Bisnis.com, JAKARTA — PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan modernisasi sistem inti untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia melalui adopsi platform komputasi awan terintegrasi.

Perusahaan mempercepat pertumbuhan perusahaan sekaligus mendukung operasional yang semakin kompleks di seluruh rantai nilai panas bumi melalui transformasi digital yang memodernisasi sistem legacy, menyederhanakan proses bisnis, serta menghadirkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

Modernisasi infrastruktur digital ini dinilai mendesak mengingat perusahaan pelat merah tersebut mengelola aset strategis nasional di Dieng dan Patuha dengan kapasitas terpasang mencapai 120 MW serta potensi sumber daya yang menembus lebih dari 800 MW.

Melalui migrasi ke ekosistem cloud, Geo Dipa Energi kini mengintegrasikan seluruh lini organisasi ke dalam satu sistem tunggal untuk memangkas sekat birokrasi data operasional.

President Director PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, menyatakan pembaruan sistem manajemen internal ini memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan pasokan listrik berbasis energi bersih ke jaringan nasional.

“Bagi Geo Dipa, transformasi ini lebih dari sekadar teknologi—ini adalah tentang bagaimana kami dapat menjalankan operasional secara lebih cerdas,” ujar Yudistian dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, platform baru tersebut berfungsi sebagai fondasi modern berbasis data yang krusial untuk menghasilkan keputusan bisnis yang lebih presisi, sekaligus menjaga stabilitas pengeluaran operasional perusahaan di tengah fase ekspansi kapasitas pembangkit.

Sementara itu SAP Indonesia, sebagai penyedia teknologi, menilai industri energi global menghadapi dinamika yang menuntut fleksibilitas tinggi serta akuntabilitas yang ketat. Teknologi membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

“Fondasi digital modern menjadi elemen penting untuk meningkatkan kelincahan dan ketahanan bisnis,” kata Managing Director SAP Indonesia Sianto Wongjoyo.

Menurut Sianto, implementasi SAP Cloud ERP menjadi jembatan bagi perusahaan untuk beralih ke model autonomous enterprise. Ke depan, integrasi data otomatis dan pemanfaatan kecerdasan buatan akan membuat pengelolaan seluruh wilayah kerja penambangan menjadi jauh lebih adaptif.

Proses migrasi dan penyelarasan proses bisnis inti dari hulu hingga hilir ini diselesaikan dalam kurun waktu empat bulan. Percepatan implementasi tersebut terwujud berkat kemitraan strategis dengan PT Soltius Indonesia selaku mitra platinum yang mengawal integrasi ke dalam sistem cloud terpadu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kompleksitas pengelolaan operasional lapangan masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari telekomunikasi, manufaktur, layanan teknologi informasi, hospitality, hingga pengelolaan fasilitas. Ketika aktivitas lapangan melibatkan banyak personel, aset, lokasi, dan target layanan secara bersamaan, perusahaan dituntut untuk memiliki visibilitas operasional yang lebih cepat dan akurat.

Tantangan tersebut tidak lagi sebatas persoalan efisiensi, namun mulai berdampak terhadap kualitas layanan, produktivitas tenaga kerja, hingga kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data.

Pengelolaan data operasional masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi di tengah meningkatnya kebutuhan akan proses kerja yang lebih cepat dan terintegrasi. Survei global Syncron terhadap 600 pemimpin industri jasa menunjukkan bahwa 9 dari 10 organisasi mengidentifikasi data operasional sebagai hambatan utama dalam memonitor kinerja bisnis, sementara 42% menyatakan belum memiliki teknologi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Sejalan dengan itu, berbagai laporan industri pada 2025 juga menunjukkan bahwa integrasi data dan visibilitas proses semakin menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

Di Indonesia sendiri, transformasi operasional lapangan masih menunjukkan ruang pertumbuhan yang besar. BerdasarkanCisco AI Readiness Index, hanya sekitar19%perusahaan di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan teknologi yang memadai untuk mengadopsi solusi digital secara optimal, sementara81%lainnya masih belum memiliki fondasi sistem yang terintegrasi—termasuk dalam pengelolaan aktivitas operasional dan tenaga kerja lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang yang besar untuk mempercepat integrasi proses operasional agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Tanpa sistem yang mengintegrasikan penjadwalan pekerjaan, pemantauan aktivitas lapangan, pengelolaan aset, dan pelaporan secara real-time, proses operasional kerap bergantung pada koordinasi manual yang meningkatkan risiko keterlambatan, beban kerja yang tidak merata, hingga menurunnya kualitas layanan kepada pelanggan.

Melihat kebutuhan tersebut,PT Akar Inti Teknologi (AIT)danPT Media Antar Nusa (Nusanet)menjalin kemitraan strategis untuk memperluas akses perusahaan di Indonesia terhadap solusi operasional lapangan yang lebih terintegrasi.

Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan akan memperkuat kapabilitas implementasi dan adopsiOpteraOne, platform yang mengintegrasikan pengelolaan tenaga kerja lapangan (Field Service Management/FSM) dan pengelolaan aset (Asset Management System/AMS) dalam satu ekosistem operasional.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola penjadwalan dan distribusi pekerjaan secara lebih terstruktur, memantau aktivitas lapangan secara real-time, serta mengurangi proses administratif yang selama ini menjadi hambatan produktivitas.

Michelle Suteja, selaku CEO AIT mengatakan,“Perusahaan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola aktivitas operasional yang tersebar di banyak lokasi, dengan kebutuhan respons yang semakin cepat dan ekspektasi layanan yang terus meningkat. Di saat yang sama, banyak organisasi masih menghadapi keterbatasan visibilitas dan integrasi data operasional.”

“Kemitraan ini dibangun dari keyakinan bahwa transformasi operasional tidak hanya tentang digitalisasi proses, tetapi bagaimana perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat melalui sistem yang terhubung. Melalui kolaborasi dengan Nusanet, kami berharap dapat memperluas akses terhadap pendekatan operasional yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” tambahnya lagi.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin menuntut kecepatan layanan, efisiensi biaya operasional, serta kemampuan untuk mengoptimalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ahmad Rais, VP Digital Business PT Media Antar Nusa,“Kami melihat kebutuhan pelanggan saat ini tidak lagi berfokus pada ketersediaan teknologi semata, tetapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan proses operasional secara end-to-end dan menghasilkan visibilitas yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Melalui kemitraan ini, kami ingin menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan operasional di lapangan serta mendukung perusahaan dalam membangun proses kerja yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.”

Ke depan, kebutuhan terhadap sistem operasional yang lebih terhubung diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya kompleksitas aktivitas lapangan dan tuntutan efisiensi di berbagai sektor industri. Kemitraan antara AIT dan Nusanet diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung percepatan transformasi operasional berbasis data di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara teoritis dapat memperkuat tata kelola dan transparansi perdagangan komoditas strategis, utamanya jika lembaga ini mampu menerapkan standar pengawasan yang selama ini digunakan di sektor jasa keuangan.

Ronny menyampaikan, penguatan dalam aspek pelaporan, pengawasan berbasis risiko, dan penegakan aturan berpotensi meningkatkan transparansi harga, mengurangi praktik manipulasi pasar, serta memperbaiki kepercayaan pelaku usaha.

“Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, khususnya dalam integrasi data, sinkronisasi kebijakan antar lembaga, dan kejelasan batas kewenangan,” kata Ronny kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Dalam konteks yang lebih luas, Ronny menyebut bahwa kebijakan ini turut menunjukkan arah kebijakan untuk mendorong sektor komoditas menjadi lebih terhubung dengan sistem keuangan nasional, yang membuka peluang sekaligus membawa konsekuensi risiko baru jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang kuat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kemudian, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) memperkuat penetrasi pasar Business-to-Business (B2B) melalui penyelenggaraan agenda tahunan BRAVO 500 Summit 2026 guna mengoptimalkan integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan kedaulatan data domestik.

Perusahaan dalam jalur mengejar target kontribusi 20% sektor B2B terhadap total pendapatan konsolidasi perusahaan pada tahun ini.

BRAVO 500 Summit 2026 menghadirkan lebih dari 2.000 pemimpin korporasi, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas pemanfaatan AI, data, konektivitas, dan teknologi digital dalam mendorong daya saing Indonesia.

Dalam forum tersebut, XLSMART for BUSINESS juga memperkenalkan ESTA Prime, pengembangan terbaru dari platform Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), serta berbagai solusi digital yang dirancang untuk membantu sektor industri mempercepat transformasi digital.

Penyelenggaraan forum bisnis berskala besar tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi performa finansial perseroan.

XLSMART mengungkapkan agenda Bravo 500 yang digelar tahun lalu memberikan dampak signifikan. Sayangnya, Manajemen XLSMART tidak menyebutkan angka detail dari kontribusi tersebut, namun diharapkan pada tahun ini dapat membantu perusahaan dalam mengejar target kontribusi 20% dari total pendapatan.

Director & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, mengungkapkan dalam mendorong solusi B2B, reputasi dan tingkat kepercayaan (trust) menjadi landasan utama. Hal inilah yang juga menjadi alasan agenda Bravo 500 penting dilaksanakan untuk kedua kalinya dan berkelanjutan.

Menurutnya, pasar korporasi sangat bergantung pada rekam jejak serta kapabilitas dari para penyedia teknologi di belakangnya. Selain penguatan citra merek, forum ekonomi ini terbukti memberikan dampak finansial yang nyata bagi pipeline bisnis perusahaan melalui konversi kemitraan strategis.

“Pokoknya significant amount of transaction itu happen karena event ini,” ujar Andrijanto di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Andrijanto mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kehadiran para tokoh penting dunia, jalinan kemitraan internasional kelas dunia, serta ketersediaan portofolio nyata yang telah diuji secara internal.

XLSMART memiliki keunggulan kompetitif karena seluruh solusi teknologi yang ditawarkan telah diimplementasikan terlebih dahulu pada ekosistem telekomunikasi internal mereka sendiri, memberikan bukti riil (use case) yang valid bagi calon klien korporasi.

Lebih lanjut, XLSMART juga menjelaskan mengenai alasan tema yang dipilih pada tahun ini adalah AI dan integrasi data. Andrijanto memaparkan ekosistem digital nasional bertumpu pada 7 pilar utama, mencakup data, perangkat (devices), konektivitas (network), aplikasi, keamanan siber, energi serta infrastruktur data center, dan ditutup oleh kecerdasan buatan.

Menurutnya, data menempati posisi pilar pertama sekaligus fondasi utama, sementara AI menjadi pilar ketujuh sebagai puncak perkembangan teknologi saat ini.

Urgensi penggabungan kedua elemen tersebut dilatari oleh masifnya konsumsi data masyarakat Indonesia yang mencapai 200 hingga 300 petabyte per hari.

Tanpa pengelolaan akurat, potensi ekonomi dari data transaksi, perilaku (behavior), maupun lokasi tersebut tidak akan optimal. Akurasi data menjadi harga mati karena kekeliruan pasokan data dasar berakibat pada kegagalan keluaran sistem AI hingga kesalahan pengambilan kebijakan strategis, baik di tingkat korporasi maupun pemerintahan.

Selain tema integrasi data dipilih juga sebagai bukti dukungan XLSMART terhadap upaya transformasi digital pemerintah Indonesia saat ini. Menurutnya, data yang berkualitas akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan tepat.

“Tanpa data yang bener, AI-nya juga tidak benar. Kenapa data? Penting sekali, karena pemerintah bikin kebijakan pakai data. Kalau datanya tidak akurat, kebijakannya juga kurang akurat,” kata Andrijanto.

Menyambung hal tersebut, Chief Enterprise Business XLSMART, Feby Sallyanto, menambahkan komputasi kognitif atau inovasi AI tidak akan berfungsi optimal jika tidak ditopang oleh validitas integrasi data yang kuat sejak awal proses pengumpulan.

Tantangan terbesar industri saat ini adalah tingginya ketergantungan digital nasional terhadap infrastruktur luar negeri. Saat ini, sekitar 80% - 90% pengelolaan data domestik masih terserap ke platform global seperti Google, AWS, hingga Binance. Kondisi ketergantungan ini berisiko mengurangi kedaulatan informasi nasional (data sovereignty).

Melalui pengembangan platform ESTA, XLSMART berupaya membalikkan tren tersebut dengan mengumpulkan, mengamankan, serta mengolah data strategis langsung di dalam negeri sebelum diproses ke dalam pemodelan kecerdasan buatan.

“Sampai nanti menjadi AI-nya. Itu adalah AI yang pure datanya itu dari domestik, atau dari negeri sendiri. Mudah-mudahan dengan itu, maka behavior, ataupun analisa, atau apapun yang dilakukan dari data-data tersebut, itu bisa lebih relevan,” papar Feby.

Melalui keunggulan komparatif arsitektur ESTA, XLSMART kini memiliki kapabilitas analitik AI spesifik yang dirancang khusus untuk karakteristik unik masing-masing sektor industri. Perusahaan menyadari kebutuhan algoritma untuk industri pertambangan (mining), perkebunan (plantation), hingga institusi finansial memiliki standarisasi serta parameter yang berbeda-beda.

Langkah lokalisasi pengolahan data dan spesifikasi industri ini diharapkan mampu mendorong tingkat efisiensi bisnis para klien korporasi secara signifikan.

Strategi integrasi hulu ke hilir ini menempatkan XLSMART pada posisi strategis untuk mengamankan pangsa pasar B2B tanah air, sekaligus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan pendapatan non-ritel perusahaan di tengah era transformasi digital nasional yang kian kompetitif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan tidak ada rencana peleburan maupun pengambilalihan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam agenda reformasi tata niaga sumber daya alam (SDA). Pemerintah menegaskan pembaruan yang didorong hanya berfokus pada penguatan sistem pengawasan perdagangan SDA melalui integrasi data dan teknologi.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi mengatakan reformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor SDA yang membutuhkan standar pengawasan lebih ketat. Pemerintah memfokuskan pembaruan pada peningkatan transparansi, pengawasan real-time, dan perlindungan penerimaan negara dari komoditas strategis.

“Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Jodi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, penguatan tata niaga dilakukan melalui integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mempercepat digitalisasi pengawasan ekspor SDA agar proses monitoring berjalan lebih efektif dan terhubung.

DEN menempatkan SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga sebagai salah satu model integrasi yang telah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan data produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara dalam satu ekosistem pengawasan.

“SIMBARA menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara,” ujar Jodi.

Ia menjelaskan sistem tersebut memungkinkan monitoring dilakukan lebih terintegrasi dan real-time. Pemerintah menilai pendekatan itu mampu memperkuat transparansi sekaligus mempersempit ruang penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong penguatan pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem lintas instansi dan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut disiapkan untuk memperketat monitoring tata niaga SDA sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi mengatakan pembaruan tata kelola itu difokuskan pada sektor SDA yang membutuhkan standar pengawasan lebih ketat. Pemerintah menempatkan integrasi data dan digitalisasi sebagai fondasi utama pengawasan perdagangan SDA ke depan.

“Bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan Artificial Intelligence (AI),” kata Jodi dalam pernyataan resmi DEN di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, serta meningkatkan efektivitas pengawasan ekspor SDA. Sistem itu juga diarahkan untuk meminimalkan ruang penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara.

DEN menempatkan penguatan SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga sebagai salah satu model integrasi tata kelola yang sudah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara.

“SIMBARA menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara,” ujar Jodi.

Ia menjelaskan integrasi tersebut membuat proses monitoring berjalan lebih terhubung dan real-time. Pemerintah juga menilai sistem itu mampu meningkatkan transparansi pengawasan perdagangan SDA nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong pemerintah memperkuat integrasi dan transparansi data antarkementerian guna menciptakan kebijakan industri yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, selama ini, banyak regulasi perdagangan dan industri dinilai belum sepenuhnya berbasis data riil kondisi industri nasional. Menurutnya, data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kementerian teknis lainnya dalam penyusunan kebijakan.

“Kita minta Kemenkeu men-share data-datanya kepada kementerian lain supaya regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan database,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anne mengungkapkan, AGTI telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebutuhan industri tekstil dan garmen nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha saat ini bukan semata insentif pendanaan, melainkan kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

Menurut Anne, pemanfaatan data lintas kementerian akan membantu pemerintah menyusun regulasi perdagangan, khususnya terkait impor, secara lebih presisi. Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan impor seharusnya hanya diterapkan pada produk yang memang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Sebaliknya, apabila bahan baku atau produk tertentu belum dapat diproduksi domestik tetapi tetap dibatasi impornya, kebijakan tersebut justru akan membebani industri dan masyarakat.

“Kalau Indonesia tidak memproduksi tetapi impornya dibatasi, itu menurut saya kebijakan yang kurang bijak dan akhirnya bebannya ke masyarakat,” sebut Anne.

Untuk itu, sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian menjadi penting agar kebijakan industri lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Dia menegaskan, distribusi data tersebut bukan untuk konsumsi dunia usaha, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menghasilkan smart policy.

“Yang harus memahami dinamika pasar itu bukan asosiasi sektor, tetapi negara,” katanya.

Selain integrasi data, AGTI juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dinilai sudah tidak relevan atau sulit dimanfaatkan oleh industri. Anne menyebut, aturan yang tidak efektif sebaiknya dicabut agar tidak sekadar menjadi formalitas kebijakan.

“Kalau PMK-nya tidak relevan, lebih baik dicabut saja daripada kelihatannya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disoroti AGTI ialah PMK terkait insentif riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Anne mengatakan, penguatan R&D menjadi faktor penting untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Menurutnya, tanpa penguatan riset nasional, hilirisasi hanya akan bergantung pada teknologi asing sehingga nilai tambah dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. “Kalau kita tidak punya R&D sendiri, hilirisasi yang terjadi teknologinya dari luar dan devisanya bukan untuk Indonesia,” jelasnya,

Anne juga menilai persoalan utama yang membuat industri Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya bukan terletak pada kualitas pengusaha maupun tenaga kerja, melainkan pada efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dari negara lain di Asia. Tapi kenapa size industrinya tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif menuju target Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia Emas itu benar-benar emas 24 karat,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Luhut mengatakan pemerintah memperluas penerapan digitalisasi melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Sistem tersebut akan diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026 setelah harmonisasi data dan pengembangan AI berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Ketua DEN di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.

Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, pemerintah juga menghubungkan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara yang sebelumnya digunakan untuk memantau ekspor batu bara. Sistem tersebut kini mulai diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.

Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.

“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” ujar Ketua DEN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window saat ini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor dimasukkan ke dalam satu sistem yang dapat dianalisis secara digital.

Menurut Suahasil, sistem tersebut mendukung pengelolaan APBN yang lebih adaptif dan disiplin di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen sambil membiayai berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, dan perbaikan layanan kesehatan.

“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Wakil Menteri Keuangan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran strategi pemasaran menuju pendekatan berbasis data membuat peran agensi pemasaran berbasis kinerja semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

CEO Whizzy Growth Tommy Soependi mengatakan, saat ini brand tidak lagi menjadikan metrik seperti impresi, klik, atau keterlibatan sebagai tolok ukur utama keberhasilan kampanye. Sebaliknya, perusahaan mulai menitikberatkan pada indikator yang lebih substansial seperti tingkat konversi, biaya akuisisi pelanggan, hingga kontribusi terhadap pendapatan.

“Ekspektasi brand sudah berubah. Mereka ingin memastikan setiap aktivitas pemasaran memberikan dampak nyata terhadap bisnis, bukan sekadar trafik,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, pemasaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil terukur, di mana setiap aktivitas pemasaran dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap metrik bisnis seperti konversi dan tingkat pengembalian investasi.

Hal ini mendorong perusahaan beralih dari strategi berbasis intuisi menjadi lebih terintegrasi dan berbasis data.

Tommy menilai, implementasi pemasaran berbasis data tidak cukup hanya mengandalkan alat analitik. Lebih dari itu, perusahaan perlu mampu mengolah data menjadi strategi yang relevan dengan tujuan bisnis.

“Yang terpenting bukan sekadar memiliki data, tetapi bagaimana data itu digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdampak pada pertumbuhan,” katanya.

Dalam praktiknya, Whizzy Growth mengedepankan integrasi data lintas platform, salah satunya melalui pemanfaatan Meta API yang terhubung langsung dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) klien. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akurasi pelacakan konversi sekaligus mengoptimalkan performa kampanye.

Integrasi tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan keterbatasan pelacakan berbasis cookie serta meningkatnya kebutuhan akan data pihak pertama. Dengan sistem yang terhubung, brand dapat mengoptimalkan algoritma iklan, meningkatkan efisiensi belanja iklan, serta melakukan segmentasi yang lebih presisi.

Peran agensi kini juga berkembang menjadi penggerak pemasaran digital, yang mencakup pengelolaan marketplace, perdagangan sosial, hingga integrasi strategi lintas kanal. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi seluruh perjalanan konsumen, dari tahap kesadaran hingga konversi.

Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen dalam mencari informasi turut melahirkan pendekatan baru, yakni optimalisasi mesin generatif, yang melengkapi strategi optimalisasi mesin pencari. Pendekatan ini berfokus pada visibilitas brand dalam hasil pencarian berbasis kecerdasan buatan.

Menurut Tommy, kemampuan mengintegrasikan berbagai pendekatan —mulai dari optimalisasi mesin pencari, optimalisasi mesin generatif, hingga pemasaran berbasis kinerja— akan menjadi pembeda utama di industri ke depan.

“Pemasaran saat ini bukan lagi soal seberapa besar eksposur, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan bisnis,” ucapnya.

Kendati demikian, industri pemasaran digital masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan algoritma yang cepat, kompleksitas integrasi data, hingga kebutuhan adaptasi terhadap teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (22/4/2026) kedua entitas sepakat untuk meningkatkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut sejauh ini telah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kami terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kami segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah," kata Raja Juli, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Raja Juli turut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.

"Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi seperti ketepatan data dan OMC akan sangat menentukan," tambahnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengemukakan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibandingkan tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.

"Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kami mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tetapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan," ujar Faisal.

Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data iklim nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan peluncuran Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Qodari mengungkapkan, buku saku tersebut merangkum sedikitnya 17 program utama yang dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam agenda peluncuran buku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Untuk nol persen kemiskinan saja ada 17 program, belum lagi yang universal dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, buku ini disusun agar masyarakat dapat dengan mudah memahami jenis bantuan yang tersedia sekaligus cara mengaksesnya.

Salah satu terobosan utama yang disoroti Qodari adalah integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang disebut sebagai revolusi dalam kebijakan publik.

“DTSN ini adalah game changer, revolusi data sekaligus kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui DTSN, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Regsosek, dan DTKS untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Langkah ini bertujuan menghapus dua masalah klasik bantuan sosial, yakni inclusion error (yang tidak berhak menerima) dan exclusion error (yang berhak justru tidak menerima).

Qodari menjelaskan, sistem satu data memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih presisi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Semua bantuan sosial dasarnya adalah data. Karena itu datanya diperbaiki dan diintegrasikan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

142 Juta Kelas Menengah Rentan Jadi Fokus

Dalam paparannya, Qodari menyebut mayoritas masyarakat Indonesia kini berada dalam kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah, dengan jumlah mencapai 142 juta orang.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin (near poor), 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan tidak jatuh kembali,” katanya.

Qodari menekankan pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.

Program yang diintegrasikan mencakup untuk masa awal kehidupan yang menargetkan PKH ibu hamil dan anak usia dini. Lalu untuk usia sekolah melalui Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat. Selanjutnya ada usia produktif dengan KIP Kuliah, LPDP, KUR, subsidi dan program yang ditujukan bagi lansia yaitu PKH lansia dan bantuan sosial lainnya

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, tapi dukungan berkelanjutan sepanjang hayat,” ujarnya.

Qodari juga memaparkan contoh konkret dampak integrasi program. Salah satunya keluarga penerima manfaat yang bisa mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun dari berbagai program terintegrasi.

Bantuan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga subsidi energi.

Mengacu pada data Bank Dunia, Qodari menyebut Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam 40 tahun terakhir, dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.

“Ini hasil kerja kolektif dan berkelanjutan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Menurut Qodari, buku saku ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar memahami hak dan akses terhadap program kesejahteraan.

Pemerintah pun membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan buku tersebut ke depan. Dengan integrasi data, penguatan program, dan transparansi informasi, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Ini panduan praktis menuju kesejahteraan, agar masyarakat tahu apa haknya dan bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Coretax itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Coretax baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.