KOMPAS.com – Perseteruan antara CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, semakin memanas. Ketegangan ini bermula saat Dimon secara terbuka mengkritik rencana Trump yang ingin membatasi bunga kartu kredit.

Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, awal Januari 2026, Dimon menyampaikan kritik kerasnya terhadap rencana Trump yang ingin memangkas bunga kartu kredit hingga hampir setengahnya. Ia mengatakan, “Itu akan menjadi bencana ekonomi.”

Pernyataan Dimon tersebut berbeda dengan sikap para eksekutif Wall Street yang selama ini lebih memilih menghindari komentar terbuka terhadap Trump.

Trump Gugat JPMorgan dan Dimon Rp 83,9 Triliun

Satu hari setelah pernyataan Dimon di Davos, Trump menggugat JPMorgan Chase dan Jamie Dimon di pengadilan negara bagian Florida.

Trump menuduh bank itu melakukan pemutusan hubungan atau “debanking” secara tidak sah setelah kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021.

“Saya akan menggugat JPMorgan Chase dalam dua minggu ke depan karena mereka secara tidak benar dan tidak pantas ‘debanking’ saya setelah Protes 6 Januari,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

Trump menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 83,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.777 per dollar AS).

Corporate America Cenderung Bungkam saat Trump Berkuasa

Dikutip dari CNN, Minggu (25/1/2026), selama masa jabatan Trump, para CEO perusahaan besar cenderung menghindari konfrontasi terbuka meski kebijakan presiden berdampak pada bisnis mereka.

Contohnya, ketika Trump memberlakukan tarif tinggi global dan menyerang Federal Reserve (The Fed), para pemimpin bisnis memilih diam demi menghindari konflik.

Trump dikenal agresif terhadap pihak yang dianggap musuh. Ia pernah menuntut media besar, mengancam perusahaan teknologi, dan memblokir perusahaan minyak dari pasar tertentu. Sikap ini membuat banyak CEO ragu untuk melawan secara terbuka.

Pada 9 Januari 2026, Trump mengumumkan melalui media sosialnya rencana membatasi bunga kartu kredit maksimal 10 persen.

Jane Fraser, CEO Citigroup, secara tegas menolak usulan tersebut. Begitu juga Brian Moynihan dari Bank of America yang mengingatkan bahwa pembatasan bunga bisa mengurangi akses masyarakat terhadap kredit.

“Jika Anda menurunkan batas bunga, maka kredit akan menjadi lebih terbatas. Artinya, lebih sedikit orang yang akan mendapatkan kartu kredit dan batas kredit yang tersedia akan berkurang,” ujar Brian.

Hubungan Rumit Dimon dan Trump

Hubungan Dimon dan Trump memang tegang sejak lama. Pada 2018, Dimon sempat mengatakan dalam sebuah panel, “Saya bisa mengalahkan Trump karena saya sekeras dia dan lebih pintar darinya.”

Trump pun membalas di media sosial, menyebut Dimon “pembicara publik yang buruk dan gugup.”

Selama masa jabatan Trump kedua, Dimon lebih berhati-hati dalam mengomentari kebijakan Trump. Namun, sikap terbukanya di Davos yang mengkritik kebijakan Trump memicu reaksi keras dari mantan presiden.

“Jamie Dimon mungkin ingin suku bunga lebih tinggi. Mungkin dia mendapat untung lebih banyak dengan begitu,” ujar Trump pada 15 Januari.

Tidak lama kemudian, Trump mengumumkan akan menggugat JPMorgan. Ia juga membantah pernah menawarkan jabatan Ketua Federal Reserve kepada Dimon, seperti diberitakan media sebelumnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Di tengah pesatnya pertumbuhan belanja daring, paylater dan kartu kredit menjadi dua metode pembayaran yang paling sering digunakan masyarakat. Keduanya menawarkan kemudahan transaksi tanpa harus membayar secara langsung, sehingga dianggap praktis dan fleksibel.

Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit konsumen yang masih bingung memilih antara paylater atau kartu kredit. Pasalnya, meski sama-sama berbasis utang, karakteristik, biaya, hingga risikonya cukup berbeda. Lantas, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan?

Mengenal paylater dan kartu kredit

Paylater merupakan layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Layanan ini umumnya terintegrasi langsung dengan platform e-commerce atau aplikasi digital.

Sementara itu, kartu kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Kartu ini bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, hingga tarik tunai, baik secara online maupun offline.

Dari bentuknya, paylater sepenuhnya berbasis digital, sedangkan kartu kredit hadir dalam bentuk kartu fisik yang dilengkapi nama pemilik, nomor kartu, dan kode keamanan.

Perbedaan paylater vs kartu kredit

1. Penyedia layanan
Paylater umumnya disediakan oleh perusahaan financial technology (fintech), baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan platform e-commerce.
Sementara kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan resmi.

2. Limit pinjaman dan bunga
Paylater sering kali menawarkan limit yang cukup besar di awal, meski tetap bergantung pada kebijakan penyedia dan riwayat pembayaran pengguna.

Adapun limit kartu kredit disesuaikan dengan penghasilan nasabah, sehingga lebih proporsional terhadap kemampuan finansial.

Dari sisi bunga, Bank Indonesia menetapkan bunga kartu kredit maksimal sebesar 1,75 persen per bulan. Sementara bunga paylater ditentukan masing-masing penyedia dan umumnya lebih tinggi, berkisar 2,25 persen hingga 4 persen.

3. Proses pengajuan
Pengajuan paylater relatif mudah karena dilakukan secara daring dengan persyaratan sederhana seperti KTP dan swafoto.

Sebaliknya, kartu kredit membutuhkan proses lebih panjang, termasuk verifikasi slip gaji, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Masa tenor
Tenor cicilan paylater umumnya maksimal 12 bulan, sedangkan kartu kredit bisa menawarkan tenor lebih panjang hingga 24 bulan.

5. Keamanan dan perlindungan konsumen
Dari sisi keamanan, kartu kredit memiliki perlindungan yang lebih kuat, termasuk fitur chargeback jika terjadi transaksi mencurigakan.

Sementara akun paylater relatif lebih rentan terhadap pembobolan jika keamanan akun digital tidak dijaga dengan baik.

6. Biaya yang dikenakan
Paylater umumnya tidak membebankan biaya tahunan, tetapi bisa mengenakan biaya layanan per transaksi dan denda keterlambatan.

Kartu kredit memiliki variasi biaya, mulai dari annual fee hingga bunga, meski sebagian bank menawarkan kartu bebas iuran tahunan.

7. Fleksibilitas penggunaan
Paylater biasanya hanya bisa digunakan di platform tertentu sesuai kerja sama merchant.
Sebaliknya, kartu kredit dapat digunakan secara luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

8. Poin dan cashback
Kartu kredit unggul dari sisi program loyalitas seperti poin, miles, dan cashback.
Sementara paylater jarang menawarkan program serupa, meski terkadang memberikan promo atau diskon khusus di platform tertentu.

Jadi, Mana yang Lebih Menguntungkan?

Pada dasarnya, tidak ada jawaban mutlak soal mana yang lebih untung antara paylater dan kartu kredit. Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, tergantung kebutuhan dan profil risiko pengguna.

Paylater cocok bagi kamu yang membutuhkan transaksi cepat, nominal kecil, dan proses pengajuan praktis.

Sementara kartu kredit lebih sesuai bagi pengguna yang membutuhkan limit besar, tenor panjang, serta fleksibilitas penggunaan secara global.

Yang terpenting, baik paylater maupun kartu kredit tetap merupakan bentuk utang. Karena itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak menjadi beban di kemudian hari.

(ANN)

IDXChannel - Pekan ini menjadi momen yang cukup krusial bagi Wall Street di mana investor akan menggantungkan harapan pada musim laporan laba perusahaan untuk menjaga reli pasar saham AS tetap berlanjut. Harapan ini muncul di tengah derasnya proposal kebijakan domestik dan meningkatnya ketegangan geopolitik di awal tahun.

Setelah bank-bank dan perusahaan jasa keuangan lain membuka musim laporan kuartal keempat, pekan ini giliran perusahaan dengan sektor yang lebih beragam, termasuk Netflix, Johnson & Johnson, dan Intel, yang akan merilis kinerja keuangan mereka.

Usai performa solid sepanjang 2025, indeks saham utama memulai tahun ini dengan kenaikan, meski sempat melemah pekan lalu dan indikator volatilitas meningkat.

"Dengan banyaknya kebisingan dari geopolitik dan kebijakan, menjadi sangat penting bagi laporan laba perusahaan untuk benar-benar menopang siklus berita,” ujar kepala strategi pasar di B Riley Wealth, Art Hogan, dilansir Reuters, Senin (19/1/2026).

Indeks S&P 500 turun tipis sepanjang pekan, namun tetap berada dekat level tertinggi sepanjang masa. Setelah mencatat kenaikan kuat pada 2025, saham bank besar seperti JPMorgan dan Wells Fargo justru melemah usai merilis laporan keuangan.

Salah satu faktor yang menekan saham perbankan adalah usulan Presiden Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit maksimal 10 persen, langkah mengejutkan yang membuat industri terkejut, serta rencana baru presiden untuk menghentikan perusahaan Wall Street membeli rumah tapak (single-family homes).

Di tingkat internasional, langkah dan pernyataan agresif Trump juga membuat investor waspada. Sorotan global terbaru tertuju pada Iran, di mana Trump sempat mengancam intervensi demi mendukung para demonstran, meski kemudian mengambil sikap wait and see.

Ketidakpastian ini mendorong peningkatan minat terhadap aset aman seperti emas sepanjang tahun ini, sementara beberapa sektor saham seperti energi berfluktuasi. Namun secara umum, indeks saham utama sejauh ini relatif tidak terlalu terganggu oleh perkembangan berita tersebut.

"Pasar sejauh ini cenderung mengabaikan banyak isu geopolitik dan politik domestik, tapi jelas ada banyak hal yang patut dikhawatirkan,” kata co-chief investment officer dan direktur riset manajemen investasi di D.A. Davidson, James Ragan.

Pasar saham AS tutup pada Senin dalam rangka libur Martin Luther King Jr., namun musim laporan laba kembali bergulir setelahnya, dipimpin oleh laporan Netflix pada Selasa. Perusahaan streaming tersebut akan mendapat perhatian ekstra karena persaingannya dengan Paramount Skydance dalam perebutan Warner Bros Discovery, kesepakatan yang berpotensi mengguncang lanskap industri media.

Fokus utama investor adalah prospek perusahaan ke depan, dengan harapan tinggi untuk 2026. Secara keseluruhan, laba perusahaan S&P 500 diperkirakan tumbuh lebih dari 15 persen pada 2026.

Investor juga menunggu keputusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif global Trump, yang berpotensi memicu volatilitas harga aset.

Pada Rabu, pengadilan juga akan mendengarkan argumen mengenai upaya Trump mencopot Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, yang kembali menyoroti isu independensi bank sentral di tengah kritik Trump yang berulang bahwa The Fed belum cukup menurunkan suku bunga.

Kekhawatiran atas independensi The Fed kembali mencuat pekan ini setelah muncul kabar penyelidikan kriminal terhadap Ketua The Fed Jerome Powell.

Trump mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak berencana memecat Powell, yang masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada Mei.

"Berakhirnya masa jabatan Powell sebagai ketua akan menjadi titik balik krusial bagi narasi independensi. Kurangnya independensi The Fed dapat memicu kekhawatiran inflasi dan membuat pembiayaan utang AS menjadi lebih mahal," tulis analis Wedbush dalam laporan pekan ini.

(NIA DEVIYANA)

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa Saham Amerika Serikat (AS) alias Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (13/1/2026) waktu setempat, di tengah tekanan kuat pada saham-saham sektor keuangan.

Pelemahan pasar dipicu kekhawatiran investor terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan pembatasan suku bunga kartu kredit maksimal 10 persen.

Mengutip Reuters, Rabu (14/1/2026), indeks S&P 500 turun 13,97 poin atau 0,20 persen ke level 6.963,30.

Indeks Nasdaq Composite terkoreksi 22,70 poin atau 0,10 persen ke posisi 23.711,20.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average mencatat penurunan paling dalam, merosot 394,97 poin atau 0,81 persen ke level 49.195,23.

Pelemahan pasar terjadi meskipun data inflasi Amerika Serikat pada Desember dirilis sesuai dengan ekspektasi pasar.

Data tersebut sejatinya menjaga peluang pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) sepanjang tahun ini tetap terbuka.

Namun, sentimen positif dari sisi inflasi kalah kuat dibandingkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap dampak kebijakan pembatasan bunga kartu kredit terhadap kinerja industri keuangan.

Kekhawatiran itu kian menguat setelah jajaran eksekutif JPMorgan Chase, termasuk CEO Jamie Dimon, menyampaikan peringatan bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi merugikan konsumen.

Pernyataan tersebut memicu kembali aksi jual pada saham-saham sektor keuangan, yang sebelumnya sudah tertekan sejak Trump mengumumkan rencana pembatasan bunga kartu kredit selama satu tahun mulai 20 Januari.

Saham perusahaan pembayaran Visa dan Mastercard ikut melemah, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap tekanan margin bisnis.

Sektor keuangan pun menjadi salah satu kontributor utama penurunan indeks S&P 500 pada perdagangan tersebut.

Saham JPMorgan turut terkoreksi. Meski bank terbesar di AS ini membukukan laba kuartalan di atas perkiraan analis, pendapatan dari bisnis perbankan investasi tercatat menurun.

“Sektor keuangan terpukul oleh proposal pembatasan bunga kartu kredit dari Trump,” kata Senior Portfolio Strategist Ingalls & Snyder, New York, Tim Ghriskey.

Tekanan juga melanda saham bank-bank besar lain yang dijadwalkan merilis laporan keuangan dalam waktu dekat.

Meski demikian, analis masih memperkirakan kinerja sektor perbankan relatif solid pada kuartal terakhir tahun lalu.

Di luar sektor keuangan, saham Delta Air Lines turut melemah setelah perusahaan menyampaikan proyeksi laba tahun 2026 yang berada di bawah ekspektasi analis.

Sementara itu, Wakil Presiden Senior sekaligus penasihat di Wealthspire Advisors, Oliver Pursche, menilai koreksi pasar kali ini lebih mencerminkan aksi ambil untung setelah reli panjang yang sebelumnya membawa indeks ke level tertinggi sepanjang masa.

Ia menilai musim laporan keuangan kuartal keempat berpotensi memberikan kejutan positif bagi pasar. “Saya menduga akan ada beberapa revisi ke atas,” ujar Pursche.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan pembatasan suku bunga kartu kredit maksimal 10% selama satu tahun untuk meringankan biaya hidup masyarakat.

Melalui unggahan di media sosialnya yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (12/1/2026), Trump menyebut kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 20 Januari 2026 mendatang.

“Kami tidak akan lagi membiarkan publik Amerika ‘diperas’ oleh perusahaan kartu kredit yang mengenakan bunga 20% hingga 30%, bahkan lebih, yang dibiarkan tanpa kendali pada masa pemerintahan Sleepy Joe Biden. Keterjangkauan!” tulis Trump melalui media sosialnya.

Hingga kini belum jelas apakah perusahaan kartu kredit akan merespons seruan tersebut, maupun langkah konkret apa yang akan ditempuh Trump untuk memaksakan perubahan kebijakan itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintahan Trump untuk menunjukkan kepada pemilih bahwa presiden serius menangani persoalan biaya hidup dan harga, isu yang mengemuka menjelang pemilihan paruh waktu (midterm) November mendatang.

Dalam kampanye pemilihan presiden 2024, Trump memang berjanji akan mengupayakan pembatasan suku bunga yang dapat dikenakan perusahaan kartu kredit kepada konsumen.

Beberapa jam sebelum unggahan Trump pada Jumat pekan lalu, Senator Bernie Sanders dari Vermont melontarkan kritik melalui platform X. Dia menyebut Trump berjanji membatasi bunga kartu kredit di level 10% dan menghentikan praktik Wall Street yang merugikan rakyat.

"Namun yang terjadi justru deregulasi bank-bank besar yang mengenakan bunga hingga 30%,” tulis Sanders.

Sebelumnya, dalam surat kepada Sanders dan Senator Partai Republik Josh Hawley dari Missouri tahun lalu, sejumlah asosiasi perbankan memperingatkan dampak serius bagi konsumen jika pemerintah membatasi suku bunga kartu kredit di level 10%, sebagaimana diusulkan kedua senator tersebut.

“Banyak konsumen yang saat ini bergantung pada kartu kredit akan terpaksa mencari pembiayaan jangka pendek dari sumber lain, seperti pegadaian, kredit kendaraan, atau bahkan yang lebih berisiko—seperti rentenir, pemberi pinjaman daring tak teregulasi, hingga pasar gelap,” tulis kelompok tersebut.

Bank Policy Institute dalam laporannya tahun lalu menyatakan bahwa meski usulan pembatasan bunga dimaksudkan untuk mengurangi beban utang rumah tangga, kebijakan itu justru berpotensi merugikan akses konsumen terhadap kredit kartu.

Selain itu, penerbit kartu kemungkinan akan memangkas berbagai manfaat bagi nasabah, termasuk program imbalan (rewards) yang selama ini menjadi daya tarik utama.

Menanggapi unggahan Trump, Senator Josh Hawley menyatakan dukungannya.

“Ide yang fantastis. Saya tidak sabar untuk memberikan suara mendukung kebijakan ini,” tulis Hawley di X.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyerukan pembatasan bunga kartu kredit maksimal 10 persen selama satu tahun. Usulan tersebut berpotensi menghemat puluhan miliar dollar AS bagi konsumen, tetapi langsung mendapat penolakan dari industri yang selama ini mendukung agenda Trump.

Trump tidak menjelaskan secara rinci apakah pembatasan bunga kartu kredit ini akan diberlakukan melalui perintah eksekutif atau jalur legislasi.

Seorang senator Partai Republik mengatakan telah berbicara dengan Trump dan siap mengajukan rancangan undang-undang dengan dukungan penuh presiden.

Dikutip dari AP, Minggu (11/1/2026), Trump berharap kebijakan tersebut dapat berlaku mulai 20 Januari, satu tahun setelah ia kembali menjabat.

“Kami tidak akan lagi membiarkan masyarakat Amerika diperas oleh perusahaan kartu kredit yang mengenakan bunga 20 hingga 30 persen,” tulis Trump di platform Truth Social pada Jumat (9/1/2026).

Penolakan dipastikan datang dari Wall Street dan perusahaan kartu kredit, yang diketahui memberikan sumbangan besar bagi kampanye Trump pada 2024 serta mendukung agenda pemerintahan periode keduanya.

Perbankan berargumen, pembatasan bunga kartu kredit justru akan paling merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena bank akan memangkas atau menghapus jalur kredit dan mendorong konsumen ke alternatif berbiaya tinggi, seperti payday loans atau pegadaian.

Peneliti yang mengkaji janji kampanye Trump sebelumnya memperkirakan, masyarakat Amerika dapat menghemat sekitar 100 miliar dollar AS per tahun jika bunga kartu kredit dibatasi 10 persen.

Meski industri kartu kredit diperkirakan terpukul, sektor tersebut dinilai tetap akan mencatat keuntungan, meski program hadiah dan berbagai fasilitas kemungkinan dipangkas.

Data Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) mencatat, sekitar 195 juta penduduk Amerika Serikat memiliki kartu kredit pada 2024 dan membayar bunga mencapai 160 miliar dollar AS.

Sementara itu, total utang kartu kredit mencapai sekitar 1,23 triliun dollar AS, berdasarkan data Federal Reserve Bank of New York pada kuartal ketiga tahun lalu.

Rata-rata bunga kartu kredit berada di kisaran 19,65 persen hingga 21,5 persen, menurut Federal Reserve dan sumber pemantau industri lainnya.

Meski turun dalam setahun terakhir seiring penurunan suku bunga acuan, level tersebut mendekati titik tertinggi sejak regulator federal mulai mencatat bunga kartu kredit pada pertengahan 1990-an.

Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar satu dekade lalu, yang berada di kisaran 12 persen.

Pemerintahan Partai Republik sebelumnya dinilai cukup ramah terhadap industri kartu kredit.

Capital One, misalnya, relatif tidak menghadapi hambatan dari Gedung Putih saat merampungkan akuisisi Discover Financial pada awal 2025, yang menjadikannya perusahaan kartu kredit terbesar di Amerika Serikat.

CFPB, lembaga yang bertugas mengawasi praktik industri kartu kredit, juga dinilai tidak aktif sejak Trump kembali menjabat.

Dalam pernyataan bersama, industri perbankan menegaskan penolakannya terhadap usulan Trump.

“Jika diberlakukan, pembatasan ini hanya akan mendorong konsumen ke alternatif yang kurang teregulasi dan lebih mahal,” kata American Bankers Association bersama kelompok industri lainnya.

Pelobi perbankan telah lama berargumen bahwa penurunan bunga kartu kredit akan memaksa bank mengurangi penyaluran kredit kepada peminjam berisiko tinggi.

Mereka merujuk pengalaman ketika Kongres membatasi biaya transaksi kartu debit yang dibayarkan toko kepada bank besar. Saat itu, bank menghapus berbagai hadiah dan fasilitas kartu debit, yang baru perlahan kembali beberapa tahun terakhir.

Amerika Serikat sejatinya telah menerapkan batas bunga pada sejumlah produk keuangan dan kelompok tertentu.

Military Lending Act melarang pengenaan bunga di atas 36 persen kepada prajurit aktif, sementara regulator nasional menetapkan batas bunga kartu kredit koperasi kredit sebesar 18 persen.

Perusahaan kartu kredit memperoleh pendapatan dari tiga sumber utama, yakni biaya kepada pedagang, biaya kepada nasabah, dan bunga atas saldo.

Sejumlah peneliti dan pembuat kebijakan berhaluan kiri menilai, pendapatan dari pedagang sudah cukup untuk menjaga profitabilitas meski bunga dibatasi.

“Batas bunga kartu kredit 10 persen akan menghemat 100 miliar dollar AS per tahun tanpa menyebabkan penutupan rekening secara masif seperti yang diklaim bank,” kata Brian Shearer, Direktur Kompetisi dan Kebijakan Regulasi Vanderbilt Policy Accelerator.

Menurutnya, bank-bank besar yang mendominasi pasar meraih keuntungan sangat besar dari konsumen di semua tingkat pendapatan.

Namun, terdapat pula contoh historis bahwa pembatasan bunga dapat menyingkirkan peminjam berisiko dari pasar kredit.

Negara bagian Arkansas, yang menerapkan batas bunga ketat sebesar 17 persen, menunjukkan bukti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang layak kredit tersingkir dari akses pembiayaan.

Penelitian Shearer juga menunjukkan, batas bunga 10 persen berpotensi membuat bank mengurangi penyaluran kredit kepada peminjam dengan skor kredit di bawah 600.

Gedung Putih tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan mengenai mekanisme penerapan batas bunga tersebut atau apakah Trump telah berkomunikasi dengan perusahaan kartu kredit.

Senator Roger Marshall dari Kansas mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Trump pada Jumat malam. Ia menyebut upaya ini bertujuan “menurunkan biaya hidup keluarga Amerika dan mengekang perusahaan kartu kredit serakah yang telah memeras masyarakat pekerja terlalu lama”.

Rancangan undang-undang di DPR dan Senat sejatinya telah mengusung kebijakan serupa. Senator Bernie Sanders dan Senator Josh Hawley pada Februari lalu mengajukan proposal pembatasan bunga kartu kredit 10 persen selama lima tahun.

Beberapa jam sebelum unggahan Trump, Sanders mengkritik presiden karena dinilai justru melonggarkan regulasi perbankan yang memungkinkan kenaikan biaya kartu kredit.

Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez dan Anna Paulina Luna juga mengajukan rancangan undang-undang serupa. Ocasio-Cortez kerap menjadi sasaran kritik Trump, sementara Luna dikenal sebagai sekutu dekat presiden.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang