TAIPEI - Taiwan telah menembakkan puluhan rudal dari Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) buatan Amerika Serikat (AS) ke arah China untuk pertama kalinya. Rudal-rudal itu ditembakkan pada hari Rabu sebagai bagian dari latihan dua hari yang diadakan di sekitar kota Taichung, Taiwan tengah.

Latihan tersebut berlangsung di sepanjang garis pantai sepanjang 12 mil yang disebut "pantai merah", daerah pesisir di seluruh negeri yang dianggap sebagai tempat pendaratan paling mungkin untuk invasi China.

HIMARS adalah salah satu sistem terpenting dalam persenjataan Taiwan dan akan sangat penting dalam mempertahankan diri dari serangan China. Dalam latihan tersebut, militer Taiwan juga menembakkan sistem roket Thunderbolt-2000 buatan dalam negeri, howitzer Paladin buatan AS, dan rudal anti-tank berpemandu.

"Latihan tembak langsung didasarkan pada skenario yang mensimulasikan pasukan amfibi musuh yang mencoba menyerang wilayah tengah," kata Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan dalam sebuah pernyataan, yang dikutip The Telegraph, Kamis (11/6/2026).

"Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan yang berorientasi pada pertempuran, memungkinkan para perwira dan prajurit untuk menyadari bahwa ‘di mana pun adalah medan perang, dan pelatihan harus terus-menerus dilakukan’," lanjut pernyataan tersebut.

Meskipun Taiwan sebelumnya telah menguji sistem HIMARS, manuver saat itu hanya dilakukan dari pangkalan militer di pantai tenggara tempat rudal ditembakkan ke Samudra Pasifik.

Sebanyak 32 rudal yang diuji tembak dari HIMARS pada hari Rabu hanya memiliki jangkauan maksimum sekitar sembilan mil, tetapi Taiwan memiliki amunisi jarak jauh yang mampu mencapai China.

Taiwan juga pernah menembakkan artileri ke Selat Taiwan sebelumnya, tetapi keputusan untuk menguji sistem HIMARS secara khusus dari pantai baratnya ke arah China sangat signifikan secara simbolis, kata William Yang, analis senior untuk Asia Timur Laut di Crisis Group.

“Ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat dan bersamaan kepada Beijing tentang tekad Taiwan, dan juga potensi kemajuan yang sedang dibuatnya dalam meningkatkan kemampuan serangannya terhadap China,” kata Yang.

Sistem HIMARS juga merupakan bagian kunci dari kemampuan "asimetris" Taiwan. Juga dikenal sebagai "strategi landak", ini adalah doktrin yang bertujuan untuk menolak kekuatan China yang jauh lebih besar dan lebih kuat dengan mengandalkan sistem mobile dan berbiaya rendah.

HIMARS telah menjadi salah satu aset paling efektif yang digunakan Ukraina dalam pertahanannya melawan Rusia. Sistem mobile ini dapat meluncurkan rudal hingga sekitar 190 mil, dan dengan cepat berpindah ke lokasi lain sebelum menjadi sasaran musuh.

Taiwan menerima batch pertama sebanyak 11 HIMARS pada akhir tahun 2024 dan diperkirakan akan menerima 18 sistem lagi pada akhir tahun. AS juga menyetujui tambahan 82 HIMARS pada bulan Desember sebagai bagian dari paket persenjataan bersejarah senilai USD11 miliar untuk Taiwan.

Yang mengatakan bahwa waktu latihan baru-baru ini kemungkinan bukan kebetulan, terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing di mana dia menyebut Taiwan sebagai "alat tawar-menawar".

Segera setelah kepulangan Trump ke tanah air, pemerintah AS menunda tanpa batas waktu pengiriman paket senjata senilai USD14 miliar ke Taiwan.

Meskipun pemerintahan Trump mengeklaim hal ini dilakukan untuk menghemat amunisi untuk perang di Iran, para pakar mengatakan kemungkinan besar ini juga merupakan upaya untuk mengambil hati Beijing, yang dengan tegas menentang penjualan senjata Amerika ke Taiwan.

Pemerintahan Trump juga mendorong Taiwan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi 3 persen pada tahun 2026 dan menjadi 5 persen pada tahun 2030, tetapi partai oposisi utama negara itu menolak upaya untuk meningkatkan anggaran militer.

JAKARTA - Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China atas Taiwan berisiko memicu eskalasi nuklir, dengan kedua militer kemungkinan akan melakukan operasi besar-besaran yang menargetkan pusat komando dan komunikasi satu sama lain. Potensi bahaya ini merupakan hasil studi pusat penelitian pertahanan terkemuka di Inggris.

Dalam penilaian strategis menjelang pertemuan pertahanan tahunan terbesar di Singapura akhir pekan ini, International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London mengatakan dunia berada di ambang perlombaan senjata nuklir baru dengan Asia-Pasifik sebagai intinya.

"Negara-negara regional dan negara-negara dengan kepentingan strategis memperluas persenjataan nuklir mereka, sementara negara-negara non-senjata nuklir mengejar kemampuan serangan konvensional jarak jauh: keduanya menantang stabilitas strategis," bunyi penilaian IISS, yang dikutip Reuters, Kamis (28/5/2026) .

Taiwan, bersama dengan konflik di Iran dan ketidakpastian tentang komitmen AS terhadap kawasan tersebut, diperkirakan akan muncul secara menonjol dalam IISS Shangri-La Dialogue.

Konferensi informal ini berlangsung dari 29 hingga 31 Mei, menarik beragam menteri, jenderal, kepala intelijen, diplomat, analis, dan pembuat senjata.

Acara ini menyusul pertemuan puncak antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing pada awal Mei, yang menimbulkan kekhawatiran di Taipei tentang komitmen AS untuk membantu pulau yang memerintah sendiri secara demokratis itu dalam mempertahankan diri.

Beijing tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih Taiwan, tetapi juga mengatakan bahwa mereka lebih memilih "reunifikasi damai". Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

China telah meningkatkan tekanan pada Taiwan dengan meningkatkan kehadiran militernya di sekitar pulau itu, membuat Taipei tetap waspada terhadap langkah-langkah Beijing selanjutnya setelah pertemuan puncak Trump dan Xi Jinping.

Menteri Perang AS Pete Hegseth akan berbicara di konferensi Singapura pada 30 Mei, sementara China belum mengonfirmasi bahwa Menteri Pertahanan Dong Jun akan hadir.

Penilaian IISS setebal 156 halaman ini meneliti doktrin militer yang berkembang di seluruh wilayah serta bagaimana konflik atas Taiwan mungkin akan terjadi.

Meskipun pasukan AS dan China memiliki tujuan yang berbeda dalam skenario Taiwan—China bermaksud menjaga AS dan sekutunya tetap terkendali, sementara AS bermaksud memperkuat ketahanan Taiwan—kedua pihak diperkirakan akan melancarkan operasi besar-besaran di berbagai bidang militer.

“Konflik dengan China akan berisiko meningkat, berpotensi hingga tingkat nuklir, mengingat pentingnya strategis Taiwan bagi Beijing,” lanjut penilaian IISS.

“Saat ini hanya sedikit bukti publik yang menunjukkan bahwa kedua militer memahami batasan yang diperlukan untuk mencegah, atau aturan keterlibatan yang akan membatasi, kedua pihak berpotensi saling menargetkan pusat komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian utama masing-masing,” imbuh IISS.

“Oleh karena itu, prospek eskalasi nuklir akan terus membayangi dalam konflik besar AS-China," papar IISS.

Meskipun persenjataan nuklir AS dan Rusia masih jauh lebih besar daripada persediaan China, para pejabat AS dan analis pengendalian senjata mengatakan Beijing sedang memperluas dan meningkatkan kemampuan senjata atomnya lebih cepat daripada kekuatan nuklir lainnya.

Sebuah laporan Pentagon yang dirilis pada bulan Desember mengatakan bahwa China berada di jalur yang tepat untuk memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030.

Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan bahwa Rusia dan AS masing-masing memiliki 4.400 dan 3.700 hulu ledak nuklir aktif, sementara China memiliki 620.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memperingatkan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal. Peringatan ini disampaikan setelah dia menyelesaikan kunjungannya ke China, yang presidennya; Xi Jinping, telah mendesaknya untuk tidak mendukung pulau yang memerintah sendiri tersebut.

Trump mengakhiri kunjungan kenegaraan tersebut dengan mengeklaim telah membuat kesepakatan perdagangan yang "fantastis", meskipun detailnya tidak jelas. Dia tampaknya tidak mendapatkan terobosan apa pun dengan China terkait perang yang buntu melawan Iran.

Trump mengundang Xi Jinping untuk kunjungan balasan ke Washington pada bulan September, menandakan bahwa kedua pihak kemungkinan akan mencari stabilitas dalam hubungan yang sering kali bergejolak antara dua ekonomi terbesar di dunia.

Pada isu kunci bagi Xi Jinping, Trump memperjelas bahwa dia menentang deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan dan tampaknya mempertanyakan mengapa AS akan membela pulau tersebut jika terjadi serangan.

“Saya tidak ingin ada yang merdeka. Dan, Anda tahu, kita seharusnya menempuh jarak 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu,” katanya kepada program “Special Report with Bret Baier” di Fox News, yang dikutip AFP, Sabtu (16/5/2026).

“Saya ingin mereka tenang. Saya ingin China tenang,” kata Trump.

“Kita tidak ingin berperang, dan jika tetap seperti ini, saya pikir China akan baik-baik saja dengan itu," ujarnya.

AS hanya mengakui Beijing dan tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan, tetapi secara historis tidak secara eksplisit menyatakan menentang kemerdekaan.

Berdasarkan undang-undang AS, Amerika diwajibkan untuk menyediakan senjata kepada Taiwan untuk pertahanannya, tetapi AS masih ambigu mengenai apakah pasukan AS akan datang membantu pulau tersebut jika diinvasi China.

Xi Jinping memulai pertemuan puncak (KTT) bersama Trump dengan peringatan tentang Taiwan, yang Presidennya; Lai Ching-te, menganggap pulau itu sudah merdeka, sehingga deklarasi kemerdekaan tidak diperlukan.

Xi Jinping mengatakan kepada Trump bahwa salah langkah dalam masalah sensitif ini dapat menyebabkan “konflik”.

Menanggapi komentar Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang mengatakan kebijakan AS terhadap Taipei tidak berubah, Kementerian Luar Negeri Taiwan berterima kasih kepada AS karena telah menunjukkan “dukungan dan penghargaan terhadap perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan”.

Tak Ada Detail soal Kesepakatan "Fantastis"

Kemarin, Boeing mengonfirmasi bahwa China telah membuat “komitmen awal” untuk membeli 200 pesawat, kesepakatan yang sebelumnya diumumkan oleh Trump. Perusahaan tersebut mengatakan pesanan lebih lanjut dapat menyusul.

Trump juga mengatakan Beijing akan membeli minyak dan kedelai Amerika.

“Kami telah membuat beberapa kesepakatan perdagangan fantastis, bagus untuk kedua negara,” katanya setelah berjalan-jalan dengan Xi Jinping di taman Zhongnanhai, kompleks kepemimpinan pusat di sebelah Kota Terlarang Beijing.

“Kami telah menyelesaikan banyak masalah berbeda yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain,” imbuh Trump, tanpa memberikan detail spesifik.

Xi Jinping berjanji akan mengirimkan benih mawar kepada Trump untuk Taman Mawar Gedung Putih dan mengatakan itu adalah “kunjungan penting”.

Namun selain Boeing, tidak ada pengumuman resmi lain dari perusahaan atau dari China tentang kesepakatan perdagangan.

Sikap hati-hati dari pihak China mencerminkan suasana keseluruhan KTT, di mana pendekatan Trump kepada Xi Jinping—yang dia gambarkan sebagai "pemimpin hebat" dan "sahabat"—diterima dengan respons yang lebih tenang.

“Trump mendapatkan citra yang diinginkannya dan pihak China senang memberikannya kepadanya,” kata Jacob Stokes, seorang peneliti senior di Center for a New American Security.

Sedikit tentang Iran

Trump telah menunda perjalanan tersebut sekali karena perang di Iran, yang telah menolak permohonannya untuk perjanjian perdamaian dan membalas dengan mengendalikan Selat Hormuz yang penting, menyebabkan harga minyak global melonjak.

Trump mengatakan Xi Jinping telah meyakinkannya bahwa China tidak sedang mempersiapkan bantuan militer untuk Iran. Namun, Israel menuduh Beijing telah memberikan teknologi rudal penting kepada Teheran.

Kementerian Luar Negeri China kemarin mengeluarkan pernyataan tentang Iran yang mengatakan "jalur pelayaran harus dibuka kembali sesegera mungkin".

Trump juga mengakui bahwa dia tidak dapat membujuk Xi Jinping untuk membebaskan Jimmy Lai, taipan media pro-demokrasi Hong Kong yang dipenjara dan kasusnya didukung secara luas di Washington.

“Dia mengatakan kepada saya, Jimmy Lai adalah kasus yang sulit baginya untuk diurus,” kata Trump kepada wartawan.

Bonnie Glaser, direktur pelaksana program Indo-Pasifik German Marshall Fund, mencatat bahwa Trump telah terdengar setengah hati dalam komentar publiknya tentang Lai.

“Menurut saya, pihak China melihat bahwa ini bukanlah prioritas utama bagi AS,” katanya.

“Yang tampaknya paling diinginkan Trump adalah pembelian produk Amerika—itu tampaknya menjadi prioritas utamanya.”

Kedua pemimpin tersebut diperkirakan akan membahas perpanjangan perjanjian kerja sama.

Gencatan senjata tarif satu tahun yang menghentikan perang dagang sengit mereka pada tahun 2025, disepakati selama pertemuan terakhir mereka pada bulan Oktober.

Namun Trump mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan pulang bahwa hal itu "tidak dibahas".

BEIJING - Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa kedua negara berisiko bentrok militer jika Amerika salah penanganan soal Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengabaikan peringatan tersebut dengan menegaskan bahwa kebijakan Washington terhadap Taipei tidak berubah.

Rubio menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan NBC News pada hari Jumat (15/5/2026), saat lawatan bersama Presiden Donald Trump ke China—kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Amerika ke Beijing dalam hampir satu dekade.

Agenda kunjungan Trump berkisar pada perang Iran, sengketa perdagangan, Taiwan, dan persaingan AI.

Selama kunjungan tersebut Xi Jinping menyebut Taiwan sebagai isu terpenting dalam hubungan China-AS. "Jika kedua negara gagal menanganinya dengan benar, mungkin akan bentrok atau bahkan berkonflik," kata Xi Jinping dalam pertemuan dengan Trump.

Namun, Rubio menekankan: "Kebijakan AS tentang isu Taiwan tidak berubah hingga hari ini, dan hingga pertemuan yang kami adakan di sini hari ini."

"Kami tahu di mana posisi mereka, dan saya pikir mereka tahu di mana posisi kami," ujarnya.

Mengenai prospek Beijing merebut pulau yang berpemerintahan sendiri itu, Rubio mengatakan: "Akan menjadi kesalahan besar untuk memaksakan hal itu melalui kekerasan atau hal semacam itu."

Dia kemudian memperingatkan China: "Akan ada dampaknya secara global, bukan hanya dari Amerika Serikat."

Pada saat yang sama, dia mengakui bahwa China lebih memilih agar Taiwan secara sukarela bergabung dengan mereka di dunia yang sempurna melalui pemungutan suara atau referendum.

Rubio juga mengingatkan bahwa AS menganut prinsip ambiguitas strategis terhadap Taiwan—kebijakan lama untuk menolak menentukan apakah AS akan membela pulau itu secara militer—menekankan bahwa pendekatan tersebut telah berlaku di berbagai pemerintahan presiden dan tetap konsisten hingga saat ini.

Mengenai penjualan senjata AS ke Taiwan, Rubio mengatakan bahwa isu tersebut bukanlah isu utama dalam pembicaraan AS-China. Dia menambahkan bahwa setiap keputusan mengenai pengiriman di masa mendatang sebagian besar bergantung pada Kongres.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya—posisi yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

AS juga mengakui kebijakan "Satu-China", tetapi mempertahankan hubungan yang kuat dengan pulau yang berpemerintahan sendiri tersebut.

Pada tahun 2022, Xi Jinping mengatakan Beijing lebih memilih reunifikasi damai dengan pulau itu, tetapi tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Ass. Prof. International Relations, President University

DARI sudut pandang akademisi yang berlatarbelakang Tionghoa-Indonesia, mempelajari Sejarah “Greater China”, saya memandang isu Taiwan bukan sekadar persoalan kedaulatan atau geopolitik, melainkan pertarungan makna tentang Chineseness itu sendiri, tentang apa arti menjadi “Tionghoa” dalam dunia modern. Dalam konteks ini, posisi saya mungkin tampak paradoks.

Saya menolak kemerdekaan Taiwan, tetapi pada saat yang sama juga menolak tekanan berlebihan dari People's Republic of China terhadap Taiwan. Namun justru di dalam ketegangan inilah, kita menemukan ruang refleksi yang paling jujur tentang masa depan dunia Tionghoa.

Perdebatan lintas selat selama ini terlalu sering direduksi menjadi konflik antara dua entitas politik, yaitu Beijing versus Taipei. Padahal, di balik itu semua, terdapat dimensi yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana Chineseness dibayangkan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan.

Taiwan tidak dapat dipahami semata sebagai “wilayah yang belum kembali,” sebagaimana narasi resmi Beijing. Ia juga bukan sekadar “negara baru yang tertunda,” sebagaimana diinginkan sebagian kalangan pro-kemerdekaan. Taiwan adalah ruang historis di mana identitas Tionghoa berkembang dalam jalur yang berbeda dan dipengaruhi oleh kolonialisme Jepang, demokratisasi, dan interaksi global yang intens.

Dalam konteks ini, upaya untuk memaksakan penyatuan melalui tekanan diplomatik atau militer justru berisiko mereduksi Chineseness menjadi proyek politik semata. Ketika ruang gerak internasional Taiwan dibatasi atau bahkan hingga pada aspek teknis seperti rute penerbangan—yang dipertaruhkan bukan hanya status politik Taiwan, tetapi juga legitimasi moral dari gagasan “Satu China” itu sendiri. Sebab, sebuah peradaban yang besar seharusnya tidak membutuhkan paksaan untuk mempertahankan kesatuannya.

Namun demikian, dorongan menuju kemerdekaan Taiwan juga bukan tanpa masalah. Dalam banyak hal, narasi kemerdekaan cenderung mengabaikan dimensi historis dan kultural yang menghubungkan Taiwan dengan dunia Tionghoa yang lebih luas. Chineseness bukan sekadar identitas politik yang bisa dilepaskan melalui deklarasi formal. Ia adalah hasil dari sejarah panjang bahasa, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk kesadaran kolektif. Mengingkari dimensi ini sama saja dengan menyederhanakan identitas menjadi sekadar pilihan politik jangka pendek.

Di sinilah relevansi Konsensus 1992 menjadi sangat penting. Konsensus ini sering dipahami secara sempit sebagai kesepakatan teknis antara dua pihak. Padahal, secara konseptual, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam: pengakuan bahwa Chineseness dapat memiliki lebih dari satu interpretasi tanpa harus kehilangan esensi dasarnya.

Prinsip “Satu China, interpretasi masing-masing” bukanlah bentuk kompromi yang lemah, melainkan refleksi dari tradisi intelektual Tionghoa yang sejak lama mampu menampung perbedaan dalam kesatuan. Dalam perspektif ini, Konsensus 1992 dapat dilihat sebagai bentuk pluralisasi Chineseness—sebuah pengakuan bahwa identitas Tionghoa tidak monolitik.

Daratan dan Taiwan mungkin berbeda dalam sistem politik, nilai-nilai sosial, dan orientasi internasional, tetapi perbedaan ini tidak harus berujung pada pemisahan total. Sebaliknya, ia dapat menjadi sumber kekayaan peradaban, selama kedua pihak bersedia untuk saling menghormati.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, semangat ini semakin tergerus. Di satu sisi, pendekatan Beijing yang semakin tegas dan terkadang koersif menciptakan jarak psikologis yang lebih besar dengan masyarakat Taiwan.

Di sisi lain, meningkatnya sentimen identitas lokal di Taiwan juga mempersempit ruang bagi narasi Chineseness yang inklusif. Kedua tren ini saling memperkuat, menciptakan spiral ketegangan yang menjauhkan kemungkinan dialog yang konstruktif.

Dalam kerangka hubungan internasional, situasi ini mencerminkan kegagalan untuk mempertahankan apa yang dapat disebut sebagai constructive ambiguity—ketidakjelasan yang disengaja untuk menjaga stabilitas.

Konsensus 1992 pada dasarnya adalah bentuk strategic ambiguity yang memungkinkan kedua pihak untuk tetap berinteraksi tanpa harus menyelesaikan semua perbedaan secara langsung. Ketika salah satu pihak berusaha menghilangkan ambiguitas ini, baik melalui tekanan maupun melalui deklarasi identitas yang tegas, maka ruang kompromi menjadi semakin sempit.

Bagi saya, sebagai bagian dari Keturunan Tionghoa, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Chineseness akan didefinisikan oleh kekuasaan, atau oleh peradaban? Jika ia didefinisikan oleh kekuasaan, maka ia akan selalu bergantung pada dominasi dan kontrol. Namun jika ia didefinisikan oleh peradaban, maka ia seharusnya mampu menampung perbedaan, menghargai keragaman, dan berkembang melalui dialog.

Sejarah China sendiri menunjukkan bahwa kesatuan tidak selalu berarti keseragaman. Dari dinasti ke dinasti, dari utara ke selatan, dari daratan ke seluruh dunia, Chineseness selalu hadir dalam bentuk yang beragam. Justru kemampuan untuk menyatukan keragaman inilah yang menjadi kekuatan utama peradaban Tionghoa.

Oleh karena itu, masa depan hubungan lintas Selat tidak seharusnya ditentukan oleh pilihan biner antara reunifikasi paksa atau kemerdekaan penuh. Yang lebih penting adalah bagaimana kedua pihak dapat kembali pada semangat Konsensus 1992 sebagai titik awal, bukan titik akhir dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan bermartabat.

Reunifikasi, jika memang menjadi tujuan, harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang berbasis pada kepercayaan, bukan paksaan. Sebaliknya, identitas Taiwan tidak perlu ditegaskan melalui pemutusan total dari akar sejarahnya, melainkan melalui kontribusi uniknya dalam membentuk Chineseness yang lebih modern dan inklusif.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Taiwan bukan hanya tentang siapa yang berdaulat, tetapi tentang bagaimana sebuah peradaban besar memahami dirinya sendiri di tengah perubahan zaman. Jika Chineseness mampu melampaui logika kekuasaan dan kembali pada prinsip saling menghormati, maka perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi jembatan menuju masa depan bersama.

BEIJING - Pemerintah China telah menyamakan Presiden Taiwan Lai Ching-te dengan “tikus yang menyeberang jalan”. Kecaman bernada penghinaan ini disampaikan setelah Lai secara diam-diam menaiki pesawat pemerintah Eswatini dan terbang ke kerajaan kecil di Afrika selatan itu dalam kunjungan kenegaraan yang tidak diumumkan.

Kecaman itu disampaikan oleh Kantor Urusan Taiwan China. Menurut kantor tersebut, Beijing memandang kunjungan Lai sebagai tantangan langsung terhadap prinsip "satu-China".

Kunjungan Lai awalnya dijadwalkan pada akhir April, tetapi dilaporkan dibatalkan pada menit terakhir setelah Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar mencabut izin penerbangan untuk pesawat charter pemimpin Taiwan tersebut—sebuah langkah yang menurut Taipei akibat tekanan China.

Namun, Lai tidak benar-benar membatalkan rencana kunjungan tersebut dan menaiki pesawat pemerintah Eswatini untuk menyelesaikan perjalanan.

Eswatini, yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, adalah salah satu dari hanya 12 negara yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei. Negara yang terkurung daratan dengan penduduk kurang dari 1,3 juta jiwa ini adalah satu-satunya sekutu Taiwan yang tersisa di Afrika.

Kantor Urusan Taiwan China menyebut Lai sebagai "pembuat onar" dan menuduhnya meninggalkan penduduk pulau tersebut setelah gempa bumi besar hanya untuk terbang ke Eswatini.

“Tindakan tercela Lai Ching-te, seperti tikus yang menyeberang jalan, pasti akan dicemooh oleh komunitas internasional. Pengabaian Lai Ching-te terhadap keselamatan rakyat dan penipuannya yang sembrono terhadap publik pasti akan ditolak oleh sebagian besar warga Taiwan. Apa yang disebut ‘prestasi diplomatik’ yang dengan susah payah direkayasa oleh Lai Ching-te hanyalah tipu daya dan bahan tertawaan,” kata kantor tersebut.

Lai membalas, menulis di X: "Taiwan tidak akan pernah terhalang oleh tekanan eksternal." Dia menambahkan, "Taiwan akan terus terlibat dengan dunia—apa pun tantangan yang dihadapi.”

Dewan Urusan Daratan Taiwan, seperti dikutip dari Russia Today, Senin (4/5/2026), juga membalas dengan menyebut kecaman Beijing sebagai “omong kosong”, yang menurutnya “sangat membosankan.”

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China. Meskipun Beijing mengatakan pihaknya berupaya untuk melakukan reunifikasi secara damai dengan pulau tersebut, mereka memberi sinyal pada tahun 2022 bahwa China tidak akan melepaskan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya.

BEIJING - China mengumumkan 10 langkah insentif baru untuk Taiwan, termasuk pelonggaran pembatasan pariwisata, mengizinkan drama televisi "sehat", dan memfasilitasi penjualan makanan, menyusul kunjungan pemimpin oposisi pulau tersebut.

Langkah ini dilakukan di akhir kunjungan Cheng Li-wun, ketua Kuomintang (KMT), partai oposisi terbesar Taiwan, ke China. Ia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan berbicara tentang perlunya perdamaian dan rekonsiliasi.

Kesepuluh langkah tersebut, yang diumumkan oleh kantor berita resmi Xinhua, "menjajaki" pembentukan mekanisme komunikasi reguler antara KMT dan Partai Komunis China, dimulainya kembali penerbangan penuh antara kedua pihak, dan izin bagi individu dari Shanghai dan provinsi Fujian untuk mengunjungi Taiwan.

Sebuah mekanisme akan dibentuk untuk melonggarkan standar inspeksi untuk produk makanan dan perikanan, tetapi itu harus didasarkan pada landasan politik "menentang kemerdekaan Taiwan", kata Xinhua.

Drama TV, dokumenter, dan animasi Taiwan akan diizinkan untuk ditayangkan selama memiliki "orientasi yang benar, konten yang sehat, dan kualitas produksi yang tinggi", tambahnya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang bertanggung jawab atas kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa apa yang disebut "konsesi sepihak" Beijing hanyalah pil beracun yang dikemas sebagai "paket hadiah yang murah hati".

Pemerintah Taiwan mendukung pertukaran lintas selat yang sehat dan tertib, tetapi pertukaran tersebut tidak boleh tunduk pada prasyarat atau tujuan politik, katanya.

Dalam sebuah pernyataan, KMT menyambut pengumuman Tiongkok, mengatakan itu adalah "hadiah" bagi rakyat Taiwan.

Tiongkok menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis". Ia menolak klaim kedaulatan Beijing atas pulau tersebut.

China dan Taiwan saling menyalahkan atas kurangnya pemulihan pariwisata skala besar dari Tiongkok ke pulau itu sejak berakhirnya pandemi COVID-19.

Taiwan juga sebelumnya mengeluhkan pembatasan impor produk pertanian dan perikanan tertentu oleh Tiongkok, dengan mengatakan bahwa Tiongkok dalam beberapa kasus menggunakan alasan yang tidak beralasan untuk menghentikan penyebaran hama dan penyakit.

Sementara itu, Diplomat AS di Taiwan mengatakan China harus menghentikan ancaman dan tekanan militer terhadap Taiwan dan berbicara dengan para pemimpin pulau tersebut karena hal itu akan menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan.

Raymond Greene, duta besar de facto sebagai kepala Institut Amerika di Taiwan, yang menangani hubungan tanpa adanya hubungan diplomatik formal, mengatakan kebijakan AS yang konsisten adalah mendukung pertukaran di Selat Taiwan.

Ia membahas kunjungan pemimpin oposisi Taiwan ke China dalam sebuah acara bincang-bincang politik Taiwan pada hari Sabtu (11 April).

"Namun, kami juga mengharapkan China - Beijing - untuk mempertahankan saluran komunikasi terbuka dengan semua partai politik Taiwan, terutama para pemimpin yang dipilih oleh rakyat Taiwan, untuk menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan lintas selat," kata Greene dalam bahasa Mandarin.

"Kami juga mengharapkan China untuk menghentikan ancaman terhadap Taiwan atau tekanan militer. Saya percaya ini akan membantu meredakan ketegangan lintas selat."

Kantor Urusan Taiwan China tidak segera menanggapi permintaan komentar. China memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

Beijing menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis", tetapi Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat bertemu dengan Cheng Li-wun, ketua partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang, selama apa yang disebutnya sebagai misi perdamaian ke China.

"Saya rasa tidak ada konflik di sini, karena jika ada kemampuan pencegahan yang memadai, itu akan mengarah pada dialog yang lebih setara," tambahnya.

"Ada tiga cara untuk menyelesaikan perbedaan lintas selat: yang pertama adalah dialog, yang kedua adalah paksaan, dan yang ketiga adalah perang. Jadi, jika Taiwan dapat memiliki kemampuan pencegahan yang memadai, Taiwan dapat mengesampingkan opsi perang."

TOKYO - Pemerintah Jepang marah dan menyampaikan "stern demarche" kepada China melalui jalur diplomatik. Kemarahan ini dipicu oleh komentar diplomat utama Beijing, Wang Yi, yang menuduh "kekuatan sayap kanan" di Jepang berupaya menghidupkan kembali militerisme.

Berbicara di Konferensi Keamanan Munich di Jerman pekan lalu, Wang memberikan pendapatnya tentang hubungan Beijing saat ini dengan Tokyo—yang telah berada di bawah tekanan berat sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi memberikan komentar tentang Taiwan pada bulan November.

"Rakyat Jepang tidak boleh lagi membiarkan diri mereka dimanipulasi atau ditipu oleh kekuatan sayap kanan tersebut, atau oleh mereka yang berupaya menghidupkan kembali militerisme," kata Wang.

“Semua negara pencinta damai harus mengirimkan peringatan yang jelas kepada Jepang: jika Jepang memilih untuk mundur dari jalan ini, mereka hanya akan menuju kehancuran diri sendiri," lanjut Wang.

Kementerian Luar Negeri Jepang menolak klaim diplomat China tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu, menyebutnya sebagai “tidak benar secara faktual dan tidak berdasar.”

“Upaya Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanannya merupakan respons terhadap lingkungan keamanan yang semakin parah dan tidak ditujukan terhadap negara ketiga tertentu,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Senin (16/2/2026).

"Ada negara-negara di komunitas internasional yang telah dengan cepat meningkatkan kemampuan militer mereka dengan cara yang tidak transparan, tetapi Jepang menentang langkah-langkah tersebut dan menjauhkan diri dari mereka," lanjut pernyataan tersebut.

Menurut kementerian itu, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi juga memperjelas pendiriannya pada sesi lain konferensi di Munich, diikuti oleh protes keras terhadap pihak China melalui jalur diplomatik.

Ketika baru beberapa minggu menjabat, PM Takaichi mengatakan Jepang akan melakukan intervensi militer dalam setiap serangan China terhadap Taiwan.

Beijing mengeklaim pulau demokratis yang memerintah sendiri itu sebagai bagian dari wilayah China dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasainya.

Sebelum menjadi PM wanita pertama Jepang pada bulan Oktober, Takaichi dipandang sebagai sosok yang keras terhadap China.

Dia mengatakan pekan lalu bahwa di bawah kepemimpinannya, Jepang—yang menampung sekitar 60.000 personel militer AS—akan memperkuat pertahanannya dan "dengan teguh melindungi" wilayahnya.

TAIPEI - Taiwan berencana untuk membangun 10 kapal perang yang masing-masing berbobot 2.500 ton dan membeli 10 pesawat militer C-130J Amerika Serikat (AS) untuk melawan ancaman militer China.

Menurut laporan USNI News, Selasa (10/2/2026), rencana itu akan dijalankan hingga 2040.

Kapal-kapal perang tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas utama, karena Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan (MND) baru-baru ini mencatat bahwa proyek-proyek peperangan anti-pesawat dan anti-kapal selam (ASW) akan menghabiskan USD7,8 miliar dari total dana USD9,9 miliar untuk proyek-proyek pembangunan kapal besar.

Sedangkan rencana pembelian 10 pesawat angkut taktis Lockheed Martin C-130J dimaksudkan untuk mengamankan wilayah udara dan laut di sekitar Taiwan.

Di bawah pengadaan baru ini, lima fregat akan dibangun untuk misi anti-pesawat, dan lima lainnya akan dibangun untuk misi anti-kapal selam. Dua kapal perang telah dibangun untuk masing-masing konfigurasi pada tahun 2023 dan 2024.

Fregat ringan ini didasarkan pada desain fregat internasional Gibbs & Cox, meskipun akan dimodifikasi berdasarkan persyaratan khusus. Menurut MND, varian pertahanan udara akan memiliki panjang 96 meter (315 kaki), sedangkan varian anti-kapal selam (ASW) akan memiliki panjang 116 meter (381 kaki).

Selain fregat ringan, Angkatan Laut Republik China (ROCN) Taiwan juga berencana untuk membeli kapal penyelamat kapal selam, kapal pendukung tempur cepat, dua kapal penyelamat, dan kapal serbu amfibi berbobot 10.600 ton.

Laporan USNI News menyebutkan bahwa Taiwan saat ini sedang mempensiunkan fregat kelas Knox era Perang Dingin. Namun, karena meningkatnya ketegangan, Taiwan mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas Angkatan Laut-nya untuk bertahan melawan potensi invasi China.

Angkatan Laut Taiwan terlalu bergantung pada desain Amerika dan Prancis yang sudah tua, termasuk fregat kelas Oliver Hazard Perry, fregat kelas La Fayette, dan kapal perusak kelas Kidd. Kapal-kapalnya juga terus-menerus dibutuhkan karena kapal perang China kerap melanggar zona maritim Taipei.

Taiwan merupakan wilayah yang telah memerintah sendiri secara demokratis selama bertahun-tahun, namun China masih mengeklaim pulau sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing telah bertekad menundukkan Taiwan, termasuk dengan kekuatan militer jika diperlukan.

Pada bulan Desember, China meningkatkan ketegangan ke tingkat baru dengan demonstrasi militer di perairan lepas Taiwan. Seperti yang dilaporkan Reuters saat itu, China menembakkan roket ke perairan dalam demonstrasi militer agresif dari kapal serbu barunya.

Selama latihan tersebut, kapal-kapal China berlatih blokade, dan mereka melakukan latihan tembak langsung selama 10 jam. Pada saat yang sama, media pemerintah China dilaporkan merilis gambar yang menekankan superioritas teknologi dan militer Beijing, sambil menyoroti kemampuannya untuk merebut Taiwan dengan paksa jika perlu.

Latihan tersebut, yang disebut "Misi Keadilan 2025", dimulai 11 hari setelah AS mengumumkan kesepakatan paket senjata senilai USD11,1 miliar dengan Taiwan.

Harryanto Aryodiguno

Ass. Prof. International Relations, President University

DALAM hubungan internasional, perdamaian jarang hadir sebagai konsep yang netral. Ia bukan sekadar tujuan moral, tetapi juga bahasa politik, instrumen legitimasi, dan ruang pertemuan antara kepentingan nasional dan tatanan regional.

Artikel opini berjudul “An Unwavering Pledge for Peace” yang ditulis Myochin Mitsuru, Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di Jakarta Post pada Rabu 28 Januari 2026 menunjukkan dengan jelas bagaimana bahasa perdamaian digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, sekaligus merundingkan posisi suatu negara di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Jika dibaca secara sekilas, artikel tersebut tampak sebagai pernyataan normatif. Jepang menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, hukum internasional, dialog, dan stabilitas kawasan, khususnya di Selat Taiwan. Namun, jika dianalisis melalui kerangka teori regionalisme tulisan itu dapat dipahami sebagai refleksi dari proses yang lebih dalam, yaitu bagaimana kawasan bukan hanya ruang geografis, melainkan arena politik, arena identitas, dan arena perebutan makna.

Kawasan sebagai Arena Politik, Bukan Sekadar Geografi

Kawasan (region) tidak pernah bersifat natural. Kawasan adalah konstruksi sosial dan politik yang dibentuk oleh interaksi kekuasaan, sejarah, identitas, dan kepentingan.

Dalam kerangka ini, Asia Timur dan Indo-Pasifik bukan sekadar peta. Ia merupakan ruang di mana negara-negara berusaha mendefinisikan siapa mereka, siapa yang memimpin, dan nilai apa yang seharusnya menjadi dasar tatanan regional.

Artikel Jepang tentang Taiwan dapat dibaca sebagai bagian dari proses tersebut. Jepang tidak hanya berbicara tentang stabilitas Selat Taiwan, tetapi juga tentang posisi dirinya dalam arsitektur regional.

Dengan menekankan komitmen terhadap perdamaian, supremasi hukum, dan dialog, Jepang sedang membangun narasi bahwa ia adalah aktor regional yang bertanggung jawab, rasional, dan dapat dipercaya. Oleh karena itulah, inti dari regionalisme modern bukan hanya integrasi ekonomi atau kerja sama institusional, tetapi juga upaya membangun legitimasi normatif di tingkat kawasan.

Regionalisme sebagai Kontestasi Narasi

Regionalisme selalu mengandung dimensi kontestasi. Negara-negara tidak hanya bersaing dalam hal kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dalam hal narasi, siapa yang dianggap sebagai penjaga stabilitas, siapa yang dilihat sebagai ancaman, dan siapa yang memiliki otoritas moral untuk berbicara atas nama kawasan.

Dalam artikel tersebut, Jepang tidak secara eksplisit menyebut China sebagai ancaman. Bahasa yang digunakan tetap diplomatis dan moderat. Namun, secara implisit, terdapat perbedaan yang halus antara dua model perilaku regional, satu yang digambarkan transparan, defensif, dan berbasis hukum internasional; dan yang lain yang digambarkan sebagai ekspansi militer yang kurang transparan.

Di sinilah kita posisi Jepang sebagai normative struggle within regional order. Jepang tidak sedang menyerang China, tetapi juga tidak sekadar menjelaskan kebijakan luar negerinya. Jepang sedang berpartisipasi dalam perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana tatanan regional seharusnya dibangun.

Taiwan sebagai Simbol Regionalisme Kontemporer

Isu-isu regional sering kali menjadi simbol dari pertarungan yang lebih besar. Taiwan, dalam konteks ini, bukan hanya persoalan hubungan Daratan Utama China–dan pulau Taiwan, tetapi juga simbol dari pertanyaan fundamental tentang stabilitas kawasan, keseimbangan kekuatan, dan legitimasi politik.

Dengan menyatakan bahwa stabilitas Selat Taiwan penting bagi Indonesia dan komunitas internasional, Jepang secara halus menggeser isu Taiwan dari domain nasional ke domain regional. Ini bukan provokasi, tetapi juga bukan pernyataan netral. Ini adalah contoh bagaimana negara menggunakan bahasa regionalisme untuk memperluas makna suatu isu.

Proses ini bisa kita sebut the social construction of regional issues. Sebuah konflik tidak lagi dipahami sebagai urusan dua pihak, tetapi sebagai persoalan yang menyangkut seluruh kawasan. Dalam konteks ini, Jepang berusaha menunjukkan bahwa perdamaian di Taiwan bukan hanya kepentingan China atau Jepang, tetapi kepentingan regional.

Sejarah sebagai Modal Regionalisme

Salah satu aspek penting dalam analisa ini adalah peran sejarah dalam pembentukan regionalisme. Sejarah tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga sumber legitimasi. Negara-negara menggunakan sejarah untuk menjelaskan posisinya, membangun kepercayaan, dan meredakan kecurigaan.

Artikel Jepang banyak mengutip pengalaman sejarah hubungan dengan Indonesia, seperti bantuan pasca-perang, kerja sama infrastruktur, transfer teknologi, hingga hubungan antarmasyarakat. Narasi ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin dipahami sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dan sahabat historis.

Ini adalah strategi yang sangat khas dalam regionalism, membangun kepercayaan melalui kombinasi antara memori sejarah dan kerja sama konkret. Jepang tidak menolak sejarah, tetapi mengolahnya menjadi dasar legitimasi regional.

Namun, yang menarik, sejarah dalam artikel ini tidak digunakan untuk menyalahkan atau mengungkit trauma, melainkan untuk membangun kontinuitas moral, dari penyesalan atas perang menuju komitmen terhadap perdamaian.

Regionalisme antara Norma dan Kepentingan

Regionalisme selalu berada di antara norma dan kepentingan. Tidak ada regionalisme yang sepenuhnya idealistik, dan tidak ada pula yang sepenuhnya realistis. Keduanya selalu hadir dalam bentuk yang saling terkait.

Artikel Jepang mencerminkan ambiguitas tersebut. Di satu sisi, Jepang berbicara tentang perdamaian, dialog, dan hukum internasional. Di sisi lain, Jepang juga tidak dapat melepaskan diri dari realitas geopolitik, yaitu kebangkitan China, rivalitas kekuatan besar, dan pentingnya Selat Taiwan bagi keseimbangan regional.

Inilah ciri utama regionalisme kontemporer. Jepang tidak sedang memilih antara idealisme dan realisme, tetapi mencoba menjembatani keduanya.

Indonesia dalam Narasi Regionalisme

Menarik untuk dicermati bahwa Indonesia memiliki posisi khusus dalam artikel Jepang tersebut. Indonesia tidak hanya disebut sebagai mitra bilateral, tetapi juga sebagai bagian dari stabilitas regional. Dalam perspektif regionalisme, negara-negara seperti Indonesia memainkan peran penting dalam legitimasi regional.

Indonesia tidak diposisikan sebagai pihak yang harus memilih antara Jepang dan China, tetapi sebagai bagian dari komunitas regional yang stabilitasnya dipertaruhkan. Dengan kata lain, Indonesia menjadi referensi moral dan geopolitik dalam narasi Jepang.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam regionalisme, negara-negara menengah bukan sekadar objek, tetapi juga simbol. Mereka menjadi cermin yang digunakan oleh kekuatan besar untuk menunjukkan bahwa proyek regionalisme mereka dapat diterima oleh kawasan.

Regionalisme sebagai Politik Keseimbangan Makna

Artikel dari Kedutaan Jepang tentang Taiwan tidak perlu dibaca sebagai propaganda, tetapi sebagai bagian dari proses yang lebih luas, yaitu proses di mana negara-negara berusaha menafsirkan ulang peran mereka dalam kawasan yang berubah.

Jepang tidak sedang menantang China secara frontal, dan China tidak perlu dipahami sebagai satu-satunya ancaman. Yang terjadi adalah dinamika yang lebih halus, yaitu pergeseran keseimbangan makna dalam regionalisme Indo-Pasifik.

Dalam konteks ini, perdamaian bukan sekadar tujuan, tetapi bahasa bersama yang digunakan oleh negara-negara untuk merundingkan posisi mereka. Regionalisme bukan sekadar kerja sama, tetapi juga dialog diam-diam tentang siapa yang memimpin, siapa yang dipercaya, dan nilai apa yang menjadi dasar tatanan kawasan.

Penulis yakin artikel dari Myochin Mitsuru bukan sekadar pernyataan politik, tetapi cermin dari pergulatan yang lebih dalam, bagaimana Asia Timur dan Indo-Pasifik mencari bentuk keseimbangan baru di tengah perubahan global.

BEIJING - Pemerintah Rusia telah menegaskan dukungan tak tergoyahkan untuk Republik Rakyat China (RRC) terkait Taiwan. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Moskow dan Beijing telah menjalin hubungan erat dalam beberapa tahun terakhir dan mendeklarasikan "kemitraan strategis tanpa batas" beberapa hari sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim puluhan ribu pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Beijing memandang Taiwan yang memerintah sendiri secara demokratis sebagai wilayah China dan belum melepaskan opsi penggunaan kekuatan militer untuk menguasainya.

Beijing telah menawarkan Taiwan model "satu negara, dua sistem", mirip dengan Hong Kong, meskipun tidak ada partai politik besar di Taiwan yang mendukungnya.

Rusia telah berulang kali mengatakan menentang kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apa pun dan menganggap pulau itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari China.

“Kami melihat bahwa pihak-pihak yang berniat buruk terhadap China terus mengganggu situasi di Selat Taiwan. Dari pihak kami, saya ingin menegaskan kembali dukungan kami yang konsisten dan tak tergoyahkan untuk Beijing dalam masalah Taiwan,” kata Shoigu, yang dikutip kantor berita TASS, Senin (2/2/2026).

“Kami berangkat dari fakta bahwa pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh China,” tambahnya.

Shoigu, yang juga mantan menteri pertahanan Rusia, tiba di China kemarin. Dewan Keamanan Rusia mengatakan Shoigu dan Wang Yi akan bertemu untuk membahas masalah keamanan.

Wang mengatakan China dan Rusia memiliki “kewajiban” untuk mempraktikkan multilateralisme dan untuk mengadvokasi dunia multipolar yang setara dan tertib, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Diplomat utama China itu menyerukan kedua negara untuk menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu utama terkait hubungan bilateral, dan meningkatkan dukungan timbal balik untuk kepentingan inti masing-masing.

China, kata Wang, bersedia bekerja sama dengan Rusia untuk memperkuat komunikasi strategis, memperdalam koordinasi strategis, dan meningkatkan hubungan bilateral tahun ini.

Kunjungan ini bertepatan dengan pembicaraan antara pejabat Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang hampir berlangsung selama empat tahun antara Rusia dan Ukraina.

Shoigu juga telah bertemu Wang pada Desember lalu di Moskow.

JAKARTA - Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap perjanjian dagang yang baru saja ditandatangani antara Amerika Serikat (AS) dan Taiwan. Beijing menilai kesepakatan tersebut berpotensi merusak fondasi hubungan diplomatik China–AS serta memperkeruh stabilitas kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengumuman Departemen Perdagangan Amerika Serikat terkait kesepakatan investasi besar dengan Taiwan yang melibatkan sektor strategis semikonduktor dan teknologi tinggi.

"China dengan tegas menentang perundingan dan penandatanganan perjanjian apa pun yang mengandung implikasi kedaulatan dan bersifat resmi antara wilayah Taiwan China dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (16/1), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri China.

Guo juga mendesak Amerika Serikat untuk secara sungguh-sungguh mematuhi Prinsip Satu China dan tiga komunike bersama China–AS, yang selama ini menjadi dasar hubungan bilateral kedua negara.

Kesepakatan yang diumumkan Washington pada Kamis (15/1) itu mencakup komitmen investasi senilai US$250 miliar atau setara Rp4.227 triliun dari perusahaan semikonduktor dan teknologi Taiwan untuk membangun serta memperluas kapasitas produksi di Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, tarif impor produk asal Taiwan akan diturunkan dari 20 persen menjadi 15 persen.

Selain investasi langsung, Taiwan juga akan menyediakan tambahan jaminan kredit senilai US$250 miliar guna mendukung perusahaan kecil dalam rantai pasok semikonduktor yang ingin berekspansi ke Amerika Serikat. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sebelumnya telah berkomitmen menanamkan investasi US$100 miliar untuk memperluas operasinya di Arizona sebagai bagian dari total nilai tersebut.

Ketegangan turut meningkat setelah Kementerian Pertahanan China menyampaikan pernyataan bernada keras. Juru Bicara Zhang Xiaogang menyebut menghadapi kekuatan separatis "kemerdekaan Taiwan" ibarat “menangkap kura-kura di dalam toples,” seraya menegaskan bahwa seluruh langkah untuk menghukum kekuatan tersebut "tetap tersedia."

Dari sudut pandang Washington, kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok semikonduktor domestik di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan targetnya adalah memindahkan sekitar 40 hingga 50 persen rantai pasok dan produksi Taiwan ke Amerika Serikat.

Sementara itu di Taiwan, kesepakatan tersebut memicu kritik dari kalangan oposisi. Politikus Partai Kuomintang Cheng Li-wun memperingatkan bahwa peningkatan investasi produksi chip di Amerika Serikat berisiko “mengosongkan” basis industri dan perekonomian Taiwan sendiri.