Jakarta: Kedatangan debt collector (DC) pinjaman online atau pinjol ke rumah seringkali membuat panik dan tidak nyaman. Apalagi jika disertai tekanan atau permintaan di luar kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa sebagai nasabah, kamu tetap memiliki hak yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tetap aman dan tidak dirugikan saat menghadapi DC pinjol yang datang langsung ke rumah.

Merangkum berbagai sumber, berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan jika debt collector pinjol menyambangi rumahmu:

1. Tetap tenang dan jangan panik

Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan diri. Jangan langsung merasa takut atau bersalah ketika DC datang.

Dengan kondisi yang tenang, kamu bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Sebaliknya, kepanikan justru bisa membuat situasi semakin rumit dan berisiko memicu tindakan yang kurang bijak.

2. Pastikan identitas debt collector

Saat menghadapi DC, jangan ragu untuk meminta identitas resmi dan surat tugas dari perusahaan terkait. Jika mereka tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, kamu patut waspada. Bisa jadi, pihak yang datang bukan debt collector resmi, melainkan oknum ilegal yang mencoba memanfaatkan situasi.

3. Jangan beri uang di luar tagihan pinjamanmu

Salah satu modus yang sering terjadi adalah permintaan uang tambahan, seperti biaya transport atau “uang lelah”.

Perlu diketahui, biaya tersebut bukan kewajiban nasabah. Kamu hanya wajib membayar sesuai perjanjian pinjaman yang sah. Jadi, jangan mudah tergiur atau terintimidasi untuk memberikan uang di luar tagihan resmi.

4. Dokumentasikan setiap interaksi dengan debt collector

Sebagai bentuk perlindungan diri, kamu disarankan untuk merekam percakapan atau mendokumentasikan setiap interaksi dengan DC.

Catat identitas, ambil foto surat tugas, dan simpan bukti komunikasi. Dokumentasi ini sangat penting jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran dan kamu perlu melaporkannya ke pihak berwenang atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Segera laporkan jika ada pelanggaran

Jika debt collector bertindak di luar batas, seperti memaksa masuk rumah, melakukan intimidasi, atau meminta uang secara paksa, jangan ragu untuk melapor.

Kamu bisa mengadukan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan tegas ini juga penting untuk mencegah praktik serupa terjadi pada orang lain.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah pinjaman online (pinjol) yang menggunakan fasilitas pinjaman harus memahami mengenai hak dan kewajiban antara peminjam dan perusahaan pinjol.

Banyak nasabah pinjol yang belum memahami bahwa tidak membayar pinjaman memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang tegas. Berikut sejumlah risiko yang terjadi ketika pinjaman online tidak dibayar.

1. Bunga dan Biaya Keterlambatan Membengkak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) dan denda melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang dikutip pada Kamis (11/12/2025).

Pendanaan Produktif
• 0,1% per hari, berlaku 1 Januari 2024–31 Desember 2025.
• 0,067% per hari, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Pendanaan Konsumtif (tenor < 1 tahun)
• 0,3% per hari, sepanjang 2024.
• 0,2% per hari, sepanjang 2025.
• 0,1% per hari, mulai 1 Januari 2026.

Batas Maksimum Denda Keterlambatan
Pendanaan Produktif
• 0,1% per hari hingga 2025.
• 0,067% per hari mulai 2026.

Pendanaan Konsumtif
• 0,3% per hari tahun 2024
• 0,2% per hari tahun 2025
• 0,1% per hari mulai 2026

Dengan skema tersebut, semakin lama keterlambatan, semakin besar akumulasi kewajiban yang harus dibayar peminjam.

2. Ditagih Debt Collector Resmi

Jika keterlambatan berlanjut, perusahaan pinjol dapat melakukan penagihan melalui pihak ketiga. Namun, proses penagihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

OJK menetapkan sejumlah syarat bagi penagih utang, yakni:

• Harus berbadan hukum dan memiliki izin resmi
• Penagih wajib tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi terdaftar di OJK
• Tidak boleh berafiliasi dengan penyelenggara atau pemberi dana

Penagihan juga harus mengikuti norma yang berlaku, tanpa ancaman, pelecehan, atau kekerasan. Debitur juga tetap memiliki perlindungan hukum meskipun berada dalam kondisi menunggak.

3. Masuk SLIK OJK dengan Rekam Kredit Buruk

Pinjol resmi wajib melaporkan data pengguna ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika debitur gagal bayar, status kredit akan tercatat dengan kualitas:

• Lancar
• Dalam perhatian khusus
• Kurang lancar
• Diragukan
• Macet

Status macet membawa konsekuensi panjang, tidak hanya dirasakan saat mengajukan pinjaman baru tetapi juga dapat memengaruhi aspek lain.

Konsekuensi Masuk SLIK dengan Skor Buruk

1. Sulit mengakses kredit baru

Bank, leasing, dan lembaga pembiayaan akan mempertimbangkan catatan negatif tersebut sebelum menyetujui pinjaman.

2. Menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen

Beberapa perusahaan, terutama di sektor finansial, mengecek SLIK untuk menilai integritas calon karyawan.

3. Menghambat kerja sama bisnis

Data SLIK kerap digunakan dalam seleksi vendor, merchant, maupun mitra usaha. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Portal Tenaga Penagihan atau PTP oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman menilai portal itu adalah salah satu inisiatif yang dilakukan AFPI dalam meningkatkan kualitas penagihan di industri pinjaman daring alias pindar.

“Portal tenaga penagihan yang diluncurkan oleh AFPI merupakan salah satu inisiatif guna mendorong dan meningkatkan kualitas penagihan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Senin (17/11/2025).

OJK, kata Agusman, berharap PTP dapat menjadi akses komunikasi dua arah bagi AFPI dengan konsumen terkait perilaku dan etika penagihan di industri pinjaman online atau pinjol.

“Sehingga dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran oleh penyelenggara pindar terhadap ketentuan penagihan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, masyarakat melalui Portal Tenaga Penagihan ini dapat memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Sebagai informasi, kinerja industri pinjaman daring hingga September 2025 mencatatkan outstanding pembiayaan senilai Rp90,99 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 22,16% (year on year/YoY).

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.