Bisnis.com, JAKARTA – Aksi pemenuhan ketentuan anyar free float kini tengah berada dalam fase krusial, lantaran dibayangi oleh pelemahan kinerja pasar saham secara umum.

Direktur Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan secara umum, emiten sebetulnya tengah menjalankan berbagai upaya untuk memenuhi ketentuan baru free float 15%. Kini, emiten tengah menimbang upaya menggenjot free float di tengah tenggat waktu yang ditentukan Bursa dan kondisi pasar saham yang lesu.

”Intinya semua [emiten] aware punya deadline masing-masing. Effort-nya juga sudah banyak yang bisa dilakukan, rights issue, private placement, atau secondary listing. Tapi memang semua akan bergantung juga sama situasi market sekarang,” katanya saat ditemui wartawan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/5/2026).

Gilman menerangkan bahwa lesunya kinerja pasar saham saat ini, bakal membuat emiten untuk cenderung wait and see dalam menjajakan saham mereka di pasar. Gilman menyoroti ihwal daya serap pasar di tengah kondisi penuh sentimen hari ini.

Meskipun begitu, Gilman menyebut perusahaan tetap aktif mencari jalan keluar agar dapat memenuhi aturan free float tepat waktu.

”Makanya orang juga akan wait and see dulu juga kalau dia mau ambil aksi. Di satu sisi, ini kan kita ada kewajiban semua untuk menaikkan free float, otomatis berarti kan ada buyers game. Orang kan pilah-pilih saham, enggak semuanya diambil juga,” katanya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan masa transisi bagi emiten untuk memenuhi kriteria minimum saham free float 15% yang berlaku mulai Selasa (31/3/2026). Deadline pemenuhan free float bergantung terhadap size perusahaan, antara 2027 dan 2029.

Emiten dengan kapitalisasi pasar minimum Rp5 triliun, wajib memenuhi saham free float sebesar 12,5% paling lambat pada 31 Maret 2027 dan 15% paling lambat pada 31 Maret 2028.

Sementara emiten dengan free float 12,5—15%, wajib memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2027. Emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun dapat melakukan pemenuhan saham free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2029.

AEI bersama Bursa Efek Indonesia juga disebut memfasilitasi berbagai kegiatan roadshow dan pertemuan dengan investor guna membantu emiten meningkatkan daya tarik saham mereka di mata pasar.

Selain isu free float, Gilman menilai regulator juga perlu memperhatikan mekanisme delisting agar lebih fleksibel mengikuti siklus bisnis perusahaan. Menurut dia, terdapat perusahaan yang memilih keluar dari bursa setelah diakuisisi dan tidak lagi membutuhkan status perusahaan terbuka.

“Di luar negeri ada mekanisme squeeze out. Jadi business cycle itu harus dipikirkan juga, ada yang datang dan ada yang pergi,” ujarnya.

Meski demikian, hingga kini AEI belum menerima konfirmasi resmi adanya emiten yang akan memilih delisting akibat tekanan pemenuhan free float. Menurut Gilman, mayoritas perusahaan masih berupaya mencari solusi terbaik di tengah volatilitas pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memberikan notasi khusus kepada emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%.

Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menerangkan bahwa penerapan notasi khusus terhadap emiten dengan free float kurang dari 15%, ditujukan membantu investor memilih saham.

”Juga akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di BEI, Jumat (20/2/2026).

Kebijakan ini, tidak akan diterapkan melalui pembuatan papan khusus, melainkan hanya memberikan penanda terhadap saham-saham terkait. Fungsinya, membantu investor memilih saham yang telah maupun belum memenuhi ketentuan baru free float tersebut.

Hanya saja, Kiki tidak menerangkan kapan penerapan notasi khusus akan dijalankan. Namun, upaya mengerek free float menjadi 15% tengah dalam tahap diskusi internal BEI dan akan diajukan kepada OJK setelahnya.

”Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau belum,” katanya.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengestimasi dibutuhkan dana sebesar Rp187 triliun untuk menyerap saham yang dilepas ke publik oleh 267 emiten demi memenuhi batas minimal free float yang naik menjadi 15%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat 267 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi free float 7,5%. Namun, 267 emiten ini masih belum memenuhi free float 15%.

“Potensi tambahan market cap dari 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Adapun berdasarkan data OJK pada Desember lalu, rata-rata tingkat free float emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia sebesar 23,9%. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, seperti Filipina 41,18%, Thailand 45,98%, Malaysia 46,99%, Vietnam 50,96%, dan Singapura 68,92%.

Ketua DK OJK saat itu Mahendra Siregar menyebut situasi itu membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil emiten besar. Di sisi lain, mayoritas emiten lain memiliki likuiditas rendah, spread yang lebar, serta minim partisipasi investor.

Mantan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi akhir tahun lalu juga menuturkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan emiten-emiten yang melakukan pembelian kembali atau buyback saham tetap harus memenuhi persyaratan minimal free float sebesar 15%.

Sebagaimana diketahui, sejumlah emiten melakukan buyback di tengah tekanan harga saham dan sorotan pemenuhan free float dan konsentrasi kepemilikan.

Hasan Fawzi, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK menuturkan OJK mengizinkan emiten untuk melakukan buyback di tengah sorotan pemenuhan minimum free float.

“Nanti pada saatnya, setelah peraturan keluar, dia [emiten] harus mengikuti timeline pemenuhan free float yang 15%,” ujar Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hasan menjelaskan apabila emiten yang saat ini melakukan buyback memiliki free float di atas 15%, tentunya emiten tersebut memiliki ruang lebih besar untuk melakukan buyback. Sementara itu, emiten dengan jumlah free float mendekati angka 15%, pada saatnya nanti ruang untuk melakukan buyback akan semakin terbatas.

Hasan juga menuturkan saat ini pemberian izin tindakan buyback yang secara khusus diberlakukan untuk menyiasati kondisi pasar atau buyback tanpa RUPS beberapa waktu lalu belum dicabut peraturannya. Sejumlah emiten menurut Hasan melakukan buyback dalam koridor izin dan ketentuan yang ada.

“Nanti pada saatnya, tentu tetap secara bersamaan emiten tetap harus memastikan kecukupan pemenuhan atas minimum 15% free float-nya pada saat bersamaan,” ucapnya.

Sebagai informasi, sejumlah emiten melakukan buyback di tengah tekanan regulator untuk meningkatkan free float 15% dalam waktu dekat.

Dari Grup Barito misalnya, terdapat sedikitnya lima emiten yang akan melakukan buyback. Kelima emiten Prajogo Pangestu itu telah mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai total mencapai Rp6,75 triliun.

Rinciannya yaitu PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) berencana melakukan buyback masing-masing senilai Rp1 triliun. Sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan masing-masing Rp2 triliun.

Sementara itu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang mengalokasikan Rp750 miliar untuk buyback.

Aksi buyback tersebut dilakukan para emiten sejalan dengan kondisi harga sahamnya yang sempat ambles lantaran pengumuman MSCI Inc. mengenai pembekuan rebalancing indeks terhadap saham Tanah Air.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal gencar melakukan sosialisasi terhadap draft aturanfree floatanyar sebelum mulai diketok palu pada Maret mendatang. Rencana sosialisasi itu diharapkan mampu mempermudah emiten untuk dapat memenuhi ketentuanfree floathingga 15%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa selain sebagai upaya mempermudah emiten untuk mencapai ketentuanfree float, upaya sosialisasi ini juga dilakukan dengan harapan mendapatkan masukan dari publik dan pelaku usaha.

“Nanti bersamaan dengan penerbitan konsep peraturan, kami menunggu partisipasi berarti dan masukan dari publik maupun pelaku usaha selama 2 minggu ke depan, 10 hari kerja,” katanya kepada wartawan di BEI, Rabu (4/2/2026).

Nantinya, BEI akan memberikan penjelasan kepada para pelaku pasar mengenai peta jalan dan tahapan untuk mencapai ketentuan anyar itu. Harapannya, upaya itu dapat memitigasi risiko dan meningkatkan kehati-hatian regulator dalam menerapkan aturan baru.

Selain itu, BEI disebut akan membentuk tim khusus untuk mengawal penerapan aturanfree float15%, guna memastikan kesiapan emiten dalam proses penyesuaianfree floatanyar.

“Kami akan terus membuka jalur komunikasi dan informasi pengumpulan data dan kesiapan penyerapan pasar, serta progress yang dilakukan oleh setiap emiten yang masih belum memenuhi tingkatfree floatyang dipersyaratkan di tahap tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menerangkan bahwa sedikitnya terdapat 267 perusahaan tercatat yang belum memenuhifree float15%. Nantinya, dari total perusahaan tersebut, sebanyak 49 emiten akan dijadikanpilot projectuntuk memenuhi ketentuan baru itu.

Sebanyak 49 perusahaan itu dijadikanpilot projectlantaran dinilai telah merepresentasikan 90% dari totalmarket capperusahaan yang belum memenuhi ketentuanfree float15%.

“Sebanyak 49 emiten ini mudah-mudahan dapat kita jadikanpilot projectuntuk bisa memberikan contoh, menjadireferenceuntuk memulai peningkatanfree floatyang ada tahapannya tadi,” katanya pada momen yang sama.

Sementara itu, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) berharap penerapanfree float15% dapat dilakukan secara bertahap. Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono, menerangkan bahwa penerapan bertahap itu penting lantaran bergantung pada kemampuan pasar menyerap jumlah saham baru yang akan beredar.

“Untuk membuat jumlah saham yangfloating, tentu arah yang baik. Kami akan mendukung ke arah 15% dan masukan kami, ketika meningkatkanfloatingini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyesuaian ketentuanfree float atau saham publik emiten tercatat dari 7,5% menjadi 15% akan dilakukan bertahap dalam tiga tahun. Targetnya, di tahun ketiga seluruh emiten tercatat di bursa Indonesia memiliki free float 15%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini masih ada 267 emiten yang memiliki free float di bawah 15%. Sedangkan, mengacu pada data Bloomberg Terminal, per 2 Februari 2026 terdapat 248 emiten.

Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi memahami penyesuaian free float menjadi 15% merupakan proses yang kompleks melibatkan aksi korporasi ratusan emiten. Untuk itu, OJK dan BEI berencana melakukan penyesuaian free float 15% secara bertahap.

"Secara umum target antara pertama kita akan dorong untuk dilakukan di satu tahun pertama. Kemudian akan ada milestone berikutnya di tahun kedua, dan terakhir di tahun ketiga menuju ke keseluruhan pemenuhan angka free float di minimum 15 persen," ujar Hasan saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Penyesuaian free float secara bertahap tersebut akan tertuang dalam draft revisi Peraturan I-A BEI. BEI akan menjaring aspirasi stakeholder sebelum kemudian rancangan tersebut di-review dan ditetapkan OJK. Ditargetkan beleid baru itu disahkan Maret 2026.

"Jadi tahun pertama bisa dilihat di draft-nya, tahun pertama akan ada pengelompokan emiten, akan ada target antara. Misalkan ada kelompok yang ditargetkan di tahun pertama meningkat menjadi 10% dari kondisi sekarang, kemudian berjenjang seterusnya sampai angka 15%," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mencatat dari 267 emiten yang belum memiliki free float 15%, 49 di antaranya sudah memberikan kontribusi 90% terhadap total kapitalisasi pasar 267 emiten.

"Jadi kita coba sasar dulu yang 49 ini, walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi. Tapi kalau kita lihat lagi, 49 saja, ini sudah merepresentasikan 90% dari market cap-nya mereka yang belum memenuhi. Jadi kita prioritaskan dulu yang ini, yang 49 ini," kata Nyoman.

Nyoman berharap keberhasilan penyesuaian free float tahap awal oleh 49 emiten ini akan menjadi pilot project atau referensi untuk memulai peningkatan free float ratusan emiten lainnya.

"Tentunya kami di Bursa, dan OJK tadi Pak Hasan juga menyampaikan, mendukungrencana-rencana mereka [emiten] dan kita akan upayakan yang terbaik, termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memandang kebijakan peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float hingga 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing perusahaan tercatat.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai pada dasarnya kebijakan tersebut strategis untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia. Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas, keterbukaan, serta daya tarik pasar bagi investor institusi, baik domestik maupun global.

Namun, dari sudut pandang emiten, lanjutnya, penerapan ketentuan free float minimum 15 % perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional.

“Harapannya ada ruang transisi dan fleksibilitas, sehingga tujuan penguatan pasar dapat tercapai tanpa justru menimbulkan tekanan bagi emiten,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

AEI mencatat tingkat kesiapan emiten terhadap ketentuan free float baru relatif bervariasi. Emiten berkapitalisasi besar umumnya dinilai lebih siap dan sebagian besar telah memenuhi ambang batas tersebut, meskipun masih terdapat beberapa emiten besar yang porsinya masih di bawah 10%.

Sementara itu, emiten menengah dan kecil membutuhkan waktu serta strategi yang lebih matang untuk melakukan penyesuaian. Meski demikian, secara umum AEI menilai emiten terbuka pada arah kebijakan ini, selama tersedia roadmap yang jelas, masa transisi yang memadai, serta kepastian regulasi.

AEI juga menyoroti tantangan dari sisi keseimbangan pasar. Peningkatan pasokan saham ke publik dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan permintaan dari investor. Pasalnya, tambahan suplai tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan permintaan yang seimbang.

“Ke depan kebijakan ini memang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor institusi dan global serta memperkuat posisi Indonesia di mata indeks global. Namun perlu diantisipasi potensi tekanan terhadap indeks dalam jangka pendek apabila implementasinya dilakukan terlalu cepat,” kata Gilman.

AEI mendorong agar kebijakan peningkatan free float diterapkan melalui pendekatan kolaboratif antara regulator, bursa, dan emiten. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kondisi pasar serta kesiapan masing-masing pihak.

Saat ini, AEI bersama sejumlah asosiasi pelaku pasar lainnya juga tengah membuka ruang komunikasi dengan regulator untuk mendiskusikan rencana kebijakan tersebut.

“Asosiasi membuka komunikasi dengan regulator untuk diskusi dan kolaborasi. Karena kami juga belum tahu nanti final aturannya,” imbuhnya.

Presiden Direktur & CEO Indonesia PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) Anthony P. Susilo mengatakan rencana penerapan ketentuan free float minimum 15% dinilai sebagai langkah yang pada dasarnya positif bagi pasar modal.

Dia mengatakan masih menunggu kejelasan teknis dan jadwal implementasi dari regulator.

Terkait rencana regulator menaikkan ambang batas free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%, emiten properti tersebut memilih bersikap wait and see, khususnya menunggu kejelasan soal urgensi dan masa transisi kebijakan.

“Dulu 7,5% saja diberikan waktu pemenuhan yang cukup panjang. Sekarang 15% ini seberapa cepat implementasinya, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.

Meski begitu, perseroan menegaskan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator.

“Sebagai emiten, ya kita ikut saja peraturannya seperti apa. Nanti eksekusinya tentu akan dibicarakan dengan para pemegang saham,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, perseroan juga membuka peluang aksi korporasi untuk mendukung peningkatan porsi saham publik, termasuk melalui rencana rights issue meski masih bergantung pada kondisi pasar dan valuasi.

Perseroan menilai kebijakan peningkatan free float dapat memberikan dampak positif bagi likuiditas dan daya tarik pasar, selama diterapkan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kesiapan emiten serta kondisi pasar secara keseluruhan.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera memberlakukan ketentuan kepemilikan saham di publik atau free float sebesar 15%. Untuk emiten yang tidak dapat memenuhi akan diberikan exit policy berupa pengawasan khusus.

Berdasarkan data BEI, IHSG anjlok 8% menjadi 7.654,66 pada pukul 09.30 WIB hari ini, Kamis (29/1/2026). Kapitalisasi di BEI kini tercatat Rp13,846,41 triliun.

Adapun, trading halt akibat koreksi harga besar-besaran di lantai bursa ini kelanjutan dari sentimen negatif usai penyedia indeks global MSCI mengumumkan pembekukuan rebalancing untuk saham asal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pembuat kebijakan pasar modal akan segera memenuhi kriteria yang diminta oleh MSCI terkait dengan transparansi kepemilikan dan free float saham publik.

Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan adalah menaikkan batas free float emiten menjadi 15%. Adapun, saat ini ketentuan free float untuk emiten di IHSG berada di level 7,5%.

"Bagi emiten yg tdk dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik," kata Mahendra, Kamis (29/1/2026).

Adapun, langkah penangguhan oleh MSCI ini menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham Indonesia setelah penyusun indeks MSCI tersebut mengidentifikasi adanya masalah mendasar terkait kelayakan investasi.

MSCI juga menyebut masih ada kekhawatiran terhadap upaya terkoordinasi untuk mendistorsi harga untuk saham-saham asal Indonesia.

Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan IHSG melemah selama dua hari berturut-turut terseret sentimen dari panic selling, setelah MSCI Global Standard Indexes mengumumkan melakukan pembekuan sementara kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia dalam indeks global.

Apabila perbaikan transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, Indonesia menghadapi dua risiko utama, yaitu pemangkasan bobot (weighting reduction) Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, yang berpotensi memicu arus keluar dana asing lebih lanjut dan risiko yang lebih ekstrem berupa penurunan klasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi frontier market.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.