Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) atau melampaui outlook (2,78% dari PDB) maupun APBN (2,53% dari PDB).

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2026).

Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 91,7% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp3.451,4 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 95,3% dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.621,3 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp695, triliun atau setara 2,92% dari PDB.

“Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ungkap Purbaya.

Bendahara negara itu menyatakan meski defisit melebar namun tetap terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa keseimbangan primer masih sebesar minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Sebelumnya, Purbaya sudah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit APBN 2025 akan melebar, melampaui target outlook terakhir sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelebaran defisit tersebut tak terelakkan seiring dengan realisasi pendapatan negara yang meleset dari proyeksi. Kendati demikian, dia menjamin angka defisit akhir tahun tidak akan menabrak batas aman disiplin fiskal yaitu 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia tidak menampik bahwa faktor utama pemicu melebarnya defisit adalah kinerja setoran ke kas negara yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam outlook APBN 2026 yaitu Rp2.076,9 triliun. Saat dikonfirmasi apakah penerimaan negara berakhir di bawah outlook, Purbaya membenarkan hal tersebut.

"Ya, [penerimaan pajak] di bawah outlook kira-kira," ujarnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun.

"Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% terhadap outlook Rp310,4 triliun. Sementara itu, PNBP sebesar Rp444,9 triliun atau 93,2% terhadap outlook Rp477,2 triliun.

Dengan demikian, APBN 2025 sampai dengan 30 November 2025 membukukan defisit sebesar Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB. Defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara.

Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus atau defisit Rp82,2 triliun, atau 74,8% terhadap outlook minus Rp109,9 triliun.

Adapun pada akhir Oktober 2025 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Namun, berdasarkan outlook laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa shortfallpenerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. "Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek penerimaan pajak hingga akhir 2025 dinilai semakin suram, setelah realisasi hingga Oktober baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2% terhadap outlook yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun).

Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pencapaian tersebut membuat peluang menembus outlook pada akhir tahun menjadi semakin kecil meski otoritas pajak menyiapkan langkah ekstra.

Fajry menjelaskan bahwa capaian yang selama ini dirujuk pemerintah yakni outlook APBN, sebenarnya lebih rendah dari capaian terhadap target penerimaan pajak. Dia mencatat realisasi Rp1.459,03 triliun baru setara 66,64% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun (Rp2.189,3 triliun).

Dia pun mengaku CITA sudah melakukan perhitungan dengan beberapa skenario. Dalam berbagai skenario, hasil terburuk yakni realisasi penerimaan pajak hanya setara 81% dari target APBN 2025.

"Ketika skenario realisasi akhir tahun 81%, proyeksi kita untuk Oktober hanya sebesar 64,5%, tidak jauh berbeda dengan realisasi pemerintah yang 66,64%. Kalau terus seperti ini realisasi penerimaan masih belum tembus 84% dari target," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia menilai tambahan penerimaan dari strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)—mulai dari penguatan pertukaran data DJP-Bea Cukai hingga percepatan audit dan penegakan hukum menjelang Desember—tidak akan mampu mendongkrak penerimaan secara signifikan dalam jangka pendek.

"Sinergi DJP dan DJBC itukan sudah dilakukan sedari awal, bahkan kalau tak salah sudah masuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Sedangkan penegakan hukum, itukan memerlukan waktu, Ada prosesnya. Dia bukanlah solusi jangka pendek dan kalau kita lihat data penerimaan dari gakkum [penegakan hukum] itu berapa sih?" jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, dia menyebut pemerintah kemungkinan kembali mengandalkan pola klasik penarikan penerimaan pada akhir tahun, yang kerap dilakukan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

Fajry menegaskan bahwa tanpa perbaikan struktural dan strategi yang lebih kuat, tekanan penerimaan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. "Saya hanya bisa menyemangati dari jauh. Intinya, kinerja penerimaan pajak masih suram,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki hanyak waktu. Dia harus mengejar kekurangan penerimaan pajak yang sampai September 2025 lalu, masih di kisaran 62,4%.

Saat ini, pemerintah sulit untuk mengelak bahwa shortfall atau selisih antara targer dan realisasi pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

Sekadar catatan penerimaan pajak per September 2025 masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target.

Artinya kalau mengacu kepada data tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah berhasil memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN.

Data yang dihimpun Bisnis mencatat bahwa, capaian penerimaan pajak 3 bulan menjelang akhir tahun pada 2022-2024, hanya di kisaran 26,4%. Kalau menggunakan skema tren tersebut, maka skenario paling pesimistis penerimaan pajak pada tahun pertama Prabowo, akan berada di kisaran 88,8% dari outlook APBN atau sekitar Rp1.844,3 triliun.

Simulasi itu sekaligus menjadi catatan bahwa kekurangan penerimaan pajak sebesar 37,6% pada tahun 2025 menjadi sangat ambisius. Apalagi untuk tahun 2025, nyaris tidak ada momentum politik maupun ekonomi yang bisa mengerek aktivitas ekonomi secara signifikan, selain sejumlah stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah.

Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar sisa target supaya tidak membenani pemerintahan Prabowo pada tahun berikutnya.

Pasalnya dengan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026 dan proyeksi pesimistis penerimaan pajak di angka 88,8% dari outlook APBN 2025, pertumbuhan penerimaan pajak yang harus dikejar Prabowo menembus angka 27,8%. Kalau merunut ke belakang, pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% adalah suatu fenomena yang sangat jarang terjadi.

Kebijakan Pajak Belum Jelas

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran memang belum menunjukkan arah yang jelas.

Menurutnya, Prabowo mewarisi kondisi ‘mati gaya’ dari akhir pemerintahan Jokowi, ketika sejumlah kebijakan fiskal dibatalkan, termasuk rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan program Tapera.

“Tidak ada yang salah dengan keputusan membatalkan kebijakan. Itu bentuk pemerintah mendengar aspirasi publik. Namun, ketika potensi penerimaan turun, belanja negara semestinya ikut disesuaikan,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Fajry mengingatkan, ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja berpotensi memperlebar defisit. Kondisi itu bisa mempertinggi persepsi risiko fiskal, yang terbukti ketika investor asing menarik kepemilikan surat utang pemerintah pada September lalu dan menekan nilai tukar rupiah.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan kebijakan fiskal sembrono seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss, yang gagal menjaga keseimbangan antara pemotongan pajak dan pengeluaran negara.

"Saat itu Truss melakukan pemotongan tarif pajak [pendapatan] namun gagal menjaga sisi pengeluaran [belanja]. Akhirnya, nilai tukar poundsterling anjlok dan inflasi meningkat," katanya.

Fajry pun menilai APBN 2025 menghadapi risiko shortfall pajak yang besar. Jika kinerja penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya setara dengan capaian beberapa bulan terakhir maka dia memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 82,22% dari outlook sepanjang tahun atau shortfall sekitar Rp389,26 triliun.

“Sekalipun ada extra effort seperti tahun lalu, penerimaan pajak hanya akan mencapai 85%–88%. Sangat sulit untuk mencapai outlook APBN yang ditetapkan 94%,” jelas Fajry.

Sejalan dengan itu, terget penerimaan pajak dalam APBN 2026 akan semakin tidak realistis. Jika terjadi shortfall pajak melebar pada tahun ini maka pemerintah harus menambah penerimaan sekitar Rp557,66 triliun atau naik 30,98% agar sesuai dengan target pada tahun depan.

'Kita tidak bisa berharap sentuhan 'magis' Sri Mulyani karena beliau sudah tak lagi menjabat. Kita berharap pada sentuhan 'magis' Purbaya agar risiko APBN tetap terjaga. Kita tak tahu, apakah dia punya kemampuan seperti SMI atau tidak? Beliau harus membuktikan. Kembali saya ingatkan, risiko fiskal adalah hal penting yang perlu kita jaga," ujarnya.

Lebih jauh, Fajry juga menyoroti lemahnya koordinasi di internal pada tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai terlalu banyak 'kepala' yang tidak terkontrol, bahkan kerap membuat pernyataan publik yang saling bertentangan.

"Ada pejabat yang menyalahkan Menteri Keuangan atas kebijakan PPN dan PPh Badan, ada yang mendorong penurunan tarif, ada juga yang ingin menggelar amnesti pajak jilid III,” ingatnya.

Fajry menyebut kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang tinggi, berdampak pada perilaku dunia usaha yang cenderung menahan investasi. Akibatnya, perekonomian menjadi lesu.

“Berbeda sekali dengan di era Jokowi, dulu hanya ada duet Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto. Sekarang banyak sekali 'kepala' yang tak terkontrol dan hanya buat gaduh," tutupnya.