Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang dianggap sakral oleh umat Islam, dan menjadi bulan yang istimewa. Karenanya ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim di bulan tersebut. Apa saja larangan-larangannya?

Sebagai awal bulan di tahun baru hijriyah, Muharram dianggap sebagai bulan yang penuh keberkahan karena di dalamnya terdapat hari Asyura pada tanggal 10 Muharam, yang dianggap memiliki keutamaan khusus. Untuk itu, pada bulan Muharam umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, ada juga sejumlah larangan di bulan Muharram yang penting diketahui umat Islam. Antara lain:

7 Larangan di Bulan Muharram

1. Larangan untuk Berperang

Peperangan merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam bulan Muharram dan dilarang pula pada bulan suci kalender Islam, seperti Rajab, Zul-Qa’dah, dan Zulhijjah. Maka dari itu, hendaknya seorang muslim untuk menghindari perselisihan atau konflik yang merugikan orang lain, terlebih yang mengacu kepada tindakan peperangan.

2. Larangan Melakukan Tindak Kekerasan

Memasuki bulan suci Muharram, seorang Muslim dilarang untuk melakukan tindak kekerasan, baik kepada sesama Muslim maupun kepada orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Sebagai seorang Muslim kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW yang selalu bersikap lembut, sabar, dan adil kepada semua orang.

3. Dilarang Membunuh Hewan untuk Tujuan Hiburan

Bulan Muharram merupakan salah satu bulan kesedihan bagi umat Islam karena adanya peristiwa Karbala yang menimpa. yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghormati dan mengenang peristiwa tersebut dengan tidak bersuka ria, hura-hura dan berpesta.

4. Larangan Membunuh Hewan untuk Tujuan Hiburan

Membunuh hewan untuk tujuan hiburan adalah salah satu hal yang dilarang dilakukan di bulan Muharram. Ini karena hewan harus diperlakukan dengan belas kasihan dan tidak boleh disakiti tanpa alasan yang benar, terutama di bulan suci ini.

Selain itu, membunuh hewan untuk hiburan juga bertentangan dengan syiar-syiar kesucian Allah dan bulan-bulan haram. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari perbuatan tersebut dan lebih menghormati makhluk hidup yang Allah ciptakan.

5. Larangan Melakukan Suatu Hal yang Tidak Bermanfaat

Larangan untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat sangat ditekankan pada bulan Muharram. Umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama.

6. Larangan Berkata Kasar di Bulan Muharram

Berucap kasar adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, apalagi di bulan Muharam yang penuh berkah. Berkata kasar bisa merusak hubungan antara sesama manusia, menimbulkan permusuhan, dan menyakiti hati orang lain.

Berucap kasar juga termasuk dalam bentuk peperangan atau pertumpahan darah secara verbal, yang dilarang oleh Allah SWT di bulan Muharam. Sehingga tindakan yang satu ini wajib dihindari oleh Umat Islam.

7. Dilarang Menzalimi Diri Sendiri

Menzalimi diri sendiri juga merupakan suatu tindakan yang dilarang Umat Islam. Menzalimi diri sendiri bisa berarti melakukan maksiat, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, atau berteriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,



"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu” (QS. At-Taubah: 36)

Larangan menikah di bulan Muharrambagi sebagian kalangan terutama masyarakat di Pulau Jawa sangat ditabukan, terutama di bulan Suro atau hari Asyura (hari ke-10 bulan Muharram). Sebab, Bulan Suro dianggap atau masih dipercaya sebagai bulan yang buruk untuk mengadakan hajatan pernikahan. Benarkah demikian? Bagaimana Islam memandang hal ini?

Istilah Suroberasal dari 'Asyura (bahasa Arab) yang artinya kesepuluh (maksudnya tanggal 10 bulan Suro). Istilah ini kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan dalam takwim Jawa. Orang Jawa menyebutnyaSuro. Sementara dalam Islam, istilah Suro adalah bulan Muharram , bulan pertama dalam Kalender Hijriyah .

Muharam adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra Islam dan termasuk bulan haram yang dimuliakan Allah. Kemudian Khalifah Umar Bin Khattab menjadikan penanggalan Hijriyah (Islam) diawali dari bulan Muharram.

Dalam satu kajiannya,Gus Muwafiq mengatakan, orang Jawa memang punya banyak larangan saat bulan Suro. Mereka tidak berani mantu, senang-senang, bahkan sampai pindah rumah.

"Ini orang yang terkadang salah paham. Orang Jawa ini paling takhayul. Orang yang paling percaya dengan barang-barang yang bikin orang musyrik. Buktinya apa, masak pas bulan Asyura (Suro)enggakberani menikah. Malah orang Jawa mempercayai kalau Nyi Roro Kidul mantu," kata Gus Muwafiq dalam-ceramahnya ditayangkan Channel Ulama Nusantara lewat Youtube.

Gus Muwafiq mengatakan memang ada peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Suro (Muharram). Muharram dianggap sebagai bulan duka karena tanggal 10 Asyuro, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah SAW.

Seluruh umat Islam pun berduka karena pembantaian sadis itu. Sejak itulah, orang Islam di seluruh dunia, bahkan masyarakat Jawa menjadikan bulan Suro sebagai bulan duka atau bulan belasungkawa.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul mengadakanpesta pernikahan," kata Gus Muwafiq.

Untuk diketahui, Muharram merupakan salah satu dari empat bulan suci dalam Islam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya waktu berputar ini sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. Di antara dua belas bulan itu, ada empat bulan suci (Syahrul Haram). Tiga bulan berurutan: Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab; antara Jumadi tsaniah dan Syaban." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Di riwayat lain diterangkan,Muharram merupakan bulannya Allah. "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram". (HR. Muslim 1163)

Jadi, larangan menikah atau menggelar hajatan di bulan Suro menurut pandangan syariat Islam adalah tidak benar.

Hari Tasyrik atau tanggal 11,12 dan 13 Zulhijjah, umat Islam dilarang berpuasa atau diharamkan puasa? Mengapa demikian? Bagaimana penjelasan dan apa dalilnya?

Hari Tasyrik adalah tiga hari setelah perayaan Iduladha . Dalam Islam, semua jenis puasa sunnahdiharamkan di waktu-waktu tersebut. Baik puasa Senin-Kamis, puasa Daud atau puasa qadha serta puasa sunnah lainnya. "Di hari ied sama hari-hari Tasyrik, tidak diizinkan dan tidak dibolehkan untuk berpuasa," ungkap Almarhum Syekh Ali Jabar dalam salah satu tausiyahnya.

Kenapa dilarang? Almarhum Syekh Ali Jaber mengungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, " Hari Tasyrik (adalah) hari makan, hari minum, dan hari diisi dengan zikir kepada Allah SWT."

Dalil-dalilnya Terlarangnya Puasa di Hari Tasyrik :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari puasa pada dua hari: Idul fitri dan Idul Adha.” (HR. Muslim)

Kemudian Aisyah radhiyallahu'anha dan Ibnu Umar radhiyallahu'anhu, "Tidak ada keringanan yang membolehkan puasa pada hari-hari Tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mempunyai hewan hadyu (hewan yang disembelih karena melakukan haji tamattu atau qiron." (HR Bukhari)

Abdullah bin Amr radhiyallahu'anhu berkata kepada putranya pada hari-hari tasyrik," Makanlah. Sesungguhnya hari-hari ini merupakan hari di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menyuruh kita agar berbuka dan melarang kita berpuasa," (HR Abu Dawud. Al Albani menyatakan hadis ini shahih).

Syaikh Abu Suja’ dalam kitab 'Matan al-Ghayah wa al-Taqrib' menyebutkan ada lima hari yang terlarang untuk berpuasa, yaitu Idulfitri, Iduladha, dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Untuk tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ulama menyebutnya dengan hari Tasyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :



“Hari-hari Mina adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah” (HR. Muslim)

Sabda Nabi di hadis lain: “Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: hari Arafah (9 Dzulhijjah), hari Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyrik merupakan hari raya kita umat Islam. Hari-hari tersebut merupakan hari makan dan minum.” (HR. Abu Dawud).

Menurut pakar fiqih kontemporer, Syaikh Wahbah az-Zuhaili, berdasarkan hadis tersebut mayoritas mazhab fiqih bersepakat akan keharaman puasa pada hari Tasyrik. Hanya Mazhab Hanafiyah yang tidak melabelinya sebagai keharaman.

Mereka menghukuminya sebagai makruh tahrim, yaitu kemakruhan yang mendekati dengan keharaman. Dari segi sanksi, jenis hukum itu sama dengan haram.

Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya 'Kifayat al-Akhyar' menjelaskan bahwa menurut pendapat terdahulu (qoul qadim) Imam Syafi’i puasa pada hari Tasyrik diperbolehkan bagi orang yang berhaji tamattu’ dan tidak memiliki hewan untuk disembelih.

Sedangkan pendapat terbaru (qaul jadiid) imam Syafi’i, berpuasa pada hari tasyrik tetap terlarang secara mutlak. Jika perpedoman pada qaul qodim, maka menurut pendapat yang valid orang yang selain haji tamattu’ tetap diharamkan untuk puasa saat itu.

Sedangkan pendapat Ibnu Rajab dalam bukunya Lathaif al-Ma’arif menjelaskan alasan keharaman berpuasa pada hari Tasyrik sebagai berikut, “Larangan berpuasa pada hari Tasyrik karena hari Tasyrik adalah hari raya umat Islam, disamping hari raya kurban. Oleh sebab itu, menurut mayoritas ulama, tidak diperbolehkan berpuasa di Mina maupun di tempat lain.

Berbeda dengan pendapat Atha yang mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari Tasyrik, terkhusus bagi orang yang tinggal di Mina, Ibnu Rajab juga menjelaskan, “Ketika orang-orang yang bertamu di rumah Allah merasa capek, karena perjalanan yang begitu berat, lelah setelah menjalankan ihram dan kesungguhan untuk melaksanakan manasik-manasik haji dan umrah, maka Allah mensyariatkan kepada mereka untuk beristirahat di Mina pada hari kurban dan tiga hari setelahnya. Allah memerintahkan mereka untuk menyantap daging sembelihan mereka, karena kasih sayang Allah kepada mereka”.

Inilah beberapa alasan, tidak dibolehkannya melakukan puasa sunnah di hari tasyrik termasuk puasa Daud, Senin- Kamis dan puasa Ayyamul Bidh. Sedangkan untuk puasa ayyamul bidh (13, 14, 15 Hijriyah) bisa diganti dengan puasa tiga hari setiap bulannya di hari lainnya di bulan Zulhijjah. Wallahu A'lam

JAKARTA - Bareskrim Polri batal memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra), Anton Timbang. Rencananya Anton diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebutkan, batalnya pemeriksaan itu lantaran Anton Timbang melayangkan surat penundaan karena alasan sakit.

"Sesuai jadwal hari ini pemeriksaan Anton Timbang sesuai panggilan sebagai tersangka. Akan tetapi, PH (penasihat hukum) nya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," kata Irhamni di Bareskrim Polri, Selasa (21/4/2026).

Meski begitu, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu apakah benar tersangka sakit atau malah menghindari pemeriksaan dengan penyidik dalam kasus yang menjeratnya. Irhammi menyebut nantinya dikirimkan tim dokter untuk memastikan alasan Anton Timbang tidak hadir.

"Tentunya kami penyidik akan memastikan kebenarannya, apakah yang bersangkutan sakit atau tidak. Kami akan segera melayangkan panggilan yang kedua dan melakukan pengecekan kesehatan apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau penghindaran memberikan keterangan kepada penyidik," ujar dia.

Lihat video: KPK Temukan Potensi Kerawanan Tata Kelola Nikel



Irhammi mengatakan sejatinya pemeriksaan terhadap Anton Timbang penting untuk kepastian hukum dalam penyidikan yang sedang ditangani. "Bahwa yang bersangkutan harus memberikan keterangan untuk melakukan pembelaan dirinya di dalam proses penyidikan sebelum nanti dilakukan upaya-upaya lainnya," jelas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang sebagai tersangka kasus tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam kasus ini, Anton diduga melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan yang berada di kawasan tanpa izin lewat PT Masempo Dalle tempat Anton menjabat sebagai Direktur.

Irhamni mengatakan lokasi tambang itu berada di Desa Morombo Pantai, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sultra. "Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan aktivitas pengerukan tanah dan nikel di luar izin yang berlaku," ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.

Irhamni mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan Anton tersebut tidak bisa menunjukkan bukti dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut.

Selain Anton, polisi turut menetapkan pejabat sementara Kepala Teknik Tambang PT Masempo Dalle yakni M. Sanggoleo W.W. sebagai tersangka.

Adapun polisi juga sudah menyita barang bukti yang telah disita berupa 4 unit dump truck, 3 unit alat berat excavator, dan 1 unit buku catatan ritase dalam perkara ini.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Direktur Utama Perum BulogAhmad Rizal Ramdhani melarang pedagang produk Bulog seperti Minyakita dan Beras SPHP memberikan kembalian berupa barang.

Larangan itu disampaikan setelah ia menemukan praktik tersebut saat meninjau Pasar Grogol, Jakarta Barat, Selasa (14/3).

Dalam tinjauannya, Rizal mendapati pedagang yang masih memberikan kembalian berupa permen atau bumbu sachet. Hal itu terjadi karena harga Minyakita tidak bulat, sehingga membutuhkan uang receh sebagai kembalian.

Harga Minyakita kemasan satu liter dipatok Rp15.700, sedangkan kemasan dua liter Rp31.400. Kondisi ini membuat pedagang kerap kesulitan menyediakan uang kembalian dalam pecahan kecil.

Namun, Rizal mengingatkan pedagang yang menjual Minyakita dan beras SPHP wajib menyiapkan uang receh untuk kembalian.

"Harga Minyakita itu kan Rp15.700, berarti kalau uangnya Rp16.000 berarti kan harus kembali Rp300. Nah, itu harus ada Rp300-nya atau kalau per dua liter Rp31.400 itu harus ada kembaliannya Rp100," ujar Rizal kepada wartawan usai melakukan tinjauan.

Ia menekankan kembalian tidak boleh diganti dengan barang lain karena berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Itu diwajibkan sebetulnya ya, tidak boleh pakai permen ataupun pakai bumbu lain sebagainya enggak boleh, harus dengan uang supaya tidak ada yang dipermasalahkan di kemudian hari," ujar Rizal.

Selain itu, Rizal mengatakan pengelola pasar PD Pasar Jaya juga telah mendorong penggunaan pembayaran non-tunai melalui QRIS.

Ia meminta pedagang kembali diingatkan agar memanfaatkan sistem tersebut.

"Upayakan seluruh yang jualan harus pakai QRIS supaya lebih efektif, lebih efisien, dan tidak ada upaya-upaya yang aneh-aneh," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Dalam waktu singkat, 780.000 akun anak di Indonesia menghilang dari TikTok—angka yang menandai babak baru dalam pengawasan ruang digital nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan langkah ini bukan sekadar kebijakan simbolik, melainkan implementasi konkret dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa hingga 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

“Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026 telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta.

Langkah ini, menurut pemerintah, merupakan bentuk kepatuhan awal terhadap regulasi baru yang mewajibkan platform digital melindungi pengguna anak dari risiko di ruang daring.

TikTok sendiri disebut telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan, menetapkan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta menjanjikan pembaruan berkala terhadap sistem perlindungan.

Namun, di balik angka besar tersebut, muncul pertanyaan yang lebih kompleks: apakah langkah ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru membuka tantangan baru?

Regulasi yang Mendahului Adaptasi Industri

PP TUNAS secara tegas mengatur bahwa platform digital wajib memastikan keamanan anak, termasuk pembatasan usia dan kontrol interaksi. Dalam praktiknya, aturan ini memaksa platform global menyesuaikan sistem mereka dengan standar lokal Indonesia.

TikTok menjadi contoh pertama yang bergerak cepat. Namun, platform lain belum menunjukkan kesiapan yang sama.

Komdigi menyoroti Roblox sebagai contoh platform yang masih belum memenuhi ketentuan. Meski telah melakukan penyesuaian global, pemerintah menemukan celah serius, terutama fitur komunikasi dengan orang tak dikenal.

“Masih ada loophole yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” kata Meutya.

Akibatnya, Roblox hingga kini belum dianggap patuh terhadap PP TUNAS.

Pemerintah bahkan secara terbuka menyatakan bahwa kepatuhan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Artinya, tekanan terhadap platform lain diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat.

Antara Perlindungan dan Risiko Over-Regulasi

Secara prinsip, langkah penghapusan 780.000 akun anak dapat dipandang sebagai upaya serius melindungi pengguna rentan. Namun dari perspektif industri digital, kebijakan ini juga membawa implikasi yang tidak sederhana.

Pertama, terdapat potensi distorsi pada ekosistem pengguna. Anak-anak yang sebelumnya aktif di platform digital kini dipaksa keluar tanpa mekanisme transisi yang jelas, seperti akun khusus anak atau sistem pengawasan orang tua yang lebih fleksibel. Nah, sangat sulit dan butuh waktu untuk memverifikasi hal ini.

Kedua, verifikasi usia masih menjadi persoalan global yang belum sepenuhnya terselesaikan. Banyak platform masih mengandalkan self-declaration, yang rentan dimanipulasi.

Artinya, angka 780.000 akun yang dihapus belum tentu mencerminkan seluruh populasi pengguna di bawah umur.

Ketiga, dari sisi pasar, kebijakan ini berpotensi memengaruhi metrik pertumbuhan platform digital. Pengurangan pengguna dalam jumlah besar dapat berdampak pada engagement, waktu penggunaan, hingga potensi monetisasi.

Namun, pemerintah tampaknya memilih pendekatan berbasis risiko dibandingkan pertumbuhan industri.

Tekanan ke Platform Lain: Siapa Berikutnya?

Komdigi secara eksplisit meminta platform lain untuk mengikuti langkah TikTok dan melaporkan jumlah akun yang telah ditindak.

“Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown,” ujar Meutya.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa TikTok bukan kasus tunggal, melainkan awal dari gelombang penyesuaian yang lebih luas.

Platform seperti Instagram, YouTube, hingga game online diperkirakan akan menghadapi tekanan serupa, terutama jika memiliki basis pengguna anak yang besar.

Dalam konteks global, langkah Indonesia ini mencerminkan tren yang mulai menguat: negara tidak lagi sepenuhnya menyerahkan regulasi ruang digital kepada perusahaan teknologi.

Kritik: Transparansi dan Implementasi

Meski kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas, kritik utama terletak pada transparansi dan mekanisme implementasi.

Tidak ada rincian bagaimana TikTok mengidentifikasi akun anak, apakah melalui verifikasi data, algoritma perilaku, atau kombinasi keduanya. Tanpa transparansi ini, sulit menilai akurasi kebijakan.

Selain itu, belum ada penjelasan mengenai dampak lanjutan terhadap pengguna yang terdampak. Apakah mereka dapat membuat akun baru setelah memenuhi usia, atau ada sistem pemulihan tertentu.

Kritik lain juga muncul pada potensi ketimpangan kebijakan antar platform. Jika satu platform patuh dan kehilangan pengguna, sementara platform lain belum, maka terjadi distorsi kompetisi.

Langkah penghapusan 780.000 akun ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola ruang digital di Indonesia. Pemerintah tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi mulai aktif memaksa perubahan struktural pada platform global.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari jumlah akun yang dihapus, melainkan dari sejauh mana ekosistem digital menjadi lebih aman tanpa mengorbankan akses, inovasi, dan keseimbangan industri.

Dalam konteks ini, pekerjaan belum selesai.

Jika regulasi tidak diiringi dengan transparansi dan kesiapan teknis, maka kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru berisiko menciptakan ketidakpastian baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pelarangan vape mencuat setelah temuan kandungan narkoba dalam sejumlah sampel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Rencana tersebut memicu beragam respons dari konsumen, yang menilai kebijakan itu perlu dikaji lebih matang agar tidak merugikan pengguna yang tidak terlibat penyalahgunaan.

Rencana ini disampaikan oleh Kepala BNN, Suyudi Ario Seto saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026) membahas RUU tentang Narkotika dan Psikotropika Tahun 2026.

Suyudi menjelaskan berdasarkan hasil laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel, BNN menemukan 11 sampel mengandung synthetic cannabinoid.

Dia mengatakan terdapat sampel mengandung methamphetamine atau sabu dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau kandungan dalam obat bius.

Menurutnya, saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS.

"Menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," katanya.

Dia membandingkan negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape, sehingga menginginkan Indonesia melakukan hal serupa.

Dia mengutarakan bahwa di Indonesia golongan etomidate telah masuk klasifikasi narkotika golongan II sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025.

Sebab sebelumnya, penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan undang-undang kesehatan yang notabenenya ancaman hukumannya lebih ringan.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," jelasnya.

Menanggapi rencana tersebut, konsumen merasa larangan penggunaan vape dinilai tidak perlu dilakukan. Namun diusulkan agar pengawasan diperketat sehingga sabotase narkoba di produk vape tidak terjadi.

Karyawan memperlihatkan alat pakai rokok elektrik di salah satu gerai di Depok, Jawa Barat, Rabu (24/7/2024)./Bisnis-Arief Hermawan P

A. Afifuddin (24) mengungkapkan wacana larangan penggunaan vape harus dikaji kembali karena tidak semua pengguna vape menggunakan likuid yang mengandung narkoba.

"Menurut saya sebaiknya dikaji lagi aja karena pengguna vape itu banyak dan mayoritas menggunakan vape dengan tanpa adanya kandungan narkoba," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Terlebih, kata Afif, likuid vape menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara melalui pemberian cukai.

Dia menolak rancangan pelarangan tersebut. Sebab sebagai pengguna vape secara intens sejak bangku kuliah merasa tidak adil karena akan merugikan bagi pihak yang tidak menggunakan vape yang mengandung narkoba.

Namun dia akan menimbang kembali jika nantinya hasil kajian secara komprehensif menemukan kecenderungan negatif dari vape.

"Apabila ada temuan-temuan lain yang dirasa memang lebih banyak buruknya dari adanya satu vape ini satu produk ini mungkin saya bisa untuk mencoba berpikir lagi apakah saya setuju atau menolak," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa BNN maupun pihak terkait menindak tegas distributor atau produsen yang sengaja menyusupkan zat terlarang di dalam produk vape.

Afif menuturkan kondisi ini menurunkan kepercayaan untuk membeli produk-produk vape dan menjadi beban moril karena harus lebih berhati-hati.

"Tentunya itu akan menurunkan kepercayaan saya terhadap suatu produk vape yang mana jadi saya punya beban untuk berhati-hati untuk memilih produk produk tertentu sebagai pengguna," ucapnya.

Dia mengimbau agar stakeholder terkait melakukan pengawasan ketat bagi peredaran produk vape, bukan melarang penjualan rokok elektrik tersebut.

Baginya, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang ideal terhadap produk vape, yang tidak hanya melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan kepastian bagi produsen agar dapat menjalankan usaha tanpa kekhawatiran terhadap ketidakpastian aturan.

"Menurut saya langkah yang paling tepat adalah pengawasan yang lebih ketat, terlebih pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal peracikan vape, peracikan likuid dan semacamnya atau pun ada pihak-pihak lain yang perlu diusut pihak dari luar merek yang mungkin memanfaatkan untuk penggunaan narkotika itu sendiri," tandasnya.

Respons serupa disampaikan Neta (22), pengguna vape selama empat tahun. Perempuan asal Jakarta ini menilai persoalan utamanya bukan pada perangkat vape, melainkan pada pihak yang mengedarkan zat terlarang tersebut.

"Menurut saya yang harus diberantas dan dikejar habis-habisan ya sindikat narkobanya, bukan malah mematikan industri vapenya secara keseluruhan," tegasnya.

Neta mengibaratkan pelarangan peredaran vape seperti melarang penjualan tas ransel hanya karena kerap digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal.

Dia juga menyoroti kondisi industri vape yang berpotensi tertekan akibat wacana pelarangan penjualan karena ulah segelintir oknum. Ke depan, Neta menegaskan akan lebih selektif membeli produk vape, khususnya di toko-toko terpercaya yang mencantumkan cukai asli.

“Saya mungkin akan lebih aware untuk selalu membeli likuid dan perangkat vape di toko resmi yang tepercaya, dengan produk yang memiliki pita cukai asli, bukan sekadar membeli barang murah dari tempat yang kredibilitasnya enggak jelas,” tuturnya.

Dia mendesak aparat penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian, hingga pemerintah memperketat pengawasan peredaran narkoba.

Termasuk pengawasan di jalur masuk barang, pelabuhan, dan pabrik-pabrik ilegal, bukan mengambil jalan pintas dengan melarang barang yang sebenarnya legal dan dikenakan cukai. Baginya, penting bagi pihak terkait meningkatkan quality control, standardisasi, dan penegakan hukum.

“Likuidnya harus wajib diuji di laboratorium dan dipastikan lolos uji bebas narkotika. Selain itu, distributornya juga harus terdaftar serta memiliki izin resmi, supaya kalau ditemukan kandungan narkotika bisa lebih mudah dilacak,” urainya.

Dia menegaskan agar oknum yang melanggar dikenakan pasal seberat-beratnya agar memberikan efek jera.

APVI Khawatirkan Generalisasi

Pengguna rokok elektrik./Bisnis-Paulus Tandi Bone

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, kekhawatiran bahwa generalisasi terhadap produk vape dapat memicu ketidakpastian regulasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menahan ekspansi usaha, memperlambat investasi, dan mengganggu keberlangsungan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Kami pelaku usaha legal di Indonesia menjadi korban dari situasi ini. Praktik kriminal tersebut sangat merugikan industri rokok elektrik legal yang selama ini menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab, patuh aturan, serta membayar cukai dengan tertib,” kata Budi.

APVI menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk yang menggunakan perangkat vape sebagai sarana. Menurut APVI, praktik tersebut merupakan tindak pidana dan tidak mencerminkan aktivitas industri vape legal yang telah mengantongi izin serta memenuhi ketentuan cukai.

Dari sisi bisnis, APVI menilai isu ini memicu persepsi negatif di masyarakat yang berpotensi menekan penjualan serta mengganggu kepercayaan mitra usaha.

Padahal, industri vape dinilai telah berkembang sebagai salah satu sektor alternatif yang turut menopang pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Kami berharap ada kejelasan berbasis data agar publik dapat membedakan produk ilegal dengan produk legal yang berada dalam pengawasan negara. Tanpa itu, dampaknya bisa meluas terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja,” pungkas Budiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat di bawah era Donald Trump kembali memperketat pembatasan terhadap produk teknologi asal China.

Kali ini regulator telekomunikasi setempat Federal Communications Commission (FCC), mengusulkan aturan baru yang berpotensi melarang lebih banyak perangkat, termasuk router, kamera, hingga ponsel.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang menargetkan sejumlah perusahaan teknologi besar China seperti Huawei, Hikvision, Dahua Technology, ZTE, dan Hytera.

Sebelumnya di tahun 2021, FCC memasukkan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam karena dianggap berisiko terhadap keamanan nasional AS.

Namun saat itu, larangan hanya berlaku untuk produk baru yang belum mendapatkan izin edar. Produk lama yang sudah disetujui masih boleh dijual.

Dilansir dari CNET Rabu (8/4/2026), dalam proposal terbaru FCC ingin memperluas larangan tersebut agar mencakup semua produk, termasuk yang sebelumnya sudah diizinkan.

FCC menilai bahkan perangkat lama tetap memiliki potensi risiko, terutama terkait keamanan data dan jaringan.

Perangkat seperti router Wi-Fi, kamera keamanan, dan alat telekomunikasi lainnya menjadi perhatian utama karena digunakan secara luas oleh masyarakat dan bisnis. Perangkat-perangkat ini dianggap sebagai bagian penting dari infrastruktur jaringan, baik di rumah maupun kantor.

FCC bahkan mengusulkan agar seluruh aktivitas impor dan pemasaran produk terkait dihentikan maksimal 30 hari setelah aturan diberlakukan. Meski demikian, larangan ini tidak akan berdampak pada perangkat yang sudah dimiliki dan digunakan oleh warga AS.

Pembatasan ini tidak lepas dari kekhawatiran pemerintah AS terhadap potensi penyalahgunaan data. Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan perusahaan teknologi China diduga dapat mengakses informasi sensitif melalui celah sistem atau backdoor.

Meski belum ada keputusan final, langkah ini menunjukkan tekanan terhadap perusahaan teknologi China semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Larangan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, FCC juga telah membatasi impor drone asal China serta menghentikan persetujuan perangkat baru yang menggunakan komponen dari perusahaan yang masuk daftar hitam.

Proposal terbaru ini masih akan dibuka untuk masukan publik hingga awal Mei sebelum akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara oleh FCC. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas telekomunikasi Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC), melarang penjualan dan penggunaan seluruh router internet baru produksi negara lain. Kebijakan ini akan mulai berlaku dalam waktu dekat.

Mengutip laman GSM Arena pada Selasa (24/3/2026), FCC menyatakan bahwa router buatan asing berpotensi menimbulkan kerentanan pada rantai pasok. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu perekonomian AS, infrastruktur kritis, serta pertahanan nasional, dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional.

Dalam kebijakan tersebut, seluruh router kelas konsumen yang diproduksi di luar negeri dimasukkan ke dalam daftar Covered Equipment milik FCC. Dengan demikian, perangkat tersebut tidak akan memperoleh otorisasi frekuensi radio untuk beroperasi di AS.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku surut. Router yang telah digunakan sebelumnya tetap dapat dipakai, sementara pengecer masih diperbolehkan menjual perangkat yang telah mengantongi persetujuan FCC.

Sebelumnya, FCC juga menerapkan kebijakan serupa terhadap drone buatan asing pada Desember lalu. Seperti kebijakan tersebut, larangan terhadap router ini juga disertai sejumlah pengecualian.

Department of War (DoW) dan Department of Homeland Security (DHS) diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap perangkat tertentu setelah melalui proses investigasi guna memastikan tidak adanya risiko keamanan.

Selain itu, produsen router masih dapat mengajukan persetujuan bersyarat untuk produk baru. Namun, mereka diwajibkan berkomitmen membangun kapasitas produksi di dalam wilayah AS sebagai bagian dari persyaratan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China peringatkan lembaga sektor pemerintah untuk tidak memasang aplikasi OpenClaw pada perangkat operasional kantor.

Peringatan tersebut diterbitkan seiring dengan kekhawatiran terhadap kemampuan akses luas yang dimiliki oleh perangkat lunak otonom tersebut.

Sebagai informasi, OpenClaw merupakan agen AI open-source yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif secara otonom. Perangkat lunak yang sebelumnya dikenal sebagai Moltbot ini mampu mengelola email, jadwal kalender, hingga menjalankan skrip teknis langsung di dalam sistem komputer pengguna.

Berbeda dengan chatbot AI biasa, OpenClaw memerlukan akses luas terhadap file lokal untuk mengeksekusi perintah kompleks layaknya seorang "karyawan digital". Aplikasi tersebut saat ini sedang sangat populer di China.

Menurut beberapa laporan, sejumlah badan pemerintah China mulai bergerak memperketat pengawasan terhadap agen AI pengembang asal Austria tersebut. Otoritas keamanan menilai penggunaan OpenClaw berpotensi mengekspos mesin induk terhadap serangan siber jika tidak digunakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Direktur riset kebijakan teknologi di Trivium China Kendra Schaefer mengatakan regulator China biasanya merespons ancaman teknologi baru dengan kecepatan luar biasa. Namun, dia mencatat bahwa tingkat adopsi OpenClaw saat ini masih jauh melampaui kecepatan regulasi yang ada.

“Agent sistem beroperasi dengan izin yang sangat luas melintasi berbagai platform, menciptakan kerentanan baru jika tidak dikendalikan dengan benar,” kata Kendra dilansir dari Tom’s Hardware, Jumat (20/3/2026).

Perangkat lunak OpenClaw ini juga sering kali kekurangan mekanisme pemeliharaan dan perbaikan profesional. Penyerang dikhawatirkan dapat menggunakan plugin berbahaya untuk mencuri data sensitif pengguna dengan metode yang lebih senyap dibandingkan trojan tradisional.

Di sektor keuangan, otoritas moneter turut memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan teknologi otomatisasi ini. People's Bank of China menyerukan agar pengelolaan AI di sektor finansial dilakukan secara proaktif namun tetap waspada dan tertib.

Berdasarkan data yang dihimpun, NVDB melarang keras penggunaan versi tiruan dari pihak ketiga serta pengaktifan akun administrator selama proses instalasi. Pengguna juga dilarang memasang paket keahlian yang memerlukan kata sandi serta menonaktifkan audit log sistem.

Risiko operasional OpenClaw secara nyata terlihat pada insiden yang menimpa Summer Yue, seorang petinggi di laboratorium AI Meta. Yue melaporkan bahwa agen AI tersebut secara tidak sengaja menghapus seluruh email penting miliknya tanpa konfirmasi.

Sebagai respons lanjutan, China Academy of Information and Communications Technology berencana memulai uji coba standar kepercayaan bagi agen AI. Uji coba terhadap alat seperti OpenClaw tersebut dijadwalkan akan dimulai pada akhir Maret mendatang.

lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi dan standar yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh di Arab Saudi memastikan bahwa larangan impor unggas dan telur asal Indonesia tidak berkaitan dengan isu halal.

Atdag RI Riyadh Zulvri Yenni mengatakan kebijakan merupakan upaya pemenuhan kualitas mutu barang beredar di pasar domestik.

"Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi dan standar yang berlaku," ujar Zulvri dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara dan parsial dari 16 negara. Larangan terbaru impor dari Indonesia tertuang dalam kebijakan SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Zulvri menjelaskan sertifikat halal Indonesia diterima Arab Saudi sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.

Kebijakan terbaru Arab Saudi ini perlu dilihat sebagai momentum memperbarui status bebas virus flu burung yang dimiliki Indonesia.

Saat ini, Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor produk unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum didapatkannya status bebas flu burung berdasarkan Laporan World Organization for Animal Health (WOAH) yang terakhir diperbarui pada 28 Januari 2026.

Zulvri menyebutkan realisasi status bebas flu burung akan berdampak positif terhadap pembukaan akses pasar Arab Saudi bagi produk unggas dan telur Indonesia.

SFDA akan terus meninjau berkala daftar larangan impor tersebut seiring perkembangan situasi kesehatan global dari Laporan WOAH terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung yang sangat patogen. Langkah tersebut adalah bentuk komitmen Arab Saudi memantau ketat dinamika epidemiologi global yang terus berkembang.

"Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di Laporan WOAH. Hal ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura, yang tidak masuk daftar larangan Arab Saudi," kata Zulvri.

Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena larangan total bersama 39 negara dan mitra
dagang Arab Saudi lainnya. Beberapa negara yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang serta Inggris.

Sementara itu, larangan parsial diberlakukan pada beberapa provinsi dan kota di 16 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Togo, Denmark, Rumania, Zimbabwe, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, dan Republik Demokratik Kongo.

Saat ini, cara agar produk unggas dan telur Indonesia bisa menembus Arab Saudi adalah melalui pemrosesan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan.

Menurut penjelasan SFDA, daging unggas dan produk terkait yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang cukup untuk menghilangkan virus Newcastle akan dikecualikan dari larangan tersebut.

Proses tersebut juga harus didukung sertifikat kesehatan yang diterbitkan otoritas resmi berwenang di negara asal dan diakui SFDA.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa harus juga disertai dengan pelarangan pengambilan air tanah oleh pemerintah daerah.

"Jadi itu, itu sudah terbukti bahwa memang hanya dengan menggunakan tanggul laut kita bisa membereskan masalah land subsidence. Tapi tidak cukup dengan hanya tanggul laut, nanti karena akan ada peraturan daerah (perda) misalnya yang melarang pengambilan air tanah," ujar Dody di Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (1/3).

Menurut dia, penurunan permukaan air tanah (land subsidence) utamanya dikarenakan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan, bukan pengambilan air tanah oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengambilnya kecil, tetapi hotel dan industri mengambil air tanah dalam jumlah sangat besar.

"Itu nantinya akan dilarang. Nah itu yang akan dijembatani oleh salah satunya adalah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Makanya kemudian yang kita kerjakan saat ini oleh BOPPJ dianggap masih kurang. Jadi nanti tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi," katanya.

Dody menambahkan bahwa tujuan pembangunan tanggul laut tersebut selain melindungi wilayah Pantura Jawa juga sekalian mengubah air laut menjadi air tawar untuk kemudian bisa menyuplai ke kota-kota yang ada di sekitarnya.

"Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda tidak boleh lagi mengambil air tanah," ujarnya.

Sebagai informasi, BOPPJ mengungkapkan air dari waduk retensi GSW dapat dimanfaatkan untuk air baku atau air bersih bagi masyarakat.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan waduk retensi gunanya untuk bisa menjadi air tawar ke depannya.

Untuk pemanfaatan air dari waduk retensi tersebut, lanjutnya, akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing di sepanjang Pantura Jawa, bukan oleh BOPPJ.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa siap dibangun membentang di Pantura untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026