Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jakarta, melainkan juga di wilayah penyangga kota metropolitan ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya juga melakukan modifikasi cuaca di perbatasan Jakarta.

"Karena memang ada kemungkinan untuk beberapa hari ini, baik di Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian di Bogor, di Bekasi curah hujannya tinggi," kata Pramono di Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).

Menurut Pramono, percuma jika OMC hanya dilakukan di Jakarta sebab ada potensi banjir kiriman yang cukup besar di wilayah penyangga.

Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga melakukan OMC di daerah-daerah penyangga. Kendati demikian, fokus utama OMC tetap dilakukan di Jakarta.

"Mengenai anggarannya memang sudah dialokasikan. Jadi selama anggarannya masih ada dan selama dibutuhkan untuk kebutuhan penanggulangan banjir di Jakarta, kami lakukan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkontribusi untuk pelaksanaan OMC di wilayah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan sekitarnya.

Untuk wilayah Jakarta, Pramono meminta agar OMC diperpanjang hingga 1 Februari 2026. Sebelumnya, OMC direncanakan hanya sampai 27 Januari 2026.

Pramono juga mengizinkan agar penerbangan OMC dilakukan maksimal tiga kali dalam sehari. Dengan demikian, diharapkan curah hujan di Jakarta tak terlalu parah dan banjir dapat dihindari.

Bisnis.com, DELI SERDANG – Asri Ludin Tambunan menegaskan rencana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penataan menyeluruh di kawasan Datuk Kabu, Pasar Tiga Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, serta sejumlah wilayah rawan banjir di Kecamatan Batangkuis.

Penataan ini dilakukan untuk mencegah kawasan tersebut menjadi sumber persoalan bagi masyarakat, baik dari sisi ketertiban, kemacetan, keselamatan pengguna jalan, maupun potensi banjir yang kerap terjadi.

“Penataan menyeluruh ini kita lakukan agar kawasan Datuk Kabu tidak menjadi sumber masalah ke depan. Namun, pemerintah juga akan mencarikan solusi bagi seluruh pedagang agar tetap bisa berusaha dan menghidupi keluarganya,” ujarnya saat meninjau kawasan Datuk Kabu, Sabtu (20/12).

Pengerukan parit besar yang ada di sepanjang jalan Datuk Kabu juga tengah dilakukan untuk mengangkat sedimen sehingga memperlancar jalannya air. Hal serupa juga dilakukan di Kecamatan Batangkuis yakni sepanjang jalan utama Desa Sena, Sugiharjo, dan Tanjung Sari.

Imbauan untuk tidak lagi berjualan di atas parit kepada pedagang yang ada di lokasi pun dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan desa.

Ia menjelaskan, kebijakan penataan tersebut merupakan pembelajaran dari pengalaman bencana banjir besar yang pernah terjadi, dimana rumah-rumah warga sempat terendam hingga lebih dari setengah meter selama satu hingga dua minggu.

“Inilah tugas pemerintah, memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegasnya.

Asri Ludin Tambunan mengakui, proses penataan dan pembangunan tidak selalu berjalan mudah di tahap awal. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus dijalani bersama demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

“Dalam pembangunan memang ada tahapan yang harus dilalui. Pemerintah akan menyiapkan solusi agar masyarakat tetap bisa beraktivitas, sambil proses penataan kawasan terus berjalan,” jelasnya.

Ia berharap agar langkah ini mendapat dukungan seluruh masyarakat sebab dampaknya juga akan dirasakan masyarakat.

“Kami mohon dukungan dan kerjasama agar semua pembenahan ini bisa berjalan lancar. Semata semua untuk masyarakat. Kalau tertata baik, bukan hanya indah dipandang tapi kondisi yang sebelumnya menjadi masalah seperti macet, banjir, dapat berkurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan normalisasi sungai dan irigasi pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah itu pada 28 November 2025.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan bencana tidak hanya mengakibatkan genangan di permukiman warga, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi sungai dan jaringan irigasi di berbagai wilayah.

"Kami pun telah bergerak melakukan normalisasi.Hal ini penting, karena kondisi sungai tengah terjadi pendangkalan, akibat banjir bandang," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

Dia menyebutkan derasnya arus air saat kejadian menyebabkan perubahan alur sungai, pengikisan tebing, serta pendangkalan akibat endapan material banjir berupa pasir, lumpur, kayu, dan bebatuan, hal ini membuat sungai jadi dangkal, dan hal ini juga diduga menjadi penyebab banjir susulan beberapa waktu lalu di sejumlah daerah aliran sungai.

Oleh karena itu, Pemkot Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat melakukan penanganan dengan menormalisasi aliran sungai dan saluran irigasi yang terdampak.

Walkot menjelaskan normalisasi dilakukan menggunakan alat berat guna mengembalikan fungsi sungai dan irigasi agar mampu menampung dan mengalirkan debit air secara optimal.

"Normalisasi sungai dilaksanakan di sejumlah titik strategis, di antaranya Kampung Tanjung, Kelurahan Gunung Sarik," jelasnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menyasar aliran Sungai Kuranji hingga kawasan Batu Busuk, serta beberapa aliran sungai lain yang mengalami perubahan alur dan pendangkalan pascabanjir bandang.

Tidak hanya sungai besar, lanjutnya, Dinas PUPR Kota Padang juga melakukan normalisasi pada jaringan irigasi yang terdampak banjir.

Penanganan dilakukan di daerah Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kubu Utama Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh, serta lokasi-lokasi lain yang mengalami penyumbatan saluran air akibat material banjir yang terbawa arus.

Di setiap lokasi, alat berat difungsikan untuk membersihkan endapan material, memperbaiki alur aliran air, serta menata kembali tebing sungai dan dinding irigasi yang mengalami kerusakan.

Menurutnya langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air, mencegah terjadinya genangan, serta menekan risiko banjir susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi.

"Normalisasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan urgensi penanganan di masing-masing wilayah," sebutnya.

Dia juga mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan saluran irigasi, untuk tetap waspada serta berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan.

Fadly menyampaikan dengan upaya normalisasi yang dilakukan secara menyeluruh, Pemko Padang berharap sistem pengendalian air di kota ini dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

Usulan Forum DAS Sumbar untuk Antisipasi Bencana Serupa

Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumbar mengusulkan agar DPRD bersama pemerintah daerah untuk melakukan kajian terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) izin mendirikan bangunan karena saat ini terlihat masih ada bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.

Ketua Forum DAS Sumatera Barat Prof. Isril Berd mengatakan melihat pada RTRW Provinsi Sumbar tidak mengatur secara detail terkait izin mendirikan bangunan di wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Kondisi ini perlu disikapi secepatnya, karena ancaman bencana banjir bandang masih membayang-bayangi sejumlah wilayah di Sumbar, termasuk Padang.

“Hulu DAS tidak aman, ada 9 titik kondisi tutupan hutan tak sampai 30%. Resiko terjadi banjir bandang susulan masih ada. Makanya, perlu bagi daerah mengkaji kembali RTRW yang ada itu. Jika bisa, buat aturan yang jelas pada RTRW itu, dimana konsepnya soal mitigasi bencana,” katanya terpisah.

Dia melihat sejauh ini baik itu Pemprov Sumbar maupun di Pemkab dan Pemko belum membuat RTRW Mitigasi Bencana, sehingga dalam izin mendirikan bangunan belum menjadi pedoman yang jelas. Makanya, kondisi yang terlihat kini, masih banyak kawasan perumahan yang berdiri berdekatan dengan pelataran aliran sungai.

Isril menyampaikan kondisi dampak bencana banjir yang terjadi di Sumbar sangat memprihatinkan. Bahkan, hal yang terjadi di luar kebiasaan, banjir susulan bisa terjadi dalam jangka waktu yang singkat.

“Kami melihat hujan yang terjadi itu sebagai trigger (pemicu) terjadi banjir. Karena daya tampung sungai tidak mampu lagi menahan debit air, akibat pendangkalan pasca banjir bandang. Masyarakat trauma menghadapi kondisi ini, bangunan serta infrastruktur banyak yang hanyut dan rusak. Pemerintah daerah jangan diam memandang kondisi yang demikian,” kata dia.

Dia menyampaikan melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini yakni soal banjir susulan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret. Salah satunya melakukan pengerukan aliran sungai yang terjadi pendangkalan, sehingga daya tampung sungai memiliki kemampuan yang cukup saat menahan meningkatnya debit air yang mengalir.

Kemudian soal bangunan-bangunan yang ada di dekat sepanjang bantaran sungai, pemerintah perlu menata ulang kembali, bangunan-bangunan tersebut sudah berizin atau belum, karena mendirikan bangunan di dekat bantaran sungai itu ada pedoman yang harus dipatuhi.

“Izin mendirikan bangunan itu perlu dipertanyakan juga, ada atau tidak,” ujarnya.

Isril melihat banjir bandang yang turut melanda sebuah kawasan perumahan di Padang yang berada di Lubuk Minturun, kalau berpedoman ke aturan yang ada, pembangunan di sepanjang bantaran sungai itu ada hal-hal yang harus dipatuhi dan pemerintah perlu memastikan layak atau tidak diberi izin membangun.

"Sungai kecil itu minimal jarak bangunan dari sungai sekitar 50 meter, dan sungai besar harus 100 meter dari sungai. Sementara bangunan rumah yang ada di Padang yang terlihat malah sangat dekat dari sungai," ungkapnya.

Oleh karena itu, dari kondisi ini, Isril meminta kepada pemerintah agar membahas RTRW yang memiliki konsep mitigasi bencana. Karena dari situasi yang terjadi itu, rumah-rumah dan bangunan yang hancur dan rusak akibat diterjang banjir, diduga tidak mematuhi RTRW.

Bisnis.com, MALANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggiatkan kegiatan kerja bakti dengan menormalisasi sungai dan drainase dengan mengangkat lumpur dan sampah untuk mencegah banjir.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut kerja bakti massal sebagai upaya pencegahan dan penanganan banjir dilakukan di sejumlah titik di Kota Malang yang rawan genangan dan banjir, antara lain Jalan Dieng, Klaseman, Taman Kediri, dan Jalan Joyo Raharjo, Minggu (7/12/2025).

"Kerja bakti ini merupakan bagian dari Gerakan Angkat Sedimen dan Sampah (GASS) yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, perangkat wilayah, serta warga masyarakat," kata Wahyu Hidayat.

Melalui gerakan ini, warga bersama-sama membersihkan sedimen, sampah, dan berbagai material yang menghambat aliran air di drainase maupun sungai.

Melalui gerakan ini pula Wahyu berharap dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk lebih peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran air.

Wahyu menjelaskan bahwa kerja bakti massal ini digelar sebagai respons atas risiko tingginya curah hujan dalam beberapa waktu ke depan.

"Hari ini saya menginstruksikan lurah, camat, hingga RT/RW untuk melaksanakan kerja bakti massal, karena prediksi hujan tinggi masih akan terjadi di Kota Malang. Harapan saya kerja bakti ini bisa mengurangi potensi banjir," katanya.

Wahyu juga menyoroti kurangnya kesadaran dan kepedulian warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air.

Dari hasil inspeksi di sejumlah titik, ditemukan tumpukan sampah rumah tangga hingga barang besar seperti kasur yang dibuang ke saluran air.

Dia juga menyebut bahwa di Merjosari saja terkumpul sekitar 4 truk sampah, sementara di kawasan Dieng mencapai sekitar satu setengah truk.

"Drainase sudah dibuat dan saluran sudah diperbaiki, tapi tumpukan sampah masih banyak. Ini yang menghambat aliran," tuturnya.

Terkait penanganan banjir di kawasan sempadan sungai, salah satunya Sungai Amprong yang kerap meluap, Wahyu menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dapat ikut menangani titik-titik yang membutuhkan intervensi.

"Alhamdulillah sudah ada kerja sama. Nanti kita akan buat MoU (Memorandum of Understanding) untuk bisa menangani hal tersebut. Insya Allah bertahap akan kita selesaikan," katanya.

Di samping itu, Pemkot Malang juga menindaklanjuti persoalan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air maupun di lahan dengan status tidak jelas.

Pihaknya telah memerintahkan perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP, Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan DPUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Malang untuk melakukan pendataan menyeluruh.

"Kita akan inventarisir status tanah, perizinannya, lalu kita ingatkan. Karena kalau berada di saluran yang kena dampaknya mereka sendiri," ucap Wahyu.

Wahyu menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus dilakukan, terutama terkait kewenangan izin bangunan dan pengelolaan saluran air.

"Kita beri masukan soal dampaknya. Kalau sudah ada bukti, biasanya mereka akan evaluasi," jelasnya.

Dia pun menegaskan bahwa normalisasi dan kerja bakti rutin di berbagai titik akan terus dilanjutkan. Selain itu, saluran baru pada kawasan yang membutuhkan juga akan dibangun.

Meski demikian, Wahyu menekankan, infrastruktur yang telah dibangun tidak akan efektif bila tidak dibarengi perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan serta peduli terhadap lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk mengelola air sebagai kunci ketahanan pangan dan pencegahan bencana banjir di Indonesia.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih kurang maksimal dalam mengelola air. Alhasil, air yang melimpah itu justru berubah menjadi bencana, termasuk banjir.

Untuk itu, Kepala Negara RI itu meminta Menteri Brian Yuliarto untuk meninjau kembali kurikulum di perguruan tinggi terkait kajian hidrologi dan pengelolaan air, serta bagaimana mengantisipasi dan mencegah banjir.

“Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains [Brian Yuliarto], coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita apakah cukup mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Dia juga menyayangkan masih minimnya tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir, meski sudah diketahui wilayah mana saja yang rawan banjir, terutama saat menghadapi hujan deras.

“Saya kira sudah ratusan tahun ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan. Apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim, karena itu kita harus antisipasi,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut masih minim pelajaran terkait hidrologi di universitas. “Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” imbuhnya.

Dia menilai, meski Indonesia dianugerahi sumber daya air yang melimpah, pengelolaannya masih belum optimal. Imbasnya, air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru kerap berubah menjadi penyebab bencana.

“Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit,” ujarnya.

Padahal, ungkap dia, ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan air. Menurutnya, pengelolaan air masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah ke depan.

“Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini,” pungkasnya.