Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan kondisi fundamental emiten di bursa saham masih solid, meskipun indeks harga saham gabungan (IHSG) sudah anjlok 30% sejak awal tahun.

Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa dalam kuartal I/2026, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%. Dari sisi distribusinya, dari seluruh total perusahaan tercatat sebesar 80% membukukan laba bersih.

"Ini adalah persentase tertinggi 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat di tahun 2020 hanya ada 63% perusahaan tercatat membukukan laba bersih, 2021 sampai 2025 itu persentasenya antara 73%-76% perusahaan yang membukukan keuntungan. Sedangkan kuartal I/2026 ada 80% membukukan laba bersih," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Hal tersebut menurutnya menjadi indikator bahwa fundamental perusahaan-perusahaan tercatat di bursa efek Indonesia dalam kondisi baik, dan bisa menjadi landasan untuk mengambil keputusan bagi investor.

"Kami dari Bursa Efek Indonesia ingin menyampaikan kembali bahwa kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada investor untuk dapat mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental, dan juga berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing investor," tegasnya.

Sementara dari sisi kebijakan, Jeffrey menegaskan sejumlah regulasi yang ditetapkan BEI tahun lalu sampai saat ini tetap berlaku. Kebijakan tersebut antara lain adalah buyback tanpa RUPS, kemudian penundaan pelaksanaan short selling atau larangan short selling yang masih berlaku.

Dalam kesempatan ini, Jeffrey juga menegaskan kebenaran informasi yang beredar di media sosial tentang indeks saham Indonesia diturunkan MSCI ke frontier market. Jeffrey menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar.

"Terkait dengan MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dari hal-hal konkret yang sudah kami lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap di emerging market," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan melanjutkan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa RUPS.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan OJK masih melihat situasi dan kondisi saat ini, dan tetap membuka kesempatan untuk melanjutkan kebijakan buyback tanpa RUPS.

“Tentu pada saatnya [akan dicabut]. Ini bukan peraturan yang bersifat permanen,” ujar Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Hasan, meskipun kebijakan buyback tanpa RUPS ini berakhir pada bulan ini, selama peraturan OJK belum dicabut, maka kebijakan tersebut masih berlaku dan diizinkan.

Sebagaimana diketahui, OJK menetapkan kebijakan buyback tanpa RUPS pada 18 Maret 2025 hingga 18 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada Maret 2025 lalu. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan 6 bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK, atau hingga 18 September 2025.

Sebelumnya, pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal Surat yang dikeluarkan oleh OJK.

OJK menjelaskan opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di Sektor Pasar Modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk menstabilkan Harga Saham dalam Kondisi Volatilitas Tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sebagaimana diketahui, salah satu emiten yang melakukan buyback adalah PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). Manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya menjelaskan BUKA memiliki sisa dana untuk melakukan buyback sebesar Rp280,99 miliar dan belum melampaui batasan maksimum dalam pelaksanaan buyback.

“Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp280,99 miliar, yang merupakan sisa dari dana yang dialokasikan untuk buyback sebelumnya,” tutur manajemen BUKA.

Menurut manajemen, langkah buyback ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar saat ini, serta tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga dalam mendukung usaha perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun buyback ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi ini, terhitung tanggal 9 Februari 2026 hingga 8 Mei 2026.

Pada buyback sebelumnya, BUKA melakukan buyback saham dan menganggarkan dana Rp420,79 miliar. Buyback tersebut berlangsung sejak 24 Oktober 2025 sampai 23 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan emiten-emiten yang melakukan pembelian kembali atau buyback saham tetap harus memenuhi persyaratan minimal free float sebesar 15%.

Sebagaimana diketahui, sejumlah emiten melakukan buyback di tengah tekanan harga saham dan sorotan pemenuhan free float dan konsentrasi kepemilikan.

Hasan Fawzi, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK menuturkan OJK mengizinkan emiten untuk melakukan buyback di tengah sorotan pemenuhan minimum free float.

“Nanti pada saatnya, setelah peraturan keluar, dia [emiten] harus mengikuti timeline pemenuhan free float yang 15%,” ujar Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hasan menjelaskan apabila emiten yang saat ini melakukan buyback memiliki free float di atas 15%, tentunya emiten tersebut memiliki ruang lebih besar untuk melakukan buyback. Sementara itu, emiten dengan jumlah free float mendekati angka 15%, pada saatnya nanti ruang untuk melakukan buyback akan semakin terbatas.

Hasan juga menuturkan saat ini pemberian izin tindakan buyback yang secara khusus diberlakukan untuk menyiasati kondisi pasar atau buyback tanpa RUPS beberapa waktu lalu belum dicabut peraturannya. Sejumlah emiten menurut Hasan melakukan buyback dalam koridor izin dan ketentuan yang ada.

“Nanti pada saatnya, tentu tetap secara bersamaan emiten tetap harus memastikan kecukupan pemenuhan atas minimum 15% free float-nya pada saat bersamaan,” ucapnya.

Sebagai informasi, sejumlah emiten melakukan buyback di tengah tekanan regulator untuk meningkatkan free float 15% dalam waktu dekat.

Dari Grup Barito misalnya, terdapat sedikitnya lima emiten yang akan melakukan buyback. Kelima emiten Prajogo Pangestu itu telah mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai total mencapai Rp6,75 triliun.

Rinciannya yaitu PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) berencana melakukan buyback masing-masing senilai Rp1 triliun. Sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan masing-masing Rp2 triliun.

Sementara itu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang mengalokasikan Rp750 miliar untuk buyback.

Aksi buyback tersebut dilakukan para emiten sejalan dengan kondisi harga sahamnya yang sempat ambles lantaran pengumuman MSCI Inc. mengenai pembekuan rebalancing indeks terhadap saham Tanah Air.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan sejumlah peraturan sepanjang 2025. Peraturan tersebut mulai dari trading halt hingga penundaan short sell.

Bisnis mencatat Bursa menelurkan sejumlah peraturan sejak awal tahun hingga saat ini. Peraturan ini dikeluarkan Bursa untuk merespons kondisi pasar modal Indonesia sepanjang 2025.

Berikut adalah aturan-aturan yang dikeluarkan BEI sepanjang 2025.

1. Buyback Tanpa RUPS

BEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Maret 2025.

Bursa mengeluarkan kebijakan buyback tanpa RUPS untuk merespons tekanan pasar keuangan akibat dinamika global. Penerapan buyback tanpa RUPS ini dilakukan BEI untuk menahan laju pelemahan IHSG pada semester I lalu.

Kala itu, IHSG tercatat melemah hingga 21,28% dari highest date. Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh tarif perang dagang yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam pelaksanaannya, buyback tanpa RUPS ini merujuk pada POJK 13 tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan POJK 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

2. Penundaan Short Sell

Berselang satu bulan setelah terbitnya aturan buyback tanpa RUPS, bursa mengeluarkan aturan untuk menunda pelaksanaan transaksi short selling.

Direktur BEI Jeffrey Hendrik dan Irvan Susandy menyampaikan keputusan BEI menunda implementasi transaksi short selling merupakan tindak lanjut Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-25/D.04/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Kebijakan Penundaan Implementasi Pembiayaan Transaksi Short Selling.

Jeffrey menjelaskan penundaan ini dilakukan sesuai dengan arahan dari OJK. Sejumlah kondisi seperti pasar global yang penuh ketidakpastian dan Anggota Bursa (AB) calon AB Short Selling yang masih dalam persiapan juga menjadi pertimbangan OJK dan Bursa untuk menunda pelaksanaan short selling.

BEI juga mencabut seluruh efek yang dapat ditransaksikan secara short selling dari daftar efek short selling.

Mengutip laman BRI Danareksa Sekuritas, short selling merupakan transaksi penjualan efek, di mana efek tersebut tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Transaksi short selling dapat dimanfaatkan pada saat kondisi pasar sedang turun (bearish) dengan menjual efek di harga yang masih tinggi dan membeli efek kembali pada harga yang lebih rendah.

Mekanisme short selling terjadi saat seorang pedagang efek (trader) meminjam saham dari pihak lain, biasanya perusahaan sekuritas (broker). Setelah mendapatkan saham tersebut, trader menjualnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meraih keuntungan.

3. Trading Halt Berubah

BEI tahun ini juga mengeluarkan aturan terbaru mengenai trading halt merespons kondisi IHSG yang terjun usai pengumuman tarif perang dagang Amerika Serikat pada semester I/2025 ini.

Dalam aturan terbaru, Bursa melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih 8%. Lalu trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%.

BEI akan melakukan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% dengan ketentuan sampai akhir sesi perdagangan, atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.

4. Penyesuaian Batas Auto Rejection Bawah

Selain menyesuaikan ketentuan trading halt, BEI juga melakukan penyesuaian ketentuan mengenai ambang batas Auto Rejection Bawah (ARB).

BEI melakukan penyesuaian batasan ARB menjadi 15% untuk seluruh rentang harga bagi efek berupa saham pada papan utama, papan utama, papan pengembangan, dan papan ekonomi baru, kemudian exchange traded-fund (ETF), serta Dana Investasi Real Estat (DIRE).

Adapun pada peraturan sebelumnya, BEI menetapkan saham di harga Rp50–200 berlaku ARA 35% dan ARB 35%. Lalu, saham dengan harga Rp200–5.000 akan berlaku ARA 25% dan ARB 25%, serta saham dengan harga lebih dari Rp5.000 berlaku ARA 20% dan ARB 20%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) kembali menyiapkan program pembelian kembali saham atau buyback senilai maksimal Rp420,79 miliar. Aksi ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor di tengah fluktuasi pasar saham yang masih tinggi.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, Kamis (23/10/2025), BUKA akan melaksanakan buyback saham periode kedua mulai 24 Oktober 2025 hingga 23 Januari 2026. Nilai tersebut merupakan sisa dari dana buyback sebelumnya sebesar Rp1,13 triliun yang dimulai pada Juli dan berakhir Oktober 2025.

“Perseroan berkomitmen untuk menjaga keyakinan terhadap nilai pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar,” tulis manajemen BUKA.

Perseroan menyatakan, dana buyback bersumber dari kas internal dan tidak akan mengganggu operasional maupun rencana ekspansi.

Bukalapak menegaskan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang memadai untuk melaksanakan aksi korporasi ini tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan.

Pelaksanaan buyback ini dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam POJK No.13/2023 dan POJK No.29/2023. Adapun harga pembelian akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan dinilai wajar oleh manajemen.

Manajemen menambahkan, aksi buyback diharapkan dapat memperkuat struktur modal dan mencerminkan keyakinan perseroan terhadap nilai intrinsik saham BUKA. “Pembelian kembali saham menunjukkan bahwa perseroan berada dalam kondisi keuangan yang sehat,” tulis manajemen.

Berdasarkan proforma laporan keuangan per 30 Juni 2025, Bukalapak mencatat total aset konsolidasian Rp24,07 triliun dan ekuitas Rp23,35 triliun. Setelah pelaksanaan buyback, total aset dan ekuitas diperkirakan masing-masing berkurang Rp1,13 triliun menjadi Rp22,94 triliun dan Rp22,22 triliun.

Sementara itu, laba bersih perseroan tetap di level Rp464 miliar dengan potensi kenaikan laba per saham dari 4,5 menjadi 5,6.