Bagi negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi Indonesia dalam peta investasi hulu migas global justru kurang menggembirakan. Fraser Institute dalam Global Petroleum Survey secara konsisten menempatkan Indonesia di papan bawah peringkat daya tarik investasi migas global.

Posisi Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dan Guyana. Padahal, cadangan terbukti masih sekitar 2,4 miliar barel minyak dan 43,4 triliun kaki kubik gas. Potensi besar yang tidak otomatis dapat menjadi produksi.

Situasi makin krusial ketika gejolak Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah menunjukkan dunia energi bukan sekadar komoditas, melainkan urusan hidup-mati. Menaikkan produksi minyak domestik kini menjadi agenda strategis nasional, bukan lagi sekadar target teknokratik.

Lifting minyak Indonesia 2025 mencapai target APBN 605.000 barel per hari, titik balik setelah hampir satu dekade penurunan. Namun kebutuhan crude nasional 1,4 juta barel per hari dan konsumsi BBM 1,63 juta barel per hari.

Kesenjangan produksi-konsumsi ini membuat Indonesia bergantung pada impor, menekan neraca perdagangan, nilai tukar, subsidi energi, dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai reformasi telah diluncurkan: perizinan satu pintu, fleksibilitas kontrak gross split dan cost recovery, insentif fiskal untuk lapangan frontier dan deepwater, penawaran 75 blok migas potensial, serta rencana menghidupkan kembali 4.500 sumur idle.

Namun, hasilnya belum sebanding dengan kebutuhan. Realisasi investasi hulu migas 2025 hanya US$11,2 miliar dari target US$16,1 miliar. Belanja eksplorasi bahkan terseok di angka US$500 juta — jauh di bawah kebutuhan.

Investasi bergerak, tetapi terlalu pelan. Mengapa berbagai terobosan itu belum mampu mengubah keadaan? Jawabannya ada pada karakter dasar bisnis hulu migas.

Industri ini memiliki risiko tinggi, kebutuhan modal yang besar, siklus investasi panjang, sangat rentan terhadap harga global, bergantung pada teknologi mutakhir, dan diatur ketat oleh negara.

Eksplorasi migas selalu dimulai dari ketidakpastian. Perusahaan bisa mengeluarkan ratusan juta dolar AS untuk survei seismik, studi geologi, dan pengeboran, tetapi tetap tidak menemukan cadangan komersial. Andai pun ditemukan, belum tentu cadangan itu layak dikembangkan secara ekonomi.

Di sinilah risiko hulu migas yang berbeda dengan kebanyakan industri lain. Dalam manufaktur, investor dapat menghitung permintaan pasar, kapasitas produksi, dan arus kas dengan lebih pasti.

Dalam eksplorasi migas, kepastian sering baru muncul setelah modal besar telanjur dibelanjakan. Anjungan lepas pantai, sistem subsea, jaringan pipa, fasilitas produksi, hingga teknologi enhanced oil recovery menyerap investasi raksasa sebelum satu tetes minyak menghasilkan pendapatan.

Siklus waktunya panjang — dari eksplorasi, penemuan, appraisal, rencana pengembangan, keputusan investasi final, konstruksi, hingga produksi bisa lebih dari satu dekade. Dalam rentang sepanjang itu, harga minyak berubah, rezim fiskal berganti, teknologi berkembang, dan arah politik bisa bergeser.

Karena itu, investor hulu migas sangat sensitif terhadap kepastian. Mereka tidak hanya bertanya apakah cadangan tersedia, tetapi juga apakah aturan mainnya stabil, kontrak dihormati, insentif fiskal kompetitif, dan risiko politik dapat dikendalikan.

Di sinilah kita masih memiliki pekerjaan rumah berupa terbangunnya ekosistem investasi yang membuat risiko dapat dibagi secara fair antara negara dan pelaku usaha.

Publik kini menunggu finalisasi revisi UU Migas yang telah lama tertunda. Salah satu komponen penting yang dibahas adalah pembentukan petroleum fund, yaitu dana khusus yang dirancang untuk membantu pembiayaan eksplorasi, riset, survei seismik, dan pengembangan cadangan baru.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pernah menyampaikan bahwa petroleum fund dapat menjadi solusi jangka panjang karena eksplorasi terlalu berisiko untuk dibiayai perbankan domestik. Sementara kontraktor selama ini menanggung beban besar secara sendiri.

Dana ini tidak diserap seluruhnya menjadi APBN, tetapi dialokasikan untuk kebutuhan strategis jangka panjang: survei eksplorasi, pembukaan wilayah kerja baru, riset teknologi, peningkatan cadangan, dan penguatan ketahanan energi. Dengan cara ini, eksplorasi tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika politik anggaran tahunan.

Mengapa skema ini dapat menjadi game changer? Pertama, petroleum fund menjawab masalah klasik pembiayaan eksplorasi. Selama ini, eksplorasi adalah mata rantai paling penting tetapi juga paling sulit dibiayai.

Kedua, skema ini menciptakan aliran dana yang relatif otomatis dan berkelanjutan, misalnya dari sebagian penerimaan migas, pajak ekspor, atau skema lain yang dirancang secara transparan.

Ketiga, model sejenis telah digunakan di banyak negara, meski dengan bentuk dan tujuan berbeda. Norwegia, misalnya, berhasil mengubah berkah migas menjadi dana kekayaan negara yang sangat besar. Timor Leste juga membangun petroleum fund untuk menopang belanja negaranya.

Namun, Indonesia tidak bisa secara utuh mengadopsi model Norwegia atau Timor Leste. Norwegia membangun dananya ketika sudah menjadi negara surplus migas dengan kapasitas institusi yang sangat kuat. Timor Leste memiliki skala penduduk dan ekonomi yang jauh lebih kecil.

Indonesia membutuhkan model hibrida yang sesuai dengan kompleksitas ekonominya sendiri. Model itu setidaknya bertumpu pada empat pilar. Pertama, sumber pendanaan majemuk dan otomatis, misalnya dari sebagian penerimaan migas, porsi tertentu penerimaan ekspor, kontribusi cost recovery yang rasional, atau pungutan tambahan ketika harga minyak jauh di atas asumsi APBN.

Kedua, alokasi dana harus diatur secara ketat. Dana memang diarahkan untuk eksplorasi, cadangan energi operasional, transisi energi, dekarbonisasi, dan stabilisasi fiskal ketika terjadi guncangan harga energi global.

Ketiga, tata kelolanya harus profesional dan berlapis. Negara menetapkan mandat strategis, tetapi pengelolaan dana harus dilakukan oleh lembaga profesional dengan standar audit internasional, laporan terbuka, dan pengawasan parlemen.

Keempat, transparansi harus menjadi syarat mutlak. Tanpa transparansi, petroleum fund mudah berubah menjadi ruang baru perburuan rente.

Namun, semua desain tersebut tidak akan berarti tanpa kepastian hukum. RUU Migas harus memberi jaminan terhadap sanctity of contract, klausul stabilisasi yang melampaui pergantian periode pemerintahan, serta dasar hukum yang jelas bagi kelembagaan baru. Investor membutuhkan keyakinan bahwa aturan main tidak berubah di tengah jalan.

Jika dirancang dengan benar, petroleum fund dapat menggeser cara pandang dari sekadar mengejar target lifting tahunan menuju pembangunan kapasitas hulu migas jangka panjang, mempercepat penemuan cadangan baru, mendorong akselerasi sumber daya menjadi cadangan terbukti, dan mendekatkan target produksi minyak 1 juta barel per hari.

Revisi UU Migas dengan petroleum fund dapat menjadi warisan strategis bagi generasi kepemimpinan hari ini. Pertanyaannya: apakah Indonesia berani membangun fondasi baru hulu migas, atau kembali membiarkan kekayaan di bawah tanah tetap menjadi potensi yang tertidur pulas?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengembangan Blok Ganal dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan produksi migas nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Namun proyek laut dalam tersebut membutuhkan kesiapan finansial, teknologi, serta manajemen risiko yang matang agar keterlibatan berbagai pihak dapat berjalan optimal.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, Blok Ganal termasuk dalam proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), yakni pengembangan migas laut dalam dengan kompleksitas teknis tinggi dan kebutuhan investasi besar.

Menurut Kholid, karakter proyek tersebut membuat skema participating interest (PI) perlu dipersiapkan secara cermat, terutama jika melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dalam praktiknya, BUMD akan kesulitan untuk menyediakan dana dengan nilai investasi yang sangat besar. Karena ini memang investasinya jumbo,” kata Kholid kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Kholid menjelaskan, dalam mekanisme PI, BUMD pada dasarnya tidak bertindak sebagai operator. Peran BUMD lebih pada penerimaan manfaat ekonomi melalui penyertaan ekuitas yang tetap membutuhkan dukungan pendanaan. “Tetapi, itu pun dalam praktiknya juga susah,” ujar Kholid.

Ia menilai tantangan tersebut bukan berarti menutup peluang keterlibatan daerah, melainkan menuntut skema pendampingan dan penguatan kapasitas agar manfaat ekonomi tetap dapat dirasakan tanpa membebani keuangan daerah.

“Ini proyek IDD yang capital intensive, high tech, begitu juga berisiko tinggi. Tentu saja investasinya juga besar, sehingga jadi masalah biasanya,” ujar Kholid.

Kholid menambahkan, regulasi sebenarnya telah mengatur mekanisme dukungan bagi BUMD penerima PI 10 persen melalui pendanaan awal oleh kontraktor hingga proyek mencapai titik pengembalian investasi atau pay off.

“Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian. Jadi baru menikmati hasil setelah pay off,” ujar Kholid.

Melihat karakter proyek laut dalam yang padat modal, ia juga membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kapasitas finansial lebih besar sehingga risiko dapat dikelola bersama. “Ini menimbang tingkat risiko teknis dan modal kegiatan hulu migas lepas pantai,” kata Kholid.

Menurut dia, peluang tersebut tetap bergantung pada kebijakan operator, yakni ENI dan Sinopec, apakah akan melepas sebagian kepemilikan interest melalui skema farm out.

“Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi,” kata Kholid.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keinginan memperoleh hak pengelolaan melalui skema participating interest terkait temuan cadangan minyak dan gas besar di lepas pantai Blok Ganal.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur Bambang Arwanto mengatakan pemerintah daerah akan mengajukan permohonan keterlibatan dalam pengelolaan cadangan migas tersebut meski lokasi sumur berada di luar batas kewenangan daerah.

Cadangan migas tersebut ditemukan di Sumur Geliga dan Sumur Gula di wilayah kerja Blok Ganal dengan potensi lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta sekitar 375 juta barel minyak.

bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik

Bandung (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta masyarakat untuk segera melakukan efisiensi energi khususnya BBM secara masif guna mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas harga energi dunia.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menegaskan bahwa perubahan gaya hidup dalam mengonsumsi energi menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) yang rentan terdampak krisis internasional.

"Kita meminta masyarakat untuk melakukan efisiensi. Ya bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik. Ya, itu sudah mengurangi konsumsi. Insya Allah bagi mereka yang mampu untuk membeli mobil listrik, gunakanlah mobil listrik itu dengan baik," ujar Satya dalam sarasehan energi bertajuk transisi energi di tengah disrupsi geopolitik global di Kampus ITB Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Ia menambahkan, dengan menekan konsumsi BBM secara mandiri, beban impor negara dapat dikurangi secara signifikan.

"Dengan demikian, konsumsi daripada BBM itu bisa ditekan jauh. Ketergantungan kita pada impor juga pasti akan berkurang," ujar dia.

Meski situasi global memanas, DEN mencatat ketahanan energi Indonesia saat ini masih berada pada level aman dengan skor indeks 7,13 dari skala 10. Saat ini, cadangan operasional BBM nasional tercatat berada pada rentang 21 hingga 28 hari.

Pemerintah juga memastikan telah memiliki payung hukum kuat melalui PP Nomor 40 Tahun 2016 untuk menangani kondisi krisis dan darurat energi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan yang ekstrem.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang dari sisi hulu, pemerintah terus berupaya meningkatkan cadangan energi nasional melalui percepatan produksi sumber energi domestik dan pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) baru serta pengembangan energi alternatif guna memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ancaman disrupsi global.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggengot eksplorasi minyak dan gas.

Prabowo mengaku dirinya telah diberitahu oleh para pakar, terkait dengan adanya cadangan minyak Indonesia yang sangat besar.

"Cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ke ESDM segera perluas eksplorasi, permudah bagi siapa saja yang mau eksplorasi. Jangan dikutip-kutip di depan," kata Prabowo dalam acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada, Senin (12/1/2026).

Selain itu, menurutnya cadangan batu bara Indonesia terbesar di dunia dan potensi energi Geothermal Indonesia pun terbesar di dunia.

"Juga kemampuan kita di energi dari air. Dan ke depan kita juga akan kembangkan tenaga surya dengan panel-panel, kita akan elektrifikasi. Sehingga kita sungguh-sungguh menghasilkan energi sendiri," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Prabowo Indonesia bisa swasembada energi. Pemerintah sendiri menargetkan untuk swasembada energi pada 5 tahun mendatang.

"Tidak perlu impor dari luar. Dalam 5 tahun bisa capai ini. Tidak masalah jika tidak 5 tahun, bisa di tahun ke-6, kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting harus ke situ. Dengan kerja keras bisa lebih cepat," katanya.

Prabowo pun mendorong agar Pertamina bisa beroperasi dengan lebih baik lagi. Dia menjelaksan Pertamina merupakan national champion. Valuasi perusahaan pelat merah itu pun mencapai US$100 miliar.

Prabowo mengatakan Pertamina pun merupakan satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune Global 500.

Namun, menurutnya seharusnya Pertamina menghasilkan valuasi yang lebih baik lagi. Dia menjelaskan dalam beberapa tahun belakangan, masyarakat merasa bahwa terjadi kesalahan manajamen di Pertamina.

"Terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, orang-orang Indonesia yang pintar-pintar tapi serakah, atur mau impor dari luar," ujarnya.

Adapun, sebagai upaya mendorong swasembada energi, RDMP Balikpapan kemudian diresmikan Prabowo hari ini. RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kilang, sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia melalui pengolahan minyak mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Proyek besutan PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) itu mencakup sistem penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga penunjang keandalan rantai pasok energi secara menyeluruh.

Proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun sejak 2019 ini, dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi. Pasalnya, proyek dengan total investasi setara Rp123 triliun ini untuk memodernisasi kilang eksisting.

Oleh karena itu, RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.