Bisnis.com, JAKARTA — Total volume unit karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sepanjang 2025 tumbuh 118,46% secara tahunan menjadi 903.915 ton setara karbon dioksida (CO₂ ekuivalen). Pertumbuhan volume ini diikuti dengan kenaikan nilai perdagangan selama periode 12 bulan.

Mengutip data IDXCarbon, total volume perdagangan selama Januari–Desember 2025 mencapai 903.915 ton CO₂e. Angka ini merefleksikan kenaikan 118,46% dibandingkan dengan 413.764 ton CO₂e yang diperdagangkan selama periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kenaikan volume ini, total nilai perdagangan karbon di IDXCarbon menembus Rp36,36 miliar, naik 84,32% dibandingkan dengan Rp19,73 miliar yang ditorehkan selama 2024.

Performa IDXCarbon tak terlepas dari transaksi selama Desember 2025 yang mencapai 190.264 ton CO₂e, jauh meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 15.012 ton CO₂e.

Berdasarkan nilai, capaian perdagangan sepanjang Desember 2025 mencapai Rp7,48 miliar atau sekitar 7 kali lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang hanya senilai Rp1,01 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya melaporkan nilai transaksi perdagangan IDXCarbon menembus Rp80,75 miliar sejak diluncurkan pertama kali pada September 2023.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eddy Manindo Harahap menerangkan total volume transaksi bursa karbon Indonesia telah mencapai hingga 1.645.269 ton CO₂e.

“Perkembangan keuangan derivatif dalam bursa karbon, dari sisi pendanaan karbon secara akumulasi sejak diluncurkan pada 26 September 2023, tercatat volume transaksi mencapai 1,6 juta ton CO₂ ekuivalen” katanya kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, frekuensi transaksi di bursa karbon juga tumbuh menjadi 362 kali dengan total pengguna jasa hingga 150 perusahaan. Posisi itu mencerminkan kenaikan dibandingkan posisi 111 pengguna jasa pada 17 April 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program B40 berhasil menekan impor solar sebesar 3,3 juta ton sepanjang 2025.

Menurutnya, implementasi kebijakan B40, yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40% minyak sawit dan 60% solar, secara efektif menekan ketergantungan impor solar.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL). Angka itu setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada 2025.

Bahlil berpendapat, keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian ini, kata dia, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada 2026.

Menurutnya, target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Optimisme bebas impor solar pada 2026, kata Bahlil, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," ucap Bahlil.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) di ajang KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025 mendatang. Setidaknya terdapat 90,10 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) dari berbagai proyek penurunan emisi yang akan ditawarkan Indonesia pada kesempatan tersebut.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengemukakan bahwa sejauh ini telah terdapat 20 entitas yang akan ikut berpartisipasi dalam SMB, lima di antaranya akan hadir secara langsung di Belem, sementara sisanya akan terlibat secara daring.

Dari angka sementara 90,10 juta ton CO₂e yang berpotensi ditawarkan, Laksmi mengemukakan 11,41 juta ton CO₂e di antaranya telah tersertifikasi, kemudian 5,06 juta ton CO₂e masih dalam proses sertifikasi dan 73,62 juta ton CO₂e lainnya merupakan calon yang telah mengantongi nomor identifikasi.

“Total ada 40 proyek yang 21 berasal dari modalitas energi, kemudian 8 dari FOLU [forest and other land use] dan 11 dari waste. Mungkin ada penambahan dalam beberapa hari ini karena kebetulan juga nanti kami akan masih ada update dari Kementerian Kehutanan dan juga untuk potential buyer-nya kami dibantu oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Laksmi dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Penanggung Jawab SMB Yulia Suryanti mengemukakan bahwa SMB merupakan inisiatif perdana yang disiapkan Indonesia untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual karbon di ajang COP30. Dia tidak memperinci potensi nilai perdagangan karbon yang diincar KLH dalam forum ini, tetapi memberi bocoran soal beberapa proyek yang sejauh ini akan ditawarkan.

Beberapa proyek penurunan emisi karbon itu mencakup pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong Unit 5 dan Unit 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan proyek aforestasi di Sumba, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk target, kami tidak ada target. Karena terus terang saja SMB ini baru pertama kali. Akan tetapi kami telah coba identifikasi. Ada beberapa potensi untuk tadi peminatan,” kata Yulia.