Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada awal tahun 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Kemenkeu mencatatkan penerimaan pajak awal 2026 naik 30,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan Januari 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Menurutnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak Indonesia naik turun. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun.

Capaian penerimaan pajak pada 2025 itu turun dibandingkan penerimaan pajak Indonesia pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun.

Kemudian, pada Desember 2023 penerimaan pajak mencapai senilai Rp1.739,84 triliun. Setahun sebelumnya atau pada 2022, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.716,8 triliun.

Sementara, penerimaan pajak pada 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun dan penerimaan pajak Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek penerimaan pajak hingga akhir 2025 dinilai semakin suram, setelah realisasi hingga Oktober baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2% terhadap outlook yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun).

Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pencapaian tersebut membuat peluang menembus outlook pada akhir tahun menjadi semakin kecil meski otoritas pajak menyiapkan langkah ekstra.

Fajry menjelaskan bahwa capaian yang selama ini dirujuk pemerintah yakni outlook APBN, sebenarnya lebih rendah dari capaian terhadap target penerimaan pajak. Dia mencatat realisasi Rp1.459,03 triliun baru setara 66,64% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun (Rp2.189,3 triliun).

Dia pun mengaku CITA sudah melakukan perhitungan dengan beberapa skenario. Dalam berbagai skenario, hasil terburuk yakni realisasi penerimaan pajak hanya setara 81% dari target APBN 2025.

"Ketika skenario realisasi akhir tahun 81%, proyeksi kita untuk Oktober hanya sebesar 64,5%, tidak jauh berbeda dengan realisasi pemerintah yang 66,64%. Kalau terus seperti ini realisasi penerimaan masih belum tembus 84% dari target," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia menilai tambahan penerimaan dari strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)—mulai dari penguatan pertukaran data DJP-Bea Cukai hingga percepatan audit dan penegakan hukum menjelang Desember—tidak akan mampu mendongkrak penerimaan secara signifikan dalam jangka pendek.

"Sinergi DJP dan DJBC itukan sudah dilakukan sedari awal, bahkan kalau tak salah sudah masuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Sedangkan penegakan hukum, itukan memerlukan waktu, Ada prosesnya. Dia bukanlah solusi jangka pendek dan kalau kita lihat data penerimaan dari gakkum [penegakan hukum] itu berapa sih?" jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, dia menyebut pemerintah kemungkinan kembali mengandalkan pola klasik penarikan penerimaan pada akhir tahun, yang kerap dilakukan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Fajry menegaskan bahwa tanpa perbaikan struktural dan strategi yang lebih kuat, tekanan penerimaan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. "Saya hanya bisa menyemangati dari jauh. Intinya, kinerja penerimaan pajak masih suram,” katanya.