REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembatasan bunga pinjaman daring dinilai tetap diperlukan untuk melindungi peminjam dari praktik yang mencekik. Namun, skema pengaturannya perlu dievaluasi agar tidak mengganggu keseimbangan industri.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, aturan batas bunga saat ini sudah memberi perlindungan bagi konsumen, meski masih butuh penyesuaian. “Aturan pembatasan suku bunga seperti saat ini memang diperlukan agar tidak mencekik borrower, namun memang perlu beberapa penyesuaian,” ujar Nailul, Senin (30/3/2026).

Nailul menjelaskan sebelum ada regulasi, bunga pinjaman daring cenderung tinggi karena tidak ada acuan resmi. Penetapan batas bunga oleh asosiasi industri saat itu hanya bersifat panduan. “Atas dasar tersebut, penetapan suku bunga ini sebenarnya menguntungkan konsumen,” kata Nailul.

Batas bunga pinjaman daring terus mengalami penyesuaian, dari 0,8 persen per hari pada 2018 menjadi 0,4 persen pada 2021. Terbaru, sejak 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kisaran bunga harian 0,2 hingga 0,3 persen, tergantung tenor dan jenis pinjaman.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Nailul menilai model pengaturannya masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Ia juga menyoroti dampak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap industri pinjaman daring.

KPPU sebelumnya memutus 97 pelaku usaha pinjaman daring melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Total denda yang dijatuhkan mencapai Rp755 miliar. Putusan ini dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pemberi dana (lender).

“Ketika itu terjadi, akan berdampak pada penyaluran juga. Jika tidak ada dana lender, ya tidak ada penyaluran ke borrower, padahal permintaan tinggi,” kata Nailul.

KPPU menilai batas bunga yang terlalu tinggi berpotensi menjadi alat koordinasi harga antar pelaku usaha dan melemahkan persaingan. Kondisi ini dinilai menghambat dinamika pasar pinjaman daring.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan terus memantau perkembangan industri untuk menjaga stabilitas sektor keuangan digital. Sementara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan kebijakan batas bunga sebelumnya bertujuan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah pinjaman online (pinjol) yang menggunakan fasilitas pinjaman harus memahami mengenai hak dan kewajiban antara peminjam dan perusahaan pinjol.

Banyak nasabah pinjol yang belum memahami bahwa tidak membayar pinjaman memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang tegas. Berikut sejumlah risiko yang terjadi ketika pinjaman online tidak dibayar.

1. Bunga dan Biaya Keterlambatan Membengkak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) dan denda melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang dikutip pada Kamis (11/12/2025).

Pendanaan Produktif
• 0,1% per hari, berlaku 1 Januari 2024–31 Desember 2025.
• 0,067% per hari, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Pendanaan Konsumtif (tenor < 1 tahun)
• 0,3% per hari, sepanjang 2024.
• 0,2% per hari, sepanjang 2025.
• 0,1% per hari, mulai 1 Januari 2026.

Batas Maksimum Denda Keterlambatan
Pendanaan Produktif
• 0,1% per hari hingga 2025.
• 0,067% per hari mulai 2026.

Pendanaan Konsumtif
• 0,3% per hari tahun 2024
• 0,2% per hari tahun 2025
• 0,1% per hari mulai 2026

Dengan skema tersebut, semakin lama keterlambatan, semakin besar akumulasi kewajiban yang harus dibayar peminjam.

2. Ditagih Debt Collector Resmi

Jika keterlambatan berlanjut, perusahaan pinjol dapat melakukan penagihan melalui pihak ketiga. Namun, proses penagihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

OJK menetapkan sejumlah syarat bagi penagih utang, yakni:

• Harus berbadan hukum dan memiliki izin resmi
• Penagih wajib tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi terdaftar di OJK
• Tidak boleh berafiliasi dengan penyelenggara atau pemberi dana

Penagihan juga harus mengikuti norma yang berlaku, tanpa ancaman, pelecehan, atau kekerasan. Debitur juga tetap memiliki perlindungan hukum meskipun berada dalam kondisi menunggak.

3. Masuk SLIK OJK dengan Rekam Kredit Buruk

Pinjol resmi wajib melaporkan data pengguna ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika debitur gagal bayar, status kredit akan tercatat dengan kualitas:

• Lancar
• Dalam perhatian khusus
• Kurang lancar
• Diragukan
• Macet

Status macet membawa konsekuensi panjang, tidak hanya dirasakan saat mengajukan pinjaman baru tetapi juga dapat memengaruhi aspek lain.

Konsekuensi Masuk SLIK dengan Skor Buruk

1. Sulit mengakses kredit baru

Bank, leasing, dan lembaga pembiayaan akan mempertimbangkan catatan negatif tersebut sebelum menyetujui pinjaman.

2. Menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen

Beberapa perusahaan, terutama di sektor finansial, mengecek SLIK untuk menilai integritas calon karyawan.

3. Menghambat kerja sama bisnis

Data SLIK kerap digunakan dalam seleksi vendor, merchant, maupun mitra usaha. (Angela Keraf)