkak naik demi menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen.

Sementara itu untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menjelaskaan pelemahan rupiah ini merupakan imbas dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Perry juga menjelaskan penaikan BI-Rate ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (“pro-stability") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global," tuturnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth").

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Bank Indonesia dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026 untuk menentukan arah suku bunga acuan atau BI Rate. Di tengah tekanan terhadap rupiah yang nyaris menyentuh level Rp17.700 per dolar AS, mayoritas pelaku pasar memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Namun, analisis Mirae Asset Sekuritas Indonesia memiliki pandangan berbeda. Dalam riset terbarunya, ekonom Mirae Asset memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 4,75% dengan pendekatan yang disebut sebagai hawkish hold.

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menilai kenaikan suku bunga saat ini belum tentu efektif untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Menurutnya, pelemahan mata uang domestik lebih banyak dipengaruhi faktor struktural dan derasnya arus modal keluar dari pasar domestik.

Selain itu, kenaikan suku bunga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan besar dan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 triliun tahun ini.

“Realitas politik ekonomi saat ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target
pertumbuhan ekonomi 8% dibandingkan stabilitas nilai tukar,” tulis Mirae Asset dalam risetnya.

Mirae Asset menilai ruang BI untuk melakukan pengetatan moneter menjadi semakin terbatas di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Meski demikian, BI diperkirakan tetap akan mengambil sikap tegas melalui strategi hawkish hold. Artinya, bank sentral mempertahankan suku bunga, tetapi tetap memberikan sinyal kesiapan untuk bertindak jika tekanan pasar meningkat.

Sejumlah faktor eksternal juga dinilai mendukung keputusan menahan suku bunga. Di antaranya adalah kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, potensi meredanya permintaan valuta asing musiman pada Juli-Agustus, serta tekanan geopolitik global yang mendorong kenaikan harga minyak dan memperlebar tekanan pada transaksi berjalan Indonesia.

Sebagai gantinya, BI diperkirakan akan lebih mengandalkan instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Langkah tersebut meliputi intervensi agresif di pasar valuta asing, pengetatan likuiditas melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pembelian selektif obligasi pemerintah tenor panjang guna menahan lonjakan yield surat utang negara.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot semakin tertekan pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Mata uang Garuda anjlok 30 poin atau 0,20 persen ke level Rp 17.704 per dollar AS.

Sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp 17.668 per dollar AS, turun 71 poin atau 0,40 persen pada perdagangan Senin kemarin.

Pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp 17.668 per dollar AS memicu kekhawatiran baru di pasar keuangan domestik.

Kondisi itu mendorong spekulasi bahwa Bank Indonesia (BI) berpeluang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen demi menahan tekanan terhadap mata uang rupiah dan meredam gejolak pasar.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan depresiasi rupiah yang terjadi saat ini menjadi salah satu sinyal meningkatnya persepsi risiko investor terhadap aset-aset Indonesia.

Menurutnya, pelemahan mata uang Garuda tersebut turut memberikan tekanan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berada dalam tren volatil.

“Market cenderung merespons pergerakan rupiah yang cenderung terdepresiasi tajam hingga menembus kisaran Rp17.668-Rp17.681 per dollar AS. Hal ini menjadi salah satu rekor terendah yang memicu kekhawatiran atas meningkatnya persepsi risiko terhadap pasar aset Indonesia,” ujar Nafan kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai pasar mulai berspekulasi bahwa BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19-20 Mei 2026.

“Melemahnya rupiah ini menyebabkan terjadinya spekulasi kuat di pasar bahwa BI berpeluang besar menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5 persen dalam RDG BI yang dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Mei 2026,” paparnya.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya tekanan global.

Nafan mencatat apabila kenaikan suku bunga direspons positif pasar, maka strategi ini berpotensi menahan kejatuhan IHSG lebih dalam.

“Hal ini dilakukan demi mengintervensi pelemahan Rupiah, dan bila direspons positif bisa menahan kejatuhan indeks lebih dalam,” beber dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan ruang untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate masih terbuka lebar. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjaga stabil.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga sudah mulai stabil meski masih terdepresiasi. Nilai tukar rupiah menguat 40 poin atau 0,24 persen ke level Rp16.728 per dolar AS pada Rabu (28/1) pagi atau semakin menjauhi Rp17 ribu.

"Setelah enam kali kita turunkan sejak September 2024, kami masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga dengan inflasi yang rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry saat Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025 yang ditayangkan melalui Youtube BI, Rabu (28/1).

Perry memastikan, bank sentral juga akan terus melakukan ekspansi likuiditas moneter. Dengan demikian, perbankan tidak akan kekurangan untuk bisa mendorong pertumbuhan kredit.

"Kami pastikan kawan-kawan perbankan, likuiditas akan lebih cukup supaya Anda semua bisa menyalurkan kredit demi sektor riil, dan terutama juga ketahanan eksternal melalui kecukupan cadangan devisa," katanya.

Menurutnya, saat ini cadangan devisa BI berada di US$156,5 miliar. Lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas dan dipastikan akan terus meningkat demi menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

"Jadi kebijakan moneter tagline-nya adalah pro-stability and pro-growth.Stability, nilai tukar. Kami akan jaga stabil dan menguat dan pro-growth melalui kebijakan suku bunga rendah, ekspansi liguritas, dan juga kecukupan cadangan devisa," pungkasnya.

Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 4,9-5,7 persen dengan titik tengah 5,3 persen. Dengan inflasi di kisaran 2,5 persen plus 1 persen.

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

Sementara untuk suku bunga Deposit Facility diputuskan sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Wajiyo dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026

Dia juga menjelaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Selain itu Bank Indonesia juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, untuk kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)