Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini.

Penetapan tersebut telah ditandatangani Gubernur Sumsel pada 22 April 2026 dan berlaku hingga 30 November 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan keputusan ini memang diambil lebih awal meskipun sejumlah wilayah masih mengalami hujan.

Hal itu didasarkan pada prediksi kondisi musim kemarau yang berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya.

“Per tanggal 22 April kemarin, status siaga karhutla sudah ditetapkan sampai 30 November 2026. Pertimbangannya karena kemarau tahun ini diperkirakan lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering,” jelasnya, Kamis (23/4/2026).

Selain faktor cuaca, imbuhnya, peningkatan jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kita melihat hotspot di Sumsel sudah mulai banyak terpantau sejak Januari sampai April, ini menjadi salah satu dasar kita menetapkan status siaga lebih awal,” tambahnya.

Menurut Iqbal, penetapan status siaga ini juga mengacu pada arahan pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi bersama kementerian, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status guna mempermudah penanganan di lapangan.

Sementara di tingkat kabupaten, dua daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga karhutla, yakni Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.

Penetapan lebih awal di kedua wilayah didasari karena tingginya kemunculan hotspot serta karakteristik lahan gambut.

“Ya, karena sudah ada beberapa kejadian (kebakaran) di OI dan di OKI kita tahu juga sebagai salah satu episentrum karhutla yang terjadi di wilayah Sumsel,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (22/4/2026) kedua entitas sepakat untuk meningkatkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut sejauh ini telah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kami terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kami segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah," kata Raja Juli, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Raja Juli turut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.

"Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi seperti ketepatan data dan OMC akan sangat menentukan," tambahnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengemukakan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibandingkan tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.

"Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kami mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tetapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan," ujar Faisal.

Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data iklim nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan datang lebih awal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 lebih awal dibandingkan dengan rata-rata klimatologinya.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole [IOD] diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026), dikutip dari situs resmi BMKG.

Penanda awal musim kemarau ini dilihat dari peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia).

BMKG mencatat 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Awal musim kemarau ini diprediksi terjadi untuk wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemudian Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan merinci bahwa sebagian wilayah lain menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian wilayah lainnya pada Juni 2026.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau makin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%).

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya.

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini [Early Warning] yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata [Early Action] oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.