PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui SMF Research Institute menyampaikan pendanaan program perumahan rakyat, termasuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetap terjaga dan berkelanjutan walaupun ketidakpastian ekonomi cukup tinggi.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi blended financing melalui penerbitan surat utang dan Efek Beragun Aset (EBA-SP) serta memperluas basis investor domestik, guna menjaga keberlanjutan pendanaan FLPP.

"Pendekatan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang kuat, serta tata kelola yang baik," kata Ananta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/2) lalu.

Sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, SMF memiliki mandat strategis untuk menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perbankan penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) serta mendukung program FLPP Pemerintah.

Sejak 2018, SMF secara konsisten menyediakan porsi pendanaan sebesar 25 persen dalam skema KPR FLPP.

Dukungan tersebut memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap dan terjangkau, meskipun kondisi pasar keuangan mengalami penyesuaian.

SMF memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan peluang untuk semakin memperkuat peran dalam mengembangkan sektor perumahan melalui mekanisme pasar pembiayaan sekunder.

Peran ini menjadi semakin strategis dalam memastikan kesinambungan pendanaan jangka panjang bagi industri KPR nasional.

Dari sisi makroekonomi, sepanjang 2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan tetap terjaga di level 5 persen.

Pada triwulan IV 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,39 persen (year on year/yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04 persen (yoy).

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mencatat telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan total nilai mencapai Rp17 triliun hingga September 2025.

Hal ini sejalan dengan komitmen bank pelat merah itu dalam mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

KPR Subsidi BNI menawarkan suku bunga tetap sebesar 5%, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.

Menurut Okki, pada 2025 BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.

Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit, yang menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.

"Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Okki.

Dengan dukungan 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock), BNI optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025.

Okki menegaskan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Okki.