Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (22/4/2026) kedua entitas sepakat untuk meningkatkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut sejauh ini telah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kami terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kami segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah," kata Raja Juli, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Raja Juli turut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.

"Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi seperti ketepatan data dan OMC akan sangat menentukan," tambahnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengemukakan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibandingkan tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.

"Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kami mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tetapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan," ujar Faisal.

Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data iklim nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

"Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat," ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air.

"Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran," imbuhnya.

Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

"Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan," pungkasnya.

Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

"Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.